Articles
<![CDATA[Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online ]]>
<![CDATA[Dermawan, Ari]]>;
<![CDATA[Rahmat, Rahmat]]>;
<![CDATA[Suhargon, Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.538 KB)
<![CDATA[Perjudian adalah perbuatan yang meresahkan meresahkan masyarakat dan perbuatan yang menghambat program pemerintah khususnya dalam pemberantas perjudian. Perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Peran masyarakat sebagai warga negera memiliki peran dan kewajiban membuat situasi aman nyaman. Artinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara buka sebaliknya menawarkan hal-hal yang tidak baik atau melanggara hukum. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 serta pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP yang isinya Barang siapa, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu,termasuk dalam perjudian online. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum sekunder. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian secara online dapat digunakan dengan pendekatan integral. Integral memiliki arti keseluruhan yaitu dengan cara Kebijakan Undang-Undang yang tegas dan Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan memaksimalkan kinerja kepolisian di bidang Cybercrime.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMAHAMAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PARA GENERASI MUDA ]]>
<![CDATA[Durahman Marpaung]]>;
<![CDATA[Surya Bakti]]>;
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2876
<![CDATA[Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum, karena antara ekonomi dan hukum itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Perkembangan bidang ekonomi acapkali berjalan tanpa menghiraukan sistem hukum yang berlaku sehingga menyebabkan banyak lembaga dan pranata ekonomi yang tidak atau belum diatur oleh kaidah hukum baru terutama kaidah hukum substantif. Kalaupun pranata dan lembaga ekonomi itu diatur seringkali kebijakan dan peraturan ekonomi nasional itu hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara belaka tanpa adanya pengaturan hukum material atau hukum substantifnya. Tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah.]]>
<![CDATA[The Juridical Review of Law Number 1 of Year 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law Concerning Status of Different Religious Wedding Abroad ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>;
<![CDATA[Faulia Anggeraini]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 10 No. 2 (2021): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (780.4 KB)
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the legal status of interfaith marriages conducted abroad in terms of Law number 1 of year 1974 concerning Marriage and to determine the legal status of interfaith marriages abroad in terms of the Islamic Law Compilation. The method used in this research is the library research method. This study uses qualitative data. The data source used is the primary data source which comes from Law number 1 of year 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and related laws concerning the focus of the problem and secondary data sources sourced from books, journal articles, and other sources that support this research data. Data analysis in this research is information review, comparative study, and assessment study. The results of this study indicate that Indonesia's positive law, namely Law Number 1 of year 1974 concerning Marriage which applies nationally does not require interfaith marriages. Meanwhile, the Islamic Law Compilation clearly states that interfaith marriages occur, meaning that interfaith marriages do not get a legality from the Islamic Law Compilation.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis) ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1513.554 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.67-73
<![CDATA[ABSTRAK Usaha Mikro Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berkecimpung di dunia Usaha UMKM pada saat ini juga menghasilkan begitu banyak pula masalah terkait hal tersebut, salah satunya adalah Merek dagang. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang olek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.Kata Kunci : Merek Dagang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.677 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v1i2.2017.17-28
<![CDATA[Pengakuan yang tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Azasi Manusia diIndonesia.Karena Inonesia sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Azsai Manusia maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:26 Tahun 2000 diaturlah tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa “pengadilan Hak azasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Azasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Pengadilan Hak Azasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ANGKUTAN UMUM DALAM MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 Nomor 2 Desember Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v4i2.3702
<![CDATA[Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi mempunyai fungsi sebagai sarana penggerak manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang banyak manfaat juga merupakan sarana transportasi alternatif di dalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana ini sangat diperlukan di wilayah perkotaan. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan umum, dan bagaimana hambatan kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik (internet). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa di daerah kabupaten dan kota sudah menentukan aturan tentang Izin Trayek sehingga ini dapat menambah pendapatan asli daerah karena didalamnya terdapat penentuan tarif retribusi izin trayek pertahun. Hambatan dalam kebijakan yang diterapkan yaitu keberadaan trayek angkutan umum illegal, kurangnya sarana dan prasarana, dan masih adanya polemik penetuan tarif retribusi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Mekanisme Penjualan Air Isi Ulang Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/KEP/10/2004 ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9730
<![CDATA[Manusia tidak lepas dari namanya air, sebab air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Tubuh manusia terdiri dari 70% adalah air. Air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, dan meyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan perdagangannya yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dengan aturan hukum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum penjualan air isi ulang, selain itu penulis juga akan melihat bagimana Syarat Mekanisme penjualan air isi ulang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik (internet). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hambatan dalam pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kabupaten Asahan ialah terdapat aspek internal yaitu masih lemahnya kesadaran dari pengusaha depot air minum isi ulang untuk mematuhi peraturan yang ada. Dan aspek eksternal yaitu keterbatasan sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[Manfaat Pelatihan Budaya Organisai Terhadap Kinerja Pegawai Di RS Umum Abdul Manan Kisaran Untuk Kepuasan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Durahman Marpaung]]>;
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi) Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CERED Indonesia Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53695/ja.v4i1.811
<![CDATA[Pada RS Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran para pegawai merasa kurang mendapatkan kepuasan kerja serta pelatihan sehingga tidak dapat menentukan produktivitas kerja pegawai yang kurang baik sehingga menghasilkan sebuah pelayanan yang kurang baik, dan yang dirasakan oleh pasien dalam melayani kepuasan kurang baik juga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, pelatihan dan kepuasan kerja secara parsial maupun simultan terhadap produktivitas kerja.. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Jumlah sampel adalah 86 responden dari pegawai RS Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran. Hasil penelitian ini menunjukkan budaya organisasi, pelatihan dan kepuasan kerja secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Secara parsial hanya variabel budaya organisasi dan pelatihan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, sedangkan variabel kepuasan kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Bagi kalangan akademis, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitiannya serta bagi RS Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran agar dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan kebutuhan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[PERAN PENTING PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI ORGANISASI DPP. LEPPAS KABUPATEN ASAHAN DALAM MENGHASILKAN WIRAUSAHAWAN MUDA ]]>
<![CDATA[Windi Triana]]>;
<![CDATA[Faulia Anggeraini]]>;
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i2.12093
<![CDATA[Wirausaha berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di banyak negara, wirausaha adalah aspek penting yang memainkan peran vital dalam perekonomian. Pasalnya, sektor swasta yang digerakan para wirausaha ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar. Sikap wirausaha yang selalu ingin tahu membuat wirausaha selalu dapat menemukan inovasi baru di dunia usaha. Oleh karenanya, seorang wirausaha harus memiliki sifat wirausaha agar bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Kegiatan Pengabdian ini dengan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana menumbuhkan sifat-sifat wirausaha bagi pengurus DPP. Lembaga Peduli Pembangunan Asahan (LEPPAS) Kabupaten Asahan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Industri Peternakan Ayam Yang Kelola Oleh Perusahaan Secara Penguasaan Pasar ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1095
<![CDATA[perusahaan industri sangat mempengaruhi perdagangan ayam hal ini perlu perhatian dalam bidang hukum, sebab ini terkait adanya penguasaan pasar oleh perusahaan industri dapat membantu ketersediaan ayam di pasar. Praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri diharapkan tidak membuat kesepakatan harga terhadap perdagangan ayam di pasaran. Terkait dengan penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, belum diketahui bagaimana tinjauan yuridis industri peternakan ayam yang dikelola oleh perusahaan secara penguasaan pasar, bagaimana praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam, dan bagaimana tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu peraturan perundang- undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, kajian hukum mengnai penguasaan pasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam memungkinkan adanya keuntungan yang terlalu besar (excess profit) yang dinikmati oleh para pelaku usaha atau perusahaan industri ayam dalam jangka panjang, dan diperlukan tanggung jawab bagi pelaku usaha penguasaan pasar oleh perusahaan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian hukum terhadap praktek penguasaan pasar oleh perusahaan industri ayam masih belum jelas disebabkan lemahnya pengawasan Pemeritah.]]>
