JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
112 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 3 (2023): November 2023"
:
112 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak ]]>
<![CDATA[Muzaki Ismiraj]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.844-849
<![CDATA[Seeing the existing regulations in the 1945 Constitution, it is stated that it will provide legal guarantees and protection to all Indonesian people, including work and a decent living for humanity, without exception, namely persons with disabilities. The problem here is that there are still many people with disabilities who experience discrimination against themselves and the education they take is also still below average. This provides a considerable distance between persons with disabilities and nondisabled persons. When we see or mention Indonesia, we immediately see that it is a country that upholds human rights. This form of human rights protection is an obligation for the Indonesian government. The purpose of this research is to find out how to fulfill human rights for workers with disabilities to survive in their lives. The research method is qualitative with a normative legal approach and juridical sociology. The results of the study stated that the fulfillment of human rights, especially the fulfillment of the right to work for persons with disabilities, had not been fully implemented. Because there are still many conflicts or weak regulations in the government. This is very important to be used as an improvement and commitment by the government so that people with disabilities can get decent jobs and livelihoods.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN KELOMPOK RENTAN PEREMPUAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAMBI ]]>
<![CDATA[Trio Saputro Aji]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.783-786
<![CDATA[Penelitian ini mengevaluasi upaya optimalisasi pembinaan kemandirian narapidana perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen internal LAPAS, laporan evaluasi program, serta penelitian terdahulu yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan ekonomi telah meningkatkan kemampuan narapidana perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian mereka. Program psikososial telah membantu meningkatkan kesejahteraan mental narapidana perempuan.Meskipun demikian, program penguatan keterampilan sosial perlu ditingkatkan agar narapidana perempuan dapat lebih siap untuk berinteraksi dengan masyarakat setelah pembebasan. Evaluasi berkala program-program ini menjadi kunci untuk menjaga relevansinya dengan kebutuhan narapidana perempuan.Penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya pembinaan kemandirian narapidana perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Jambi dan mengusulkan perbaikan dalam program-program rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi sosial yang lebih efektif setelah pembebasan.Kata Kunci: Lapas Perempuan, Kelompok Rentan, Lapas Jambi]]>
<![CDATA[Polarisasi dan Suksesi Kekuasaan Politik Indonesia dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi ]]>
<![CDATA[Zulkarnain Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Katimin Katimin]]>;
<![CDATA[Elly Harahap Warnisah Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.726-735
<![CDATA[Polarisasi politik muncul setiapkali kontestasi politik dimulai dan proses demokratisisi Indonesia mengalami polemik seputar isu tersebut, tidak saja di tingkat elit, tapi merambah pada konstituen di akar rumput. Kekhawatiran banyak pihak, polarisasi dapat membelah dan menciptakan segregasi sosial, hal itu dianggap menghambat kemajuan bangsa yang majemuk. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan objektif seputar isu polariasi dalam persepektif akademis sebagai dasar pertimbangan politik, bagi multikulturalisme Indonesia dengan pilihan politik yang sangat multidimensional. Studi pustaka, questioner, dan investigasi mendalam digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui analisis konprehensif, terutama berbedaan motif dan orientasi politik dari aspek sosiologis. Hasilnya secara lebih objektif polarisasi dianggap tidak berbahaya bagi keutuhan, masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Kesimpulannya bahwa polarisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi dengan paradigma beragam seperti: gagasan, ideologi, kebijakan, dan teori politik berbeda. Heterogenitas pilihan politik elit dan konstituen mengkonseptualisasikan konsolidasi demokrasi dalam suksesi kekuasaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan Ditinjau dari Aspek Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia ]]>
<![CDATA[Fiqi Rheza Firmansyah]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.944-952
<![CDATA[A Detention Center is a facility for the rehabilitation of inmates, primarily conducted by correctional officers. The occupants of Detention Center also encompass various age categories, one of which is elderly inmates. Elderly inmates constitute a vulnerable group distinct from those in the productive age range. Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018 concerning Treatment for Detainees and Elderly Inmates stipulates the necessity of fulfilling the needs of elderly detainees or inmates to maintain their physical, mental, and social well-being. Despite the curtailment of inmates' freedom and mobility, Detention Center is obligated to execute rehabilitation and ensure the fulfillment of specific rights for elderly inmates, aiming to enhance their quality of life. This study aims to ascertain an overview of the quality of life and the challenges in meeting the quality of life for elderly inmates. The research employs a qualitative approach with data collection techniques involving interviews, observations, and documentation. The investigation was conducted at Class IIB Bangkalan Detention Center. The findings of the study indicate that the fulfillment of specific rights for elderly inmates has not been optimally executed in terms of physical healthcare service, psychological support, rehabilitation activities, social interactions, environment, and spiritual well-being of elderly inmates.]]>
<![CDATA[Beban Kerja Terhadap Kinerja Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ]]>
<![CDATA[Muhammad Hilal Alhamdi Bachman]]>;
<![CDATA[Naniek Pangestuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.884-891
<![CDATA[Beban kerja pada petugas sejatinya disebabkan oleh tidak relevannya kriteria dan kompetensi yang dimiliki petugas, sehingga banyak dari mereka bekerja tidak sesuai dengan kompetensi. Dari 71 orang petugas, 43 diantaranya masih berpendidikan terakhir SMA. Sebagian dari petugas juga masih bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan setiap bulannya. Tentu saja, hal ini berdampak buruk pada kinerja yang mana bila kita ligat masih menyebabkan adanya petugas yang terlambat setiap bulannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja petugas. Penelitian ini mengambil lokus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Populasi yang digunakan adalah seluruh petugas yaitu sebanyak 71 orang. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel total sampling karena populasi penelitian kurang dari 100 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada setiap petugas secara langsung. Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, dengan nilai R square 76,9%. Penelitian ini mendapati persamaan regresi Y= 10,651 + 0,809X, yang berarti persamaan regresi ini berbanding lurus karena nilai koefisien b memiliki nilai positif.]]>
<![CDATA[Motif Komunikasi Bermedia Sosial Kaum Tunanetra di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Terapis Pijat Tunanetra Shiatsu di Kota Bandung) ]]>
<![CDATA[Deffri Ihza Adiyanto]]>;
<![CDATA[Antar Venus]]>;
<![CDATA[Iwan Koswara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.868-876
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi motif komunikasi bermedia sosial kaum tunanetra di Kota Bandung, khususnya terapis pijat tunanetra Shiatsu. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuat hampir seluruh warga dunia menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone telah mencapai angka yang signifikan, bahkan di kalangan penyandang disabilitas, termasuk tunanetra. Saat ini, terapis tunanetra Shiatsu juga aktif dalam berbagai media sosial, seperti Instagram dan Whatsapp, untuk mencari pelanggan dan berkomunikasi dengan mereka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan wawancara mendalam dengan tujuh terapis tunanetra Shiatsu di Kota Bandung. Tema-tema utama yang muncul dari penelitian ini adalah: (1) Penasaran, (2) Permintaan dari sanak saudara dan sesama tunanetra, dan (3) Improvisasi diri. Motif penasaran mendorong para terapis untuk mempelajari dan menggali lebih dalam tentang penggunaan gadget dan media sosial. Mereka juga terlibat dalam media sosial karena diminta oleh keluarga atau sesama tunanetra yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, mereka menggunakan gadget dan media sosial sebagai bagian dari improvisasi diri untuk mengatasi keterbatasan ekonomi, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan diri.]]>
<![CDATA[Perlindungan Anak Dalam Lapas: Peningkatan Fasilitas Dan Peran Staf ]]>
<![CDATA[Muhammad Alwi Harahap]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.953-957
<![CDATA[This article addresses a crucial issue in the criminal justice system, namely the protection of children in prisons. The main focus of this article is on improving facilities in prisons and the role of staff in maintaining and improving the protection of these marginalized children. In this context, the authors will discuss the standards of separation of children and adults, the education and guidance of children in prison, the protection of children's psychological well-being, and the role played by families and communities in maintaining the protection of these children. This article aims to provide a better understanding of how child protection in prisons can be improved through improved facilities and the active role of prison staff.]]>
<![CDATA[Analisis Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Kelas IIB Sentul ]]>
<![CDATA[Abdur Rahman Wahid]]>;
<![CDATA[Irvan Sebastian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.972-979
<![CDATA[Pemasyarakatan telah mengalami evolusi signifikan dari fungsi awalnya sebagai tempat penahanan menjadi institusi yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Meskipun tujuannya sudah mulai beralih, implementasi program pembinaan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minat dan partisipasi narapidana. Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo ]]>
<![CDATA[Rini Armianti Berutu]]>;
<![CDATA[Dandi Putra Bintang]]>;
<![CDATA[Loficha Metesa Br Ginting]]>;
<![CDATA[Ikhsanul Fadly Butar-butar]]>;
<![CDATA[Parlaungan Gabriel Siahaan]]>;
<![CDATA[Reh Bungana Bungana Br. PA]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.980-984
<![CDATA[Masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap cimpa matah, pemerintah belum mendaftarkan cimpa matah ke Rektoral jendral Kemenkumham sebagai bentuk pelindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah. Tidak terbudayakannya dengan baik cimpa matah sebagai salah satu makanan tradisional, dan startegi, pengembangan oleh pemerintah dalam membudidayakan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana bentuk pelindungan hukum yang diberikan atas pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah dan untuk menetahui strategi, upaya dalam pemanfaatan dan pembinaan Cimpa Matah sebagai salah satu suatu unsur kekayaan intelektual yaitu pengetahuan tradisional. pemerintah setempat dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat khusunya masyarakat suku karo baik secara teoritis maupun praktisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dengan lokasi penelitian di Desa Suku Julu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten karo Provinsi Sumatera Utara, adapun teknik pengumpulan data dengan Reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian memproleh bahwasanya cimpa matah belum terlindungi secara hokum, pelindungan hokum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah belum didaftarkan dan dimohonkan pelindunganya kepada DKJI Kemenkumham RI. Selain hal tersebut terdadapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo yaitu dengan edukasi pendidikan terhadap pemuda setempat agar cimpa ini tersu terjaga kelesarianya, penegekan hokum terhadap pelindungan cimpa matah, pemasaran dan promosi oleh pemerintah setempat agar cimpa ini dapat dikenal tidak hanya disuku karo tetapi juga untuk masyarakat dan suku lainya. Kata Kunci: Cimpa Matah, Makanan Khas karo Pelindungan Pengetahuan Tradisonal. ]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL ]]>
<![CDATA[Abhirama Firdaus]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.953-957
<![CDATA[Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur HAM bagi seluruh manusia dimana Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, dalam praktiknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang, Narapidana Perempuan yang sedang hamil juga masih memiliki hak nya di dalam Lembaga pemasyarakatan dan Narapidana tersebut harus mendapatkan pembinaan yang penuh dalam hal pembinaan keagamaan, pendidikan, dan keterampilan. Dan juga hak nya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tetapi masih banyaknya hambatan yang di hadapi oleh Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan pemenuhan pembinaan Kata kunci: Narapidana, Pembinaan, Perempuan Hamil]]>
