Articles
135 Documents
<![CDATA[Six Sigma Sebagai Strategi Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Produk ]]>
<![CDATA[Sri Murni Fitria]]>;
<![CDATA[Novita Novita]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 3, No 1: March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.030121
<![CDATA[Suatu perusahaan harus memiliki strategi yang tepat agar mampu bertahan dan bersaing dengan para competitor yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas produk menggunakan six sigma. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi,dokumentasi, dan wawancara. Analisis data melalui metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze,Improve, Control). Dalam penelitian ini diketahui bahwa perusahaan yang menjadi objek penelitian tersebut sangat tidak kompetitif karena berada pada level sigma 2.7 dengan nilai DPMO sebesar 106.416,66. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses produksi yang dilakukan masih banyak produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Ada beberapa usulan perbaikan serta pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengendalian hasil (result control), pengendalian tindakan (action control), pengendalian personel (personel control) dan pengendalian budaya (culture control).]]>
<![CDATA[Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas ]]>
<![CDATA[Novi Ferarow]]>;
<![CDATA[John Suprihanto]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 1, No 2: October 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.010207
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, terutama pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan eksekusi dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pelaksanaan mempengaruhi tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan pada dua desa di wilayah Kecamatan Mlati, yaitu Desa Sumberadi dan Desa Tlogoadi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik komparatif. Alat analisis dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kajian ini menemukan bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Kebijakan Inklusi Kesadaran Pajak dan Strategi Komunikasi DJP: Studi Kasus Program Pajak Bertutur ]]>
<![CDATA[Sanda Aditiya Arsandi]]>;
<![CDATA[Nyarwi Ahmad]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 5, No 1: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v5i1.13814
<![CDATA[Banyak riset menemukan bahwa semakin sering edukasi pajak dilakukan suatu negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut. Program Pajak Bertutur adalah bagian dari Inklusi Kesadaran Pajak. Dengan mengadaptasi konsep komunikasi strategis dari Argenti, dkk (2005), artikel ini difokuskan untuk mengevaluasi program Pajak Bertutur yang dikembangkan dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran inklusi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak dan sejauh mana program tersebut dapat sebagai komunikasi strategis terbaik yang dilakukan oleh DJP untuk tujuan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut merupakan bentuk tindakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kesadaran inklusi pajak dan menyediakan literasi kesadaran pajak bagi para guru serta murid dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Harapannya, DJP akan memperoleh kepatuhan pajak sukarela yang tinggi di masa depan. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa program tersebut dapat dikategorikan sebagai komunikasi strategis terbaik DJP untuk mencapai tujuan tersebut.]]>
<![CDATA[Meninjau Aspek Pencegahan Fraud: Studi Kasus di KPP Pratama Sukabumi ]]>
<![CDATA[Gunawan, Barbara]]>;
<![CDATA[Hanjani, Andreani]]>;
<![CDATA[Humairoh, Nur Aisyah]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 3, No 2: October 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.030230
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pencegahan fraud di KPP Pratama Kabupaten Sukabumi. Adapun faktor yang diteliti adalah moralitas individu, ketaatan aturan, kompensasi, dan whistleblowing system. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan KPP Pratama Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dengan sampel sebanyak 30 karyawan yang dipilih dengan purposive sampling dan yang menerima delegasi seksi pemeriksaan, seksi penagihan, seksi ekstensifikasi, dan seksi pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu dan ketaatan aturan berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan kompensasi dan whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.   Implikasi penelitian ini penting bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud agar tidak terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang rentan terjadinya tindakan fraud.]]>
<![CDATA[Studi Perilaku Investor dan Myopic Loss Aversian ]]>
<![CDATA[Septiani, Rizki]]>;
<![CDATA[Maharani, Satia Nur]]>;
<![CDATA[Ermayda, Ria Zulkha]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 4, No 1: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v4i1.9303
<![CDATA[Pola pikir investor yang sudah berpengalaman bisa berbeda dengan investor pemula yang cenderung masih memiliki pertimbangan tertentu yang banyak dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Pola pikir ini tanpa disadari telah memunculkan bias keperilakuan. Salah satu bias keperilakuan yang sering muncul tanpa disadari oleh investor terutama investor pemula yaitu Myopic Loss Aversian (MLA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi eksistensi dari bias keperilakuan Myopic Loss Aversian (MLA) dan menganalisis bias perilaku Myopic Loss Aversian (MLA) pada investor aktif di Malang serta faktor penyebab munculnya bias perilaku Myopic Loss Aversian (MLA). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Myopic Loss Aversian muncul pada investor yang melakukan evaluasi portofolio secara lebih frekuen melaui pemantauan pergerakan grafik harga saham fluktuatif yang seakan-akan takut portofolionya mengalami kerugian. Lebih lanjut, juga ditemukan tentang bagaimana para investor yang pernah mengalami bias Myopic Loss Aversian mengatasi kesalahan-kesalahan dimasa lalu dalam proses pengambilan keputusan investasi.  ]]>
<![CDATA[Comprehensive Model of Bankruptcy and Forensic Accounting ]]>
<![CDATA[Eka Wirajuang Daurrohmah]]>;
<![CDATA[Ali Riza]]>;
<![CDATA[Pesi Suryani]]>;
<![CDATA[Dekar Urumsah]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 5, No 1: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v5i1.12985
<![CDATA[Going concern is an assumption of company establishment but some companies go bankrupt. Fraud can be a cause of bankruptcy, used to hide bankruptcy, and can occur due to bankruptcy. Potential fraud can occur in every main activity of a curator in resolving bankruptcy cases so the curator requires forensic accounting. The purpose of this study was to determine the importance of forensic accounting in bankruptcy cases resolved by a curator and exploring the model of the relationship between bankruptcy and forensic accounting. This study used a qualitative approach with semi-structured interviews. The respondents’ criteria were curators who had practiced for at least three years and had experiences in resolving bankruptcy assets. The data analysis was a content analysis, namely a relational analysis, with software Nvivo 11. The results of this study showed that, in carrying out their duties, there are obstacles that are commonly encountered by currators. Forensic accounting is important and helpful for curators’ work, especially related to fraud or verification of the accuracy of bankruptcy asset transactions and the process of valuing bankruptcy assets. However, not all curators understand forensic accounting]]>
<![CDATA[Pengambilan Keputusan Investasi Rasional: Suatu Tinjauan dari Dampak Perilaku Representativeness Bias dan Hearding Effect ]]>
<![CDATA[Vitmiasih, Vitmiasih]]>;
<![CDATA[Maharani, Satia Nur]]>;
<![CDATA[Narullia, Dwi]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 4, No 1: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v4i1.9255
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh representativeness bias dan herding behavior terhadap pengambilan keputusan investasi yang rasional yang dideteksi dengan menggunakan perspektif Teori Heuristik pada komunitas Investor Saham Pemula (ISP) di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode campuran dilengkapi dengan strategi penjelas berurutan. Studi penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner online di 10 kota di Jawa Timur dan wawancara dengan praktisi ahli. Sampel penelitian ini adalah 111 investor aktif yang berdagang secara mandiri. Dalam kaitannya, analisis data dilakukan melalui regresi linier ganda. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perilaku representativeness bias berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan atas investasi rasional. Di sisi lain, tidak ada bukti yang menunjukkan pengaruh herding behavior mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa investor lebih mengandalkan informasi yang diperoleh melalui hasil nalar pribadi dibandingkan mengikuti keputusan investor lain.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Islamic Social Reporting dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mendorong Mobilitas Sosial Nasabah ]]>
<![CDATA[Yaya, Rizal]]>;
<![CDATA[Purnami, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 3, No 2: October 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.030226
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Islamic Social Reporting (ISR) dan tata kelola di lembaga keuangan mikro syariah untuk mendorong mobilitas sosial. Objek penelitian ini yaitu Islamic Micro Finance (BMT) BIF dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) BDW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis, kedua lembaga tersebut memberikan pendanaan kepada pelanggannya berdasarkan akad syariah dan sebagian besar untuk modal kerja. Prosedur pembiayaan melalui pengumpulan identitas nasabah, melakukan survei dan penandatanganan kontrak. Angsuran BMT BIF dan BPRS BDW dilakukan oleh nasabah dengan dua cara. Kegiatan sosial di kedua panti tersebut relatif sama nanun format pelaporan kegiatan sosial berbeda. Kegiatan tanggung jawab sosial BMT BIF dilaporkan secara khusus dalam Rapat Umum Tahunan (RAT) BMT, sedangkan BPRS BDW belum membuat laporan tanggung jawab sosial khusus untuk Rapat Umum Tahunannya. Dari pembiayaan dan tanggung jawab sosial, kedua lembaga tersebut telah mampu membantu pergerakan mobilitas sosial di masyarakat, khususnya nasabah. Terkait pelaporan kepatuhan ISR kedua institusi, BMT BIF telah memenuhi kepatuhan 70% -80%, sedangkan kepatuhan BPRS BDW 50%.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian ]]>
<![CDATA[Endang Tri Pratiwi]]>;
<![CDATA[La Ode Dedi Abdullah]]>;
<![CDATA[Siti Nurhaliza]]>;
<![CDATA[Ivon Septya Ramadani]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 5, No 1: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v5i1.13503
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan pinjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian di Desa Kolowa Kecamatan Gu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Kolowa, Pengurus BUMDes Desa Kolowa (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan pengguna jasa BUMDes. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan langkah-langkah analisis dalam hasil penelitian Miles dan Huberman, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pinjaman uang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan analisis 5C. Pengelolaan pinjaman uang mengikuti serangkaian prosedur yang sederhana, artinya pinjaman hanya dicatat pada buku pinjaman dan tidak disertai bukti tertulis antara kedua pihak yang melakukan perjanjian pinjaman. Selain itu, persetujuan pinjaman hanya dilakukan antara Ketua BUMDes dan peminjam. Kondisi ini tidak bertentangan dengan hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya agreement antara dua belah pihak yang saling bersepakat.]]>
<![CDATA[Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger ]]>
<![CDATA[Linda Kusumastuti Wardana]]>;
<![CDATA[Choni Dwi Nurita]]>
<![CDATA[ Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 5, No 1: March 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jati.v5i1.13668
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum dan setelah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Objek pada penelitian ini adalah kinerja keuangan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk., dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah sebelum merger pada Triwulan I sampai III tahun 2020 serta PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Triwulan I sampai III tahun 2021. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: (1) hasil analisis rasio likuiditas pada bank sebelum merger (PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk.) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.); (2) analisis rasio solvabilitas pada bank sebelum merger (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk.) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.); (3) analisis rasio profitabilitas pada bank setelah merger (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.) lebih baik dibandingkan bank sebelum merger; dan (4) analisis rasio aktivitas pada bank sebelum merger (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk.) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk).]]>
