cover
Contact Name
A Faroby Falatehan
Contact Email
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalmpd@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper, Wing 5 Level 4, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah
ISSN : 19796927     EISSN : 30643481     DOI : https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd
Core Subject : Economy, Social,
Aim, Focus and Scope Aim Sebagai media penyebaran informasi yang bersifat kekinian dalam kerangka Pembangunan Daerah di Indonesia. Focus and Scope Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah sebagai media elektronik dengan penerbitan artikel ilmiah yang memiliki fokus pada lingkup pembangunan daerah dan bertujuan untuk meningkatkan teori dan praktik kebijakan publik. Adapun rumpun penekanan keilmuan pada Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, yaitu ekonomi, keuangan, manajemen, kebijakan publik, pembangunan daerah dan pembangunan sosial. Ekonomi (Economy) pada Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah mencakup pada kegiatan ekonomi pembangunan yang mencakup proses dimana pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat untuk menstimulus berkembangnya kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) disuatu wilayah. Keuangan (Financial) mencakup pada peran dan fungsi lembaga keuangan bank dan non bank, pajak dan investasi daerah, pembangunan kewirausahaan daerah serta jasa keuangan dalam perekonomian daerah. Manajemen (Management) yang mencakup pada proses pemetaan, strategi, perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah. Kebijakan Publik (Public Policy) terkait tentang analisis kebijakan dan metodologi pembangunan daerah. Pembangunan Daerah (Regional Development) mencakup pada teori ekonomi pembangunan daerah dan pembangunan daerah berkelanjutan. Pembangunan Sosial (Social Development) berfokus pada penyelarasan antara kebijakan sosial dengan tujuan pembangunan daerah, peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat daerah secara menyeluruh dan terpadu.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2014)" : 8 Documents clear
STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK REKLAME DIKABUPATEN BOGOR Sulviane, Indah Ayu; Harianto, Harianto; Hakim, Dedi Budiman
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.429 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24643

Abstract

Implementation for fiscal decentralitation, local government that required excavation and development of the area and potential revenue sources to increase regional revenue.The objective of this research is to analyze the factors that influence the potential of advertisement tax revenue, reviewing management organization of advertisement tax is implemented, analyzed the taxpayer perceptions of the advertisement tax and revenue enhancement strategy billboard tax in Bogor regency.The data used are secondary and primary data was analyzed by descriptive quantitative and qualitative. The analytical method used is a regression method, the calculation of Efficiency and Effectiveness taxes. As for the design of this research program using Analysis IFE, EFE and IE, SWOT Analysis and Analysis QSPM.Results of the discussion, in the realization of the tax revenue target advertisements Bogor regency government always exceed the achievement of the targets, with the exception of 2006, when the realization is not achieved then the effective rate also decreased and the percentage of tax efficiency at the Bogor Regency advertisement in 2000 - 2012 looks good and the smaller the ratio efficiency means that the performance of the Bogor regency government for the better collection of advertisement tax.Based on the partial test table, budget, number of employees, regulatory and tax payers have a significant impact on tax revenue billboard on the real level of 10%. Constraints faced in collecting data on the potential of the advertisement tax is the lack of accurate data due to the limited ability of local government officials, the need for legal certainty in the billboard tax management.The draft strategy are as follows 1) conduct outreach and education on an ongoing basis to increase public awareness, 2) build a system of valid and accurate data; 3) give reward and punishment.Keywords: Strategy, Regional Revenue, Advertising Tax ABSTRAK Wujud otonomi dan desentralisasi fiscal, pemerintah daerah berusaha melakukan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, mengkaji manajemen penyelengaraan pajak reklame, menganalisis persepsi masyarakat terhadap pajak reklame dan menyusun strategi peningkatan pendapatan pajak reklame di Kabupaten Bogor.Data yang digunakan data sekunder dan primer, dianalisis secara deskriftif kuantitatif, kualitatif. Metode analisis yang digunakan Regresi, Efisiensi dan Efektivitas pajak. Perancangan program menggunakan Analisis IFE, EFE dan IE, Analisis SWOT dan Analisis QSPM.Hasil pembahasan, dalam merealisasikan target pendapatan pajak reklame selalu melebihi target yang ditetapkan, dengan pengecualian tahun 2006, ketika realisasi tidak tercapai maka efektivitas mengalami penurunan dan persentase efisiensi pajak reklame di Kabupaten Bogor tahun 2000-2012 terlihat baik dan semakin kecil rasio efisiensi mengandung arti kinerja pemerintah Kabupaten Bogor untuk pemungutan pajak reklame semakin baik.Berdasarkan tabel uji parsial, anggaran, pegawai, peraturan dan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame pada taraf nyata 10%. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya data yang akurat, keterbatasan kemampuan aparat, masih kurang nya kesadaran masyarakat dan perlunya ada kepastian hukum. Rancangan strategi adalah 1) melakukan sosialisasi penyuluhan secara berkesinambungan 2) membangun sistem data yang valid dan akurat 3) memberikan reward dan punishment sesuai ketentuan.Kata Kunci : Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BOGOR MELALUI PENDEKATAN ANGGARAN DAN REGULASI Dardiri, Yusuf; Hartoyo, Sri; Sarma, Ma’mun
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.038 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24644

Abstract

The issue of poverty is a major problem in Indonesia, including in the city of Bogor. The number of poor household in the city of Bogor is fluctuating, from 2004 to 2010 has increased from 21.914 poor household in 2004 become 43.749 poor households in 2007. Sub sequently stable in the period 2008 to 2009 and a slight decrease in 2010 becoming 40.876 households. The year 2012 has increased to 42 328 households. City Government always increase direct spending as a way to reduce poverty. Based on the results of the regression analysis, it turns out increasing direct spending City Government, however, the number of poor households is increasing, it is likely caused by the presence of one target in a program conducted by the City Government.Key Word: Poverty, City of Bogor, direct spending ABSTRAKPersoalan kemiskinan merupakan persoalan utama di Indonesia termasuk di Kota Bogor. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Bogor mengalami fluktuasi,maka sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan dari angka 21.914 KK pada tahun 2004 menjadi 43.749 KK miskin pada tahun 2007. Selanjutnya stagnan pada periode 2008 sampai 2009 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 40.876 KK. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 42.328KK. Pemerintah Kota Bogor selalu meningkatkan belanja langsung sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis regresi, ternyata semakin meningkatnya belanja langsung Pemerintah Kota Bogor, ternyata jumlah KK miskin selalu meningkat, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya salah sasaran dalam program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.Kata Kunci: Kemiskinan, Kota Bogor, Belanja Langsung
PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN Asmara, Alla; Suci, Stannia Cahaya
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.832 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24645

Abstract

Fiscal decentralization aims to improve regional finance independency and reduce the fiscal dependency of central goverment. However, in practice, there are many areas that still rely on the assistance central finance for their regional development.This research aims to discuss the development of regional finance independency and analyze the influence of regional finance independency on poverty in Banten Province. This research uses descriptive method and panel data on 6 (six) regencies and cities in Banten Province at 2001-2011. The poverty model showed negative effect of regional finance independency on percentage of the poor and positive effect of balance fund’s ratio on percentage of the poor. Income inequality index and unemployment rate have positive effect on the percentage of the poor. Evalution for the allocation of the fund balance and development policy are needed to reduce inequality of income distribution.Keywords: local revenue, economic growth, povertyABSTRAK Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, namun pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan dana pusat untuk pembangunan daerah. Penelitian membahas perkembangan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data panel pada 6 (enam) kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2001-2011. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan persentase penduduk miskin, sedangkan rasio Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin, indeks ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.Implikasi kebijakan yang dirumuskan adalah perlunya dilakukan evaluasi kebijakan alokasi penggunaan Dana Perimbangan dan kebijakan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan
MEKANISME KOLABORASI UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT DI KABUPATEN POHUWATO Butolo, Ivana; Baga, Lukman Mohammad; Mansur, Irdika
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.216 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24646

Abstract

Kebun Bibit Rakyat (KBR) is one of government’s efforts to empower the society in order to combat degraded land through reforestation. This research aimed: 1) to identify the role of stakeholder in capacity building of the community within KBR program at Pohuwato regency. 2) to evaluate the capacity level of the community within KBR program at Pohuwato regency, 3) to formulate the collaborative strategy to the succeed of KBR program at Pohuwato regency. The datas were collected through interview, observation and questioners. The datas then were analyzed by using stakeholder analysis, gap, and SWOT. The results showed that 1) the stakeholder involved in KBR program was mostly dominated by primary stakeholder, meanwhile secondary stakeholder was not involved in KBR program even though from the identification, secondary stakeholder was concerned and influential enough towards the community capacity building within KBR program; 2) the evaluation of community capacity showed that there was gap occurred even though it was relatively small, both at the policy level, organizations and individuals; 3) based on SWOT analysis, there were some strategies that could be formulated into the programs, and they were mapped into strategic architecture portrait. Within this condition, collaboration is very important because every stakeholder would give contribution to the community capacity building.Keywords: Collaboration, stakeholders, community capacity building, Kebun Bibit Rakyat (KBR) program.ABSTRAK Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan lahan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengidentifikasi peran stakeholder untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program KBR di Kabupaten Pohuwato, 2) Mengevaluasi tingkat kapasitas masyarakat dalam program KBR di Kabupaten Pohuwato, 3) Merumuskan strategi kolaborasi untuk keberhasilan program KBR di Kabupaten Pohuwato. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dilapangan dan kuesioner, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis stakeholder, gap, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Stakeholder yang terlibat dalam program KBR lebih didominasi oleh stakeholder primer, sementara stakeholder sekunder tidak dilibatkan dalam proses KBR padahal dari hasil identifikasi berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam program KBR; 2) Evaluasi kapasitas masyarakat menunjukkan adanya gap yang terjadi walaupun relatif kecil, baik pada tingkat kebijakan, organisasi maupun individual; 3) berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh beberapa strategi yang kemudian dirumuskan kedalam beberapa program dan selanjutnya dipetakan kedalam gambar arsitekturstrategik. Dalam kondisi inilah maka kolaborasi menjadi penting karena setiap stakeholder dapat memberikan kontribusinya bagi upaya peningkatan kapasitas masyarakat.Kata Kunci: Kolaborasi, stakeholder, peningkatan kapasitas masyarakat, Program Kebun Bibit Rakyat (KBR)
VALUASI EKONOMI DAMPAK KEMACETAN LALU-LINTAS DI DKI JAKARTA Syaukat, Yusman; Sarma, Ma’mun; Falatehan, Ahmad Faroby; Bahtiar, Rizal
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.037 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24652

Abstract

Congestion that occurs in the Sudirman area of economic impact on society. Congestion can lead to a reduction in income and decrease the economic benefits for workers who work in the Sudirman. The decline in the perceived economic benefits of the workers can be called with a loss. Losses felt by workers is the value of wasted fuel loss due to increased purchases of fuel oil (BBM), a decrease in productivity in the form of wasted time akbitat jammed seen from income and working time. In addition, there is a loss of value where there is a decline in the health of the costs incurred for treatment due to declining health and psychological pressure value losses due to traffic. Total economic losses due to the impact of congestion on Jl. Sudirman Rp 19,716,239,573,128 / year. The loss is derived from the value of inefficiency fuel oil (BBM) Rp 15,008,423,787,414 / year, the value of reductions in labor productivity Rp 2,871,644,285,714 / year, the value of psychological distress as a result of congestion Rp 525.800.000.000/tahun, and health value of USD 1,310,371,500,000 / year.Key word : Congestion, Economic Losses, Inefficiency, Jakarta ABSTRAK Kemacetan yang terjadi di Jakarta, khususnya di daerah Jalan Sudirman berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Kemacetan ini telah berdampak pada pengurangan penghasilan dan penurunan manfaat ekonomi bagi pekerja yang bekerja di daerah Sudirman. Kerugian yang sangat dirasakan para pekerja adalah nilai kerugian dari pemborosan bahan bakar akibat peningkatan pembelian bahan bakar minyak (BBM), penurunan produktivitas berupa waktu yang terbuang akibat kemacetan. Selain itu, kemacetan lalu-lintas juga menimbulkan kerugian nilai ekonomi akibat penurunan kondisi kesehatan, sehingga menimbulkan biaya dalam bentuk biaya pengobatan, serta kerugian nilai tekanan psikologis karena kemacetan. Kerugian total ekonomi akibat dampak kemacetan di Jl. Jenderal Sudirman tersebut mencapai Rp 19.72 trilyun per tahun atau sekitar 1,6 persen dari nilai PDRB DKI Jakarta. Kerugian tersebut sebagian besar berasal dari kerugian akibat: inefisiensi Bahan Bakar Motor (BBM) (76 persen), penurunan produktivitas pekerja (15 persen), peningkatan biaya kesehatan (7 persen), serta kerugian akibat tekanan psikologis (3 persen).Kata Kunci: Kerugian ekonomi, metoda valuasi, inefisiensi
PENGEMBANGAN KOMODITAS EKSPOR IKAN HIAS AIR TAWAR DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN BOGOR Wianggawati, Hesty Dharmanita; Firdaus, Muhammad; Fariyanti, Anna
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.906 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24653

Abstract

Potensi ekspor ikan hias air tawar Kabupaten (Kab) Bogor sangat besar. Hal ini terlihat dari data ekspor ikan hias Kab Bogor yang terus meningkat. Namun kalangan pembudidaya ikan hias justru merasa diabaikan. Permintaanikan hias kualitas ekspor terus meningkat, supply tidak mampu memenuhi karena keterbatasan modal. Kendala lain adalah terjadinyatidak sesuainya permintaan jenis ikan ekspor dengan ketersediaan produksi ikan tersebut, sehingga pembeli mencari diluar Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan program pengembangan perikanan Kab Bogor dengan pembangunan ekonomi di Kab Bogor, menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar di Kab Bogor, kemudian menyusun alternatif strategi pengembangan, dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab Bogor tentang prioritas strategi yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar di Kab Bogor. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun ikan hias air tawar telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan di Kab Bogor dan merupakan kontibutor volume ekspor nasional ikan hias air tawar, namun kebijakan Pemda Kab Bogor dalam pengembangan ikan hias belum optimal. Analisis regresi linear dengan model CobbDouglass, menghasilkan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi perbandingan antara jumlah ekspor ikan hias dengan produksi ikan hias di Kab Bogor adalah 1) jumlah eksportir ikan hias,2) jumlah pembudidaya dan 3) harga ekspor ikan hias. Sementara itu, faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi PDRB Kab Bogor adalah nilai ekspor ikan hias Kab Bogor dan jumlah eksportir ikan hias di Kab Bogor.Analisis SWOT menghasilkan 7 strategi pengembangan yang berdasarkan Total Attractiveness Score (TAS) QSPM dengan urutan prioritasnya adalah: (I) Pemantapan kelembagaan dalam rangka integrasi pengelolaan pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar Kab Bogor; (II) Pendidikan dan Pelatihan ekspor ikan hias air tawar; (III)Regional Branding dan Promosi; (IV) Pemetaan Potensi dan Jaringan Distribusi Pemasaran Ikan Hias Air Tawar Kab Bogor; (V) Fasilitasi Pengembangan UKM Ikan Hias; (VI )Riset Inovasi Budidaya Ikan Hias Air Tawar; dan (V II) Penerapan teknologi produksi dan pakan dengan prioritas utama ikan hias yang menjadi unggulan dan ikon Kabupaten Bogor.Kata Kunci : Ikan Hias Air Tawar, Strategi Pengembangan, Komoditas Ekspor.
PENGEMBANGAN BIODIESEL KELAPA SAWIT DI INDONESIA Falatehan, Ahmad Faroby; Siswanto, A. Dwi
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.625 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24654

Abstract

Palm oil has become the flagship product in the plantation business in Indonesia. Currently, Indonesia has become the country with the largest palm oil production capacity in the world. With the production capability, the opportunities to diversify energy made from palm oil to be possible.This study analyzes using secondary data to determine the extent of the potential of palm oil as the main source of raw material for biodiesel in Indonesia. The results of the analysis states that the production capacity and expansion of palm oil a very massive, energy diversification is a relevant step and is feasible. The role of government through export levy tariff policy in determining the oil consumption in the interest of the domestic market.Key word : Palm oli, Biodiesel, CPO, flagship productABSTRAK Kelapa sawit telah menjadi produk unggulan dalam bisnis perkebunan di Indonesia. Saat ini Indonesia telah menjadi negara dengan kemampuan produksi kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan kemampuan produksi tersebut maka peluang untuk melakukan diversifikasi energi berbahan baku kelapa sawit menjadi sangat mungkin. Analisis kajian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder untuk mengetahui sejauhmana potensi kelapa sawit sebagai sumber utama bahan baku biodiesel di Indonesia. Hasil analisis menyatakan bahwa dengan kemampuan produksi dan perluasan lahan kelapa sawit yang sangat massif, diversifikasi energi merupakan langkah yang relevan dan sangat mungkin dilakukan.Peran pemerintah melalui kebijakan tariff pungutan ekspor ikut menentukan konsumsi sawit bagi kepentingan pasar domestik.Kata kunci : Kelapa Sawit, Biodiesel, CPO, produk unggulan
STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKMA) DI KABUPATEN PANDEGLANG Hilal, Syamsul; Sarma, Ma'mun; Baga, Lukman M
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol. 6 No. 1 (2014)
Publisher : Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.943 KB) | DOI: 10.29244/jurnal_mpd.v6i1.25112

Abstract

ABSTRACTGabungan Kelompok Tani (Gapoktan) is institutional economics in rural area in which the combined number of farmers' group. Based on the Regulation of the Minister of Agriculture, Gapoktan can perform economic functions. To more effectively manage the funds of PUAP, Gapoktan directed to develop Agribusiness Microfinance Institutions (AMFI). Growth and expansion in Gapoktan PUAP AMFIis strategic step to resolve the question of the financing of small farmers and agricultural laborers during this difficult to get financial services through formal financial institutions and banking. Therefore, the formation AMFI purpose is to; (1) provide assurance services and farmers easier access to financing facilities, (2) a simple and fast procedure, (3) the proximity of the location of the service with the efforts of farmers, (4) operator of AMFI very understanding of the character of farmers as customers. Central government and local government continued to encourage the formation of AMFI on Gapoktan PUAP. The existence AMFI certainly to be hoped by poor farmers in Pandeglang District.The Sum ofGapoktan that has been gained PUAP program until 2012 is 257 Gapoktan. This amount is equivalent to 76.72 percent of the total village in Pandeglang District. However, the number of successful AMFIuntil 2012 only 16 AMFI (6.23%). Total AMFI is certainly not expected. Therefore, this study discusses the performance Gapoktan PUAP, evaluate the process of the formation of the AMFI on  Gapoktan PUAP, and analyze the performance of AMFI. The study and analysis of the material to formulate a development strategy AMFI in Pandeglang District.Keywords: Gapoktan, PUAP, LKMAABSTRAKGapoktan adalah kelembagaan ekonomi di pedesaan yang di dalamnya bergabung beberapa kelompok tani.  Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, Gapoktan dapat melakukan fungsi-fungsi ekonomi. Untuk lebih mengefektifkan pegelolaan dana PUAP, Gapoktan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Penumbuhan dan pengembangan LKMA di dalam Gapoktan PUAP merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani kecil dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal dan perbankan. Oleh karena itu, tujuan pembentukan LKMA adalah untuk; (1) memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani terhadap fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani; (4) pengelola LKMA sangat memahami karakter petani sebagai nasabah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus mendorong terbentuknya LKMA pada Gapoktan PUAP. Keberadaan LKMA tentu sangat diharapkan oleh petani miskin di Kabupaten Pandeglang. Jumlah Gapoktan yang telah mendapatkan program PUAP hingga tahun 2012 sebanyak 257 Gapoktan. Jumlah ini setara dengan 76,72 persen dari jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, jumlah LKMA yang berhasil dibentuk hingga tahun 2012 sebanyak 16 LKMA (6,23%). Jumlah LKMA tersebut tentu tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang kinerja Gapoktan PUAP, mengevaluasi proses pembentukan LKMA pada Gapoktan PUAP, dan menganalisis kinerja LKMA. Hasil kajian dan analisis tersebut menjadi bahan untuk merumuskan strategi pengembangan LKMA di Kabupaten Pandeglang.Kata kunci: Gapoktan, PUAP, LKMA 

Page 1 of 1 | Total Record : 8