Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado.
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Articles
322 Documents
<![CDATA[Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado ]]>
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 12, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (509.112 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v12i1.277
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario, dan apakah proses penerapannya telah sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif studi kasus. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental. Sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini ditujukan pada Rental Mobil di Kecamatan Sario Kota Manado. Dari hasil penelitian mengenai penerapan pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang di lakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang di sewakan, dan ada uang sewa yang di berikan penyewa mobil kepada pemilik rental yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental dan penyewa mobil, akan tetapi juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Rosdalina Bukido]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 10, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.97 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v10i1.157
<![CDATA[Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua hal yaitu sistempemerintahan sebelum amandemen dan sistem pemerintahan setelahamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Praktik sistem pemerintahanIndonesia mengalami beberapa variasi. Pada bulan Oktober 1945 sampaisebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berlaku Sistem PemerintahanParlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam konstitusi Negara kita tidakdikenal Sistem tersebut namun secara praktiknya menyimpang dari amanatkonstitusi.Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu apakah sistempemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945.Dalam menjawab permasalahan di atas penulis melakukan kajian pustaka/teoritis dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait danjuga pada beberapa jurnal ilmiah. Kemudian dari kajian tersebut dianalisissecara yuridis normatif.Inkonsistensi penerapan Sistem Pemerintahan ini merupakan bentukpenyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Keinkonsistensian penerapanSistem Pemerintahan tersebut didasari atas konvensi ketatanegaraan dan hukumkebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya. Disamping itu juga dapatdikatakan karena UUD 1945 sendiri memang dimaksudkan hanya sebagairevolutie –grondwet atau undang-undang dasar kilat (ucapan Bung Karnodalam sidang BPUPKI) yaitu undang-undang dasar yang hanya dimaksudkansebagai naskah konstitusi untuk sementara waktu dalam rangka persiapanIndonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.Setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yaitu dari tahun 1999,2000, 2001 dan 2002 praktik Sistem Pemerintahan kita berlaku SistemPemerintahan Presidensial. Sistem ini menganut prinsip Separation of power(pemisahan kekuasaan) terhadap masing-masing lembaga Negara. Praktiksistem pemerintahan setelah amandemen ini belum sepenuhnya menganutsistem pemerintahan Presidensial murni dimana antara Presiden dan DPR masihmemiliki hubungan yang sangat erat disamping sebagai fungsi pengawasan.Kata kunci : Sistem, Pemerintahan, Amandemen]]>
<![CDATA[TINJAUAN SADD DZARI’AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Nur Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.495 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i1.645
<![CDATA[Halal marriage as a category makruh marriage between Muslim men with women experts of the book. In addition, the legal status of different religious marriages in Indonesia still reap the polemic and does not strictly prohibit. For the occurrence of different religious weddings are still open gaps or opportunities of occurrence, including marriage of Muslim men with female scribes even among Muslim women with men of the book. So with the second law of origin that provides an opportunity for the marriage of the woman of the book with the Muslim man, the researcher uses a review of Sadd Dzari'ah where in origin the legal action may be prohibited by the concern because of the great potential of giving negative impact (mafsadat).Pernikahan halal sebagai kategori makruh pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab. Selain itu, status hukum pernikahan beda agama di Indonesia masih menuai polemik dan tidak melarang secara tegas. Untuk terjadinya pernikahan beda agama masih terbuka celah atau peluang terjadinya, termasuk pula pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab bahkan antara wanita Islam dengan pria ahli kitab. Maka dengan adanya kedua hukum asal yang memberikan peluang untuk terjadinya pernikahan wanita ahli kitab dengan pria muslim tersebut, peneliti menggunakan tinjauan Sadd Dzari’ah dimana pada asalnya susuatu tindakan hukumnya boleh menjadi terlarang dengan adanya kekhawatiran sebab berpotensi besar melahirkan dampak negatif (mafsadat).]]>
<![CDATA[Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Konoras]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.376 KB)
|
DOI: 10.30984/as.v15i1.472
<![CDATA[Changes in legal development occur because the law and society are dynamic. Changes in the private law have implications for the strengthening of internal control functions that replace external control functions. Developmental changes in the modern private law are closely related to the changing societies and ruling regimes, which strengthen the role and participation of the people on the one hand, and the diminishing role of the state on the other is inseparable from modernization and democratization within the state and society itself. The contract law, labor law, and consumer protection law are subject to changes arising from the strengthening of internal control functions that replace external control functions.]]>
<![CDATA[The Analysis Of Minimum Marriage Age Determination In Indonesia And Other Islamic Countries ]]>
<![CDATA[Nur Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.642 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i2.664
<![CDATA[The age of marriage is always a polemic in the household. This is based on the view that the age of marriage that is not mature mentally, physically, psychologically, and education is susceptible to unstable attitudes in taking policies or decisions. So that it is feared that they have not been able to respond to problems in the marriage. Indonesia is a country with Muslims as a major population regulating the minimum age of marriage, as well as Muslim countries in the world. The research method used is the juridicalnormative approach. There are someconclusions obtained. First, the Shari'a does not explicitly set a minimum age for marriage, but legal age and understanding are elements that must be fulfilled for prospective brides, and especially for husbands who are positioned as heads of families. Second, every Islamic country, including Indonesia, has different rules regarding the minimum age of marriage, but the purpose of the restriction remains the same, which is to form a partner who is physically and resourcefully ready to build a sakinah household.Keywords: Rules; Age; Marriage]]>
<![CDATA[Comparative Study Of Islamic Economic Law And The Capitalist ]]>
<![CDATA[Tesa Mellina]]>;
<![CDATA[Mohammad Ghozali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (534.654 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i2.640
<![CDATA[The implementation ofthe capitalist system has eliminated the Islamic values in economic practice. After the financial crisis hit the world, the capitalist system reaped many questions and its greatnessbegins to be doubted. The capitalist system implementationprecisely creates new problems in the economy. The concept of individualism which is the main key in capitalist practice only creates economic injustice and misery of the poor. The only economic theory that is expected as a light in dealing with economic problems is an economic system that is able to create justice,the welfare of all parties and blessings both the world and the hereafter. The theory is the Islamic economics which in practice is inseparable from Islamiceconomic law. Islamic economic law that underlies the Islamic economic system is totally different from the capitalist economic system.Keywords: Islamic Economic Law; Islamic economics; Capitalist Economy]]>
<![CDATA[Methodological and Sociological Analysis About The Fatwa Of Majelis Tarjih Muhammadiyah Concerning To The Muslim Marriage With An Ahl Al-Kitab ]]>
<![CDATA[Chamim Tohari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.189 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i2.744
<![CDATA[Relation between the different of religion comunity in the multicultural nation as in Indonesia be a natural phenomenon that it cannot be avoided. As to one of the problem that had appeared in this case is about wedding problem betweena moslem with the difference religion womans. Majority of the Indonesia religious scholars as scholar in Majelis Tarjih Muhammadiyah had been prohibiting wedding like that with various reason. while a part little of the contemporary moslem scholars have been permiting the wedding. The points which will discussed in this research is how is opinion of Majelis Tarjih Muhammadiyah about the law of wedding with the woman from Ahl Al-Kitab and its ijtihad methodology. This research should analyze the argumentation of the Majelis Tarjih that make forbidding a muslem married with the difference religion womans. This research using library research approach dan content analysis. The results of this research are: (1) Majelis Tarjih of Muhammadiyah forbidding the wedding with sad al-dzari’ah as its argumentation; (2) Majelis Tarjih’s opinion has been irrelevant because two reason, the mistake of methodology and the change of the Indonesian contemporary society (based on an empiric data). Keywords: Ahlu Kitab; Majelis Tarjih; Different Religion Marriage]]>
<![CDATA[The Implementation Of Islamic Law At The Early Spread Of Islam In Indonesian Archipelago ]]>
<![CDATA[Kasman Bakry]]>;
<![CDATA[Edi Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.668 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i2.685
<![CDATA[The study on the gradualityprinciple (tadarruj) of Islamic law in the context of Islamic law legislation in Indonesia has broad issues. The process of Islamization in the archipelago has been taking place gradually, since the advent of Islam in the 7th century AD or the first century of the emergence of Islam in Arab. The legislation efforts of Islamic law in the context of the legal system of a country always raises two sides, they are universal and the particular. Universality and particularity of the Islamic laware motivated by two dimensions, ie the dimensions of divinity (ilāhiyyah) and the human dimension (insāniyyah). This paper is a qualitative research that focuses on discussing regarding the implementation of Islamic law at the early spread of Islamin the Indonesianarchipelago, with the historically normative approach. The conclusion is the graduality principle has been applied in the legislative process in the Islamic law in Indonesia,but it has no formal legal basis in the form of laws regulating the formation of a national law, although it has been implemented in the legislation process of Islamic law. Keywords: Islamic law; Graduality; legislation; Indonesian Archipelago]]>
<![CDATA[Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective ]]>
<![CDATA[Syahrul Mokodompis]]>;
<![CDATA[Rosdalina Bukido]]>;
<![CDATA[Delmus Puneri Salim]]>;
<![CDATA[Misbahul Munir Makka]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (735.204 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i2.708
<![CDATA[Money is the most needed resource by people, becoming a reference for each transaction or individual maneuver and as a medium of exchange.Money is an urgent factor that is useful to boost one's personal power and to control the strategic discourse associating with a political interest and power.The nomination process is often inseparable from the use of money to attract the sympathy of citizens.Supposedly, the candidates should not rely on money politic as a way to win the election, but they must demonstrate their ability to be representative of the people. This research is a qualitative study. It was located in Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi. The data obtained were processed and verified in order to obtain descriptive findings of money politic in the election perspective of Islamic law. The practice of money politic occurred in some people due to ignorance of the law on money politic, habits, and economic urgency. In Islamic values,money politicor risywah is something that is given to cancel the truth and to justify the falsehood,risywah in Islamic law is considered as confiscation of other people's property, as mentioned in Surah Al Baqarah verse 188. MUI also explained that people who give and receive risywah are haram (forbidden). Keywords: Money politic; election; Islamic law]]>
<![CDATA[The Degree Of Understanding Of Zakat On Profession/Income In Jepara Regency ]]>
<![CDATA[Aan Zainul Anwar]]>;
<![CDATA[Miftah Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 16, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.195 KB)
|
DOI: 10.30984/jis.v16i2.665
<![CDATA[This study aimed to determine the degree of understanding of zakat on profession/income and the characteristics of the community distribution model as an effective collection model for zakat institutions. This study used a qualitative method with 68 respondents from various professional work backgrounds including civil servants, teachers, employees, military, police, and government officials. The results of this study were that Jepara people have a high degree of understanding about zakat but have not been fully able to calculate nishab of zakat especially zakat on profession/income. Therefore, not all people who are obliged to pay zakat on professionand the distribution of zakat on professionis still directly to mustahiq.Keywords: Zakat on Profession/Income; Understanding of Zakat; Zakat; Alms ]]>
