Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 32, No 3 (2020)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Shari’ah in the English Courts: Towards a New theory of Convergence of Laws in England ]]>
<![CDATA[Sodiq Olalekan Omoola]]>;
<![CDATA[Maruf A. Nasir]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.28906
<![CDATA[In the birth place of Common law, there is an emerging paradigm shift in the attitude of English courts towards Islamic law principles fromcheer hostility in the colonial era towards to modern convergence. This situation might be as a result of the heterogeneous nature of contemporary British societies, with its growing immigrant and religious communities, and their quest for an effective dispute resolution mechanism suitable for their religion and satisfy their cultural sensitivities. This paper seeks to examine the general attitude of English courts towards religious courts and tribunals, particularly the current state of convergence between Common Law and Shari’ah in England and Wales.The role of the UK Arbitration Act 1996 and English case law in regulating religious arbitration and the natural convergence established in recent years in England is also analyzed.The paper finds that developments in recent years including the proliferation of Muslim Tribunals in England has herald a new theory of convergence of Shari’ah Law and Common Law in the aspect of Family Law and Marriage in contemporary English courts. This has contributed to reshape the evolution and relationship between these two major world Legal systems.]]>
<![CDATA[MENINJAU PERENCANAAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG YANG INTEGRATIF ]]>
<![CDATA[Ananda Prima Yurista]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.40225
<![CDATA[AbstractIn this article, the author tries to analyze the planning of small islands in Gunungkidul Regency (as the only district that has small island areas in DIY) which is contained in various planning documents (Perda RTRW DIY, Perda RZWP3K DIY, and Perda RTRW. Gunungkidul), which creates the potential for unsynchronization. This potential is proven by the author's findings, namely that the Regional Regulation RTRW DIY mandating coastal areas and small islands as areas for exploiting coal and geothermal mineral resources was not accommodated in Perda RZWP3K and Perda RTRW Gunungkidul. To overcome this asynchrony, it is necessary to carry out organizational integration. The writing of this article was conducted using normative juridical research. IntisariDalam artikel ini Penulis berusaha untuk menganalisis perencanaan kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul (sebagai satu-satunya Kabupaten yang memiliki kawasan pulau-pulau kecil di DIY) yang termaktub dalam berbagai dokumen perencanaan (Perda RTRW DIY, Perda RZWP3K DIY, dan Perda RTRW Gunungkidul), yang menimbulkan potensi ketidaksinkronan. Potensi tersebut terbukti dengan temuan Penulis yakni Perda RTRW DIY mengamanatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi ternyata tidak diakomodasi dalam Perda RZWP3K dan Perda RTRW Gunungkidul. Untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut, perlu dilakukan integrasi organisasional. Penulisan artikel ini disusun dengan mengacu pada jenis penelitian yuridis normatif.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Dani Krisnawati]]>;
<![CDATA[Niken Subekti Budi Utami]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.40313
<![CDATA[AbstractThis research is aimed at investigating the process to deal with and the implementation of the decisions against children under 12 years of age who commit crimes. The approach of this research is a normative empirical legal research with the location in DIY region. During the research, using primary, secondary and data analysis using qualitative descriptive methods, it was found that the process of dealing and implementing decisions often ignore statutory instruments and The Principles of The Juvenile Justice System. Most of the processes in managing the cases are also only formalities. As the results, children will likely to repeat their crime acts. It is therefore necessary to develop a standardization of guidance and guidance for LPKS owned by the government and non-government institutions, as well as to increase the capability of Police Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan lokasi penelitian di wilayah DIY. Hasil penelitian dengan data primer, sekunder dan analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak seringkali mengabaikan instrumen peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebagian besar bersifat formalitas. Kondisi ini memberi peluang Anak mengulangi tindak pidana. Perlu disusun standarisasi pembinaan dan pembimbingan bagi LPKS milik pemerintah maupun swasta, serta peningkatan kapabilitas Penyidik Polri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN) ]]>
<![CDATA[Adlia Nur Zhafarina]]>;
<![CDATA[Ola Anisa Ayutama]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.46604
<![CDATA[AbstractThis research aims to identify and examine sanctions decided by judge for narcotics user. This research is normative-empirical legal research. The research results are: Firstly, based on inventory of some decisions in Yogyakarta District Court and Sleman District Court, the existence of assessment results, evidences and urine tests affects on sanctions decided by judge (imprisonment or rehabilitation). Secondly, there are some factors influencing judge to decide sanctions: legal factor (Narcotics Law, Supreme Court Letter and Joint Regulation), law enforcement officials factor (investigator and judge), facilities factor (rehabilitation and assessment costs) as well as developed factors in the community. IntisariPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menelaah bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Penelitian dimaksud merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian, yaitu: Pertama, inventarisasi beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan ada tidaknya hasil asesmen, barang bukti dan tes urin mempengaruhi bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim. Kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan bentuk sanksi, yakni: faktor hukum (Undang-Undang Narkotika, Surat Edaran MA dan Peraturan Bersama), faktor aparat penegak hukum (penyidik BNN, penyidik POLRI dan hakim), faktor sarana dan fasilitas (biaya rehabilitasi dan biaya asesmen) serta faktor yang berkembang dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI (KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHUAN) ]]>
<![CDATA[Dewi Nurvianti]]>;
<![CDATA[Fathurrahman Fathurrahman]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.48575
<![CDATA[AbstractThe central investigation according to the title is “what steps can be taken by Indonesian government to solve this case?”. This article used normative legal method with statutes and case approaches. The conclusions are according to international law, the government of Saudi Arabian is can not be blamed, due to the provision of Article 36 of Vienna Convention of 1963 should be framed with Mandatory Consular Notification agreement between Indonesia and Saudi Arabian. So as the protection based on respecting of human dignity will not violate the sovereignty of a state. IntisariInvestigasi utama dari judul yang diangkat adalah “langkah apa yang dapat ditemput oleh pemerintah Indonesia untuk menyudahi kasus tersebut?”, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap aturan dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pemerintah Arab Saudi tidak dapat dipersalahkan dikarenakan ketentuan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 harus dilanjutkan dengan adanya perjanjian Mandatory Consular Notification antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga perlindungan pekerja migran yang berbasis pada perlindungan harkat dan martabat manusia tidak menciderai prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara.]]>
<![CDATA[MILITERISASI RUANG ANGKASA, QUO VADIS INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Taufik Rachmat Nugraha]]>;
<![CDATA[Prita Amalia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.52601
<![CDATA[AbstractIn 2019 The US President was signing space policy directive IV which raised controversies across the globe. This decision is astonishing in recall that the 1968 Outer Space Treaty (the OST) in Art IV was prohibited from using the military by aggressive means. Furthermore, the space force will threaten the third-tier country like Indonesia and others to secure its own space assets, and since long ago Indonesia has actively promoted use of outer space peacefully. Finally, this paper will examine what the position of space force under the OST 1968 and how Indonesia should deal with it through socio-legal approach. IntisariPada tahun 2019 Presiden Amerika Serikat menandatangani Space Policy Directive IV yang menimbulkan beragam kontroversi dari berbagai negara. Keputusan ini cukup mengherankan dikarenakan dalam Pasal IV 1968 Outer Space Treaty (the OST) dengan jelas melarang penggunaan kekuatan militer dalam makna kekuatan yang bersifat agresif. Selanjutnya, keberadaan Space Force dapat mengancam negara tier ke-tiga seperti Indonesia untuk menjaga dan mengamankan asetnya di ruangangkasa, selain itu sejak dahulu Indonesia sangat aktif dalam mempromosikan penggunaan damai di ruangangkasa. Sebagai informasi, artikel ini akan menguji posisi Space Force dengan menggunakan the OST 1968 dan bagaimana posisi yangharus disikapi oleh Indonesia tentang hal tersebut dengan menggunakan pendekatan Socio-Legal.]]>
<![CDATA[INKORPORASI ‘QAWAIDH FIQHIYYAH’ PADA BAB ‘ASAS HUKUM’ DALAM MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM ]]>
<![CDATA[Vina Berliana Kimberly]]>;
<![CDATA[Novita Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Fajri Matahati Muhammadin]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.54525
<![CDATA[AbstractIn the Indonesian legal education, a large portion of the materials is Western-Secular products. This research highlights fundamental courses of Indonesian legal education, especially Introduction to Jurisprudence (PIH), precisely the “principles of law” (asas-asas hukum”) chapter. This research primarily uses a doctrinal method, and this research compares the teaching of the “principles of law” chapter in PIH and Qawaidh Fiqhiyyah in Fiqh. The result of this research shows that both materials are parallel to each other, and Qawaidh Fiqhiyyah can be incorporated into the teaching of the “principles of law” chapter of the PIH course. IntisariPendidikan hukum di Indonesia hampir seluruh isinya merupakan produk Barat-Sekuler. Penelitian ini menyorot mata kuliah yang mendasar pada pendidikan hukum Indonesia, yakni Pengantar Ilmu Hukum (PIH), lebih khususnya terkait Bab ‘Asas Hukum’. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (dan mengambil data empiris sebagai penunjang), serta penelitian ini membandingkan pengajaran Bab Asas Hukum pada PIH dengan Qawaidh Fiqhiyyah pada ilmu fiqih. Hasil penelitian menemukan bahwa substansi keduanya paralel satu sama lain dan ditemukan bahwa Qawaidh Fiqhiyyah dapat diinkorporasikan pada pengajaran Bab Asas Hukum pada mata kuliah PIH.]]>
<![CDATA[MENAKAR KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA MEREK DAGANG ]]>
<![CDATA[Muh. Ali Masnun]]>;
<![CDATA[Radhyca Nanda]]>;
<![CDATA[Dilla Nurfiana Astanti]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.55970
<![CDATA[AbstractThis study aims to analyze the obligation to use Indonesian in trademarks. The analysis of these problems uses normative juridical research supported by primary and secondary legal materials. Based on the analysis, the obligation to use Indonesian on trademarks cannot be fully applied for several reasons. First, that the provision has not been accommodated in the 2016 Trademark Law which has classified trademarks and services. Secondly, the specificity of the regulation, the provisions stipulated in the 2016 Trademark Law are more specifically related to trademark protection than the Flag and Language Law. Third, related to the implementation and law enforcement that do not yet support these obligations.IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang. Analisis atas problematika tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan analisis, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada merek dagang belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan beberapa alasan. Pertama, bahwa ketentuan tersebut belum mengakomodir dalam UU Merek 2016 yang sudah mengklasifikasikan merek dagang dan jasa. Kedua, aspek kekhususan pengaturan, ketentuan yang diatur dalam UU Merek 2016 lebih khusus mengatur terkait perlindungan merek daripada UU Bendera dan Bahasa. Ketiga, berkaitan dengan implementasi dan penegakan hukumnya yang belum mendukung kewajiban tersebut.]]>
<![CDATA[CONSTRUCTING AN ISLAMIC CRIMINAL LAW SYSTEM IN MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Ramizah Wan Muhammad]]>;
<![CDATA[Mohamed Affan Shafy]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.56217
<![CDATA[AbstractMalaysia operates a federal parliamentary system. The Constitution recognises Islam as the Federation's religion with the proviso that other religions be practised in peace. Islamic law exists alongside common law. This study analyses how the two laws are harmonised and the features of Islamic law in operation. This paper qualitatively analyses the Federal Constitution of Malaysia and examines the features of Islamic law it contains. In particular, this paper studies the current establishment of Syariah courts, its criminal mandate, the enforcement, and Syariah approach in practice in Malaysian federal territories. This paper's findings may help the improvement and betterment of Islamic law, particularly in harmonising common law jurisdiction with Syariah. IntisariMalaysia menggunakan sistem federal parlementer. Konstitusinya mengakui Islam sebagai agama federasi dengan aturan agama lain boleh dipraktikkan dalam damai. Hukum Islam hadir bersandingan dengan common law. Penelitian ini menganalisis sikap dimana kedua hukum bisa harmonis dan fitur hukum Islam dalam praktiknya. Tulisan ini secara kualitatif menganalisis Konstitusi Federal Malaysia dan memeriksa fitur hukum Islam di dalamnya. Secara khusus, tulisan ini mempelajari pembentukan pengadilan Syariah saat ini, mandat pidananya, penegakannya, dan pendekatan Syariah dalam praktik di teritori federal Malaysia. Penemuan dari tulisan ini dapat membantu mengembangkan dan memperbaiki Hukum Islam terutama harmonisasi antara yurisdiksi common law dan Syariah.]]>
<![CDATA[BANK SENTRAL DAN PANDEMI COVID-19: QUO VADIS? ]]>
<![CDATA[Kristianus Pramudito Isyunanda]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jmh.60394
<![CDATA[Bank sentral sebagai institusi yang dibentuk menurut hukum sui generis mengemban mandat memelihara stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Pembahasan mengenai bank sentral lantas tidak dapat lepas dari studi interdisipliner antara hukum dan ekonomi. Merebaknya COVID-19 yang memengaruhi perekonomian menuntut bank sentral untuk beradaptasi. Fokus dari artikel ini adalah analisis mengenai konsekuensi pandemi COVID-19 terhadap peran bank sentral di bidang moneter dan sistem keuangan, serta arah perkembangannya. Penelitian menemukan bahwa COVID-19 memberikan pengaruh atas perkembangan bank sentral. Bank sentral kedepannya perlu semakin adaptif guna menjawab tantangan makroekonomi dengan tetap berpijak pada teori, prinsip, dan praktik yang prudent.]]>
