cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
Published by Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 296 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN NORMATIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dian Ety Mayasari
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1222

Abstract

AbstractViolence against children is a violation of children's rights, especially if the abuser is the child's own parents, this is called domestic violence. The government had ratified legislation governing child rights and protection of children in Indonesia with sanctions for perpetrators  who violate, but sanctions are more focused on criminal sanctions, when in fact it could be the imposition of civil penalties by filing a compensation  lawsuit against the perpetrators based on Article 1365 of the Code of Civil Law concerning unlawful act that is broadly defined, not only violate the law but also violated decency and public order.Keywords: Violence, Children, VictimsIntisariKekerasan pada anak merupakan pelanggaran hak anak, apalagi jika pelaku kekerasan ini adalah orang tua anak itu sendiri, hal ini disebut kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah sudah mengesahkan peraturan tentang hak-hak anak dan perlindungan bagi anak di Indonesia dengan adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar, namun sanksinya lebih berfokus pada sanksi pidana, padahal sebenarnya bisa juga sanksi perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi pada pelaku berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang diartikan secara luas, tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.Kata Kunci : Kekerasan, Anak, Korban
REKONSTRUKSI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK C. Kastowo
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1341

Abstract

AbstractCopy right as a part of intellectual property rights gives authority as ownership right in Indonesian legal system. Copy right and intellectual property right basicly have different philosophy from Indonesian original ownership right. The meeting of regulation system with different basic philosophy can result in resistence to intellectual property right. Thistheoretical conceptual research was conducted to discuss both primary and secondary legal materials completed with the interview with the resource person. The research result concluded that the ownership right in intelectual property right accommodated by Indonesian people should follow the Indonesian ownership right which has social function derived from Indonesian legal philosophy that is Pancasila.Keywords: property rights, copyright, social functions.AbstrakHak cipta sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual memberikankewenangan sebagai mana hak milik dalam sistem hukum Indonesia. Hak cipta dan hal kekayaan intelektual secara dasar memiliki filosofi yang berbeda dengan hak milik asli bangsa Indonesia. Perjumpaan sistem aturan dengan filosofi dasar yang berbedadapat menimbulkan resistensi atas aturan HKI. Penelitian konseptual teoritis ini dilakukandengan melakukan pengkajian atas bahan hukum primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan resource person. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa sistem hak milik dalam HKI yang diakomodasi oleh bangsa Indonesia harus tunduk dengan konsep hak milik bangsa Indonesia yaitu berfungsi sosial yang bersumber pada filosofi hukum Indonesia yaitu Pancasila.Kata kunci: hak milik, hak cipta, fungsi sosial.
INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ismail Ghonu
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1342

Abstract

ABSTRACTInternally there is a factor in the every person to commit a crime, so that in need of institutions that can regulate the life of the community so that the life of the community so that the rights of every human being can be protected. On this based John Locke put forward the theory known of social contract theory. According to his theory the state is built on the basis of social contract between the government as the holder of power with the people as the holder of sovereignty. Governments are given the power to organize order and create an atmosphere in which the people can enjoy there natural rights safety. On the other hard the people will obey the government if the rights are guaranteed. The task of provecting human rights in society at the level of public interest in the obligation and  responsibility of the state. The duty by the state is then submitted to the law enforcement apparatus as a componen in the criminal justice system consisting of the police, prosekutors, courts and correctional institution popularized as the “criminal justice system”. As a componen of the criminal justice system, prosekutors are required to always independence from the interference of any party including the executive. However it apparently that the attorney general will find it difficult to be free from executive intervention because is structurally. The attorney general is executive power. The attorney general however as the leader of the prosecutor institution must structurally submit to has attributor the President. The independence of the prosecutor needed in order to enforce the law in on honest, fair, independent, responsible, professional and transparant manner that up holds the principles of fair trial and equality before the law. This is should be done because the attorney general is a determinant factor in criminal law enforcement as a bar for prosecution of criminal cases to court. In law enforcement practice so far can be publically know that the prosecutors office in carrying out its duties and responsible still not free from the authors. Now is the time for the idea of a constructive to build an independent and independent prosecutors image in a real sense by rising the general theme of “the independence of the prosecutor office in the criminal justice system in Indonesia”. ABSTRAKSecara internal terdapat adanya faktor kecenderungan setiap orang untuk melakukan kejahatan, sehingga dibutuhkan institusi yang dapat mengatur kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap manusia dapat terlindungi. Atas dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai social contract theory (teori kontrak sosial). Menurut teori ini, Negara dibangun atas dasar kontrak sosial antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasanadimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Di lain pihak rakyat akan mematuhi pemerintah apabila hak-hak tersebut terjamin. Tugas untuk melindungi hak-hak manusia dalam masyarakat pada tataran kepentingan publik adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Tugas tersebut oleh negara selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai suatu komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara populis dikenal dengan sebutan criminal justice system. Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimanapun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif. Independensi kejaksaan dibutuhkan agar dalam penegakan hukum dilakukan secarajujur, adil, mandiri, bertanggungjawab, profesional dan transparan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair trial dan equality before the law. Hal ini harus dilakukan karena kejaksaan merupakan faktor determinan dalam penegakan hukum pidana sebagai palang pintu bagi penuntutan perkara pidana ke pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum selama ini secara kasat mata dapat diketahui publik bahwa kejaksaan dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya masih belum bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif, karena esensinya kejaksaan adalah perpanjangan tangan dari Presiden selaku kepala kekuasaan eksekutif negara. Menurut penulis, saatini sudah saatnya untuk digagas pemikiran yang konstruktif untuk membangun citra kejaksaan yang mandiri dan independen dalam arti nyata dengan mengangkat tema sentral “independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”.
TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Hyronimus Rhiti
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1343

Abstract

ABSTRACTStrict Liability is a principle in the settlement of environmental disputes. The dispute caused by environmental pollution or destruction. The principle is contained in the Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. This principle raises issues in terms of its application. Nevertheless, strict liability is important in protecting all victims of environmental pollution or destruction.Keywords: strict liability, environmental pollution, environmental disputeINTISARITanggung jawab mutlak adalah sebuah prinsip dalam penyelesaian sengketalingkungan, khususnya sengketa karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Prinsip ini terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun ada dalam undang-undang tersebut, prinsip ini menimbulkan persoalan dalam hal penerapannya. Meskipun demikian, strict liability penting dalam hal perlindungan semua korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.Kata kunci: tanggung jawab mutlak, pencemaran lingkungan, sengketa lingkungan
PENGATURAN BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI ANAK ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PELINDUNGAN ANAK (Studi Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY) Y. Sri Pudyatmoko
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1344

Abstract

ABSTRACTThis study aimed to determine the view of the provisions of law students exemption limit in Income Tax for Children. It is based on the consideration that the children are making money and not making money be made equal in terms of Tax exemption limit, so that the different treatment of parents who earn income. This study uses empirical legal research by making the Faculty of Law as a research target, considering they were taught about justice, legal protection, and also the future there is the possibility oftaking a decision with regard to these issues. The results showed that the students do not completely reject or approve the merger of income and taxable income and taxable income income children with their parents, because it must be considered carefully. Respondents considered that more important to provide protection to children from being exploited by the job rather than the provision of distributive justice by giving the same treatment of taxable income between children and parents. Students generally advise against setting PTKP more concerned about protecting the interests of the child not provide distributive justice by giving the same treatment.Keywords: students perception, non taxable income, children.INTISARIPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap ketentuan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam Pajak Penghasilan Bagi Anak. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa antara anak yang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang disamakan saja dalam soal batas Penghasilan Tidak Kena Pajaknya, Sehingga berbeda perlakuannya dengan orang tua yang memperoleh penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menjadikan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai sasaran penelitian, dengan pertimbangan mereka diajari soal keadilan, perlindungan hukum, dan sekaligus ke depan ada kemungkinan mengambil keputusan berkaitandengan persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa tidak sepenuhnya menolak atau menyetujui penggabungan penghasilan dan PTKP anak dengan penghasilan dan PTKP orang tuanya, karena harus diperhatikan secara matang. Responden menilai bahwa lebih penting untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan daripada pemberian keadilan distributif dengan memberikan perlakuan PTKP yang sama antara anak dengan orang tua. Mahasiswa pada umumnya menyarankan agar pengaturan PTKP lebih memperhatikan perlindungan kepentingan anak bukan memberikan keadilan distributif dengan memberi perlakuan yang sama.Kata kunci: pandangan mahasiswa, penghasilan tidak kena pajak, anak.
PANDANGAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Kajian terhadap pandangan siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan terhadap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) Y. Hartono; E.Mery Christian Putri
Justitia et Pax Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1346

Abstract

INTISARIPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian juridis empiris yang hendak mengamati dan menganalisis pandangan pemilih pemula terhadap pemilu lagislatif dan pemilu presiden. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh siswa yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; sebagian besar siswamemahami bahwa pemilihan umum dengan segala aspek-aspeknya dalam rangka memilih anggota legislatif dan presiden pada tahun 2014 ini merupakan sarana demokrasi dengan alasan-alasan yang menunjukkan aspek-aspek penting dalam negara demokrasi. Sebagian besar siswa juga memandang bahwa anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, sebagian besar siswa yang semuanya adalah pemilih pemula memastikan akan menggunakan hakpilihnya dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden(66,86%) yang jumlahnya bisa bertambah mengingat masih ada 16.87 % yang belum menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa perlu dilakukan pendidikan politik secara lebih intensif di kalangan siswa, utamanya di SMA Pangudi Luhur Van Lith, baik secara formal melalui pelajaran di kelas, maupun secara informal dengan pembelajaran ke lembaga-lembaga legislatif atau mendatangkan praktisi sehingga siswa mengetahui secara empiris kinerja wakil-wakil rakyat guna mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih faktual. untuk meningkatkankinerjanya pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya pada tahap pendaftaran pemilih dan penentuan pemilih tetap, sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat atau presiden terpilihKata Kunci: Pandangan, Pemilih Pemula, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden
KIPRAH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BAGI PENCIPTA DAN PELAKU MUSIK DI INDONESIA Laina Rafianti; Aam Suryamah; Jeremia Lumban Tobing
Justitia et Pax Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1349

Abstract

ABSTRACTRevision on Copyright Law Year 2014 established the National Collective Management Societies. The previous Law did not provide Collective Management Societies (CMO) thus, collecting royalties became problems between CMO and users. On the other side of the coin, users such as restaurant, hotel, karaoke, was unconvinient because of the collect of royalty by more than one CMO. Through this new legislation, the CMOregulation becomes more clearly but it is still having problem, such as, first, the position of National CMO in its relationship with CMO in collecting and distribute royalty. And, second, how royalty collecting meet user’s fairness.Keywords: Collective Society, Copyright, Neighboring Right.INTISARIPerubahan dalam UUHC Tahun 2014 salah satunya adalah amanat pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebelum berlakunya undang-undang ini, peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, Pengguna seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas namun tidak luput dari masalah yang dihadapi, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.Kata Kunci: LMK, Hak Cipta, Hak Terkait
EKSISTENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA Aprina Chintya
Justitia et Pax Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1358

Abstract

Since the emergence of Law No. 3 of 2006 on Religious Courts which states that sharia economy is an absolute authority of religious courts. When such authority becomes the jurisdiction of the religious courts, a complete codification of shari'a economic law is required so that the law has legal certainty and the judges have standard reference in solving cases of dispute in sharia business. Pancasila as a life guidance, norms fundamental staats, ground norm, and life of the Indonesian people requires that every rule under it must be based on the values that exist in Pancasila. Renewal of shari'ah economic law is a political Islam discourse that still must prioritize the existence of Pancasila values in the legislation established. The idea of enacting shari'ah economic law should promote the nationalistic tradition and pluralistic values even in its determination to adopt Islamic law.Keywords: Pancasila, syari'ah economic law, Indonesia, norms fundamental staats.
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH Zahlul Pasha
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1373

Abstract

ABSTRACTAfter signing the MoU between the Indonesian government and the Free Aceh Movement, a lot of interesting dynamics going on in Aceh, which is the Qanun KKR Aceh. As an independent agency, the Aceh TRC duty to disclose the truth on the alleged past human rights violations in Aceh. This paper examines the nature of the independence of Aceh TRC is based on theoretical characteristics of an independent institution. Based on the results of the study found that the Aceh TRC has a number of independent properties include: an odd number of members, the independent election commission members, the election and dismissal of members of the commission are closely regulated and has the authority to regulate themselves (self-regulated bodies). However, on the other hand also found two other things that escape is set regarding the nature of the independence of Aceh TRC is concerning institutional decision-making procedures and functions of the commission as well as regarding filling positions that are not members of the commission be gradual (staggered terms) but simultaneously. Keywords: Independency, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. INTISARIPasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GerakanAceh Merdeka, banyak dinamika menarik yang terjadi di Aceh, salah satunyaadalah pengesahan Qanun KKR Aceh. Sebagai lembaga independen, KKR Aceh bertugas mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Tulisan ini berusaha mengkaji sifat independensi KKR Aceh berdasarkan ciri teroritik suatu lembaga independen. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa KKR Aceh memiliki sejumlah sifat independenmeliputi: jumlah anggota yang ganjil, proses pemilihan anggota komisi yang independen, pemilihan dan pemberhentian anggota komisi diatur jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulated bodies). Namun, di sisi lain juga ditemukan dua hal lain yang luput diatur berkenaan sifat independensi KKR Aceh, yaitu menyangkut prosedur pengambilan keputusan kelembagaan dan fungsi komisi serta perihal pengisian jabatan anggota komisi yang tidak dilakukan secara bertahap(staggered terms) melainkan bersamaan. Kata Kunci: Independensi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
URGENSI PERUBAHAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA KONTEMPORER Primus Adiodatus Abi Bartama; Aloysius Wisnubroto
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1415

Abstract

 Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial justice in a dynamic society is caused by paradigmatic legal issues. The problems which are going to be studied and answered are how the law enforcement paradigm shift urgency in facing the challenges of contemporary era. Through methods that are doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because they are still hampered due to the paradigm of positivistic. Thus the paradigm shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic  information society is a legal paradigm that is non-positivistic.Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.INTISARIEra kontemporer dengan masyarakat informasinya yang dinamis menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Kegagalan sistem penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat yang dinamis disebabkan karena permasalahan hukum yang bersifat paradgmatis. Permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab adalah bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatis-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengakibatkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggun dengan paradigma hukum positif. Demikian perubahan paradigma menjadi sangat urgen untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum positif. Paradigma yang dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi yang bersifat dinamis adalah paradigma hukum yang bersifat nonpositivistik.Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma,Era kontemporer, sistem peradilan.

Page 12 of 30 | Total Record : 296

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 2 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 41 No. 1 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 40 No. 2 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 39 No. 1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue