cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
Published by Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 296 Documents
 13   14   15   16   17 
GAGASAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Wencislaus Sirjon Nansi
Justitia et Pax Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1877

Abstract

Abstract his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the author’s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution Keywords: Policy Reform, Correctional, Prisoners, CorruptionIntusariTulisan ini betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent. Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi
EFFECTIVENESS OF THE REGULATION ON FINANCIAL SERVICE CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA Triyana Yohanes; Nikolaus Budi Arianto Wijaya
Justitia et Pax Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i1.1964

Abstract

Some cases of financial business transactions practices in Indonesia had  caused financial damages were suffered by the consumers.  Eventhough Indonesia had well regulated the protection of  financial service cunsumers, in practices of dispute settlement oftently the concumers could not got  fair solutions, so their rights could not be well fullfiled. The problem in this research was studied by a normative legal research, the data were analyzed by qualitative and comparative methods,  and the conclusion was done by deductive method. From the analyzed  data, it could be concluded that the effectiveness of the consumers protection in the sector of financial services business regulation in Indonesia was not high due to some reasons, such as, the weakness of the law enforcement, the OJK had not been pro-active in giving protection to the financial service consumers and the problem of legal culture of the  Indonesian society. 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Ismail Ismail; Fakhris Lutfianto Hapsoro
Justitia et Pax Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i1.2052

Abstract

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya, oleh karena itu legislator memuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana. Alih-alih menjaga prinsip kedaulatan rakyat, di dalam Undang-Undang Pemilu terdapat ketentuan tindak pidana pemilu yang justru berpotensi mereduksi nilai-nilai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Seperti dijumpai pada Pasal 509 terkait larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang. Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik segera mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan tindak pidana pemilu tersebut dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dengan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yang bersifat deskriptif, menjabarkan penelitian secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ketentuan tindak pidana pemilu yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilu dilihat dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan terkait pengumuman survei atau jajak pendapat di masa tenang dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat merupakan suatu ketentuan yang mereduksi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena membatasi kebebasan masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi terlebih dengan menggunakan metodologi ilmiah. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kepada legislator agar lebih memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat juga asas kepastian hukum  dalam membuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu.
PROSPEK PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL Vincentius Patria Setyawan
Justitia et Pax Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2069

Abstract

This study aims to determine the existence of customary law specifically related to customary offenses in national criminal law and its implementation that has been applied so far, and to find out the prospects for its application after the HP bills have been implemented. The results of this research are to provide an overview of present and future.
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi vincentius patria setyawan
Justitia et Pax Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i1.2070

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk penerapan pertanggungjawaban pidana koporasi bagi partai politik dan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada partai politik selaku korporasiKata Kunci: partai politik, pertanggungjawaban pidana. korporasi ABSTRACTThis study aims to determine the arrangements regarding corporate criminal liability for political parties in the event of criminal acts of corruption, and the formulation of these criminal liabilities and the form of sanctions to be imposed on political parties as corporations. The results of this study are recommendations for the application of corporate criminal liability for political parties and types of sanctions that can be applied to political parties as corporationsKeywords: political parties, criminal liability. corporation
PENERAPAN ATURAN DELIK PENIPUAN DALAM KASUS PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG Borris Ficthe Siagian
Justitia et Pax Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i1.2189

Abstract

Bilyet giro is a payment instrument that use for a non cash payment. It’s  a payment order for the bank to transfer a money form drawer‘s giro account to receiver’s giro account. Bilyet giro users know term the empty of bilyet giro, that is a bilyet giro that has been rejected by bank so bank don’t take order from bilyet giro. Someone that draw it, also known as defaulting party in civil law. Society development make the empty of bilyet giro become a criminal acts of fraud, through KUHP article 378. This research gaols is to find out, is it possible for that case that  related to a civil law can be implement with a criminal acts of fraud. Analysis method in this research used a qualitive method that analyzing obtained data and conclude them with deductive way that relate to how to implement a criminal acts of fraud this case. This research result is the acts of fraud can be implement to this case when in that case include some lie, that’s one of the element of KUHP article 378. This Implementation is to punish someone that uses the empty of bilyet giro as a tool to cheat other. 
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA Rizky Septiana Widyaningtyas
Justitia et Pax Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i1.2190

Abstract

This study aims to know and analyze and examine the realization of good governance principles in fisheries management regulation in Indonesia; analyze and formulate the ideal fisheries management regulation model in accordance with the concept of good governance.This research is normative juridical research, which is research that puts law as a building of norm system, consisting of principles, norms, rule of law, judgment, agreement, and doctrine. The approach used in this normative legal research is the statute approach and the conceptual approach. The data obtained were analyzed by qualitative method.            Based on data analysis, it can be concluded that 1) Realization of 8 Main Characteristics of good governance according to UNESCAP are participation, orientation on consensus, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, fair and inclusive and follow the rule of law in law, and efficient that cannot be applied; 2) The ideal fisheries management model in accordance with the principle of good governance is a co-management model, because this model use community empowerment and involve all stakeholders as well. 
TITAH RAJA KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TEORI BESLISSINGENLEER TER HAAR Sekhar Chandra Pawana
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2260

Abstract

This paper discusses on the theoretical perspective of Beslissingenleer Ter Haar on decree of the king of Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. The issue of this paper is how the perspective of Ter Haar’s beslissingenleer theory on decree of the king of Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat as the functionary of adat law. This paper was conducted under the basis of normative method with statute approach, as secondary data were obtained from the literature related with the topic. The existence of decree of the king is a form of the exixtence of legal functionaries that can make a law in the fellowship of adat law, especially the Kraton Kasultanan of Yogyakarta.
MACROPRUDENTIAL AND MICROPRUDENTIAL POLICY IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 21 OF 2011 Anita Christiani; Rendhy Oktovianus Lisai
Justitia et Pax Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2434

Abstract

The establishment of FSA has brought about the consequences of macroprudential policies which are still under the authority of Bank Indonesia while the microprudential  policies have been the Auhtority of FSA. The problem in this study is what the appropriate definition, characteristics and coverage of macroprudential and microprudential supervision regulatory authority are in order to support the economic stability of a country. This type of research was a normative study. The results showed that the definition of macroprudential regulation and supervision policy is the authority given to Bank Indonesia to conduct regulation and supervision of banking institutions out of the institution and health fields, prudential aspect, and bank examination. The characteristics of microprudential and macroprudential banking regulation and supervision can be seen from the policy focus.
MENGGUGAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU Jamaludin Ghafur
Justitia et Pax Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2436

Abstract

The constitutional court through its decision No. 42 / PUU-XIII / 2015 states that all ex-convicts may run in elections as long as their political rights are not revoked by the court. They are only required to honestly and openly announce to the public about their convict status. according to the Court, the limitation and even revocation of the political rights of ex-convicts must not be carried out by lawmakers through legislation instruments but must be with a court decision as regulated in Article 35 paragraph (1) number 3 of the Criminal Code. This decision is not entirely correct for two reasons. First, Indonesia as a country that adheres to a continental European legal system (civil law system), the law has a higher position as a source of law (primary sources of law). Whereas the court's decision only as one of the secondary sources of law. Second, the conflict between the Election Law and the Criminal Code should be resolved according to the lex specialis derogat legi generalist principle. Thus, the prohibition for ex-convicts to run for the election as regulated in the Election Law should be interpreted as a specialist regulation so that it can override the provisions contained in the Criminal Code.

Page 15 of 30 | Total Record : 296

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 2 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 41 No. 1 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 40 No. 2 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 39 No. 1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue