Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 22, No 2 (2010)" : 13 Documents clear

Perjanjian Lisensi Merek Terkenal Agung Sujatmiko
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Licensing agreement is an approach to protect the exclusive right of trademark. This agreement contains the principles of freedom of contract, mutualism, the utmost good faith, consensualism, and equality. Any dispute regarding the licensing agreement of a well-known mark may be resolved in a court trial or in an arbitration. Perjanjian lisensi adalah suatu cara melindungi hak atas merek yang bersifat khusus. Perjanjian ini mengandung lima prinsip hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, saling menguntungkan, itikad baik, kesepakatan dan kesederajatan. Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Mr. Mardani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The fast development of Islamic economic system in Indonesia stimulates a number of sharia-based businesses. This writing discusses the settlement methods of shariabased business disputes through Islamic arbitration, mediation, and court trial process whereby the parties may choose to be tried under the jurisdiction of district court or Islamic court. Ekonomi Islam di Indonesia berkembang pesat sehingga memunculkan berbagai bentuk bisnis yang berbasis syariah. Tulisan ini akan membahas berbagai cara penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis syariah, seperti melalui arbitrase Islam, mediasi, atau melalui proses peradilan di mana para pihak dapat memilih forum penyelesaian; di pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia Destri Budi Nugraheni; Haniah Ilhami; Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This normative and empirical legal research analyses the nature of compulsory will (wasiyah al-wajib) according to the Compilation of Islamic Law and its implementation in Islamic court trial. We will also discuss a number of legal consideration deliberated by the judges when rendering a verdict in a compulsory will case. Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah.

Domestic Violence and the Way Forward Ingrid Westendorp
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Even though States have undertaken more actions to protect the victims and punish the perpetrators in domestic violence cases, not enough attention is being paid to the unequal socio-economic position of women. This writing will analyse ways and means that may lead to the abolition of discrimination against women. Walaupun Negara telah berupaya menghukum pelaku kekerasan dalam rumahtangga dan melindungi korbannya, perhatian terhadap posisi sosio-ekonomi wanita masih belum cukup diberikan. Tulisan ini akan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri tindakan diskriminatif terhadap hak-hak wanita.

Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Standard of proof in law-finding process is a crucial step. After the occurence of a concrete event has been proven, the judge then will be able to acquire the truth regarding that disputed event. Then, he will qualify the event into a legal issue by finding the relevant applicable law. Pembuktian dalam proses penemuan hukum adalah tahapan yang sangat penting. Apabila peristiwa konkret sudah dibuktikan, hakim akan memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan tersebut. Kemudian, hakim akan mengkualifikasi peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum dengan cara mencari peraturan hukum yang relevan untuk diterapkan.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Article 300 para. (2) of the 2004 Bankruptcy and Suspension of Payment Act gives room for the government to establish more commercial courts in other jurisdictions by taking into account the urgency and readiness of human resources. However, the establishment of more courts until now has never been carried out. Pasal 300 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi ruang bagi pemerintah untuk dapat membentuk pengadilan niaga di tempat lain dengan tetap memerhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang ada. Meskipun demikian, sampai saat ini pembentukan pengadilan niaga di tempat lain belum terlaksana.

Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian Nindyo Pramono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The rapid development of international business law requires judges to re-scrutinise principles of contract law in the Civil Code. Therefore, principles of good faith, protection of third-party, retroaction, and restoration to pre-contract position will be analysed to provide objectively constructive feedback for judges when hearing over request for contract annulment. Pesatnya perkembangan hukum bisnis internasional mengharuskan hakim untuk mempelajari kembali asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Prinsipprinsip itikad baik, perlindungan bagi pihak ketiga, retroaktif, dan kembali ke keadaan semula akan dianalisis dalam tulisan ini sehingga memberikan konstruksi obyektif kepada hakim dalam memutus permohonan pembatalan perjanjian agar jangan sampai menimbulkan perkara baru.

Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Dinoroy Marganda Aritonang
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The implementation of presidential system is a crucial aspect in the reformation agenda of Indonesia. Purification of presidential system by reinforcing the parliament and implementing multiparty system is a correct step. However, in turns out that this presidential system has never been a real presidential system in its application. Penerapan sistem presidensil di Indonesia adalah salah satu aspek yang penting dalam agenda reformasi Indonesia. Pemurnian sistem presidensil dengan cara memperkuat peran DPR dan menerapkan sistem multipartai sebenarnya adalah langkah yang tepat. Namun pada kenyataannya sistem ini tidak pernah berjalan sebagaimana seharusnya suatu sistem presidensial yang riil berjalan.

Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dalam Perundang-undangan di Bidang Pertanahan Nurhasan Ismail; Mr. Suyitno; Rafael Edy Bosko; Heri Listyawati; Hisyam Makmuri; Dyah Ayu Widowati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research discusses whether Agrarian Reform principles have been synchronous with the Indonesian land laws and Basic Agrarian Law and how those principles are implemented within government regulations on land law. Results show that, instead of manifesting, numerous government regulations are contradicting the principles therefore should be revoked or amended. Penelitian ini membahas apakah asasasas Pembaruan Agraria telah sejalan dengan hukum pertanahan Indonesia dan UUPA serta bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah di bidang pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alih-alih mengejawantahkan, banyak PP yang bertentangan dengan asas Pembaruan Agraria sehingga harus dicabut atau diamandemen.

Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri Dina Widyaputri Kariodimedjo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This writing is intended to disseminate the concept of copyright, related right, and industrial design to researchers and professors at universities. It also discusses the recent development on the protection of those rights according to international convention and Indonesian law, as well as explains the procedures to admit the rights. Tulisan ini merupakan bahan dalam rangka sosialisasi hak cipta, hak terkait, dan desain industri kepada peneliti dan dosen di perguruan tinggi. Tulisan ini membahas perkembangan seputar perlindungan hak-hak tersebut berdasarkan konvensi internasional dan hukum Indonesia, serta menjelaskan prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran hak.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2010 2010

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA