Articles
135 Documents
<![CDATA[Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren Bagi Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi ]]>
<![CDATA[Suherman, Lukas Pamungkas]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 2, No 2: October 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.020220
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pondok pesantren Al-Matuq Sukabumi sudah menerapkan pencatatan dan melaporkan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa pondo pesantren Al-Matuq belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Meskipun sudah sudah dibantu oleh system aplikasi akuntansi Zahir Accounting dan Asistan. Namun meski begitu, belum menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.]]>
<![CDATA[Perspektif Aset Ekonomi Berbasis Keumatan Pada Amal Usaha Muhammadiyah Klinik Kesehatan ]]>
<![CDATA[Probowulan, Diyah]]>;
<![CDATA[Martiana, Nina]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 4, No 1: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v4i1.9178
<![CDATA[Upaya amal usaha Muhammadiyah sebagai komunitas yang didasarkan pada aset ekonomi memiliki sejumlah besar aset yang berorientasi nirlaba. Ini tentu akan sangat berbeda dalam perspektif aset ekonomi jika dilihat dari bidang akuntansi karena upaya amal usaha Muhammadiyah didasarkan pada publisitas, ini sangat menarik untuk dikaji karena masih kurangnya penelitian berbasis publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perspektif makna aset ekonomi amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan metode fenomenologis interpretif untuk menginterpretasikan aset ekonomi amal usaha berbasis keumatan. Perspektif aset ekonomi dikonfirmasi oleh nilai permaknaan yang dipromosikan oleh pendiri Muhammadiyah yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan, antara lain ta'awun, tawashi ', dan fastabikhul khoirot. Kemudian makna aset ekonomi diinternalisasi dalam semua upaya amal melalui beberapa tahap secara bersamaan. Ketika internalisasi aset ekonomi berhasil, kinerja upaya amal akan terus meningkat dan tidak menyebabkan konflik ideologis mendasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amal adalah aset ekonomi berbasis masyarakat dan sumber daya manusia sebagai pendorong ekonomi rakyat, tentu saja sebagai sarana propaganda, sarana meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagai aset organisasi. Intinya, upaya amal klinik Ranap Ambulu, Klinik Asyifa Wuluhan, Klinik Ar Rahman Bangsalsari dan dr. Suherman Sumbersari di Kabupaten Jember adalah sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan juga aset organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Jember.]]>
<![CDATA[Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman ]]>
<![CDATA[Susilawati, Desi]]>;
<![CDATA[Wardana, Linda Kusumastuti]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Intan Fajar]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 1, No 2: October 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.010210
<![CDATA[Keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemda dalam berupaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum. Masalah yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah adalah ketika potensi sumber daya keuangan daerah tertentu belum dimaksimalkan. Ini merupakan fakta bahwa anggaran Kabupaten Sleman masih tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur independensi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman dengan menilai kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 5 tahun dari 2012-2016 dengan cara menganalisis rasio kemandirian keuangan regional, rasio efisiensi pembelian, analisis varian, tingkat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan regional, dan rasio cakupan layanan utang (DSC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan kemandirian pemerintah daerah dianggap belum cukup independen, tetapi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dinilai efisien. Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman dianggap cukup karena realisasi pendapatan PAD sangat efektif, namun tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dianggap sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan ke PAD. Situasi ini disebabkan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak efektif. Rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan berfluktuasi. ]]>
<![CDATA[Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Puspita Dewi Wulaningrum]]>;
<![CDATA[Amin Pinanto]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 3, No 1: March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.030122
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi serta kebijakan akuntansi pada laporan keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta dan Lazismu Kota Yogyakarta dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai berdasarkan PSAK Nomor 109. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, multiple case study, dan penelitian komparasi. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya sesuai PSAK Nomor 109. Hal ini dibuktikan melalui komponen laporan keuangan yang lengkap, penyajian terpisah dana non halal, penyampaian sesuai tenggat waktu, dan diaudit oleh lembaga eksternal. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta belum akuntabel dan transparan sesuai PSAK 109. Hal ini disebabkan komponen laporan keuangan tidak lengkap dan belum terpublikasinya ke media cetak maupun media digital.]]>
<![CDATA[Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Rifqi Muhammad]]>;
<![CDATA[Agestya Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 4, No 1: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v4i1.9805
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pengelolaan wakaf dari sudut pandang regulator, nazhir dan wakif. Obyek penelitian adalah pengelolaan wakaf di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden dari Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nazhir Badan Wakaf Al-Qur’an cabang Yogyakarta, dan Wakif yang berdomisili di Yogyakarta. Pendekatan penelitian menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan tujuan untuk merumuskan solusi yang strategis dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak wakif yang memberikan aset wakafnya tanpa melalui lembaga pengelola wakaf yang resmi. Prioritas solusi AHP antara lain dengan memberikan kemudahan layanan yang dilakukan nazhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi nazhir agar pengelolaan wakaf semakin optimal sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf resmi. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Akuntabilitas pengelolaan wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk laporan berkala yang disajikan secara langsung kepada para wakif maupun melalui media yang sesuai dengan karakter lokal masyarakat. ]]>
