Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 24, No 1 (2012)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PRANATA GADAI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BERBASIS KEKUATAN SENDIRI (GAGASAN PEMBENTUKAN UU PERGADAIAN) ]]>
<![CDATA[Lastuti Abubakar]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.047 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16146
<![CDATA[Pawn services in Indonesia has transformed from a traditional financing institution which particularly work within small and medium enterprise to a wider financial institution that include mortgage, investment, parcel delivery services, custody as well as gold trading. Yet it raises question how is the development of pawn services in practice in regards to the objective of pawn institution as a financial alternative. In additon, it also leads to the question how the proper regulation concept is in the future. Research shows that pawn services, particularly sharia pawn services in gold, turns to be a speculative investment. Hence, future regulation concerning pawn services should be able to achieve the objective of pawn services as a tool of economic development. Jasa pegadaian di Indonesia bertransformasi dari semula sebagai lembaga pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM meluas menjadi lembaga yang juga melayani fidusia, investasi, pengiriman dan penerimaan barang, penitipan dan jual beli logam mulia. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana perkembangan praktik gadai apabila dikaitkan dengan tujuan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan dan bagaimanakah konsep pengaturan gadai di masa datang guna mewujudkan fungsi gadai sebagai alternatif pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa praktik pegadaian, khususnya gadai emas syariah bergeser menjadi investasi yang spekulatif. Oleh karena itu regulasi pergadaian sangat diperlukan. Regulasi pergadaian di masa datang harus mampu menjadikan pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan guna menggerakkan perekonomian.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KABUPATEN SLEMAN ]]>
<![CDATA[Hery Listyawati]]>;
<![CDATA[Triyanto Suharsono]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.146 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16151
<![CDATA[Supervision and control of utilization of water resources for irrigation in Sleman regency is vital in realizing fair use of water resources. This descriptive-qualitative study finds that preventive-internal supervision has been consistent with those set forth in the working procedures and that repressiveinternal supervision is present in the form of sanctions. The locals enjoy preventive and repressive eksternal supervisionary role, which is manifested in local gatherings and public reporting system. We also find that the government exerts control by licensing, reprimands, advocacy, direction, and conflict resolution mechanisms. Practical problems include the absence of provincial irrigation commission and specific agencies that supervise the enforcement of mediation. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman sangat penting dalam mewujudkan penggunaan sumber daya air yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal-preventif telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh tugas pokok dan fungsi dan bahwa pengawasan internal-represif telah dilaksanakan dalam bentuk sanksi. Masyarakat melakukan pengawasan preventif dan represif dalam bentuk sarasehan/musyawarah dan sistem pelaporan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengendalikan penggunaan sumber daya air dengan menyelenggarakan sistem perizinan, teguran, pembinaan, dan penyelesaian sengketa. Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan antara lain adalah tidak adanya komisi irigasi provinsi dan lembaga pengawas khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan mediasi. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Mrs. Rodliyah]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (397.728 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16142
<![CDATA[The government must accord special legal protection for pregnant and lactating female prisoners. Act Nr. 2/Pnps/1964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense of justice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment would not go in a wrong way. Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964, telah mengatur norma pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini belum mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerapan pidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri.]]>
<![CDATA[PENERAPAN NORMA DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA ]]>
<![CDATA[Mr. Sulastriyono]]>;
<![CDATA[Sandra Dini Febri Aristya]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.569 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16147
<![CDATA[This research was descriptive research. Secondary and primary data were analysed qualitatively. The result of the research shows that mostly, the application of adat law norm and principles appear in the domain of private, contract, marital, and inheritance law. The adat law norms which are frequently used as judge considerations are the right of spouse on the matrimonial property, the guardian of a child under his mother, and the status of ex-wife as the heir of her former husband. We also identify a number of adat law principles, which include the clear (terang), cash (tunai), real (konkret) and familiarity (kekeluargaan). Application of adat law is necessary owing to the normative legislative obligation. In practice, judges need to ensure that adat law norms are consistent with the applicable civil procedure. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu melukiskan fakta obyek penelitian. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum adat yang dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim adalah istri berhak atas harta bersama, anak kecil diasuh ibu yang bercerai, dan istri adalah ahli waris mendiang suaminya. Asas hukum adat yang mendasari putusan hakim mencakup asas terang, tunai, konkrit dan kekeluargaan. Alasan hakim menerapkan norma dan asas hukum adat dikarenakan kewajiban normatif dari undang-undang dan dalam upaya membentuk yurisprudensi. Namun, praktiknya tidak mudah sehingga hakim harus melakukan harmonisasi ke dalam hukum acara positif.]]>
<![CDATA[ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Marcus Priyo Gunarto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.666 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16143
<![CDATA[Criminal law reform by replacing the old penal code is intended to ensure that the applicable criminal law is consistent with the value of Indonesian nation. Therefore, review and re-establishment of criminal law that is based on the central Indonesian values of socio-political, socio-philosophical, and sociocultural must be conducted. In accordance with the Indonesian nation’s character who put individual and social interest in an equilibrium, a monodualistic balance must be the foundation of the concept of criminal action, criminal responsibility, and punishment. Pembaharuan hukum pidana dengan mengganti KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dimaksudkan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pembaharuan hukum pidana dilakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang, maka keseimbangan monodualis mendasari pengaturan tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban, pidana dan pemidanaan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI HUKUM DELIK ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI MALUKU TENGAH ]]>
<![CDATA[Reimon Supusesa]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.963 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16148
<![CDATA[This research studies the Sasi traditional value in the Maluku Tengah adat community and investigates its possible role in reshaping and renewing Indonesian national criminal law. Sasi is a collection of regulation that is formed by member of adat community. Failure to comply with sasi would be punished according to the relevant sasi regulations. The drafting of a new national penal code that extend the punishable offense to include those regulated by adat and religious law as long as positive law has not regulated the offense is expected to serve the society’s legal awareness. Studi ini mengangkat nilai-nilai tradisional Adat Sasi yang hidup dalam masyarakat adat Maluku Tengah sebagai salah satu bahan hukum dalam upaya pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional. Sasi adalah suatu aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat adat untuk ditaati bersama, apabila dilanggar maka akan memperoleh sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan sasi yang telah disepakati. Pembentukan RUU KUHP nasional yang memperluas dasar patut dipidananya suatu perbuatan ke ranah nilai-nilai hukum adat dan agama sepanjang perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang diharapkan dapat selaras dengan kesadaran hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLUNYA MENANAMKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DALAM DIRI ANAK SEJAK USIA DINI ]]>
<![CDATA[Indang Sulastri]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.586 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16144
<![CDATA[Corruption in Indonesia is very difficult to eradicate because it is entrenched, both in the legislative, executive, and judicial systems. Therefore, installing anti-corruption culture to children from their early age is necessary, because children are our young successors and leaders. If anti-corruption behaviour has been entrenched within all law enforcement agencies and society, it is hoped that the habit of committing bribery would disappear. The saying “to clean the floor with a dirty broom” to illustrate corruption eradication efforts in Indonesia would then vanish. Korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas karena sudah sangat membudaya, baik di kalangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menanamkan budaya antikorupsi dalam diri anak sejak usia dini menjadi hal yang sangat diperlukan, karena anak akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Apabila budaya antikorupsi tersebut sudah terpatri di dalam diri seluruh aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat, maka budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi dengan sendirinya akan menjadi tergeser bahkan sirna, sehingga tidak akan ada lagi istilah “membersihkan lantai dengan sapu yang kotor” dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[BANTUAN HUKUM GOLONGAN TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Tata Wijayanta]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.922 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16149
<![CDATA[The legal aid clinics in Yogyakarta District Court are established with the involvement of six universities. This institution is designed to accommodate both individuals and collective justice seeker who cannot afford trial costs. Based on the research, it is concluded that the implementation of the program of legal aid in civil cases has not been observed optimally. Compared with the legal aid organizations that have long been providing legal assistance for poor people, the existence of legal aid post in the district court has not been widely known by the public. Pos bantuan hukum dibentuk di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan melibatkan enam lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Lembaga ini diperuntukkan bagi pencari keadilan baik perseorangan ataupun berkelompok yang secara ekonomis tidak mampu (miskin). Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum dalam perkara perdata belum terlaksana maksimal. Dibandingkan dengan lembaga bantuan hukum yang telah lama berkiprah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu di pengadilan maka pos bantuan hukum yang keberadaan di lingkungan pengadilan negeri ini belum banyak dikenal oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL ]]>
<![CDATA[Agung Sujatmiko]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.207 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16140
<![CDATA[Exclusive rights on trademark also cover the right to give permission to others to use the mark. Rights licensing is a licensing agreement. It takes two main principles of contract law, namely freedom of contract and good faith to enforce the contract. Strengthening the principles as the basis for the creation and implementation of a mark license agreement is required given the continuity of the implementation of a mark licensing agreement is highly dependent on the goodwill of the parties to implement the agreement. Strengthening of the principles can be achieved when the parties are honest and fully undertake to honour the agreement which they had agreed together. Hak eksklusif pada hak atas merek termasuk hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hukum kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.]]>
<![CDATA[ASYLUM SEEKERS IN JAPAN: A HARD ROAD ]]>
<![CDATA[Rini Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Ana Carolina Villalobos Aburto]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.962 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16145
<![CDATA[Japan has ratified the 1951 Convention regarding the status of Refugees and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees since 1981 and 1982, yet Japan only accepted an exceptionally low number of refugees in the course 30 years since it ratified the Convention. Japan needs to closely revise and align its national policies with international agreements that it is signatory to. The main framework with which Japan’s government still tackles the issue of refugees is tightly restrained by its overall controlling immigration policies in an attempt to remain a homogenous nation. Japan has a long way to go in order to fully comply with the spirit of the Convention, the Protocol, and international instruments relating to the Status of Refugees. Jepang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Kedudukan Pengungsi 1967 sejak tahun 1981 dan 1982, namun Jepang hanya menerima sejumlah kecil pengungsi dalam kurun waktu 30 tahun sejak diratifikasinya konvensi tersebut. Jepang harus meninjau kembali dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional negaranya telah sesuai dengan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Jepang. Kerangka kerja pemerintah Jepang dalam menangani isu pengungsi sangat dibatasi oleh berbagai pengetatan kebijakan imigrasi yang dikeluarkan dalam semangat mempertahankan homogenitas bangsa. Jepang memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar dapat memenuhi semangat konvensi, protokol, dan berbagai instrumen internasional terkait status pengungsi.]]>
