cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
 16   17   18   19   20 
Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Pandu Runtoko
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art15

Abstract

Indonesia is a country that upholds a high level of pluralism that spreads in every region. This study examines formulation of two problems: first, what are the factors that cause the plurality of society in Indonesia? Second, how does the plurality of society affect the development of law in Indonesia? This research was conducted with normative juridical method. This study concludes that first, the factors that cause the plurality of Indonesian society include cultural pluralism, ethnicity, customs, geographical conditions, religion, colonization of foreign nations. Second, the organizational principles of society and the principles that arise influence each other's evolutionary processes in the social and moral fields in society.Key Words: Pancasila; national pluralism; reflective lawAbstrakIndonesia merupakan suatu negara yang mempunyai tingkat kemajemukan tinggi/pluralisme yang menyebar pada setiap daerah. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat di Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh kemajemukan masyarakat bagi pembangunan hukum di Indonesia? Penelitian dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain kemajemukan kebudayaan, suku bangsa, adat istiadat, kondisi geografis, agama, penjajahan bangsa asing. Kedua, prinsip-prinsip organisasional masyarakat dan prinsip-prinsip yang timbul saling mempengaruhi proses-proses evolusioner di bidang sosial dan moral dalam masyarakat.Kata Kunci: Pancasila; kemajemukan bangsa; hukum refleksif
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Peer to Peer Lending Siti Nasikhatuddini
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art1

Abstract

In the digital era, technological developments are increasingly rapid, and their existence has begun to penetrate into various aspects of life, such as in the world of finance or the economy. This is marked by the emergence of technology and information-based financial institutions or known as fintech. Starting from this, a question arises on how to implement information technology-based lending and borrowing (peer to peer lending) in Indonesia and how to protect the recipients of the loan (customers). This research is in the form of juridical-normative. The results of this study concluded that there were violations committed by the lender to the customer, and the sanctions imposed were only administrative sanctions with the worst consequence being license revocation. In this regards, obviously it does not provide a sense of justice to the customers, considering the crimes that have been committed, therefore the role of criminal law is very important here, by implementing sanctions related to these crimes, such as the dissemination of personal data, threats in billing, sexual harassment through electronic media, fraud and slander.Key Words: Fintech; peer to peer lending; protection of customersAbstrakEra digital perkembangan teknologi kian pesat, dan keberadaanya pun mulai merambah ke berbagai aspek kehidupan, seperti halnya dalam dunia keuangan atau ekonomi. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan berbasis teknologi dan informasi atau dikenal dengan fintech. Bermula dari hal tersebut timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pijam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) di Indonesia dan bagaimana perlindungan terhadap penerima pinjaman (nasabah). Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (nasabah), dan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas sanksi administratif dengan konsekuensi terparahnya yaitu pencabutan izin. Mengenai hal tersebut tentu saja tidak memberikan rasa keadilan terhadap nasabah, mengingat tindak kejahatan yang sudah dilakukan, oleh sebab itu peran hukum pidana sangat penting di sini, dengan cara menerapkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, pelecehan seksual melalui media elektronik, penipuan dan fitnah.Kata Kunci : Fintech; peer to peer lending; perlindungan terhadap nasabah
Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Gloria Damaiyanti Sidauruk
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art10

Abstract

This study aims to determine the juridical obstacles related to the implementation of the Decisions of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the context of realizing legal certainty and how the role of KPPU should be in implementing its decisions to realize legal certainty in law enforcement of business competition in Indonesia. This is a normative juridical research with statutory, conceptual and comparative approaches. The result of the research is fiest, that the juridical obstacle to the implementation of the KPPU decision in enforcing the law on business competition is Law no. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has not clearly regulated the KPPU institutions, the KPPU decision is filed for legal action, the cancellation of the KPPU's decision, submission of the KPPU decision to investigators, and KPPU does not have the authority to execute. This weakness causes the KPPU decision to not reflect and realize full legal certainty. Second, the role that KPPU should have is having the authority to investigate, search, and confiscate in conducting examinations of business competition cases. In addition, it is necessary to establish a Special Court for Business Competition, as well as to cooperate with judicial institutions, law enforcement agencies and government agencies to strengthen law enforcement carried out by KPPU in order to create legal certainty through KPPU decisions.Key Words: Business competition; business competition supervisory commission; legal certaintyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yuridis terkait pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan bagaimana seharusnya peranan KPPU dalam pelaksanaan putusannya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, bahwa hambatan yuridis pada pelaksanaan putusan KPPU dalam penegakan hukum persiangan usaha yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur kelembagaan KPPU dengan jelas, putusan KPPU diajukan upaya hukum, pembatalan putusan KPPU, penyerahan putusan KPPU kepada penyidik, serta KPPU tidak memiliki kewenangan eksekusi. Kelemahan tersebut menyebabkan putusan KPPU belum mencerminkan dan mewujudkan kepastian hukum secara penuh. Kedua, peranan yang seharusnya dimiliki KPPU yakni memiliki kewenangan penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan dalam melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha. Selain itu, perlu dibentuknya Pengadilan Khusus Bidang Persaingan Usaha, serta melakukan kerja sama dengan lembaga peradilan, lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum yang dilakukan KPPU agar tercipta kepastian hukum melalui putusan KPPU.Kata Kunci: Kepastian hukum; komisi pengawas persaingan usaha; persaingan usaha
Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia Muhammad Ramli
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art11

Abstract

This study aims to identify and describe: first, the legal politics of zakat management in Indonesia to alleviate poverty; second, the formulation of zakat management in Indonesia to alleviate poverty. This is a normative juridical research type. The results of this study conclude that first, the legal politics of zakat management in Indonesia through the law on zakat management fails to support the national zakat structure which encourages acceleration of poverty alleviation and improvement of welfare and is oriented towards making people who are entitled to receive zakat turn into people who are obliged to pay zakat based on increase in zakat funds collected. Second, the formulation of zakat management in Indonesia is included in the category of partial model or voluntary system, where the state already has a legal basis or formal rules governing zakat, but has not made zakat an obligation that must be fulfilled by citizens. The formulation of future zakat management must be managed with a comprehensive model.Key Word: Formulation; legal politics; poverty alleviation; zakat managementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang: pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentasan kemiskinan; kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia untuk mengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia melalui undang-undang tentang pengelolaan zakat gagal mendukung struktur zakat nasional yang mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan serta berorientasi pada menjadikan orang yang berhak menerima zakat berubah menjadi orang yang berkewajiban membayar zakat berdasarkan meningkatnya dana zakat yang terkumpul. Kedua, formulasi pengelolaan zakat di Indonesia masuk dalam kategori model parsial atau voluntary system, dimana negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur zakat, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara. Formulasi pengelolaan zakat masa yang akan datang harus dikelola dengan model komprehensif.Kata Kunci: Politik hukum; formulasi; pengelolaan zakat; pengentasan kemiskinan
Akibat Hukum Pembuatan Akta Penyesuaian Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Raudah Mardanni Pindri
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art12

Abstract

This study aims to examine the making of an adjustment deed to a foundation established before the Law on Foundations was enacted and to analyze the legal consequences of making an adjustment deed that is not in accordance with the laws and regulations. The method used is normative research with a statutory approach. The results of the study conclude that the making of the foundation adjustment deed can be adjusted to the provisions of Article 15 A and 37 A of Government Regulation No. 2 of 2013 with the status of the foundation. In addition, the making of an adjustment deed that is not in accordance with the regulations causes certain legal consequences for members of the foundation, notary or the deed made. Foundation members who are proven to have violated the rules can be subject to criminal sanctions as well as the notary can be held civil or administrative responsibility, while the deed can be declared null and void.Key Words: Deed adjustment; notary; legal consequencesAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembuatan akta penyesuaian terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan menganalisis akibat hukum pembuatan akta penyesuaian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuatan akta penyesuaian yayasan dapat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 A dan 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan status yayasan tersebut. Selain itu, pembuatan akta penyesuaian yang tidak sesuai dengan peraturan menyebabkan akibat hukum tertentu bagi anggota yayasan, notaris maupun akta yang dibuat. Anggota yayasan yang terbukti menyalahi aturan dapat dikenakan sanksi pidana begitu juga notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata ataupun administratif, sedangkan terhadap akta dapat dinyatakan batal demi hukum.Kata Kunci: Penyesuaian akta; notaris; akibat hukum
Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Manggala Gita Arief Sulistiyatna
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art5

Abstract

This research aims to determine the regulation of remission and assimilation rights for prisoners in Indonesia, as well as the arrangement is ideal in the perspective of human rights. This is a normative juridical research that uses conceptual and statutory approaches. The results of the study show that the remission arrangement is still scattered in several rules and not in one comprehensive rule. The tightening by providing special conditions for prisoners of certain criminal acts in Article 34A of Government Regulation Number 99 of 2012 actually contains the problem of conflict between legal norms itself and there are also problems related to the loss of equal opportunity and equality before the law which is a human right that must be protected, including for prisoners. Strengthening the role of remission and assimilation is not only a right of prisoners, but also as a tool to provide motivation as well as appreciation for prisoners who have truly improved themselves. Therefore, there is a need for special rules governing remissions that cover all matters concerning remission, both the type of remission, the amount of remission, when it is given, the conditions and simple procedures and the authorized official to give it.Key Words: Assimilation; human rights; remissionAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan hak remisi dan asimilasi bagi narapidana di Indonesia, serta bagaimana pengaturannya yang ideal dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan konspetual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan remisi masih tersebar dalam beberapa aturan dan tidak menjadi satu aturan yang komprehensif. Pengetatan dengan pemberian syarat khusus terhadap narapidana tindak pidana tertentu dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru mengandung masalah pertentangan antar norma hukum itu sendiri dan juga ada permasalahan terkait hilangnya kesempatan dan persamaan yang sama di depan hukum dimana hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi termasuk bagi narapidana. Penguatan peran remisi dan asimilasi bukan hanya sebagai hak narapidana, namun juga sebagai alat untuk memberikan motivasi sekaligus penghargaan bagi narapidana yang telah sungguh-sungguh memperbaiki diri. Oleh karena itu, perlu aturan khusus yang mengatur tentang remisi yang mencakup seluruh hal tentang remisi baik jenis remisi, besaran remisi, kapan diberikannya, syarat-syaratnya serta prosedur sederhana dan pejabat yang berwenang memberikannya.Kata Kunci: Remisi; asimilasi; hak asasi manusia
URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA DI ERA E-COMMERCE Abdurrahman Mazli
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art6

Abstract

This article discusses the urgency of renewing Indonesia's consumer protection law in the e-commerce era. The formulation of the problem is the urgency of renewing Indonesian consumer protection laws in the e-commerce era. The method used is normative legal research, where the author analyzed legal concepts and regulations related to consumer protection in Indonesia as well as books, journals and other documents needed in conducting research. The results of this study conclude that consumers in the modern era are in a weak position and legal problems are found in the practice of buying and selling e-commerce, while the current consumer protection law is inadequate to solve the problems that arise, so that Indonesia's consumer protection law is urgently needed to be updated.Key Words: Consumer protection; e-commerce; IndonesiaAbstrakArtikel ini membahas tentang urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce. Rumusan masalahnya bagaimana urgensi pembaharuan hukum perlindungan konsumen Indonesia di era e-commerce? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penulis menganalisis konsep-konsep dan peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta juga menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen di era modern berada dalam posisi yang lemah serta ditemukan permasalahan-permasalahan hukum dalam praktik jual beli secara e-commerce, sedangkan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku sekarang tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, sehingga undang-undang perlindungan konsumen Indonesia menjadi urgen untuk diperbaharui.Kata Kunci: Perlindungan konsumen; e-commerce; Indonesia
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 Muhammad Hasan Basri
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art7

Abstract

The study discusses the implications of the Constitutional Court's Number 005/PUU-IV/2006 decision on material review of the judicial commission in the supervision of judges' ethics. The research method used is normative juridical with case and statutory approaches. The results of this study conclude that: first, the Decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 which states that the articles of supervision of the Judicial Commission are contrary to the 1945 Constitution and have no binding legal force, have weakened the authority of the Judicial Commission in external supervision of the judiciary in Indonesia. Second, the decision of the Constitutional Court which states that the judges of the Constitutional Court are not supervised by the Judicial Commission, are actually incorrect because constitutional judges are also judges whose behavior needs to be monitored by external supervisory institutions so that there is no disparity in supervision by the Judicial Commission against perpetrators of judicial power. Third, there is an urgency for one-roof supervision by the Judicial Commission on judicial power, both judges at the Supreme Court and the Constitutional Court as well as judges under the Supreme Court.Key Words: Constitutional Court Decision; Judicial CommissionAbstrakPenelitian membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 atas pengujian materiil terhadap komisi yudisial dalam pengawasan etik hakim. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah memperlemah kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan secara eksternal lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya urgensi untuk pengawasan satu atap oleh Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman baik itu hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta hakim-hakim yang berada dibawah MA.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Komisi Yudisial
Paradigma Pemidanaan di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif) Brilian Capera
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art1

Abstract

This study aims to examine restorative justice as a paradigm of punishment in Indonesia. This is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the criminal system in force in Indonesia is still based on the repressive paradigm of retributive justice, so that imprisonment is the most frequent punishment imposed on perpetrators of criminal acts. To be able to achieve the expected sentencing objectives, namely to fulfill the rights of the parties, it is important to build a paradigm of punishment based on restorative justice through changes in legal substance, legal structure, and legal culture so that the effectiveness of criminal law enforcement can be realized.Keywords: Paradigm; penal system; restorative justiceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian atas keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia masih berdasar pada paradigma keadilan retributif yang sifatnya represif, sehingga pidana penjara menjadi pidana yang paling sering dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana. Untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu memenuhi hak-hak para pihak, penting untuk membangun paradigma pemidanaan berbasis keadilan keadilan restoratif melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana.Kata Kunci: Keadilan restoratif; paradigma; sistem pemidanaan
Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia Prameswara Winriadirahman
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art2

Abstract

The crime of pedophilia is a complex legal problem because there are many obstacles that occur in its implementation. Departing from this, this study aims to analyze how prevention and protection efforts by the government are in dealing with pedophilia crimes and how to protect and prevent children from pedophilia crimes. The method used in this research is a descriptive non-doctrinal legal research with a juridical-sociological approach, where the information obtained comes from interviews, while the data comes from a literature study. The results conclude that the government has implemented various efforts to protect and prevent pedophile crimes against children by making various work programs that are supported by the community and community organizations. However, due to the complexity of the problem of criminal acts of pedophilia, there are still many obstacles experienced to overcome these problems.Key Words: Children's health; legal protection; pedophiliaAbstrakTindak pidana pedofilia adalah permasalahan hukum yang kompleks karena ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan oleh pemerintah dalam menangani tindak pidana pedofilia dan cara melindungi serta mencegah anak dari tindak pidana pedofilia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dimana informasi yang didapatkan berasal dari wawancara, sedangkan data dari studi kepustakaan. Hasilnya menyimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan dan pencegahan tindak pidana pedofil pada anak-anak dengan membuat berbagai program kerja yang didukung oleh masyarakat dan organisasi masyarakat. Namun, karena rumitnya permasalahan tindak pidana pedofilia masih banyak kendala yang dialami untuk menanggulangi permasalahan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan hukum; pedofilia; kesehatan anak

Page 18 of 33 | Total Record : 324

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2: DESEMBER 2025 Vol 10 No 1: JUNI 2025 Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024 Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022 Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022 Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022 Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021 Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020 Vol 5 No 3 (2020): JULI 2020 Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 4 No 2 (2019): JULI 2019 Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 Vol 3 No 2 (2018): JULI 2018 Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017 Vol 2 No 1 (2017): JANUARI 2017 Vol 1 No 2 (2016): JULI 2016 Vol 1 No 1 (2016): JANUARI 2016 More Issue