JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATANG PANE III KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ]]>
<![CDATA[Soritua Ritonga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.509 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.1-10
<![CDATA[Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Desa Batang Pane III koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih belum optimal dijalankan sehingga banyak terjadi permasalahan khsususnya mengenai pembangunan desa.Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yag baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala. Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisasian, Hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PENGERUSAKAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN) ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.09 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.11-16
<![CDATA[ Istilah eksepsi diatur dalam pasal 156 KUHAP, yang bertujuan untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas berwenang atau tidak berwenangnya suatu Pengadilan mengadili suatu kasus, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaaan dan apakah perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk memperoleh data skunder, dengan menggunakan pendekatan empiris, untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas. Pembahasan bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan masih cenderung tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa secara utuh dan menyeluruh sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (obscur libel) hali ini dapat merugikan terdakwa dalam membela dirinya dihadapan persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Ekspsi terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam perkara Pengerusakan diPengadilan Negeri Padangsidempuan baru satu yang dikabulkan Majelis Hakim karena Hakim masih cenderung berpihak kepada Penuntut Umum dari pada melindungi Hak-Hak terdakwa. Kesimpulan diharapkan kepada aparat penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik harus mampu melaksakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak terdakwa dari surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Kata Kunci : Eksepsi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dan Pengerusakan]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.677 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.17-28
<![CDATA[Pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia diIndonesia.Karena Inonesia sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Azsai Manusia maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:26 Tahun 2000 diaturlah tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat]]>
<![CDATA[Partisipasi Suami Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Safran Efendi Pasaribu]]>;
<![CDATA[Ummu Hani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.782 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.29-39
<![CDATA[sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga indonesia yang sejahtera. Peran program keluarga berencana sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi wanita maupun kesehatan reproduksi pria /suami.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana partisipasi suami dalam pelaksanaan program keluarga berencana khususnya alat kontrasepsi vasektomi serta untuk mengetahui upaya yang bisa meningkatkan partisipasi suami dalam pelaksanaan program keluarga berencana khususnya alat kontrasepsi vasektomi pada dua Desa yaitu Desa Singali dan Desa Partihaman Saroha di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi suami dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang terjadi dan kendala yang ditemui di lapangan. dan teknik sampling yang digunakan yaitu sampling purposive, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 13 orang.Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya disajikan secara deksriptif kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan. Permasalahan disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Desa Partihaman Saroha dan Desa Singali, bahwasanya masyarakat di dua Desa tersebut sama sekali belum ada yang menggunakan alat kontrasepsi vasektomi, tetapi bukan berarti di dua Desa tersebut tidak ada yang menggunakan KB, karena jika dilihat dari para istri sudah banyak yang menggunakan KB, dan berbagai alat kontrasepsi. Penulis menyimpulkan apa yang terjadi dilapangan, masih kurang optimalnya sosialisasi program KB khususnya alat kontrasepsi vasektomi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, hal tersebut tergambar dari banyaknya masyarakat atau para suami yang belum mengetahui adanya alat kontrasepsi vasektomi.]]>
<![CDATA[REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Dedy Suhendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.291 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.40-45
<![CDATA[Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum rekrutmen dan pengangkatan PPPK, dan bagaimana proses/mekanisme rekrutmen dan pengangkatan PPPK menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa dasar hukum pengangkatan PPPK berpedoman pada UUD 1945, UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.78 Tahun 2013, dan proses/ mekanisme pengangkatan PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan , pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pemgumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.Kemudian untuk menjadi CPNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi CPNS. Pengangkatan PPPK menjadi CPNS merupakan proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, ujian tertulis, penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.Kata Kunci : Pegawai, Pemerintah, Rekrutmen, Undang-Undang]]>
<![CDATA[Partisipasi Suami Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Safran Efendi]]>;
<![CDATA[Hani, Ummu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.29-39
<![CDATA[sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga indonesia yang sejahtera. Peran program keluarga berencana sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi seseorang, baik itu untuk kesehatan reproduksi wanita maupun kesehatan reproduksi pria /suami.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana partisipasi suami dalam pelaksanaan program keluarga berencana khususnya alat kontrasepsi vasektomi serta untuk mengetahui upaya yang bisa meningkatkan partisipasi suami dalam pelaksanaan program keluarga berencana khususnya alat kontrasepsi vasektomi pada dua Desa yaitu Desa Singali dan Desa Partihaman Saroha di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menjelaskan tentang partisipasi suami dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang terjadi dan kendala yang ditemui di lapangan. dan teknik sampling yang digunakan yaitu sampling purposive, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 13 orang.Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya disajikan secara deksriptif kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan. Permasalahan disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan yang berada di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru di Kota Padangsidimpuan, tepatnya di Desa Partihaman Saroha dan Desa Singali, bahwasanya masyarakat di dua Desa tersebut sama sekali belum ada yang menggunakan alat kontrasepsi vasektomi, tetapi bukan berarti di dua Desa tersebut tidak ada yang menggunakan KB, karena jika dilihat dari para istri sudah banyak yang menggunakan KB, dan berbagai alat kontrasepsi. Penulis menyimpulkan apa yang terjadi dilapangan, masih kurang optimalnya sosialisasi program KB khususnya alat kontrasepsi vasektomi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, hal tersebut tergambar dari banyaknya masyarakat atau para suami yang belum mengetahui adanya alat kontrasepsi vasektomi.]]>
<![CDATA[REKRUTMEN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Suhendra, Dedy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.40-45
<![CDATA[Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari  sumber daya manusia  yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum rekrutmen dan pengangkatan PPPK, dan bagaimana proses/mekanisme rekrutmen dan pengangkatan PPPK menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa dasar  hukum  pengangkatan  PPPK  berpedoman  pada  UUD 1945,  UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diganti dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.78 Tahun  2013, dan proses/ mekanisme  pengangkatan  PPPK dilakukan  melalui tahapan perencanaan , pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pemgumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.Kemudian  untuk  menjadi  CPNS,  PPPK harus  mengikuti  semua proses  seleksi yang  dilaksanakan bagi CPNS. Pengangkatan  PPPK menjadi  CPNS  merupakan proses kegiatan  pengisian  formasi yang lowong  dimulai dari  perencanaan, penetapan  nama  yang akan diangkat, seleksi  administrasi,  ujian tertulis,  penetapan Nomor Identitas   Pegawai   Negeri Sipil (NIP) sampai dengan pengangkatan menjadi CPNS.Kata Kunci : Pegawai, Pemerintah, Rekrutmen, Undang-Undang]]>
<![CDATA[KOORDINASI ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATANG PANE III KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ]]>
<![CDATA[Ritonga, Soritua]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.1-10
<![CDATA[Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan yang demokrasi khususnya di desa. Tanpa adanya koordinasi yang baik yang dijalankan kedua lembaga ini mustahil akan terwujudnya pembangunan di desa dan pelayanan masyarakat. Desa Batang Pane III koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih belum optimal dijalankan sehingga banyak terjadi permasalahan khsususnya mengenai pembangunan desa.Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yag baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala. Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisasian, Hubungan kerja yang belum baik, dan masalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PENGERUSAKAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN) ]]>
<![CDATA[Saifuddin, Bandaharo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.11-16
<![CDATA[ Istilah eksepsi diatur dalam pasal 156 KUHAP, yang bertujuan untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas berwenang atau tidak berwenangnya suatu Pengadilan mengadili suatu kasus, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaaan dan apakah perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum normatif untuk memperoleh data skunder, dengan menggunakan pendekatan empiris, untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas. Pembahasan bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan masih cenderung tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa secara utuh dan menyeluruh sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (obscur libel) hali ini dapat merugikan terdakwa dalam membela dirinya dihadapan persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Ekspsi terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam perkara Pengerusakan diPengadilan Negeri Padangsidempuan baru satu yang dikabulkan Majelis Hakim karena Hakim masih cenderung berpihak kepada Penuntut Umum dari pada melindungi Hak-Hak terdakwa. Kesimpulan diharapkan kepada aparat penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik harus mampu melaksakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak terdakwa dari surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Kata Kunci : Eksepsi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dan Pengerusakan]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suhargon, Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.17-28
<![CDATA[Pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia diIndonesia.Karena Inonesia sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Azsai Manusia maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:26 Tahun 2000 diaturlah tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutanâ€. Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat]]>
