cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
Faradila Hasan
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alsyirah@iain-manado.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
ISSN : 16934202     EISSN : 25280368     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, with registered number ISSN 1693-4202 (Print), ISSN 2528-0368 (Online) is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Religious Affairs (IAIN) Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah is a Communication Media between Sharia and Law Scholars (Law, Islamic Law, Sharia Economic Law and Social Society). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah invites enthusiasts and experts in Islamic Law and Legal Sciences to write or disseminate research results relating to Sharia and Law issues.
Arjuna Subject : -
Articles 606 Documents
PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDIA Djafar Alkatiri
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 1, No 2 (2003)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v1i2.200

Abstract

India sebagai salah satu negaraasia yang memiliki pluralitas Agama (Hindu, Budha, Kristen, Islam dan lain-lain) mengakibatkan pula pluralitas di hidang hukum. Di Anak Benua ini, sebesar umat Islam bermazhab sunni, yaitu bermazhab Hanati dan Syafi'i. Adat istiadat India yang relative sangat kuat mengalahkan pengaruh hukum negara dalam kehidupan keluarga di India. Akibamya hanyak hal-hal yang berten­tangan dengan ajaran Islam yang diabsah­kan 1Jlama dipraktekkan masyarakat muslim India. Artinya penunjangan adat istiadat lebih dominan daripada penjun­jungan dan pengamalan ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong pemikir-pemikir muslim India seperti Ahmad Khan. Muh lqbal dan lain-lain untuk melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih dapat memajukan masyarakat muslim India. Digagasnyalah beberapa aspek hukum Islam antara lain hukum publik terutama hukum keluarga. Gagasan ini kemudian diterima oleh masyarakat muslim India karena is terpadukan antara jiss a hukum Islam dengan esensi adat istiadat mass arakat India.
The Radicalism Prevention Policy in State Islamic Religious Universities in South Sulawesi: An Overview of Maqasid Syari'ah Lukman Arake; Ismail Keri; Syawaluddin Hanafi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1180

Abstract

 This study aims to raise the perspective of Islamic law on the policy of preventing radicalism at PTKIN in South Sulawesi, which is by dharuriyyat al-khamsah in maqasid shari'ah. This research is qualitative research with a maqasid sharia approach with data collection methods obtained through documentation and interviews. The results of this study found that; First, The stipulation of the Chancellor's Decree regarding the ethics committee and appointing several lecturers from the leadership element, as well as the involvement of senior lecturers providing an understanding of peace and Islam as a religion of rahmatan lilalamin, then supervising academic activities, having strict, active, and consistent duties in carrying out ethics committee sessions, considered capable of preventing radically oriented behaviour. Second, build the image of the campus as a centre for Islamic studies and Bugis culture. Third, to provide room for discussion, both through seminars and face-to-face, especially with students exposed to radicalism. Fourth, make a study of Religious Deradicalization, which aims to prevent radicalism and strengthen religious moderation. When viewed from the perspective of maqaṣhid shari'ah, some of these efforts in preventing radicalism in several PTKIN in South Sulawesi are very important to determine as the main factor in efforts to deradicalize religion and also religious moderation. As relevant to the values of maqaṣhid shari'ah, which uses some of its features, namely universality, the interplay of hierarchies, and openness (freedom of the academic pulpit).
PERIODESASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM (Suatu Telaah Historis-Kultural) Djamila Usup
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 1 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v6i1.241

Abstract

The article discusses the development of thought in the field of Islamic jurisprudence emphasizing on its historis-cultural aspects.The writer mainly argues that the Islamic law that rooted from the Holly Qur’an and Hadits has been ackowledged to be always compatible untill the end of the world.In practice and implementation,however,adjusments are often made to suit the current situation whilst maintaining the universal principle from which they are originated.The thought/contemplation of Islamic law is establised to investigate how Islamic law could cope with the sociocultural feature of the surounding community.
The Legal Argumentation Regulatory Framework for Management of Sharia Funding and Risk Loans in Indonesia Jefry Tarantang; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i1.2268

Abstract

This study discusses legal arguments related to Indonesia's regulatory framework for managing Sharia funding and loan risk. This study uses a legal analysis approach concerning the principles of the state constitution, Islamic banking laws, the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI), and regulations from the Financial Services Authority (OJK). This arrangement aims to protect consumer interests, ensure compliance with Sharia principles, and maintain the sustainability of the Sharia financial industry in Indonesia. This study uses qualitative research with data search methods, namely through library research sources and literature studies through library research in scientific journals, books, papers, and articles directly related to the research problem under study. It has the purpose of doing a description of the problem under study. In conclusion, this regulatory framework is essential to protect consumer interests, ensure compliance with Sharia principles, and maintain sustainability in Indonesia's Islamic finance industry. These regulations are based on solid legal principles, such as the country's constitution, laws, MUI fatwas, and OJK regulations. This research contributes to understanding the legal arguments regarding Indonesia's regulatory framework for managing Sharia funding and loan risk. It can be a reference for further research and development in this field..
NALAR HUKUM ISLAM MUHAMMAD QURAISH SHIHAB Ahmad Rajafi
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 1 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v8i1.33

Abstract

Muhammad Quraish Shihab adalah ulama Indonesia yang kecenderungan berpikirnya pada bidang tafsir dan ilmu al-Qur’an. Namun dalam perkembangannya, Quraish mulai memasuki ranah hukum Islam dengan menjawab permasalahan hukum Islam dan kemudian dibukukan oleh penerbit dengan karakter al-as`ilah wa al-jawâb (tanya-jawab). Di dalam buku-buku tersebut, Quraish mencoba untuk mengkontektualisasikan pemikiran madzhab (baik qauli maupun manhaji) dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas-batas tertentu ikut menggerakkan proses modernisasi pembangunan dengan pandangan bahwa hukum Islam akan berarti guna, apabila Islamic law as a tool of social engineering, dengan negara sebagai aktor pengelolanya
Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah) Murni Ngurawan
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 12, No 2 (2014)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/as.v12i2.332

Abstract

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajran yang berarti memberi hadiah/upah. Kata ajran mengandung dua arti, yaitu balasan atau pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  sistem pengupahan buruh bangunan di Perumahan Mapanget Griya Indah,  implikasi upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekonomi, serta pandangan hukum Islam tentang pengupahan buruh bangunan di Perumahan Mapanget Griya Indah. Kemudian  kegunaan penelitian ini yakni dapat memberikan manfaat sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Islam dan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan kelak, jika menemukan hal yang yang ada kaitannya berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendipenelitiankan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sampel dalam penelitian adalah seluruh pekerja di perumahan Mapanget Griya Indah yang terdiri dari 65 orang pekerja yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini bahwa praktek sistem pengupahan yang terjadi di Perumahan Mapanget Griya Indah ini, dibedakan menjadi 2 bagian ada buruh harian yang upahnya dihitung perhari dan dibayarkan perminggu dari perusahaan. Dan buruh dari pemborong, pihak perusahaan memberikan upah bagi para pemborong yang dihitung perunit rumah sesuai kesepakatan dan mendapatkan upah perminggu sesuai dengan hasil kerja. Adapun implikasi atau akibat dari upah yang mereka dapatkan tersebut sering tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka terutama bagi para buruh yang memiliki lebih dari 2 orang anak, dikarenakan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sekarang ini semakin mahal dan harus membiayai pendidikan sekolah anak. Apabila dilihat dari pandangan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, sistem pelaksanaan pengupahannya dibolehkan dalam islam, tetapi dari segi pembagian upahnya perusahaan ini belum menerapkan sistem pembayaran yang adil dan merata kepada buruh harian dan buruh dari para pemborong sesuai dengan syariat Islam yaitu upah perlu ditentukan secara adil dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya.