cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
 15   16   17   18   19 
Rekonseptulisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice Zul Afiff Senen
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art4

Abstract

Presently, Indonesia has a tendency to execute over-criminalization. One of which is in the settlement of legal cases over Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) which prioritizes criminal sanctions. Whereas in its content, the Law provides administrative sanctions, so that the ultimum remidium must be carried out by law enforcement officials. The author formulates two problems, namely first, what is the restotative justice model at the level of investigation, prosecution, and trial?; second, how is the reconceptualization of the application of restorative justice to the perpetrators and victims of the ITE Law? The research method used is a normative juridical method with a statutory and conceptual approaches and uses secondary data sources, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that first, at the level of restorative justice through material and formal investigations, the level of prosecution through the peaceful means and efforts by paying attention to the court supporting devices. Second, while at the trial level through law enforcement officers who are able to sort out and support efforts on restorative justice to produce a fair legal decisions. Second, reconceptualization of restorative justice in law enforcement of the ITE Law is through concepts of moro, dats and virtual justice.Key Words: Criminalization; ITE law; restorative justiceAbstrakDewasa ini, Indonesia mengalami kecenderungan over kriminalisasi. Salah satunya terdapat dalam penyelesaian kasus hukum atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang lebih mengedepankan sanksi pidana. Padahal dalam muatannya, UU ini mengandung sanksi administratif, sehingga ultimum remidium harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penulis merumuskan dua masalah, yaitu pertama, bagaimanakah model restotative justice pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan?; kedua, bagaimanakah rekonseptualisasi terhadap penerapan restorative justice pada pelaku dan korban tindak pidana UU ITE?. Metode penelian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, di tingkat penyidikan restorative justice melalui materiil dan formil, tingkat penuntutan melalui proses dan upaya perdamaian dengan memperhatikan perangkat pendukung sidang. Kedua, tingkat pengadilan melalui aparat penegak hukum yang dapat memilah dan mendukung dalam upaya restorative justice, sehingga menghasilkan putusan hukum yang berkeadilan. Kedua, rekonseptual restorative justice dalam penegakan hukum UU ITE melalui moro konsep, dats konsep, dan virtual justice consept.Kata Kunci: Pemidanaan; UU ITE; restorative justice
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman Sainrama Pikasani Archimada
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art5

Abstract

The writing of this article aims to discuss the drug abuse committed by children in Sleman Regency, which is quite high. The formulation of the problem studied is what are the factors for the occurrence of narcotics abuse by children in Sleman Regency and how is the law enforcement of narcotics abuse by children in Sleman Regency. The research method used is empirical juridical conducted by interview. The conclusion of this paper is that the factors that cause narcotics abuse by children in Sleman Regency consist of internal and external factors. Internal factors include: (1) age; (2) wrong view; and (3) lack of religious character. The external factors include: (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. Law enforcement is carried out in overcoming narcotics abuse by children, namely by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, law enforcement carried out in Sleman Regency with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Law but no diversion is carried out.Key Words: Children; law enforcement; narcotics abuseAbstrakPenulisan artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman, yang cukup tinggi. Rumusan masalah yang dikaji adalah apa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman dan bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kabupaten Sleman dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA namun tidak dilakukan diversi.Kata Kunci: Penyalahgunaan narkotika; anak; penegakan hukum
Hak Imunitas Dokter Dalam Penyelenggaraan Praktik Medis Di Rumah Sakit Zulfikri Toguan; Ricky Ricky
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art14

Abstract

In the process of health services, the medical profession is often faced with legal disputes. This is the reason why the doctor's actions against his patients were identified as violating the law. The problems raised in this study are first, how is the immunity rights of doctors in carrying out medical practice in hospitals? Second, what is the procedure for resolving medical disputes by MKDKI and MKEK in an effort to provide legal protection for doctors? The research method used is a normative juridical method with a statutory approach. The results of this study conclude that first, in carrying out medical practice, doctors must fulfill informed consent and medical records as evidence that can free doctors from all lawsuits in the event of suspected malpractice. Second, there is coordination between MKDKI and MKEK for violations of the code of ethics against doctors who are suspected of violating professional standards and standard procedures in providing medical treatment to their patients.Key Words: Hospital; immunity rights; medical practiceAbstrakDalam proses pelayanan kesehatan,  profesi dokter sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa hukum. Hal ini merupakan sebab atas tindakan dokter yang dilakukan kepada pasiennya teridentifikasi melanggar hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana hak imunitas dokter  dalam  menjalankan praktik medis di rumah sakit?. Kedua, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa medis oleh MKDKI dan MKEK dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap dokter? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter harus memenuhi informed consent dan rekam medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktik. Kedua, adanya koordinasi antara MKDKI dan MKEK atas pelanggaran kode edtik terhadap dokter yang diduga menyalahi standar profesi dan standar prosedur dalam memberikan tindakan medis terhadap pasiennya.Kata Kunci: Hak imunitas; praktik medis; rumah sakit
PELANGGARAN HAK KONSTITUSIONAL MENGENAI MULTITAFSIR PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Irma Dewi Anggraini
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art15

Abstract

This study raises issues of first, regarding the violation of constitutional rights that occurred in Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower. Second, as a result of the multiple interpretations that occurred in Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower. The research method used in this research is normative juridical. The approach used in this research is a statutory approach. The results of the research are first, there are multiple interpretations in Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower, so that the rights of workers are violated by employers. Second, due to multiple interpretations of Article 164 paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 on Manpower (i) employers can misuse it to give layoffs to workers/laborers; (ii) employers in terms of doing layoffs must be interpreted as a last resort; (iii) a review is submitted; (iv) employers should be held accountable for the loss of livelihoods for workers. Key Words: Constitutional rights; multiple interpretationsAbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, mengenai pelanggaran hak konstitusional yang terjadi dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, akibat dari multitafsir yang terjadi pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian bahwa, pertama, terdapat multitafsir dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga  hak-hak pekerja dilanggar oleh pengusaha. Kedua, akibat adanya multitafsir terhadap  Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (i) dapat disalahgunakan oleh pengusaha untuk memberikan PHK kepada pekerja/buruh; (ii) pengusaha dalam hal melakukan PHK harus dimaknai sebagai upaya terakhir; (iii) diajukan Peninjauan Kembali; (iv) pengusaha harus bertanggungjawab atas hilangnya mata pencaharian para pekerja.Kata Kunci: Hak konstitusional; multitafsir
Pengaturan Dan Implementasi Subsidi Biodiesel Indonesia-Uni Eropa Dalam Agreement On Subsidies And Countervailing Measures Intan Griya Purnamasari
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art9

Abstract

The World Trade Organization WTO plays a major role in carrying out rules on international trade such as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Meanwhile, the regulation regarding subsidies is regulated in Article XVI of the GATT and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) in 1995. In international trade, subsidies are considered as a form of unfair competition, hence their use is limited. The objective of this research relates to the regulation and implementation of Indonesian biodiesel subsidies in the European Union which are reviewed based on SCM. The results of the study concluded that the European Union Commission found grants, tax breaks and raw materials below market prices for Indonesian biodiesel, which under Article 3 SCM, these subsidies are prohibited because grants, tax breaks and feedstocks below market prices are intended for Indonesian biodiesel exported products. Therefore, the application of subsidies by Indonesia to biodiesel is not in line with SCM.Key Words: Biodiesel; SCM 1995; subsidiesAbstrakOrganisasi Perdagangan Dunia WTO memainkan peran utama dalam menetapkan aturan internasional tentang perdagangan seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Sementara pengaturan mengenai subsidi diatur dalam Pasal XVI GATT dan Agreement on Subsidi and Countervailing Measures (SCM) tahun 1995. Dalam perdagangan internasional, subsidi dianggap sebagai bentuk persaingan curang, sehingga penggunaannya dibatasi. Pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan dan implementasi subsidi biodiesel Indonesia di Uni Eropa yang ditinjau berdasarkan SCM. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komisi Uni Eropa menemukan hibah, potongan pajak dan bahan baku di bawah harga pasar bagi biodiesel Indonesia, yang berdasarkan Pasal 3 SCM, subsidi ini dilarang dikarenakan hibah, potongan pajak dan bahan baku di bawah harga pasar tersebut ditujukan untuk produk biodiesel Indonesia yang diekspor. Oleh karena itu, penerapan subsidi oleh Indonesia terhadap biodiesel belum sejalan dengan SCM.Kata Kunci: Biodiesel; SCM 1995; subsidi
Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya Royfa Tri Pamungkas
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art10

Abstract

A Limited Liability Company in the form of an insurance company whose business license has been revoked can be said to be only a legal entity of an ordinary PT that does not have a license to run an insurance business anymore. This study aims to determine the party authorized to file a bankruptcy application against the company, whether the Financial Services Authority (OJK) or the policy holder. This research belongs to the category of normative juridical law research that examines legal materials in the form of statutory regulations including literature related to bankruptcy and also uses a statutory and conceptual approach. The results showed that the one who has the authority to file for bankruptcy to an insurance company whose business license has been revoked is OJK, which in practice is usually represented through a power of attorney. Keywords: Business license; bankruptcy; insurance; limited liability company; OJKAbstrakPerseroan Terbatas berupa perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya bisa dikatakan hanya sebagai badan hukum PT biasa yang tidak mempunyai izin menjalankan usaha asuransi lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut, apakah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pemegang polisnya. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum berupa regulasi perundang-undangan termasuk literatur terkait kepailitan dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang mempunyai keweangan mengajukan pailit kepada perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya adalah OJK, yang pada praktiknya biasanya diwakilkan melalui surat kuasa.Kata Kunci: Asuransi; izin usaha; OJK; pailit; perseroan terbatas
Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu Khalid Prawiranegara
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art11

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the General Principles of Good Governance (AAUPB) in the Dompu Regency government and to examine the inhibiting factors in implementing AAUPB in the Dompu Regency government. This research is normative, the approach taken includes a statutory approach. The data collected were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study conclude that, first, the administration of the Dompu Regency Government has implemented AAUPB as a guideline in the preparation of licensing policies in Dompu Regency, as stated in the Regent's Regulation Number 140 of 2010 concerning the Implementation of Environmental Document Services. Second, the inhibiting factor in the administration of the Dompu Regency Government is the quality factor of the human resources of the State Civil Apparatus in particular, namely the lack of understanding of technology.Key Words: Dompu regency government; general principles of good governanceAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada pemerintahan Kabupaten Dompu dan mengkaji faktor penghambat dalam menerapkan AAUPB pada pemerintahan Kabupaten Dompu. Penelitian ini bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dompu telah menerapkan AAUPB sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan perizinan di Kabupaten Dompu, dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan. Kedua, faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dompu adalah faktor kualitas sumber daya manusia Aparatus Sipil Negara secara lebih khusus yakni kurangnya pemahaman teknologi.Kata Kunci: Asas-asas umum pemerintahan yang baik; pemerintahan kabupaten Dompu
Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Muhammad Ridha
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art4

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of extraordinary cassation legal remedies for the sake of the law and examine the revitalization of extraordinary cassation legal remedies for legal purposes in the future criminal justice system. This research is a normative juridical law research that uses a statutory approach to analyze the legal issues raised. The results of this study indicate that first, the ineffectiveness of legal remedies in the form of cassation for the sake of the law is caused by the substance of the article that regulates the legal remedies that are essentially aimed at protecting and safeguarding the rights of the convict. Second, the effort to revitalize the Criminal Procedure Code is aimed at making extraordinary legal efforts in the form of cassation for the sake of the law run effectively, namely by returning the right to legal remedies for cassation for the sake of the law to the public prosecutor, and revising the article that became the root of the problem of ineffectiveness.Key Words: Cassation for the Interest of the law; criminal justice system; effectivityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan mengkaji revitalisasi upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dalam sistem peradilan pidana yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Hasil penelitin ini menyimpulkan bahwa pertama, ketidakefektifan upaya hukum berupa kasasi demi kepentingan hukum disebabkan oleh substansi pasal yang mengatur upaya hukum tersebut pada hakekatnya bertujuan melindungi dan menjaga hak terpidana. Kedua, upaya merevitalisasi kembali Kitab Hukum Acara Pidana bertujuan agar upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dapat berjalan efektif, yaitu dengan cara mengembalikan hak upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum tersebut kepada jaksa penuntut umum, dan merevisi pasal yang menjadi akar permasalahan ketidakefektifan tersebut.Kata Kunci: Efektivitas; kasasi demi kepentingan hukum; sistem peradilan pidana
Rekonstruksi Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia Ahmad Rodli
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art5

Abstract

The development of electronic transaction activities in Indonesia brings its own homework for the legal regime which as it turns out, to this day there are still many problems in the legal regulation of electronic transactions. Departing from this issue, the writer formulates these problems: first, what is the problem with the regulation of electronic transaction law in Indonesia today? Second, what is the urgency of reconstructing the legal regulation of electronic transactions in Indonesia? Third, how should the reconstruction of the legal regulation of electronic transactions in Indonesia be? This is normative juridical research by using conceptual approach and statutory approaches. The results conclude as follows: first, the legal regulation of electronic transactions in Indonesia has several problems, namely (i) it takes a long time to draft the laws and regulations under it, (ii) partial arrangements at different times, (iii) vague legal politics (iv) issues of effectiveness, and (v) issues of harmonization with other laws and regulations; second, the urgency of the legal regulation of electronic transactions is (i) due to the need for legal certainty and legal interests that guarantee the implementation of electronic transactions. (ii) a law is needed that is able to reach future developments and changes, and (iii) because the existing regulations are not yet effective to meet the needs of legal settlements in the field of electronic transactions; third, the reconstruction can be carried out using two methods, namely (i) by making a special law on electronic transactions that are separate from information technology in general and provisions for prohibited acts (cybercrime), and (ii) by using omnibus law legal model of electronic transaction law.Key Words: Electronic transaction; legal arrangement; reconstructionAbstrakPerkembangan aktifitas transaksi elektronik di Indonesia membawa pekerjaan rumah tersendiri bagi dunia hukum yang ternyata sampai hari ini masih banyak memiliki problematika dalam pengaturan hukum transaksi elektronik. Berangkat pada isu tersebut penulis merumuskan masalah: pertama, bagaimanakah problematika pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia saat ini? Kedua, apakah urgensi rekonstruksi pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia? Ketiga, bagaimanakah rekonstruksi pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia seharusnya? Jenis penelitian ini yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis. Hasil menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengaturan hukum transaksi elektronik di Indonesia memiliki beberapa problematika, yaitu (i) membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun peraturan perundang-undangan di bawahnya. (ii) pengaturan secara parsial dalam waktu yang berbeda. (iii) politik hukum yang kabur (tidak jelas). (iv) persoalan efektifitas, dan (v) persoalan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua, urgensi pengaturan hukum transaksi elektronik adalah (i) dikarenakan perlunya kepastian hukum dan kepentingan hukum yang menjamin penyelenggaraan transaksi elektronik. (ii) diperlukan hukum yang mampu menjangkau perkembangan dan perubahan di masa depan, dan (iii) dikarenakan regulasi yang ada belum efektif untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian hukum di bidang transaksi elektronik. Ketiga, rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu (i) dengan membuat undang-undang khusus tentang transaksi elektronik yang terpisah dengan teknologi informasi secara umum dan ketentuan-ketentuan perbuatan-perbuatan yang dilarang (cybercrime), serta  (ii) dengan menggunakan model hukum omnibus law hukum transaksi elektronik.Kata Kunci: Transaksi elektronik; rekonstruksi; pengaturan hukum
Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik Nafiatul Munawaroh
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art6

Abstract

This study discusses the comparison of the monitoring system of anti-corruption institutions in Asia-Pacific countries, including Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Myanmar, and Singapore. Through this comparative study, it is hoped that there will be a more proportional formulation of a supervisory system for anti-corruption institutions, especially in Indonesia. This study uses a normative juridical legal research method with a comparative approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials obtained through literature studies and analyzed in a normative juridical manner. This study concludes that the comparative analysis of the anti-corruption agency supervisory system in Asia-Pacific, there are three trends. Low supervision system (laden with intervention) with low political will like Myanmar, proportional supervision but relatively low political will – both like Indonesia and Malaysia, and classic monitoring system (by executive, legislative and internal) but high political will like Hong Kong and Singapore.Key Words: Anti-corruption institution; supervision; supervisory boardAbstrakPenelitian ini membahas mengenai perbandingan sistem pengawasan lembaga anti korupsi di negara-negara Asia Pasifik, di antaranya Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Melalui studi perbandingan ini diharapkan akan ada formulasi sistem pengawasan terhadap lembaga anti korupsi yang lebih proporsional terutama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa analisis perbandingan sistem pengawasan lembaga anti-korupsi di Asia-Pasifik, terdapat tiga kecenderungan. Sistem pengawasan rendah (sarat intervensi) dengan political will rendah seperti Myanmar, pengawasan yang proporsional namun political will relatif rendah – baik seperti Indonesia, dan Malaysia, dan sistem pengawasan klasik (oleh eksekutif, legislatif dan internal) namun political will tinggi seperti Hong Kong dan Singapura.Kata Kunci: Lembaga anti-korupsi; pengawasan; dewan pengawas

Page 17 of 33 | Total Record : 324

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2: DESEMBER 2025 Vol 10 No 1: JUNI 2025 Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024 Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022 Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022 Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022 Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021 Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020 Vol 5 No 3 (2020): JULI 2020 Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 4 No 2 (2019): JULI 2019 Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 Vol 3 No 2 (2018): JULI 2018 Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017 Vol 2 No 1 (2017): JANUARI 2017 Vol 1 No 2 (2016): JULI 2016 Vol 1 No 1 (2016): JANUARI 2016 More Issue