Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Justitia et Pax

justitiaetpax
Website

Published by Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ISSN : 08521883 EISSN : 25413007 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.

Arjuna Subject : -

Articles 304 Documents

3 4 5 6 7

REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Saiin, Asrizal
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding todayâ€™s studentsâ€™ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a stateâ€™s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.

Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan Sida, Noer
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

AbstractThe general election is a means of implementing the people's sovereignty to elect people who will occupy the seat of government. This general election was held to realize a democratic country, where the leaders were chosen based on the majority of votes. Countries that adhere to democracy generally accommodate the political rights of their citizens in an election, whether they are direct or indirect. Basically everyone has the right to participate in government in other words everyone has the right to be elected or elected. Regarding to Election Commission Regulation Number 20 Year 2018 regarding the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional, there is one requirement for legislative candidate became controversial because there is a prohibition on ex-prisoners of corruption, drugs (as a dealer), and sexual crimes against children to be the Nomination of Members of The House Representatives, Assembly at Provincial and Assembly at Regional. Some ex-convicts already did judicial review, therefore we need to understand the legality of the regulation for ex-convicts regarding to election.Key Words: Human Rights, Right to Participate in Government, Ex-convictAbstrakPemilihan umum adalah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan kata lain setiap orang memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan batasan satu syarat bagi calon anggota legislatif yang menjadi kontroversi karena adanya larangan bagi mantan narapidana Â korupsi, narkoba (sebagai bandar), dan kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan tersebut mengajukan judicial review, oleh karena itu, patut dikaji bagaimana legalitas hak yang dimiliki oleh mantan narapidana dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan, Mantan Narapidana.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SALAH TANGKAP (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2161K/PID/2012) sibarani, sabungan
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

AbstractThe number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim's legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approachÂ The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state governmentÂ The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation .Keywords: Law Analysis, Error in Persona, Court Decision.Â AbstrakBanyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.Kata kunci: Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.

PENERAPAN ATURAN DELIK PENIPUAN DALAM KASUS PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG Siagian, Borris Ficthe
Justitia et Pax Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Bilyet giro is a payment instrument that use for a non cash payment. Itâ€™sÂ a payment order for the bank to transfer a money form drawerâ€˜s giro account to receiverâ€™s giro account. Bilyet giro users know term the empty of bilyet giro, that is a bilyet giro that has been rejected by bank so bank donâ€™t take order from bilyet giro. Someone that draw it, also known as defaulting party in civil law. Society development make the empty of bilyet giro become a criminal acts of fraud, through KUHP article 378. This research gaols is to find out, is it possible for that case thatÂ related to a civil law can be implement with a criminal acts of fraud. Analysis method in this research used a qualitive method that analyzing obtained data and conclude them with deductive way that relate to how to implement a criminal acts of fraud this case. This research result is the acts of fraud can be implement to this case when in that case include some lie, thatâ€™s one of the element of KUHP article 378. This Implementation is to punish someone that uses the empty of bilyet giro as a tool to cheat other.Â

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN DI INDONESIA Widyaningtyas, Rizky Septiana
Justitia et Pax Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

This study aims to know and analyze and examine the realization of good governance principles in fisheries management regulation in Indonesia; analyze and formulate the ideal fisheries management regulation model in accordance with the concept of good governance.This research is normative juridical research, which is research that puts law as a building of norm system, consisting of principles, norms, rule of law, judgment, agreement, and doctrine. The approach used in this normative legal research is the statute approach and the conceptual approach. The data obtained were analyzed by qualitative method.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Based on data analysis, it can be concluded that 1) Realization of 8 Main Characteristics of good governance according to UNESCAP are participation, orientation on consensus, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, fair and inclusive and follow the rule of law in law, and efficient that cannot be applied; 2) The ideal fisheries management model in accordance with the principle of good governance is a co-management model, because this model use community empowerment and involve all stakeholders as well.Â

EFFECTIVENESS OF THE REGULATION ON FINANCIAL SERVICE CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA Yohanes, Triyana; Wijaya, Nikolaus Budi Arianto
Justitia et Pax Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Some cases of financial business transactions practices in Indonesia hadÂ caused financial damages were suffered by the consumers.Â Eventhough Indonesia had well regulated the protection ofÂ financial service cunsumers, in practices of dispute settlement oftently the concumers could not gotÂ fair solutions, so their rights could not be well fullfiled. The problem in this research was studied by a normative legal research, the data were analyzed by qualitative and comparative methods,Â and the conclusion was done by deductive method. From the analyzedÂ data, it could be concluded that the effectiveness of the consumers protection in the sector of financial services business regulation in Indonesia was not high due to some reasons, such as, the weakness of the law enforcement, the OJK had not been pro-active in giving protection to the financial service consumers and the problem of legal culture of theÂ Indonesian society.Â

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Ismail, Ismail; Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Justitia et Pax Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya, oleh karena itu legislator memuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diaturnya ketentuan tindak pidana dalam pemilu, hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga pemilihan umum wajib diupayakan untuk terlaksana secara bersih dari tindak pidana. Alih-alih menjaga prinsip kedaulatan rakyat, di dalam Undang-Undang Pemilu terdapat ketentuan tindak pidana pemilu yang justru berpotensi mereduksi nilai-nilai prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Seperti dijumpai pada Pasal 509 terkait larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat di masa tenang. Berdasarkan hal itu maka peneliti tertarik segera mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan tindak pidana pemilu tersebut dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dengan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yang bersifat deskriptif, menjabarkan penelitian secara kualitatif untuk menjawab permasalahan ketentuan tindak pidana pemilu yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilu dilihat dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan terkait pengumuman survei atau jajak pendapat di masa tenang dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat merupakan suatu ketentuan yang mereduksi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena membatasi kebebasan masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi terlebih dengan menggunakan metodologi ilmiah. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kepada legislator agar lebih memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat juga asas kepastian hukumÂ dalam membuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu.

Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi setyawan, vincentius patria
Justitia et Pax Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada partai politik selaku korporasi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk penerapan pertanggungjawaban pidana koporasi bagi partai politik dan jenis-jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada partai politik selaku korporasiKata Kunci: partai politik, pertanggungjawaban pidana. korporasiÂ ABSTRACTThis study aims to determine the arrangements regarding corporate criminal liability for political parties in the event of criminal acts of corruption, and the formulation of these criminal liabilities and the form of sanctions to be imposed on political parties as corporations. The results of this study are recommendations for the application of corporate criminal liability for political parties and types of sanctions that can be applied to political parties as corporationsKeywords: political parties, criminal liability. corporation

PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK DALAM PENGALIHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA TENAGA KERJA OUTSOURCING Wijaya, Handriyanto
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACTBank is the intermediary institutions that collect public funds and distribute the excess funds back to the community in need of funds. Terefore the bank to conduct business based on the principle of trust of the public so that necessary prudence in the banking business activities. Given the increasingly diverse needs of the community so that the bank also issued a lot of diï¬€erent types of banking products. To do the work of an increasingly complex, the bank requires a lot of manpower. Te transfer of some jobs tooutsourcing labor through Service Provider Company a lot done in banking practice. As regulators and banking supervisors, the Indonesia Financial Services Authority establishes the obligation of the bank to make the prudential principles in the context of the transfer of some jobs to outsourcing labor. With the Indonesia Financial Services Authority regulations, the banks can not abdicate responsibility in the protection of clientsâ€™ rights over the work performed services outsourcing labor.Keywords: prudential banking principles, bank, outsourcing.INTISARIBank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakatkelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karena itu bank dalam menjalankan usahanya didasarkan kepada asas kepercayaan dari masyarakat sehingga perlu kehati-hatian dalam kegiatan bisnis perbankan. Mengingat semakin beragamnya kebutuhan masyarakat sehingga bank juga banyak mengeluarkan berbagai jenis produk perbankan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semakin kompleks, maka bank membutuhkan banyak tenaga kerja. Pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja outsourcing melalui Perusahaan Penyedia Jasa banyak dilakukan dalam praktik perbankan. SebagaiÂ regulator dan pengawas perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kewajiban bank untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam rangka pengalihan sebagian pekerjaan kepada tenaga kerja outsourcing. Dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka bank tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak nasabah atas layanan pekerjaan yang dilakukan tenaga kerjaÂ outsourcing.Kata Kunci : prinsip kehati-hatian, bank,outsourcing.

TINJAUAN PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK MEDIS DI PENGADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN Soge, Albertus
Justitia et Pax Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Legislation on Health Law is a Lex Specialist law that contains exceptional norms for legal protection for providers and receivers of health services. Law Number 36 of 2009 on Health and Law Number 29 of 2004 on Medical Practice are not used consistently in resolving medical malpractice cases in the Criminal Court, thus causing injustice and legal uncertainty. Incorrect application of the law and a long period of cases resolution in court requires reform in handling medical malpractice cases.

Page 5 of 31 | Total Record : 304

3 4 5 6 7

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 41 No. 2 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 41 No. 1 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 40 No. 2 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 2 Tahun 2024 Vol. 40 No. 1 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 1 Tahun 2024 Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023 Vol. 39 No. 1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota yogyakarta, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota yogyakarta,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA