Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 27, No 3 (2015)" : 14 Documents clear

AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT) Agus Raharjo; A Angkasa; Rahadi Wasi Bintoro
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Legal aid for the poor people is a right, but in practice it is hard to do. There is a contradiction between law No. 16 of 2011 which gives obligation of the granting of legal aid is located at LAO which have been accredited, and the provisions of Article 22 (1) of law No. 18 of 2003 which gives obligation to the advocate as an individual. In the realm of practice, the granting of legal aid is not running properly because many advocate/LAO who still wear rate/fee, shifting ideology advocates from officium nobile to the commercialization, and the convoluted Government disbursements. Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi praktiknya terasa sulit. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengungkap persoalan tersebut. Terdapat kontradiksi antara UU No. 16 Tahun 2011 dengan UU No. 18 Tahun 2003. Berdasar UU No. 16 Tahun 2011, kewajiban pemberian bantuan hukum terletak pada OBH yang telah terakreditasi, bukan pada advokat sebagai individu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003. Pada ranah praktik, pemberian bantuan hukum ini tak berjalan semestinya karena banyak advokat/OBH yang mengenakan tarif/bayaran kepada orang yang dibelanya, pergeseran ideologi advokat dari officium nobile ke komersialisasi perkara, dan pencairan dana pemerintah yang berbelit-belit.

IMPLIKASI PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG OLEH HAKIM PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yusi Amdani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The judge in deciding a case can perform all the legal interpretation is not explicitly defined in the legislation. On the basis of any decision that has been set by the judge, then the decision must be accountable. But in Decision No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Budi Gunawan pretrial matters related to the Commission, the judge has made a legal interpretation considered contrary to the Criminal Code itself. Judge did interpretation of the Code of Criminal Procedure, on the status of Budi Gunawan as a suspect corruption. The decision has weak the authority of the Commission and the bad in the criminal justice system. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam Putusan No: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, terkait perkara praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang dinilai bertentangan dengan KUHAP sendiri. Hakim melakukan penafsiran terhadap KUHAP, atas status Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Putusan tersebut telah melemahkan kewenangan KPK dan berakibat buruk dalam sistem peradilan pidana.

ACHIEVING AN HONEST RECONCILIATION: ISLAMIC AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW Fajri Matahati Muhammadin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The compatibility between Islamic law and international law has been a long lasting source of both academic discussion and social friction. This includes the Islamic laws on conduct of war (IsHL), especially in context of the Middle East conflicts. This article explores how there are two extreme opinions: ‘Islamophobes’ and apologists –both of them being dishonest. It will be shown that there are multi-level possibilities of relations between IsHL and International Humanitarian Law including possible incompatibilities, and that an ijma is a good room for reconciliation. Kompatibilitas hukum Islam dan hukum internasional telah lama menjadi sumber debat akademis dan friksi social. Termasuk diantaranya adalah hukum Islam terkait pelaksanaan perang, terutama di tengah konflik Timur Tengah seperti sekarang. Artikel ini mengamati dua pendapat ekstrim: ‘Islamofobik’ dan ‘apologist’ –keduanya tidak jujur. Akan ditunjukan ada berbagai tingkat kemunginan hubungan antara hukum perang Islam dan Hukum Humaniter Internasional, termasuk diantaranya adalah kemungkinan pertentangan, lalu bagaimana dibutuhkan sebuah ijma untuk menyelesaikan masalah tersebut.

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CORRECTIONS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA H Hamja
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Community Based Correction is a type of coaching program for inmates as they live the rest of the sentence. They have been given the chance to return to society with a particular control or supervision. To implement the necessary operational program open prison five (5) basic principles, among others: the first principle prisoners should have the opportunity to obtain employment, the principle of the two prisoners must be selected first, third principle inmates should not be exploited, the fourth principle of security system should be a minimum, and The fifth principle of the transfer of responsibility for prisoners. Community Based Correction adalah jenis program pembinaan bagi narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidananya. Mereka diberi kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka diperlukan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana.

THE POSIBILITY IMPACTS OF FREE FLOW OF GOODS IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INDONESIA ANTI DUMPING ACTIONS Abdurrahman Alfaqiih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

One of the top aims of ASEAN Economic Community (AEC) establishment is to create trade that is free from any kind of barriers. Nonetheless, not every country could follow the wave of free trade without imposing protection assessment such anti-dumping measures. This paper tries to identify the possibility impacts of free flow of goods scheme on the use of antidumping in Indonesia. By imposing content analysis, this paper concludes that the possible effects tend to be increase or decrease the use of anti dumping actions; and the possibility of elimination of anti-dumping measures and replacement with competition policy. Salah satu tujuan utama dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah menciptakan perdagangan yang bebas dari hambatan. Namun demikian, tidak semua negara dapat mengikuti gelombang perdagangan bebas tanpa menerapkan kebijakan perlindungan dalam negeri seperti ketentuan anti-dumping. Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi kemungkinan efek dari peredaran barang yang bebas dalam (MEA) terhadap penggunaan kebijakan anti-dumping di Indonesia. Dengan menggunakan analisis isi, tulisan ini menyimpulkan bahwa kemungkinan efek tersebut dapat menjadikan penggunaan kebijakan anti-dumping di Indonesia meningkat atau menurun, dan juga kemungkinan penghilangan kebijakan antidumping serta menggantikannya dengan kebijakan persaingan usaha.