<![CDATA[Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Andreani Hanjani]]>;
<![CDATA[Dita Ari Haryati]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 1, No 1: March 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.010105
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada nasabah dan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih mura-bahah di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah investigatif dengan melibatkan informan pene-litian dari nasabah BMT UMY. Metode per-olehan data adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dari hasil studi ditemukan bahwa prosedur ada tiga tahap yaitu pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si pe-mohon guna dilakukan penanganan oleh tim surveyor, setelah semua selesai barulah tugas tim surveyor melakukan analisa kelapangan atau terhadap calon nasabah atau anggota nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memillih murabahah pada BMT UMY dikarenakan BMT UMY menggunakan transaksi riil sehingga terhindar dari riba, dan termasuk pada golongan syariah. Nasabah tidak perlu susah mengurus pembe-lian barang karena petugas BMT UMY yang membelikan. Nasabah hanya memberitahukan alamat toko barang yang dibutuhkan. BMT UMY juga melayani dengan prosedur dan cara yang dianjurkan oleh agama sehingga nasabah bisa tenang dalam melaksakan pembiayaan murabahah di BMT UMY, karena sudah sesuai dengan syariat islam.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ]]>
<![CDATA[Nani Anggriani]]>;
<![CDATA[Deni Iskandar]]>;
<![CDATA[Idang Nurodin]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 2, No 2: October 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.020219
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa. 2) Penerapan Prinsip-prinsip Transparensi dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa. 3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan pendapatan dan Anggaran Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskrip-tif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola pendapatan dan Anggaran Desa. Hasil uraian tersebut dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan penda patan dan Anggaran Desa dari tahap Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas secara luas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Manajemen Keuangan, walaupun ada beberapa hal dalam Perencanaan, Implementasi, Administrasi, Pelaporan dan Akuntabilitas masih belum sesuai karen sumber daya manusia kurang mendukung.]]>
<![CDATA[Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ]]>
<![CDATA[Agustina Prativi Nugraheni]]>;
<![CDATA[Suci Nasehati Sunaningsih]]>;
<![CDATA[Nibras Anny Khabibah]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 4, No 1: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v4i1.9701
<![CDATA[Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi topic menarik dalam penelitian. Penelitian sebelumnya sering menganalisis factor yang memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengangkat faktor lain yang kemungkinan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian deskriptif. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dari jurnal dan dokumen. Selanjutnya dilakukan obseravasi dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.]]>
<![CDATA[Keterkaitan The Resources Based Theory dengan Intellectual Capital Disclosure, Implementasi Pada Website, dan Respon Manajemen Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Sigit Hermawan]]>;
<![CDATA[Wiwit Hariyanto]]>;
<![CDATA[Sriyono Sriyono]]>;
<![CDATA[Niko Fediyanto]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 3, No 2: October 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.030227
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menguraikan keterkaitan resources-based theory dengan intellectual capital disclosure (ICD), pengimplementasian ICD pada website dan menguraikan respon wakil rektor dan kepala unit terkait. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menggambarkan penerapan ICD pada empat website direktorat dan satu program studi. Kesimpulan penelitian adalah the resources based theory sangat terkait dengan ICD. Untuk implementasi ICD pada website direktorat di UMSIDA adalah ada beberapa item yang sudah ada di website tersebut dan ada beberapa yang baru diterapkan berdasarkan ICD. Respon semua wakil rektor dan kepala unit kerja mendukung implementasi ICD ini dan memang itulah yang dibutuhkan saat ini oleh website UMSIDA. Implikasi dari penelitian ini adalah manajemen perguruan tinggi harus mampu mengembangkan website yang dimiliki untuk peningkatan kinerja, media promosi, dan image building.]]>
<![CDATA[Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Farida Praseptyaningrum]]>;
<![CDATA[Desi Susilawati]]>;
<![CDATA[Linda Kusumastuti Wardana]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 2, No 1: March 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.020111
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram wirobrajan dengan DSN-MUI bagaimana pelaksanaan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. Kemudian dilakukan analisis terhadap penerapan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan syariah sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Metode yang diguakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap pihak BMT. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berupa rincian angsuran nasabah pembiayaan musyarakah usaha untung dan usaha rugi. Hasil analisis menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur yang dilaksanakan yaitu ketika terjadi kerugian menurut DSN-MUI kerugian tersebut harus ditanggung kedua mitra sesuai dengan porsi modal masig-masing, namun pada BMT Batik Mataram dilakukan reschedulling dengan memberi keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu tempo pengembalian pembiayaan. Dan pada perhitungan bagi hasil menurut DSN-MUI harus didasarkan pada keuntungan setiap periodenya dari usaha musyarakah, namun pada BMT batik Mataram bagi hasil didasarkan pada besaran pinjaman pokok.]]>
