Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 31, No. 2 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Zainal Arifin Mochtar]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.782 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.29199
<![CDATA[AbstractPolitical parties can be classified as legal entities that can be criminally responsible if they commit a corruption. However, even though there is a flow of funds from corruption based on the Corruption Eradication Commission's Indictment Letter, until now no political party has been convicted of committing a criminal act of corruption. This research aims to determine the accountability of political parties suspected of committing criminal acts of corruption. The results said that political parties are considered as legal subjects (rechtspersoon) whose actions can be carried out by party managers or others as long as they have a relationship with political parties. Types of punishment that can be applied to political parties that are suspected of committing corruption are various. One of them is dissolution. In the dissolution of political parties must also follow the regulation of dissolution of political parties in Indonesia.IntisariPartai politik dapat digolongkan sebagai korporasi berbadan hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, meskipun terdapat aliran dana hasil korupsi berdasarkan Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi sampai saat ini belum ada partai politik yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian mengatakan, partai politik dianggap sebagai subjek hukum (rechtspersoon) yang tindakan-tindakannya dapat dilakukan oleh pengurus partai atau lainnya sepanjang memiliki hubungan dengan partai politik. Jenis pemidanaan yang dapat diterapkan ke partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bermacam-macam. Salah satunya adalah pembubaran. Dalam pembubaran partai politik juga harus mengikuti regulasi pembubaran partai politik di Indonesia.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Harison Citrawan]]>;
<![CDATA[Achmad Fikri Rasyidi]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.328 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.31886
<![CDATA[AbstractThis study attempts to analyse the effectiveness of intellectual property law enforcement by civil servant investigator. By applying the psychological type of the cognitive function, this study finds that: first, internally the civil servant investigator has in principal conducted their normative duties, although it yet to be ideal. Several internal factors that affect such a situation covering: (i) there is yet an organizing structure of IP investigator at the Law and Human Rights Regional Offices; and (ii) mismanagement in managing and positioning the investigators, as some are currently working in units outside the investigations duty. Second, externally based on normative review, it could be understood that IP law enforcement could be pursued through various mechanisms. In this context, the law has yet to endow the civil servant investigator an authority to get involved in penal mediation, which by and large delimits their ability in enforcing the law. IntisariKajian ini mencoba menggambarkan efektivitas penegakan hukum oleh PPNS di bidang kekayaan intelektual (KI). Dengan menggunakan psychological type of the cognitive function, ditemukan bahwa: Pertama, secara internal PPNS KI (KI) sudah menjalankan tugas dan fungsi PPNS KI, meskipun belum pada level ideal. Faktor-faktor internal yang memengaruhi hal tersebut yakni: (i) belum terdapat struktur PPNS KI di Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dan (ii) penempatan PPNS ke dalam jabatan atau posisi tertentu yang tidak relevan dengan tugas dan wewenang PPNS. Kedua, secara eksternal berdasarkan tinjauan normatif, dipahami bahwa penegakan hukum KI dapat menempuh beberapa jalur. Adapun normativitas kewenangan PPNS yang tidak mencakup ranah mediasi penal justru menyebabkan kewenangan mereka menjadi sangat terbatas.]]>
<![CDATA[QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[E. ELVIANDRI]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.52 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.32986
<![CDATA[AbstractThe constitution mandates the state to realize prosperity as stated in the 14th article of the 1945 Constitution, however empirically it seems to have no power for creating a prosperous society. The main goal of this article is to discuss perspectives and efforts for affirming the welfare state ideology. A conception of welfare law state of Indonesia requires that every state action or government must be based on a law, security and public order, makes the welfare state ideology as the foundation of government and its function (bestuursfunctie) in holding duties and responsibilities for the people welfare and creating social justice as the spirit of economic development. IntisariKonstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam 14 pasal Konstitusi 1945, namun dalam realitas empirisnya seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan upaya peneguhan ideologi welfare state. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan ideologi welfare state sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta menjadikan keadilan sosial sebagai rohnya pembangunan ekonomi.]]>