PENETAPAN TINDAK PIDANA SEBAGAI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS S Supriyadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Determination of criminal act as crime and violation in special criminal laws have juridical implications of material and formal juridical. Material juridical implications of the establishment of criminal offenses as crimes and violation in special criminal laws outside the Penal Code deals with the problem of “national principle active”, “trials of crime”, “criminal acts of assistance”, “concursus”, “prosecution expired”, and “shelf implementation of the criminal”. While the formal juridical implications of the establishment of criminal offenses as crimes and violations in the special criminal laws outside the Penal Code relating to arrest and detention issues set out in the Code of Criminal Procedure. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formal. Penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP dan KUHAP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang pidana khusus. Implikasi yuridis materiil dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran berkaitan dengan masalah “asas nasional aktif”, “percobaan tindak pidana”, “pembantuan tindak pidana”, “perbarengan tindak pidana”, “daluwarsa penuntutan”, dan “daluwarsa pelaksanaan pidana”. Implikasi yuridis formal dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran berkaitan dengan masalah penangkapan dan penahanan dalam KUHAP.

ASPEK HUKUM REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA PADA KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR Muhamad Muhdar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study was submitted to answer two questions, first, whether the reclamation obligations of license holders have conformity with the principles of forest protection. Secondly, how the implementation of regulations regarding the reclamation of coal mining in forest areas in Kalimantan Timur. This study uses socio-legal approach to the research area in Kalimantan Timur province. Based on these results, forest destruction can not be avoided because the current rules justify coal mining in forest areas. Implementation of the regulations on reclamation of coal mining in forest areas can be performed without re-vegetation and reduce the number of forest in Kalimantan Timur province. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan, pertama, apakah kewajiban reklamasi pemegang izin memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan. Kedua, bagaimana implementasi peraturan mengenai reklamasi pertambangan batubara di kawasan hutan di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan area penelitian di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil penelitian ini, kerusakan hutan tidak dapat dihindari karena aturan saat ini membenarkan pertambangan batubara di kawasan hutan. Implementasi peraturan tentang reklamasi pertambangan batubara di kawasan hutan dapat dilakukan tanpa revegetasi dan mengurangi jumlah hutan di Provinsi Kalimantan Timur.

PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS TANAH ROWOK, LOMBOK TENGAH, NTB) S Sahnan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The tendency of people to choose outside of the court to solve their disputes should basically be viewed as a legal phenomenon in people lives. Settlement of disputes outside the court has put parties in a position to win-win (win-win solution), different from the way of dispute settlement through the courts that put a party on the win position and the other on the lose position (win-lose solution). Legal dispute settlement through the courts rather than solve the problems it has created more problems between the disputants. Kecenderungan warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan cara di luar pengadilan pada dasarnya harus dipandang sebagai suatu gejala hukum dalam kehidupan warga masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui cara di luar pengadilan telah mendudukkan pihak yang bersengketa pada posisi menang-menang (win-win solution), berbeda dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mendudukkan pihak yang bersengketa pada posisi ada yang kalah dan ada yang menang. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukan menyelesaikan masalah justru menambah masalah di antara pihak yang bersengketa.

DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASIAT WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE LAW SYSTEM Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research examine the development of regulation of wasiat wajibah, its legal consideration and the implementation in Religious Court. This research founds the addition of legatee of wasiat wajibah which are children born out of wedlock, children in unregistered marriage, and stepchildren. The consideration of those addition are relation between Inheritance Law with Marriage Law System, relation of legal rights and responsibilities, status of children through Constitutional Court Decision No.46/PUU VIII/2010, the application of Qiyas method,, and the objective of justice in Inheritance law. In Religious Court, judges only give wasiat wajibah to children born out of wedlock. Penelitian ini meneliti perkembangan pengaturan wasiat wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, pertimbangan hukumnya, dan implementasinya pada Pengadilan Agama. Penelitian menemukan penambahan kelompok penerima wasiat wajibah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, anak yang lahir di dalam perkawinan tidak tercatat, dan anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah keterkaitan Sistem Hukum Waris dengan Sistem Hukum Perkawinan, hubungan Hak dan Kewajiban, status anak dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, penggunaan metode Qiyas, dan tujuan keadilan dalam hukum waris. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama hanya memberikan wasiat wajibah kepada anak yang lahir di luar perkawinan

THE POLEMIC OF GIVING DIRECT EFFECT OF WTO LAW AND DSB DECISION TO DOMESTIC LAW FOR INDIVIDUAL’S JUDICIAL PROTECTION Intan Soeparna
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The main objective of WTO Law is to accommodate individual’s right in order to obtain better benefit of international trade. However, when a government violates WTO Law, it is therefore causing deprivation of individual right itself. Direct effect seems to be a feasible doctrine to provide a judicial protection for individual, in order to rebalance the right that is violated. Nevertheless, this doctrine is intractable to imply. This article discuss the polemic of giving direct effect of WTO Law and DSB Decision to domestic law to provide judicial protection for individual who becomes victim of WTO violation conducted by government Tujuan aturan WTO adalah mengakomodasi hak individu untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional, akan tetapi ketika pemerintahnya melanggar aturan WTO, maka akan menyebabkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, doktrin direct effect aturan WTO dapat menjadi doktrin yang memberikan perlindungan hukum, dalam rangka menyeimbangkan hak yang dilanggar. Namun, doktrin ini sangat sulit diterapkan, oleh karena itu, artikel ini mendiskusikan polemik dalam menerapkan doktrin direct effect. Aturan WTO dan keputusan DSB agar pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum pada individu yang menjadi korban pelanggaran aturan WTO.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA