Articles
324 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga ]]>
<![CDATA[Hana Aulia Putri]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art2
<![CDATA[This study aims to analyze the legal protection of the rights of child victims of rape in the family environment. This is a normative legal research that uses the concept of law as a principle of justice in the moral system and as a rule in legislation. The results of this study show that there are still many cases of rape in the family environment where children become victims which exhibits evidence of weak legal protection for children as victims of rape in families in Indonesia. The government has an obligation to provide special protection for child victims, including the fulfillment of the rights of child victims of rape in the family environment.Keywords: Children rights; legal protection; rape in familyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan masih banyaknya kasus pemerkosaan dalam lingkungan keluarga dimana anak menjadi korban merupakan bukti lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam keluarga di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk pemenuhan hak anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.Kata Kunci: Hak anak; perlindungan hukum; pemerkosaan dalam lingkungan keluarga]]>
<![CDATA[Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Erma Denniagi]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art3
<![CDATA[The problem of money laundering is not only related law enforcement issues, but is also directly related and has an impact on the national financial and economic problems, including the national investment issues. The formulation of the problem raised is whether the punishment in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering has reflected the principle of cost and benefit principal? This is a normative legal research through literature study (legal approach) and the study of theories, views, or doctrines in legal science in order to provide concepts, which will then be presented descriptively. The results of this study indicate that the criminal offense of money laundering in Law no. 8 of 2010 has not fully reflected the principle of economic analysis of law, namely the cost and benefit principle, so it tends to create inefficient penalties. Therefore, the recommendation in this study is to optimize the achievement of proportional punishment for money laundering, so that it is more efficient in preventing and eradicating the crime of money laundering.Key Words: Economic analysis of criminal law; money laundering; proportional punishmentAbstrakMasalah tindak pidana pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum dan penegakan hukum semata, melainkan juga berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perekonomian nasional, termasuk masalah investasi nasional. Adapun rumusan masalah yang diangkat apakah pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mencerminkan prinsip cost and benefit principal?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (pendekatan perundang-undangan) dan studi atas teori, pandangan, atau doktrin di dalam ilmu hukum guna memberikan konsep, yang kemudian akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip economic analysis of law, yaitu cost and benefit principle, sehingga cenderung menciptakan pemidanaan yang tidak efisien (inefisiensi). Karena itu, rekomendasi dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan tercapainya pemidanaan yang proporsional untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga lebih efisien dalam rangka mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang.Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang; economic analysis of criminal law; pemidanaan yang proporsional]]>
<![CDATA[Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tiar Adi Riyanto]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art4
<![CDATA[This study aims to determine the functionalization of the principle of dominus litis in criminal law enforcement in Indonesia. This is a normative legal research that uses a statutory and conceptual approaches. The results of this study concluded that the principle of dominus litis is functionalized in the regulation of the authority to stop the prosecution of the prosecutor's office, as regulated in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. In addition, restorative justice is one of the efforts that the Prosecutor's Office can do in functionalizing the dominus litis principle, for example, the mediation process (penal mediation) as regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.Key Words: Criminal law enforcement; dominus litis; prosecutor's office; restorative justiceeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsionalisasi prinsip dominus litis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip dominus litis terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Selain itu, keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip dominus litis, contohnya yaitu proses mediasi (mediasi penal) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Kata Kunci: Dominus litis; keadilan restorati; kejaksaan; penegakan hukum pidana]]>
<![CDATA[Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[S. Rijal Khalis]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art13
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and examine the differences in the development of the Notary Honorary Council (MKN) and the Notary Supervisory Council (MPN) as well as the implementation of guidance by the Notary Honorary Council and Notary Supervisory Council in Yogyakarta City to the Notary. This research is normative with statutory and conceptual approaches. The results of the study concluded that first, MKN and MPN in providing guidance to Notaries in the City of Yogyakarta have the similar mentoring authority and differences, MKN only provides guidance in the task of implementing Notaries. Meanwhile, MPN provides guidance in the implementation of Notary duties, the Notary Code of Ethics, and the behavior of Notaries outside the Notary's office. Second, the guidance carried out by both MKN and MPN to Notaries is still not perfect because it is still unclear what authority is given by the legislation in terms of how the guidance should be carried out by MPN and MKN as well as the boundaries between the two bodies in conducting coaching.Key Words: Mentoring; notary honorary assembly; notary supervisory boardAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan pembinaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) serta implementasi pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris di Kota Yogyakarta kepada Notaris. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, MKN dan MPN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta memiliki kesamaan kewenangan pembinaan dan perbedaan, MKN hanya melakukan pembinaan dalam tugas pelaksanaan Notaris. Sedangkan MPN melakukan pembinaan dalam tugas pelaksanaan Notaris, Kode Etik Notaris, dan prilaku Notaris di luar jabatan Notaris. Kedua, pembinaan yang dilakukan MKN dan MPN terhadap Notaris masih belum sempurna karena masih belum jelas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal bagaimana seharusnya pembinaan yang harus dilakukan dilakukan MPN dan MKN serta batasan-batasan di antara kedua badan tersebut dalam melakukan pembinaan.Kata Kunci: Pembinaan; majelis kehormatan notaris; majelis pengawas notaris]]>
<![CDATA[Kebijakan Politik Negara Terhadap Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Bayu Mogana Putra]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art14
<![CDATA[This study focuses on the legal politics of the government as a regulator of policies related to Islamic banking in Indonesia. The purpose of this study is to understand the legal politics in the development of Islamic banking to support the economy in Indonesia. The method used is normative law, namely by examining various laws and regulations related to the focus of the study. Based on an in-depth analysis, it can be concluded that the philosophical, sociological, and juridical dynamics in the formulation of the Sharia Banking Law in Indonesia require strong synergy from all elements so that improvements in encouraging the progress of Islamic Economy, especially Sharia Banking, can be achieved properly in Indonesia. At the same time, people's welfare can be created and the country's economy continues to transform for the better.Key Words: Government; Islamic banking; legal policyAbstrakPenelitian ini menitikberatkan pada poltik hukum pemerintah sebagai regulator atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami politik hukum perkembangan perbankan syariah dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah hukum normatif, yakni dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus kajian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Undang-Undangan Perbankan Syariah di Indonesia memerlukan sinergitas yang kuat dari seluruh elemen agar perbaikan-perbaikan dalam mendorong kemajuan Ekonomi Islam khususnya Perbankan Syariah dapat tercapai dengan baik di Indonesia. Pada saat yang bersamaan maka kesejahteraan masyarakat dapat tercipta serta perekonomian negara terus bertransformasi menjadi lebih baik lagi.Kata Kunci : Politik hukum; pemerintah; perbankan syariah]]>
<![CDATA[Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman ]]>
<![CDATA[Ulfah Rahmah Wati]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art15
<![CDATA[This study aims to discuss about children in conflict with the law entrusted to the Youth Social Protection and Rehabilitation Center. The current conflicting child care practice is still not optimal in handling child care cases. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials collected through news of events from the Sleman Police, the Child Public Prosecutor from the Sleman District Attorney, Juvenile Judges from the Sleman District Court, and Social Workers from the Youth Protection and Rehabilitation Center and supported by literature studies. The analysis was carried out with a qualitative method. The juridical-sociological approach is seen from a legal point of view related to juvenile delinquency. The conclusions of this study are: first, the function of the BPRSR is to rehabilitate and also serve as a place of detention if there is no LPAS because BPRSR is appointed as LPKS; second, care and detention are the same, because in practice such care limits the child's movement space and robs the child of independence; third, the status of children in conflict with the law as a deposit is a factor in not reducing the criminal sanctions that will be received by the child.Key Words: Child delinquency; criminal sanctions; day careAbstrakStudi ini bertujuan untuk membahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dititipkan pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Praktik penitipan anak yang berkonflik saat ini masih belum maksimal dalam menangani kasus penitipan anak. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui berita peristiwa dari Polres Sleman, Penuntut Umum Anak dari Kejaksaan Negeri Sleman, Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Sleman, dan Pekerja Sosial dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja serta didukung dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan dengan yuridis-sosiologis dilihat dari sudut pandang hukum terkait kenakalan anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, fungsi dari BPRSR adalah untuk merehabilitasi dan juga sebagai tempat penahanan jika tidak terdapat LPAS karena BPRSR ditunjuk sebagai LPKS; kedua, penitipan dan penahanan sama, karena pada praktiknya penitipan tersebut membatasi ruang gerak anak dan merampas kemerdekaan anak; ketiga, status anak yang berkonflik dengan hukum sebagai titipan merupakan faktor tidak dikuranginya sanksi pidana yang akan diterima anak.Kata Kunci: Kenakalan anak; penitipan; sanksi pidana]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizqy Putra]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art8
<![CDATA[This research is motivated by legal problems that occur in Dasep Ahmadi and Hotasi Nababan, both of whom have committed acts against the law in their duties as directors who run the company. The problems to be answered in this research are how the responsibility of the board of directors of a limited liability company for unlawful acts committed by the board of directors in Indonesia and how is the legal remedies for the loss of the company due to unlawful acts committed by the board of directors in managing a limited liability company. This research using normative juridical method. The results of this study conclude that first, unlawful acts become a problem for the board of directors in managing the company, as a result the company suffers losses, the negligence of the directors in managing the company legally requires the directors to take full personal responsibility as stipulated in Article 97 paragraph (3) of the Company Law. Second, Dasep Ahmadi and Hotasi Nababan have carried out their personal responsibility in accordance with these provisions and for the fulfillment of compensation for the company, they can file a claim for compensation based on Article 61 paragraph (1) and Article 97 paragraph (6) of the Limited Liability Company Law and/or file a claim for compensation. losses based on unlawful acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.Key Words: Limited liability company; responsibilities of directors; unlawful actsAbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi permasalahan hukum yang terjadi pada Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertaman, bahwa perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT. Kedua, Dasep Ahmadi dan Hotasi Nababan telah melakukan tanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan tersebut dan untuk pemenuhan ganti kerugian terhadap perseroan, bisa melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (6) UU PT dan/ atau mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata.Kata Kunci: Perseroan terbatas; perbuatan melawan hokum; tanggung jawab direksi]]>
<![CDATA[Gadai Deposito Sebagai Jaminan Kredit (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Solo) ]]>
<![CDATA[Dina Mardika Ramadani]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art9
<![CDATA[This study aims to determine, first, the implementation of credit agreements with deposit guarantees, whether the binding of time deposit guarantees is an accessoir agreement in credit guarantees and second, how is the legal settlement when there is a default at the Solo Branch of Bank Tabungan Negara (BTN). This research uses a juridical-empirical approach with both field and literature studies and is carried out by describing and reporting in detail and systematically about pawn deposits as credit guarantees at the Solo Branch of BTN. The results of the study concluded is first, the implementation of a credit agreement with a deposit guarantee at the Solo Branch of BTN is by: (1) the credit applicant fills out and signs a self-financing loan application form; (2) Preparation and signing of the Self-funding Credit Agreement and power of attorney; (3) The submission of the deposit slip is followed by the making and signing of the deed of pledge of deposit; (4) if all of the above documents are considered complete and perfect, an Approval for the Provision of Self-funding Credit is given and the credit applicant signs a Statement Letter; and (5) Loan disbursement by transferring to the debtor's savings account. Second, The binding of deposit guarantees is an accessoir agreement within the scope of credit guarantees, namely agreements that depend on the main agreement (i.e. credit agreements). Third, the legal settlement taken by the Solo Branch of BTN in the event of a default from the debtor is to implement the contents of the self-financing credit agreement and the pledge of deposit deed.Key Words: Credit agreement; default; deposit guaranteeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito, apakah pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian accessoir dalam jaminan kredit, dan kedua, bagaimana penyelesaian hukumnya ketika terjadi wanprestasi di Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan studi lapangan maupun studi pustaka dan dilakukan dengan cara menggambarkan dan melaporkan secara rinci dan sistematis mengenai gadai deposito sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito di Bank Tabungan Negara Cabang Solo dengan cara: (1) pemohon kredit mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit swadana; (2) Pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit Swadana dan surat kuasa; (3) Penyerahan bilyet deposito diikuti pembuatan dan penandatanganan akta gadai deposito; (4) semua berkas di atas apabila sudah dianggap lengkap dan sempurna maka diberikanlah Persetujuan Pemberian Kredit Swadana dan pemohon kredit menandatangani Surat Pernyataan; dan (5) Pencairan kredit dengan cara mentransfer ke rekening tabungan debitur. Kedua, Pengikatan jaminan deposito merupakan perjanjian accessoir dalam lingkup jaminan kredit, yaitu perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokoknya (yakni perjanjian kredit). Ketiga, penyelesaian hukum yang ditempuh Bank Tabungan Negara Cabang Solo jika terjadi wanprestasai dari debiturnya yaitu dengan melaksanakan isi dari perjanjian kredit swadana dan akta gadai deposito.Kata Kunci: Jaminan deposito; perjanjian kredit; wanprestasi]]>
<![CDATA[Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis ]]>
<![CDATA[Retna Susanti]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art10
<![CDATA[This study aims to analyze the formulation of money politics criminal acts in the Election Law and examine law enforcement on money politics from a sociological perspective. The choice of the sociological juridical approach method is intended to photograph the application and study of the relationship between legal aspects and non-legal aspects in the operation of law in society. Gaining votes in elections can be reached with non-monetary power, such as through family, social and economic networks, but the portion of the determination is more with money politics. The results of the study conclude that the formulation of money politics in the Election Law is not progressive enough so that it needs to be reformed. In addition, from a sociological perspective, the effectiveness of resolving election crimes related to money politics is largely determined by public awareness and participation.Key Words: Election criminal law; law enforcement; money politicsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Pemilu dan mengkaji penegakan hukum atas tindak pidana politik uang dari perspektif sosiologis. Pemilihan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis dimaksudkan untuk memotret penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Pendulangan suara dalam pemilu dapat dijangkau dengan kekuatan non uang, seperti melalui jaringan keluarga, sosial dan ekonomi, tetapi porsi penentuan lebih banyak dengan politik uang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perumusan tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Pemilu tidak cukup progresif sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, ditinjau dari perspektif sosiologis, efektivitas penyelesaian tindak pidana pemilu terkait politik uang, banyak ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.Kata Kunci: Politik uang; hukum pidana pemilu; penegakan hukum]]>
<![CDATA[Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Alfano Ramadhan]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art3
<![CDATA[The purpose of this study is to identify, first, the application of investigator discretion at the Sleman Police in handling criminal acts as an effort to realize restorative justice. Second, the procedures for police investigators in exercising discretion as an effort to realize restorative justice. Third, the legal consequences of the discretion exercised by Polri investigators in the process of handling criminal cases. This study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that first, the factors that encourage the investigative team to use their discretionary authority within the Sleman Police are the substance of the legislation; instructions from the Leader; investigators as law enforcers; as well as the situation and conditions in the investigation process. The external factor is the support from the community. Second, the application of discretion through a restorative justice approach changes the pattern of settlement to the needs of victims and improving public order compared to criminalizing someone. Third, the legal consequences that arise are that the rule of law is no longer the main choice in resolving cases in law enforcement efforts, this is due to the rule of law that does not fully accommodate the efforts to settle cases.Key Words: Discretion; police examiners; restorative justiceAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, penerapan diskresi penyidik di Polres Sleman dalam penanganan tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restorative justice. Kedua, prosedur penyidik Polri dalam melakukan diskresi sebagai upaya mewujudkan restorative justice. Ketiga, akibat hukum atas diskresi yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap proses penanganan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, faktor yang mendorong tim penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya di lingkungan Polres Sleman adalah substansi perauran perundang-undangan; instruksi dari pimpinan; penyidik selaku penegak hukum; serta situasi dan kondisi dalam proses penyidikan. Faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari masyarakat. Kedua, penerapan diskresi melalui pendekatan restorative justice merubah pola penyelesaiannya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan memidanakan seseorang. Ketiga, akibat hukum yang timbul adalah aturan hukum bukan lagi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara dalam upaya penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan aturan hukum yang tidak sepenuhnya mengakomodir dalam upaya penyelesaian perkara.Kata Kunci: Diskresi; restorative justice; penyidik polisi]]>