<![CDATA[DYNAMICS OF ADAT LAW COMMUNITY RECOGNITION: STRUGGLE TO STRENGTHEN LEGAL CAPACITY ]]>
<![CDATA[Sartika Intaning Pradhani]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.189 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.34032
<![CDATA[AbstractThe existence of adat law community has been recognized since Dutch Colonial Era until today. State recognitions towards adat law community are dynamics. This paper is written based on legal normative research to describe dynamics of adat law community recognition. In the early of Indonesia independent, adat law community was considered as foundation of Indonesia nation state establishment. Since 1957 and during New Order era, there was systematic effort to abolish adat law communities because adat law was perceived as symbol of backwardness. After the amendment of the Constitution, adat law community and their traditional rights are recognized by law and enforced through court decision. Adat law community can determine their type of recognition to strengthen their legal capacity to manage Adat Forest; to organize Adat Village; or to hold communal land rights. IntisariEksistensi masyarakat hukum adat telah diakui sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda hingga hari ini. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat bersifat dinamis. Tulisan ini ditulis berdasarkan penelitian hukum normatif untuk mendeskripsikan dinamika pengakuan masyarakat hukum adat. Pada awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat hukum adat merupakan dasar terbentuknya negara bangsa Indonesia. Sejak tahun 1957 dan selama periode Order Baru, ada upaya sistematis untuk menghapuskan masyarakat hukum adat karena hukum adat dianggap sebagai simbol keterbelakangan. Pasca amandemen konstitusi, masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui melalui hukum dan ditegakkan oleh pengadilan. Masyarakat hukum adat dapat menentukan jenis pengakuan yang dapat menguatkan kapasitas hukum mereka dalam mengelola hutan adat; mengorganisasi Desa Adat; atau dalam menyandang hak komunal atas tanah. AbstractAbstractThe existence of adat law community has been recognized since Dutch Colonial Era until today. State recognitions towards adat law community are dynamics. This paper is written based on legal normative research to describe dynamics of adat law community recognition. In the early of Indonesia independent, adat law community was considered as foundation of Indonesia nation state establishment. Since 1957 and during New Order era, there was systematic effort to abolish adat lawcommunities because adat law was perceived as symbol of backwardness. After the amendment of the Constitution, adat law community and their traditional rights are recognized by law and enforced through court decision. Adat law community can determine their type of recognition to strengthen their legal capacity to manage Adat Forest; to organize Adat Village; or to hold communal land rights. ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA PENERBITAN COVERNOTE ]]>
<![CDATA[Rahmia Kadir]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.816 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.35274
<![CDATA[AbstractCovernote is a certificate containing the ability of a notary to carry out what the creditor wants. Notary is solely responsible for the content contained in the covernote. In the event of a nonconformity between a statement in covernote and its reality in the field, the notary must be responsible, whether criminal or civil and even morally responsible. A notary's office is a profession that is given great trust and high by society so that what he poured in his legal products or in his explanations can be regarded as something that is true. So, when there is a notary statement that is not in accordance with the actual situation, it will have an impact on tercederainya notary profession itself. IntisariCovernote adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi yang dimuat dalam covernote. Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam covernote dengan realitas di lapangan, notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana, perdata, ataupun bertanggung jawab secara moral. Jabatan notaris adalah profesi yang diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga apa yang dituangkannya dalam produk hukumnya ataupun pada keterangan-keterangannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi, ketika terdapat pernyataan notaris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada tercederainya profesi notaris itu sendiri. ]]>
<![CDATA[THE TRADE GOVERNANCE FRAMEWORK PROVIDED BY TRIPS AND CLAIM OF ‘PRO-DEVELOPMENT’ AGENDA ]]>
<![CDATA[Karina Dwi Nugrahanti Putri]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.524 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.36976
<![CDATA[AbstractHaving encountered objection from developing countries during previous negotiations, the WTO has tried to soften the framework of trade liberalisation in subsequent negotiations, held in Doha in 2001. In this round, the WTO gave rise to the ‘pro-development framework’ to attract fuller participation by developing countries. However, the development agenda had been assumed as a strategy in maintaining the superiority of advanced industrialised countries in applying ‘organised imbalance. This essay will discuss the implementation of special and differential treatment (SDT) for developing countries within TRIPS provisions. The promise of help through SDT for developing countries (as the majority of importer country of patented rights) is merely used as the medium with which to prioritise MNCs from developed countries which operate in developing countries. IntisariSetelah mendapatkan pertentangan dari negara-negara berkembang dalam putaran negosiasi sebelumnya, pada Putaran Doha (Doha Round) WTO merespon dengan memperkenalkan konsep framework perdagangan bebas baru yang dinilai lebih lunak. Pada putaran Doha, WTO meluncurkan konsep ‘pro-development framework’ untuk menarik partisipasi dari negara berkembang. Akan tetapi, hal ini dianggap sebagai strategi negara maju untuk mempertahankan dominasi mereka di dalam sistem WTO. Tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi dari Special and Differential Treatment (SDT) didalam aturan Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang ditujukan untuk negara berkembang. Ide pro-pembangunan yang digadang-gadang sebagai bantuan dalam bentuk SDT bagi negara berkembang (sebagai mayoritas pengimpor produk-produk intelektual), dinilai sebagai kedok untuk melayani kepentingan perusahaan multi nasional (PMN) yang banyak beroperasi di negara-negara tersebut. IntisariIntisariSetelah mendapatkan pertentangan dari negara-negara berkembang dalam putaran negosiasi sebelumnya, pada Putaran Doha (Doha Round) WTO merespon dengan memperkenalkan konsep framework perdagangan bebas baru yang dinilai lebih lunak. Pada putaran Doha, WTO meluncurkan konsep ‘pro-development framework’ untuk menarik partisipasi dari negara berkembang. Akan tetapi, hal ini dianggap sebagai strategi negara maju untuk mempertahankan dominasi mereka di dalam sistem WTO. Tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi dari Special and Differential Treatment (SDT) didalam aturan Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang ditujukan untuk negara berkembang. Ide pro-pembangunan yang digadang-gadang sebagai bantuan dalam bentuk SDT bagi negara berkembang (sebagai mayoritas pengimpor produk-produk intelektual), dinilai sebagai kedok untuk melayani kepentingan perusahaan multi nasional (PMN) yang banyak beroperasi di negara-negara tersebut.]]>
<![CDATA[MODEL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PASIEN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arif Rohman]]>;
<![CDATA[Syafruddin Syafruddin]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.73 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.37504
<![CDATA[AbstractOne of an important elements that influences health law dynamics is informed consent. Although the action of doctor is protected, instead practically there are many deviations against rights for patients. This study focuses on assessment of judges about expressed consent and patient protection models on the informed consent implementation in Indonesia. Court decisions are outlined and analyzed with existing regulations, so the result described judge's assessment about expressed consent and implementation model of informed consent. The result of this study shows that judges’ valuation is absolute, where they must assess expressed consent as an action to be taken by the medical, except in emergency conditions, thus patient approval is not necessity due to the agrotisalus lex suprema principle, namely patient safety is the highest law. Meanwhile, the model of protection for patients in the trial is applying reverse proof, because the medical profession is able to explain medical actions. IntisariUnsur penting yang mempengaruhi dinamika hukum bidang kesehatan salah satunya adalah informed consent. Meskipun tindakan dokter dilindungi, tetapi dalam praktik masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak pasien. Penelitian ini fokus pada penilaian hakim atas exspressed consent dan model perlindungan pasien dalam pelaksanaan informed consent di Indonesia. Type penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Putusan pengadilan diuraikan dan dianalisis dengan peraturan yang ada, sehingga hasil analisis menggambarkan penilaian hakim terhadap exspressed consent dan model pelaksanaan informed consent. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penilaian hakim bersifat mendasar (absolut), yakni hakim harus menilai expressed consent sebagai syarat tindakan yang akan dilakukan oleh medis, kecuali dalam kondisi emergency maka persetujuan pasien tidak dibutuhkan karena menganut asas Agrotis Salus Lex Suprema yakni keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Namun, model perlindungan bagi pasien dalam persidangan adalah menerapkan pembuktian terbalik, karena profesi kedokteran yang mampu menjelaskan tindakan medik.]]>
<![CDATA[MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN ]]>
<![CDATA[Ryan Muthiara Wastia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.788 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.39068
<![CDATA[AbstractIn the development of the government sistem, there are semi-presidential systems which are different from presidential and parliamentary systems. The difference is in the case of the presence of the President and Prime Minister as a parliamentary sistem but the mechanism for dismissing the President resembles the impeachment in the presidential systems. This research was conducted to see how the impeachment mechanism compares in countries with presidential sistems, especially Indonesia and in countries with a semi-presidential sistem, namely South Korea. The author finds that there are differences between the impeachment mechanisms in Indonesia and South Korea in the process and reasons for the termination of the President. This can be an input for the mechanism in Indonesia to focus more on legal mechanisms without a political mechanism in the MPR. IntisariDalam perkembangan sistem pemerintahan, terdapat sistem semi presidensial yang berbeda dari sistem presidensial dan parlementer. Perbedannya adalah dalam hal adanya Presiden dan Perdana Menteri layaknya sistem parlementer tetapi mekanisme pemberhentian Presidennya menyerupai impeachment dalam sistem presidensial. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan mekanisme impeachment di negara dengan sistem presidensial khususnya Indonesia dan di negara dengan sistem semi presidensial yaitu Korea Selatan. Penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan antara mekanisme impeachment di Indonesia dan Korea Selatan dalam mekanisme maupun alasan pemberhentian Presiden. Hal ini bisa menjadi masukan untuk mekanisme di Indonesia agar lebih fokus terhadap mekanisme hukum tanpa mekanisme politis di MPR.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN THE CONSUMER PROTECTION AMID THE GROWTH OF FINTECH INDUSTRY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sari Murti Widiyastuti]]>;
<![CDATA[Johanes Widijantoro]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.43129
<![CDATA[AbstractThe growth of the financial technology (fintech) industry is a necessity as an effort to make financial services more practical and efficient. On the other hand, consumers of financial services are still low in financial literacy levels, especially in considering various risks that can occur in dealing with the fintech industry. Indonesian Financial Services Authority (OJK) is the body responsible for carrying out the protection of consumers of financial services. This article describes how legal matters in the fintech business, which are actually useful and can encourage financial inclusion, but on the other hand have the potential to harm consumers if they are not properly regulated. Existing related OJK Regulations would be examined and what things should be regulated by the OJK so that consumers of financial services are protected amid the development of fintech, will also be elaborated in this article. This article respectively describes the rationality of consumer protection in the financial services, the dynamics of fintech growth and its problems, and an analysis of the role of OJK in the era of fintech industry. IntisariPertumbuhan industri teknologi keuangan (fintech) adalah sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi kemajuan teknologi sekaligus upaya untuk menjadikan jasa keuangan lebih praktis dan efisien. Sementara tingkat “melek keuangan” konsumen masih rendah, khususnya dalam mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat terjadi sehubungan dengan layanan fintech. Artikel ini menggambarkan bagaimana persoalan hukum dalam industri fintech di satu sisi, yang sesungguhnya bermanfaat dan dapat mendorong peningkatan derajad inklusi keuangan masyarakat, namun di sisi lain berpotensi merugikan konsumen apabila tidak diatur dengan baik. Apa yang seharusnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga konsumen terlindungi hak-haknya di tengah pertumbuhan industri fintech, juga akan dianalisis dalam artikel ini.]]>
<![CDATA[AKSESIBILITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Pamungkas Satya Putra]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.831 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.44200
<![CDATA[AbstractAccessibility legal protection for every citizen to get a job is a fundamentalism as fundamental right in Indonesia. Karawang district has number persons with disabilities in 2016 to 6,237. The purpose research to analyze the legal protection of workers for persons with disabilities. The normative juridical research method carried out with a statutory approach the aim of the study providing more descriptive. The research result confirms lack of fulfillment the rights of persons with disabilities in employment with consequent yet to regulated the constitutional rights of citizens in Karawang Regulation can be applied to ensure the protection of the law. IntisariAksesibilitas perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan merupakan landasan fundamental (fundamental grondslag) sebagai hak dasar (basic rights) di Republik Indonesia. Kabupaten Karawang memiliki jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 berjumlah 6.237. Tujuan penelitian yaitu menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan analisis perundang-undangan dengan tujuan dan target penelitian memberikan argumentasi lebih terdeskripsi. Hasil penelitian menegaskan lemahnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan belum diaturnya secara konsekuen untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang dapat diaplikasikan untuk menjamin perlindungan hukum.]]>
