Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 24, No 2 (2012)" : 14 Documents clear

‘MODERN ARBITRATION LEGISLATION’: A COMPARISON BETWEEN AUSTRALIAN AND INDONESIAN LAWS Rina Shahriyani Shahrullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research analyzes Law No. 30 of 1999 of Indonesia to ascertain whether this Indonesian law constitutes modern arbitration legislation in the context of international commercial arbitration. Law No. 30 of 1999 will be compared with the International Arbitration Act 1974 (Cth) and the International Arbitration Amendment Act 2010 (Cth) of Australia. In this research, the author finds the Model Law should be adopted by Indonesia to modernize the country’s arbitration law in order for it to more acceptable in the practices of international commersial arbitration to day. Furthermore, the adaption of the Model Law also assists to clarity the Indonesian approach to the appircation of public policy principle which can be used to resest arbitral awards in Indonesia. Penelitian ini mempelajari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia tergolong ke dalam aturan arbitrase modern dalam arbitrase komersial internasional. Penulis membandingkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan International Arbitration Act 1974 (Cth) dan International Arbitration Amendment Act 2010 (Cth) di Australia. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Model Law dapat diadopsi oleh Indonesia untuk memodernisasikan hukum arbitrasenya agar dapat lebih diterima dalam praktek arbitrase niaga internasional. Diadopsinya Model Law dapat juga membantu mengklarifikasi pendekatan Indonesia terhadap aplikasi kebijakan publik yang dapat dipergunakan untuk menentang putusan arbitrase di Indonesia.

ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN Ida Bagus Radendra Suastama
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research conclude that economic law principle on Article 33 Constitution (UUD NRI Tahun 1945) is referred by Constitutional Court Decision No. 001/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 20 of 2002 on Electricity) and Constitutional Court Decision No. 002/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 22 of 2001 on Natural Oil and Gas). Economic law principle based on Article 33 Constitution does not release all economic activities to the market mechanism or individuals or private parties. The fields that relevant with public interest and public welfare are the naturally controlled by the state and used for maximum prosperity of the people. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa asas hukum ekonomi yang mendasari Putusan MK dengan No. Perkara 001/PUU-I/2003 terkait UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 tidak melepas semua bidang perekonomian pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta. Bidang yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat merupakan monopoli alamiah negara karena bersifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

PERLINDUNGAN HUKUM kreditur SEPARATIS DALAM KEPAILITAN Mr. Sularto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The discharging of one’s debt by bankruptcy aims to provide creditors with fair distribution of assets. However, for secured creditors, (those holding mortgage rights, fiduciary collateral, and other in rem security rights) provisions concerning stay of execution and limited foreclosure time are not consistent with securities law, hence jeopardizing their interests. This article arrives into a conclusion that several adjustments need to be made by amending the existing statutory regulations and by stipulating a Government Regulation, in order to ensure legal certainty on whether the right of secured creditors to foreclose exists. Penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dimaksudkan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditur. Namun bagi kreditur separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya), adanya ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam UU Kepailitan kurang selaras dengan ketentuan hukum jaminan, sehingga berpotensi merugikan kreditur separatis. Dalam pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan suatu penyesuaian baik melalui revisi undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur separatis.

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Moch. Najib Imanullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The objective of this research is to look for the justification of a new theory that uses franchise as an alternative to alleviate poverty in Indonesia, particularly absolute poverty in urban cities. Local wisdom inspires Indonesia’s juridical design for franchise laws that supports the franchise industry. This research finds that the theory that franchise can be applied as an instrument to alleviate poverty can be accepted. However, the application of the franchise industry as an instrument to alleviate poverty is ineffective because of a several factors, such as the vagueness of statutory regulations, unfavourable social culture, and the weak government supervision. Penelitian ini bertujuan untuk mencari justifikasi teori baru bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya kemiskinan absolut yang terjadi di perkotaan. Justifikasi tersebut meliputi adanya kearifan lokal sebagai inspirasi yang diterapkan dalam waralaba dan desain yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung waralaba. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori yang mengatakan bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat diterima. Akan tetapi, penggunaan waralaba sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan belum efektif dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, kultur masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI YOGYAKARTA Francisca Romana Harjiyatni; Sunarya Raharja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study aims to analyse the factors that has caused the damage and the extinction of the cultural heritages in the city of Yogyakarta, among which are the constraints that arise in providing legal protection of cultural heritage objects and the concept of strong legal protection at the local government level. This study mainly oversees the weaknesses in the legal protection of cultural heritages in Yogyakarta, as it has resulted in lack of regulations protecting the status and surroundings of these heritages. Research results show that the legal protection towards cultural heritages in Yogyakarta remains weak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan kemusnahan cagar budaya di Kota Yogyakarta, antara lain adalah hambatan yang timbul dalam memberi perlindungan hukum terhadap objek cagar budaya dan konsep perlindungan hukum terhadap objek tersebut dalam tingkat pemerintahan daerah. Studi ini secara garis besar meneliti kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap objek cagar budaya di Kota Yogyakarta yang dirasa masih sangat kurang dalam membuat peraturan-peraturan daerah untuk melindungi status dan lingkungan dari cagar budaya di daerahnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Yogyakarta masih lemah.

