cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
Published by Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 296 Documents
 11   12   13   14   15 
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN Alston Chandra; Y. Sari Murti Widiyastuti
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1416

Abstract

ABSTRACTCommission for the supervision of Business Competition was formed on 7th June 2000 based on law no. 5/1999 concerning about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main reason of Commission for the supervision of Business Competition is to create a sound and competitive market also prevent monopolistic practices and unfair business competition in the market. Poultry sector is one of many sectors that have been watched by the commission, because there was an indication of monopolistic and unfair business competition in the market. There were at least 12 companies accused for doing monopolistic practices in poultry sector. In this thesis writing, the main discussion is about the role of Commission for the supervision of Business Competition to ensure a sound and equitable competitive condition in poultry sector. With this thesis writing, the writer trying to describe the role of Commission for the supervision of Business Competition in poultry sector whether it is creating a sound and competitive in the market or not. This thesis writing is a normative research which are based on statute approach.Keywords: Commission for the supervision of Business Competition, sound and equitable competitive condition, Poultry Sector.INTISARIKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk pada 7 Juni 2000 berdasarkan ketentuan Undang -Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan utama dibentuknya KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sektor perunggasan merupakan salah satu daripada banyak sektor yang sedang diawasi oleh KPPU, karena adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. KPPU menemukan setidaknya ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang perunggasan. Topik utama daripada penelitian ini adalah peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan peran KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perunggasan apakah mendorong untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat atau tidak. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana mendasarkan pada pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Persaingan Usaha yang Sehat, Sektor Perunggasan.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA Sabungan Sibarani
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1417

Abstract

Malpractice case is a criminal offense that is very common in Indonesia. Malpractice is essentially an action of the professional personnel which is contrary to the standard operating procedure (SOP), the code of ethics, and the laws that apply, whether intentional or due to negligence that resulted in harm or death to others. The aspects of legal protection towards the patients as the victims of malpractice by a doctor under the laws of Indonesia are namely: (1) in a preventive manner: using the regulations that govern the malpractice actions, namely in the Book of the Law of Civil Law (Civil Code), Act on Health, Law Consumer protection Law Medical Practice and the Penal Code, and (2) in a repressive manner: the existence of action that resulted in a loss, the person who performed the action shall be imposed sanctions in the form of civil sanctions, namely by giving compensation, either administrative sanction and criminal sanction. Keywords: Legal Protection, Patient, Malpractice Victims. INTISARI Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan standard operating procedure (SOP), kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain.       Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia, yaitu: (1) secara preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian, baik sanksi administratif dan sanksi pidana.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Korban Malpraktik. 
PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA Gregorius Widiartana
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1418

Abstract

ABSTRACTThe criminal law that has been used as one of the means to eridicate crime is built on a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm, crime prevention is the sole authority of the law enforcement apparatus. Crime prevention based on the retributive paradigm is also offender oriented. Unlike the retributive paradigm, the paradigm of restorative justice offers another way of dealing with crime. In the retributive paradigm of justice, the sanction imposed does not aim to take revenge on the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community. Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice. INTISARIHukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menangulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifatnya yang represif dan koersif begitu mendominasi. Berdasar paradigma retributif, penanggulangan kejahatan merupakan kewenangan tunggal aparat penegak hukum. Penanggulangan kejahatan berdasar paradigma retributif juga bersifat offender oriented. Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Dalam paradigma keadilan retributif, sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Menurut paradigma keadilan restoratif, proses penyelesaian kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan  pelaku, korban dan masyarakat. Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.
RELEVANSI HATE SPEECH ATAS DASAR AGAMA MELALUI INTERNET DENGAN CYBER TERRORISM Muhammad Ridwan Siregar; Vesa Yunita Puri
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1598

Abstract

AbstractHate speech based on the religion can be found easily in the internet. The existences of hate speech based on the religion causes many conflicts in society and it has a wide impact to the social, political, and economic in Indonesia. By using normative method, this research explains the relevance between hate speech and cyber terrorism, so it can be an understanding that this act is important to be regulated and to be a part of terrorism in its new form.Keywords: Terrorism, Hate Speech, Cyber Terrorism.IntisariUjaran Kebencian atas dasar agama banyak ditemui di internet. Adanya ujaran kebencian mengakibatkan konflik di masyarakat dan berdampak luas terhadap sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini mengkaji relevansi antara ujaran kebencian dengan cyber terrorism, sehingga dapat menjadi sebuah pemikiran bahwa perbuatan tersebut penting untuk diatur dan menjadi bagian dari tindak pidana terorisme dalam bentuknya yang baru.Kata Kunci: Terorisme, Ujaran Kebencian, Cyber Terrorism.
REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AGRARIA DI INDONESIA Muhammad Fikri Alan
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1600

Abstract

AbstractPancasila has been placed as the “philosophical foundation” of Indonesia. That conditions, make Pancasila should be implemented and become the basis in formulating any policies related to the life of nation and state. Instead, the values of Pancasila are in fact not yet realized, especially in the field of natural resource management. This paper will identify many of these aberrations, as well as discuss the conception of the management of theideal agrarian resources according to the values contained in Pancasila.Keywords: Pancasila, Natural Resources Management, RevitalizationIntisariPancasila telah dijadikan “landasan filosofis” Indonesia. Kondisi tersebut, membuat Pancasila harus diimplementasikan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan apapun yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila sebenarnya belum terealisasi, terutama di bidang pengelolaan sumber daya agraria. Makalah ini akan mengidentifikasi banyak penyimpangan tersebut, serta membahas konsep pengelolaan sumber agraria yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Pancasila, Sumber Daya Agraria, Revitalisasi
KEBERADAAN MOGOK KERJA DALAM KONSTELASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA Nindry Sulistya Widiastiani
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1602

Abstract

Indonesia’s industrial relations is called the Pancasila industrial relations, which requires a harmonic situation between the labor and the employer. On the other hand, the Pancasila industrial relations also contains the conflict concept which appears in the existence of labor strike. However, the conflict concept in the existence of labor strike is in line with the Pancasila industrial relations’ harmonic concept. The labor strike is the part of industrial relations dispute settlement, which is not to undermining the Pancasila industrial relations’ harmonic concept. The right to strike is given to the labor for increasing their bargaining power when the industrial relation dispute arises. The existence of labor strike actually become a means to restore the harmonic situation when the industrial relation dispute arises.Keywords: industrial relations, the Pancasila industrial relations, labor strikeIntisariHubungan industrial di Indonesia merupakan hubungan industrial Pancasila, yang menghendaki situasi yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha. Di sisi lain, hubungan industrial Pancasila juga mengakomodasi konsep konflik yang tercermin dalam keberadaan mogok kerja. Keberadaan mogok kerja yang mengandung konsep konflik sejatinya tidak bertentangan dengan konsep keharmonisan dalam hubungan industrial Pancasila. Mogokkerja dihadirkan sedemikian rupa sebagai salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tidak dimaksudkan untuk merusak tatanan keharmonisan sebagaimana dicita-citakan oleh hubungan industrial Pancasila. Hak mogok kerja diberikan kepada pekerja digunakan untuk membantu menyeimbangkan posisi tawar pekerja saat terjadi perselisihan hubungan industrial. Keberadaan mogok kerja sejatinya merupakan saranauntuk mengembalikan keharmonisan di saat terjadi konflik dan perselisihan dalam hubungan industrial.Kata kunci: hubungan industrial, hubungan industrial Pancasila, mogok kerja.
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Asrizal Saiin
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1603

Abstract

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.
PENGUATAN MANIFESTASI NILAI KEADILAN PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER Celina Tri Siwi Kristiyanti
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1604

Abstract

Rise of globalization has a positive impact but also has a negative impact on all sectors, particularly law enforcement in Indonesia. Law enforcement practice continues without an adequate basis resulting in injustice. Efforts are needed as preventive and curative measures That is Pancasila Justice manifestation strengthening law enforcement in the contemporary era. That is normative research method with a philosophical approach, approach to the concept and approach to the case. Results obtained that law enforcement must prioritize the implementation of the noble values of Pancasila which leads to the achievement of equitable realization of the state (welfare state).Keywords : Pancasila Justice, Law Enforcement, Contemporary Era.INTISARIDerasnya arus globalisasi memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum juga terus berlangsung tanpa landasan yang memadai sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Maka diperlukan upaya sebagai langkah preventif dan kuratif yakni penguatan manifestasi Keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh bahwa penegakan hukum harus mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila yang bermuara pada pencapaian terwujudnya negara berkeadilan (welfare state).Kata Kunci : Keadilan Pancasila, Penegakan Hukum, Era Kontemporer.1 Korespondensi
IDENTIFIKASI DAN VALIDITAS NORMA-NORMA JUS COGENS DALAM HUKUM INTERNASIONAL Hendro Valence Luhulima
Justitia et Pax Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v34i1.1623

Abstract

This paper would like to examine the requirements and validity of jus cogens. This is very important because jus cogens itself is very difficult to identify. This ambiguity makes jus cogens a controversial norm, and is considered not to provide legal certainty. Moreover, in terms of the implementation of the norm. In this regard, I will provide some alternative requirements of a norm as jus cogens, and a brief review of the validity of jus cogens inferred from the opinions of international legal experts and the provisions of the Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties.Keywords: Jus cogens, international law, Vienna Convention on the law of treaties 1969. IntisariTulisan ini hendak mengkaji persyaratan dan validitas dari jus cogens. Hal ini dianggap penting sebab jus cogens itu sendiri sangat sulit untuk diidentifikasikan. Ketidakjelasan ini membuat jus cogens sebagai norma yang kontroversial, dan dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Terlebih lagi dalam hal pemberlakuan norma tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini akan memberikan beberapa alernatif persyaratan suatu norma sebagai jus cogens, dan kajian singkat mengenai validitas pemberlakuan jus cogens yang disimpulkan dari pendapat-pendapat ahli hukum internasional dan ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.Kata Kunci: Jus cogens, hukum internasional, Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.
MARITIME CONNECTIVITY TERKAIT ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT Aldo Rico Geraldi
Justitia et Pax Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v34i1.1625

Abstract

This research aims to analyze free trade within the framework of the ASEAN Free Trade Agreement and the ASEAN Trade in Goods Agreement as well as the ASEAN Maritime Connectivity and ASEAN Trade in Goods Agreement in the framework of free trade. This research uses normative legal research methods. The results of this research indicate that AFTA is a major driver in the ASEAN free trade sector through the CEPT mechanism. ATIGA was then born focusing on reducing and abolishing ASEAN trade tariffs. As for ASEAN connectivity is the relationship between countries that facilitate the flow of capital, goods, services, and people within the region to become a barrier-free trade route for trade liberalization by sea.Keywords: ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade in Goods Agreement, ASEAN Maritime ConnectivityABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement dan ASEAN Trade in Goods Agreement serta keterkaitan ASEAN Maritime Connectivity dan ASEAN Trade in Goods Agreement dalam kerangka perdagangan bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AFTA menjadi penggerak utama dalam sektor perdagangan bebas ASEAN melalui mekanisme CEPT. Kemudian lahirlah ATIGA yang berfokus pada tindakan pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan ASEAN. Sedangkan terkait dengan konektivitas ASEAN merupakan keterhubungan negara-negara yang memudahkan aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam kawasan agar menjadi jalur perdagangan bebas hambatan untuk liberalisasi perdagangan melalui laut.Kata Kunci: ASEAN Free Trade Agreement, ASEAN Trade in Goods Agreement, ASEAN Maritime Connectivity

Page 13 of 30 | Total Record : 296

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 2 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 41 No. 1 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 40 No. 2 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 39 No. 1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue