Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 30, No 1 (2018)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PERKEMBANGAN KONSEP ATAU PEMIKIRAN TEORITIK TENTANG DISKRESI BERBASIS INVESTASI DI DAERAH ]]>
<![CDATA[Subadi Subadi]]>;
<![CDATA[Tiara Oliviarizky Toersina]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (15.45 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29222
<![CDATA[AbstractRegional autonomy as an effort to accelerate the welfare of the people still can not meet the expectations and still needed innovation or legal breakthrough by head of a district. This research has revealed that discretion can be a crucial and innovative solution to address the need, deadlock, legal vacuum, policies and regulations for accelerating investment in the region, with the obligation of reporting to the superior authority and not exceeding the limits of authority. IntisariOtonomi daerah sebagai upaya mempercepat kesejahteraan rakyat masih belum dapat memenuhi harapan dan masih diperlukan inovasi atau terobosan-terobosan hukum oleh kepala daerah. Penelitian ini telah mengungkap dan menemukan bahwa diskresi dapat menjadi solusi kreaktif dan inovatif untuk mengatasi kebutuhan, kebuntuan, kekosongan hukum, kebijakan dan regulasi untuk percepatan investasi di daerah, dengan kewajiban melaporkan kepada atasannya dan tidak boleh melampaui batas kewenangan.]]>
<![CDATA[REVIEWING THE DEVELOPMENT PLAN OF TEMON AIRPORT, KULONPROGO DISTRICT IN THE PERSPECTIVE OF INTEGRATIVE SPATIAL PLANNING SYSTEM ]]>
<![CDATA[Ananda Prima Yurista]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.005 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29070
<![CDATA[AbstractThis research is based on the case of airport development in Kulonprogo Regency. The findings in this study are: First, contradictions RTRW Kulonprogo District with RTRWN, RTRW DIY Province, and RZWP3K DIY Province not in accordance with Article 7 paragraph (1) and (2) of Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. Second, contradictions RTRW Kulonprogo District with RTRWN, RTRW DIY Province, and RZWP3K DIY Province is not in accordance with Article 14 paragraph (2) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning. Here are some mitigating actions over the contradiction between Article 18 of Regional Regulation of Kulonprogo Regency RTRW: through examination in the Constitutional Court; with the cancellation of Regional Act by the Governor; and, with the amendment the norms of Article 91 Paragraph (2) of the Regional Government Law.IntisariPenelitian ini dilaksanakan terhadap kasus pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulonprogo. Temuan dalam penelitian ini diantaranya: Pertama, RTRW Kabupaten Kulonprogo bertentangan dengan RTRWN, RTRW Provinsi DIY, RZWP3K Provinsi DIY, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011. Kedua, RTRW Kabupaten Kulonprogo bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007. Untuk memitigasi ketentuan dalam Pasal 18 RTRW Kabupaten Kulonprogo, yang harus dilakukan adalah: Pertama, melalui uji material di MA. Kedua, dengan pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur. Ketiga, dengan perubahan Pasal 91 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF APPLYING DOMESTIC VIOLENCE SCREENING MECHANISM FOR DIVORCE MEDIATION IN RELIGIOUS COURT ]]>
<![CDATA[Tirtawening T]]>;
<![CDATA[Rini Maryam]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.576 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.28713
<![CDATA[AbstractThe mediation process in divorce cases is vulnerable to power relation imbalances and domestic violence. Domestic Violence Screening is a set of questions delivered by the mediator to the parties in Religious Court to examine whether domestic violence happens in the marriage. Domestic Violence Screening in mediation is not well known in Indonesia however it has been vastly used in many countries such as USA and Australia. This research tried to explained the benefit of Domestic Violence Screening in divorce mediation in Religious Court and identify whether it can be applied in Indonesia. Screening allows for: a) identification of power relation imbalance and domestic violence; b) domestic violence recording; and c) provide referral services for domestic violence victims. IntisariMediasi perkara perceraian rentan mengalami ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT. Skrining KDRT (screening domestic violence) merupakan sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan oleh mediator kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama untuk memeriksa apakah telah terjadi kekerasan selama ikatan pernikahan. Meskipun skrining KDRT belum dikenal di Indonesia namun telah digunakan secara luas dalam mediasi di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana manfaat skrining KDRT pada saat mediasi perkara perceraian dan apakah skrining tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Keberadaan skrining memudahkan untuk: (a) mengidentifikasi terjadinya ketimpangan relasi kuasa dan kekerasan domestik sebagai faktor penyebab perceraian, (b) melakukan pendataan kasus KDRT, dan (c) memberikan layanan rujukan kepada korban KDRT.]]>
<![CDATA[LOSS (OF REVENUE) OF STATE WITHIN TAXATION CRIMES IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Henry Dianto Pardamean Sinaga]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.183 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.27136
<![CDATA[AbstractThe difference of state’s tax loss amount between tax investigation, which has been completely declared by the Prosecutor, and judicial verdict can not be separated from the existence of the defendant’s right to propose Witnesses/Experts, and or the dualism between the administrative penalties and the state’s revenue loss. Due to the nature of tax and the ultimum remedium of tax investigation, the element (may) cause a losses (on income) of the state should be more legally certain as material offense, and must be explicitly regulated in Indonesian tax provisions which confirms the limitation of administrative penalties and tax criminal penalties. IntisariMasih timbulnya perbedaan jumlah kerugian pada pendapatan negara antara penyidikan pajak yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut dengan putusan peradilan tidak dapat terlepas dari adanya hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan Saksi/Ahli yang dapat meringankannya, dan atau adanya dualisme pengaturan antara kerugian administrasi dengan kerugian (in revenue) Negara. Mengingat sifat alami pajak dan penyidikan pajak sebagai upaya akhir, maka unsur (dapat) menimbulkan kerugian (in revenue) negara adalah lebih mengandung kepastian hukum sebagai delik materiil, dan harus diatur secara eksplisit dalam ketentuan pidana pajak di Indonesia yang menegaskan batasan bahwa suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi perpajakan atau merupakan tindak pidana perpajakan.]]>
<![CDATA[THE EXISTENCE OF THE LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND TRANSGENDER (LGBT) COMMUNITY IN THE PERSPECTIVE OF A STATE BASED ON PANCASILA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Sujana]]>;
<![CDATA[Komang Arini Setyawati]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutari Ujanti]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.408 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.28655
<![CDATA[AbstractThe existence of a lesbian, gay, bisexual and transgender community is a necessity. This study aims to understand Pancasila’s view of the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LBGT) communities in Indonesia against the noble values contained in Pancasila and what alternative solutions can be offered in order to prevent and mitigate the impact of LBGT communities in society. Based on the research that has been done using empirical law research method, it can be seen that the existence of this LGBT community does not conflict with the value of noble values of Pancasila. IntisariKeberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia masih dilematis. Sebagian masyarakat memandang komunitas LGBT melanggar norma hukum, agama maupun kesusilaan. Namun, di lain pihak ada sebagian masyarakat yang menganggap komunitas LGBT adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan Pancasila terhadap keberadaan komunitas LGBT di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan komunitas LGBT tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. ]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICS OF WATER RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA: ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Nadia Astriani]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.832 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.28664
<![CDATA[AbstractWater is a vital component in the life of all living things. Because water is very important for the life of all living creatures, it takes the rules, both in the form of legislation and norms and traditions of society, so that the benefits can be felt by all parties. This article will discuss the legal politics of water resources management in Indonesia from the perspective of environmental law. The research method used in this research is normative juridical research method. The results of the study explain that the legal politics of water resources management in Indonesia places the State as the ruler of water resources. In its utilization, this water resource is used as much as possible for the people's prosperity. In practice, the state divides its management authority to private parties, thus causing water privatization. This condition shows anthropocentric views still dominate the regulation of water resources. This view is contrary to the ecocentric point of view adopted by environmental law, where water is viewed as an entity that has a certain value, so that in utilizing it should not reduce the value of the water itself. IntisariAir merupakan komponen vital dalam kehidupan seluruh mahluk hidup. Karena air sangat penting bagi kehidupan seluruh mahluk hidup, maka dibutuhkan aturan, baik berupa perundang-undangan maupun norma dan tradisi masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Artikel ini akan membahas mengenai politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia dari perspektif hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah meode penelitian yuridis normatif . Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia menempatkan Negara sebagai penguasa sumber daya air. Dalam pemanfaatannya, sumber daya air ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada prakteknya negara membagi kewenangan pengelolaannya kepada pihak swasta, sehingga menyebabkan privatisasi air. Kondisi ini memperlihatkan pandangan antroposentris masih mendominasi pengaturan sumber daya air. Pandangan ini bertentangan dengan cara pandang ekosentris yang dianut hukum lingkungan, dimana air dipandang sebagai entitas yang memiliki nilai tertentu, sehingga dalam memanfaatkannya tidak boleh mengurangi nilai air itu sendiri. ]]>
<![CDATA[KONSEPSI MANUSIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sartika Intaning Pradhani]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.743 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29781
<![CDATA[AbstractThe concept of Indonesian in Indonesia Legal Ideology Perspective is the concept of Indonesian as holistic unity which has physical and psychological nature. Indonesian shall be human who lives based on Pancasila values and lives based on the law where Pancasila is the ideology. Epistemological truth of Indonesian is human who believes in God, well behaved to others and to the world. The purpose of Indonesian is to live harmoniously with himself / herself, with the world, and with God; therefore, Indonesian can live peacefully and happily. IntisariKonsepsi manusia Indonesia dalam perspektif Ideologi Hukum Indonesia adalah konsep bahwa manusia Indonesia merupakan kesatuan holistik yang bersifat batin dan lahir dari manusia itu sendiri. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hidup berdasarkan hukum yang berideologi Pancasila. Kebenaran epistimologi manusia Indonesia adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berperilaku baik pada sesamanya dan alam semesta. Tujuan dari manusia Indonesia adalah untuk dapat hidup serasi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia Indonesia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.]]>
<![CDATA[PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anugrah Anditya]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2750.78 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29138
<![CDATA[AbstractPotential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during electronic transations. To overcome this condition Indonesia needs concept in exchange of information regarding taxation partuclarly in actual electronic transactions. Consideration for the concept to be chosen will include such as legal characteristic of current regulation and taxation reporting system for electronic transaction Indonesia. IntisariPotensi kehilangan pemasukan pajak di Indonesia yang berasal dari transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya asynchronous information antara fiskus dan wajib pajak. Dalam transaksi elektronik fiskus tidak akan memilki informasi sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Untuk menangani keadaan tersebut Indonesia memerlukan konsep pertukaran informasi yang akan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan melihat keadaan saat ini. Pertimbangan dalam pemilihan konsep adalah karakteristik peraturan dan sistem pelaporan perpajakan yang timbul atas transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK MENGUASAI NEGARA DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI ]]>
<![CDATA[Sahrina Safiuddin]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.692 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.16681
<![CDATA[AbstractCommunal right cannot implemented even legality of that was recognized. This research want to know the concept and implentation of arrangement about relationship of communal right and the right of controlling of the state in Rawa Aopa Watumohai National Park. This research is an empirical law. The results are Firstly, concepts regulation of relations communal rights of indigenous people and to the right control of the state contained in Article 33 paragraph (3) NRI 1945 Constitution. Secondly, to implementing the right still have to wait stipulation from the National Parks in this case related to the central government as the implementing authority. IntisariHak ulayat tidak selalu dapat diimplementasikan meskipun memiliki dasar pengakuan hukum. Penelitian ini untuk mengetahui konsep pengaturan dan implementasi dari hubungan antara hak ulayat dengan hak menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watunohai. Penelitian ini penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah pertama, konsep pengaturan hak ulayat dan hak menguasai negara diatur Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Kedua, implementasi hak ulayat ditentukan pihak Taman Nasional terkait dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana wewenang/kekuasaan dari negara.]]>
<![CDATA[THE MODEL OF LAW ON THE FULFILLMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS THE CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENSHIP IN TERRITORIAL BORDER ]]>
<![CDATA[Aditia Syaprillah]]>;
<![CDATA[Yahya Ahmad Zein]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.608 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.27214
<![CDATA[AbstractVarious weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the right to education in border area, that resulted in the backwardness and poverty of its citizens. The government of Nunukan District has released a regulation in fulfilling the right to education of citizens, that is regional regulation Number 05 Year 2012 on the management and implementation of education. Legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border area should refer to the constitutional rights of citizens and in accordance with the international covenant on ECOSOC rights and principles of national education. IntisariPersoalan kebijakan perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait hak pendidikan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan yang berakibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan. Kebijakan Pemda Kab. Nunukan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan dituangkan ke dalam Perda Nomor 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Model hukum Pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan harus mengacu pada hak konstitusional Warga Negara yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan sesuai dengan Konvenan Internasional Hak Ekosob dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.]]>
