Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Articles
341 Documents
<![CDATA[Pasang Surut Otonomi Desa ]]>
<![CDATA[Fikri Habibi]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.424 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v1i1.303
<![CDATA[Desa sudah ada sejak dahulu jauh sebelum NKRI lahir, oleh karena itu sudah sepatutnya desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Eksistensi desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Ketika orde baru, desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terkecil yang langsung berada dibawah kecamatan. Masa orde baru, desa-desa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama karena memakai pendekatan "penyeragaman" demi tujuan stabilitas politik. Memasuki masa reformasi, secara normatif desa mempunyai posisi yang berbeda dengan orde baru. Hal tersebut dapat dilihat dari UU yang menjelaskan bahwa negara mengakui desa beserta hak-hak traditionalnya selama masih dalam konteks NKRI, atau dengan kata lain desa sudah mempunyai otonomi. perdebatan tentang konsepsi otonomi desa masih terus bergulir hingga melahirkan argumentasi bahwa desa harus diatur oleh UU tersendiri. Proses panjang perumusan konsep ideal otonomi desa harus berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi Nilai Dasar Pegawai ]]>
<![CDATA[Tiyas Nur Haryani]]>;
<![CDATA[Okta Hadi Nurcahyono]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.853 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.528
<![CDATA[AbstractThe quality of public services is highly dependent on the commitment of the organizers and the implementers of public services. The research aims to measure the knowledge of Civil Servants, their attitudes and practices in running the basic values of Civil Servants with a sample of state apparatuses in the area of Jebres Kota Surakarta. Site selection is done by purposive area. Data were collected by survey and presented in descriptive statistics. The results obtained from this study found that the knowledge of civil servants already know the contents of the State Civil Apparatus Act, but there are still some employees (2%) who do not know about it and do not get information related to the regulation of 6% of the total sample Taken. Besides other interesting facts is the problem of anti-corruption and public ethics that have not oriented service is still felt not implemented optimally in their work environment. Keywords: Human resources, Knowledge atitude practice, basic values of civil servants AbstrakPada rezim pemerintahan Presiden Soeharto sistem pemerintahan Indonesia adalah sentralisasi dan memiliki banyak kritik sebab pemerintahan menjadi otoriter dan terpusat. Segala kebijakan pada rezim tersebut bersifat top down. Rezim Presiden Soeharto berakhir pada tahun 1998 melalui gerakan reformasi oleh civil society. Pasca berakhirnya Rezim Presiden Soeharto tata pemerintahan Indonesia banyak mengalami perubahan, salah satunya dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus memenuhi pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada komitmen para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan Aparatur Sipil Negara, sikap dan praktik mereka dalam menjalankan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dengan sampel para aparatur negara di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive area. Data dikumpulkan dengan survei dan disajikan secara statistik deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ditemukan fakta pengetahuan para Aparatur Sipil Negara telah mengetahui isi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tapi masih ada beberapa pegawai (2%) yang merasa tidak mengetahuinya dan tidak mendapatkan informasi terkait regulasi tersebut sebesar 6% dari total sampel yang diambil. Selain itu fakta menarik lainnya adalah persoalan anti korupsi dan etika publik yang belum berorientasi pelayanan masih dirasakan belum dilaksanakan secara optimal di lingkungan kerja mereka.Kata kunci: Sumber daya manusia, Knowledge atitude practice, nilai dasar aparatur sipil negara ]]>
<![CDATA[Manajemen Museum dan Situs Kepurbakalaan Banten Lama Kota Serang ]]>
<![CDATA[Budi Hasanah]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1284.916 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i3.286
<![CDATA[The pupose of this research aims to determine the management of the museum and the archeological site of Banten Lama at the moment that have been conducted by technical Implementation Unit (UPT) of Serang Cultural Preservation House. This research approach used qualitative with descriptive method. To determine the fenomenon about the management of the museum and the archeological site of Banten Lama withe used George R Terry theory that included by 4 (four) function of management that is planing, organizing, actuating, and controlling. The result showed the management activities of Banten Lama museum and site in the process of planning, organizing, actuating, controlling are not yet optimal.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERMINYAKAN NASIONAL: DARI KENDALI NEGARA MENUJU KAPITALISME PASAR ]]>
<![CDATA[Syamsul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.178 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i1.515
<![CDATA[This study aims to explain scarcity of domestic oil supply in Indonesia after more than one decade the Government implement liberalization over oil and gas sector under supervision of IMF. By using comparison to three periods of oil national policy, this study shows that significant change has happened in connection to role of the Government in economic. National economics, especially market of strategic commodity like petroleum sector, recently become more and more opened for foreign corporation to operate since the Government launched liberalization. Theoretically, the involvement of private sector especially foreign private in managing oil and gas sector expectedly can make security of domestic oil supply become more and more guaranted. However, the reality shows that Indonesia for last more one decade always experienced scarcity of domestic oil supply. In additional, domestic oil price tends to uncertain and instable as the result of fluctuation of global oil price. Thus, liberalization in contrary has made domestic energy surveilence become vulnerable to external shock. Scarcity of supply, uncertainty of price and instability, at the last rise as the result of policy failure]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Museum dan Situs Kepurbakalaan Banten Lama Kota Serang ]]>
<![CDATA[Budi Hasanah]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.486 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i2.238
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi alternatif pengembangan museum dan situs kepurbakalaan Banten Lama kedepan agar museum dan situs yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagara Budaya Serang tersebut dapat berfungsi optimal. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan metode manajemen strategik untuk mengungkapkan isu-su strategis melalui analisis SWOT dan uji Litmus. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengembangan museum dan situs Banten Lama yang didapat adalah penambahan jumlah SDM yang terspesialisasi sesuai kompetensi ke dalam unit berdasarkan kebutuhan museum dan situs, pelaksanaan evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama stakeholders secara konsisten dan berkelanjutan, merencanakan kegiatan pelestarian yang menyeimbangkan pada aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis, pengidentifikasian stakeholders sebagai mitra dalam pengembangan museum dan Situs Banten Lama agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan sumber daya yang dialokasikan untuk mengoptimalkan pengawasan benda/bangunan situs, peningkatan dalam penyusunan skala prioritas dan target untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait museum dan situs Banten Lama beserta cara pelestariannya, peningkatan koordinasi pekerjaan dengan pihak keluarga kesultanan Banten Lama untuk bekerjasama dalam pelestarian, peningkatan kualitas pelayanan dengan merencanakan dan merumuskan serta dikoordinasikan dengan baik yang diiringi pemberian motivasi, peningkatan kemampuan komunikasi dan pengarahan pada pemandu dalam pemberian pelayanan.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN KEBIJAKAN DI SEKTOR MIGAS PASCA REZIM ORDE BARU ]]>
<![CDATA[Syamsul Ma’arif]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1755.557 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v2i2.506
<![CDATA[Monetary crisis that later developed wide become economic crisis at the end of 1997 had cripled the government capacity in providing material resources for the people. Politically, the crisis had made people’s support decline and created low trust over the government. In order to protect the existence, the government demanded support of the international finance institution especially IMF. Consequently, weak bargaining position of the government made the government could’nt avoid political intervention of IMF and other international finance institution which were so dominant in forcing the government to change economy policy radically. One of policy change was done through liberalization of petroleum sector as a sector which had been regulated strickly by the government for a long time. Lesson learn that could be taken were: firstly, situation of crisis created pressure to change policy radically; secondly, need of capital injection in large number from abroad had made policy change be domined by international capitalist.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Labuan) ]]>
<![CDATA[Rethorika Berthanila]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 5 No. 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.106 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v5i1.464
<![CDATA[The influence of service quality on customer satisfaction (Study at PT Pegadaian (Pesero) Pegadaian Unit Service Branch Labuan) Rethorika Berthanila. This study aims to examine the influence of service quality on customer satisfaction (Study at PT Pegadaian (Pesero) Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Labuan). This research is quantitative, while the population and samples taken as many as 50 customers with the accidental sampling. Research instrument data using three types of tools, namely questionnaires using Likers scale model. The questionnaire was prepared with the construction of various theories of data analysis performed at the 95% level the result is significantly along the existing hypothesis. So the results of this study told that the variable quality of service can affect satisfaction in PT. Pegadaian (Persero) Pegadain Unit Service Branch Labuan.]]>
<![CDATA[OTONOMI DAERAH, PENGUATAN POLITIK IDENTITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Arif Budiman]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.405 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v1i1.298
<![CDATA[Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai „penguasaan‟ sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.Penguatan politik identitas ini, meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.Melalui sebuah kajian kepustkaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan „solidaritas emosional‟ dan „solidaritas fungsional‟ serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara]]>
<![CDATA[Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Penataan Kelembagaan (Studi di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang) ]]>
<![CDATA[Rachmi Yulianti]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.731 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.619
<![CDATA[This paper is based on the condition of the Village Government Institutional Structure that was initially too fat, thus affecting the incapability of the village head to change the structure, norms, values and regulation of state personnel and cause the failure of efforts to fulfill the aspirations and needs of the community based on Law no. 6 Year 2014 Chapter III contains the Village Structuring which essentially wants to realize the effectiveness of the implementation of Village Government. The research method used in this research is descriptive qualitative method by using technique of Purpose Sampling then technique of field data collection by way of observation, depth interview, study of documentation and field research. The results of this study indicate that in institutional arrangement in Kubang Puji village, Pontang sub-district, there is a lot of involvement from the community so that the downsizing of Bureaucracy structure is influenced by people who have personal interest in the organization of the village so that there is a need for organizational structuring and improvement in the governance system, service and human resources management in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014.]]>
<![CDATA[REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Delly Maulana]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 4 No. 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.077 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i3.243
<![CDATA[ Tulisan ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menguntungkan, baik dalam tingkat kompetisi secara global, tingkat pertumbuhan yang tidak berkualitas, dan menjadi negara importir. Kondisi tersebut tentu memerlukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi, dengan cara merevitalisasi peneraparn good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara yang otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi menciptakan negara yang mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil society dan swasta harus juga dikedepankan dengan mengedepankan konsep kemitraan yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.]]>