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN R.A. Antari Inaka Turingsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In carrying out their health services obligations, midwifes need to comply with professional standards because failure to observe careful and diligent practice may be a ground for holding the midwife accountable. Injured patient reserves the right to file a lawsuit against the midwifes by invoking breach of contract or wrongful acts as the basis of liability. Therefore, in carrying out his/her profession, a midwife must comply with professional standards, standard operating procedures, and regulated code of conduct. This article will analyse matters pertinent to profession, malpractice, and their efforts to heal. Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus berdasarkan pada standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, seorang bidan harus memenuhi ketentuan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik yang telah diatur. Dalam tulisan ini akan dicoba untuk dikaji hal-hal yang berkaitan dengan profesi, malpraktik, dan pertanggungjawaban dalam upaya penyembuhan.

PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU Dwi Haryati; Triyanto Suharsono; Mailinda Eka Yuniza
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study will discuss the implementation of General Principles of Good Governance (AUPB) in the One Stop Licensing System in the city of Yogyakarta. Some things that would be an important consideration in this study were changes to Local Government Law No. 22 of 1999 as Law No. 32 of 2004 and its consequence, the issuance of Government Regulation No. 84 of 2000 governing the organization’s guidelines in the area of technical authority in issuing permits and Ministerial Decree No. PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003 On Implementation Guidelines for Public Service and Administrative Reform Decree No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 About Help Technical Transparency and Accountability. Penelitian ini akan membahas penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Sistem Perijinan Satu Pintu di Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini adalah Perubahan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta konsekuensinya. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah dalam kewenangan teknisnya mengeluarkan ijin di daerah serta Kepmen PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.

LEGISLASI FIKIH EKONOMI PERBANKAN: SINKRONISASI PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN SYARIAH Khotibul Umam
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The purpose of this research is to further see the implementation of duties and functions of the National Sharia Board and Sharia Banking Committee and its relations to the legislation of economic banking fiqh. In the development of Sharia Banking, synchronization between National Sharia Board and Sharia Banking Committee have been done by involving the National Sharia Board in the Committee Meeting to make Committee Recommendation to further be implemented as a Bank Indonesia Regulation. This research finds that the National Sharia Board has conducted its duties and functions in the field of sharia economy in compliance with the DSN-MUI Decision 1/2000 on the Basic Guideline of National Sharia Board Indonesian Council of Ulema and DSN-MUI Decision 2/2000 Bylaws of the National Sharia Board Indonesian Council of Ulema. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi tugas and fungsi Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah yang berkaitan erat dengan legislasi dari fiqh perbankan. Dalam perkembangan perbankan syariah, sinkronisasi antara Dewan Syariah Nasional dalam Rapat Kerja untuk membuat suatu Rekomendasi Komite agar dapat diberlakukannya sebagai Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi DSN di bidang ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan mendasarkan Keputusan DSN-MUI No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Keputusan DSN-MUI No: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL Urip Santoso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article discusses whether the right of management can be categorized as the state control over land or as land rights. The Basic Agrarian Law is silent on right of management, but rather implicitly mentions it as mere ‘management’. Right of management originates from the right of state control over land. At first, right of management was conceived as the result of the conversion of the right of state control over land. In later development, right of management is sought through the granting of right of state control over land. Rights of management can be classified as land rights, where the holder is only entitled to use the land but cannot transfer the rights and cannot be made as a collateral. Tulisan ini akan menjelaskan apakah hak pengelolaan merupakan hak menguasai negara atas tanah ataukah hak atas tanah. Hak pengelolaan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi disebutkan pengelolaan. Hak pengelolaan berasal dari hak penguasaan atas tanah negara. Semula hak pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi dari hak penguasaan atas tanah negara. Dalam perkembangannya, hak pengelolaan terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara. Berdasarkan sifat dan kewenangannya, hak pengelolaan dapat dikategorikan sebagai hak atas tanah, yang haknya hanya mempergunakan tanah, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Mr. Kurniawan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

In running their duties, the board of directors are given rights and full authority to represent the company as long as they act in conformity to the corporation’s Article of Associations. The directors of a limited liability company have both internal and external responsibilities. Internal responsibility includes the Directors’ liability towards the Company and its Shareholders, meanwhile external responsibility covers the Directors’ liability towards third parties to whom the company owes direct or indirect legal connection. There are two approaches to reason the effect of insolvency order to directors of a limited liability, i.e. ‘by operation of law’ and ‘rule of reason’. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh mewakili perseroan, sepanjang bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Para Pemegang Saham, sedangkan tanggung jawab eksternal berupa tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum pernyataan pailit direksi perseroan terbatas, yaitu akibat berlaku demi hukum dan akibat berlaku secara rule of reason.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA