cover
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan Ashfa Azkia
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art13

Abstract

Judicial transparency for the Supreme Court is not only a public need but also the needs of all members of the judiciary. With judicial transparency, there will be a gradual strengthening of accountability and professionalism as well as the integrity of the judiciary. The problems studied is how does reflexive law answer the problem of public information disclosure in the judiciary? From the results of the analysis of the study, it is concluded that the effort to realize public information disclosure before the court was applied by using a reflexive law approach. This theoretical approach is manifested in self-regulation in the form of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1-144/KMA/SK/I/2011 on Guidelines for Information Services in Courts. Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure does not regulate in detail and technically the provisions of public information disclosure services in each public agency, public bodies are required reflexively to make rules on standard operating procedures that regulate information service systems to the public through Information Commission Regulation Number 1 of 2010 on Public Information Service Standards.Key Words: Ccourt; information disclosure; reflexive lawAbstrakTransparansi peradilan bagi Mahkamah Agung bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Permasalahan yang diteliti, bagaimana reflexive law menjawab permasalan keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan? Dari hasil analisis kajian, disimpulkan bahwa upaya perwujudan keterbukaan informasi publik di lingkungan pengadilan, diterapkan menggunakan pendekatan reflexive law. Pendekatan teori ini termanifestasikan dalam self regulation yang berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mengatur secara rinci dan teknis tentang ketentuan pelayanan keterbukaan informasi publik di masing-masing badan publik, badan publik diwajibkan secara refleksif untuk membuat aturan tentang prosedur standar operasional yang mengatur sistem pelayanan informasi kepada publik melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.Kata Kunci: Reflexive law; keterbukaan informasi; pengadilan
Keabsahan Akta Pinjam Meminjam Nama Perusahaan Antar Peserta Tender (Studi Kasus pada Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014) Intan Nasta Dewi
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art14

Abstract

This study aims to examine the validity of the deed of loan between bidding companies and the notary's responsibility for the deed of loan made by the bidding companies. This is a normative legal research by using primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed by qualitative descriptive methods. This research shows concluded that the KPPU's Decision Number 41/KPPU-L/2008 concerning the Agreement made by PT. Pelita Jaya Mandiri with Abdul Wahid Soenge, and KPPU's Decision Number 16/KPPU-L/2014. The agreement made by CV. The parrot with Riza Febriant did not meet the objective requirements because they had violated Article 22 of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the Presidential Regulation on the Procurement of Goods and Services, so that the agreement was null and void and the Notary could not be held responsible related to the deed because the deed of the parties is the will of the parties and the Notary is not a party to the deed.Key Words: Bidding; borrowing of name; validityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang keabsahan akta pinjam meminjam perusahaan antar peserta tender dan tanggung jawab notaris atas akta pinjam meminjam perusahaan yang dibuat oleh para peserta tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 tentang Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pelita Jaya Mandiri dengan Abdul Wahid Soenge, dan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 Perjanjian yang dibuat oleh CV. Burung Nuri dengan Riza Febriant tidak memenuhi syarat objektif karena telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum dan Notaris tidak dapat bertanggungjawab terkait akta tersebut dikarenakan akta para pihak merupakan kehendak para pihak dan Notaris bukan pihak dalam akta tersebut.Kata Kunci: Keabsahan; pinjam nama; tender
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000 Yuman Nur Rozak
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art7

Abstract

This study analyzes first, how is the regulation of CSR in Indonesia in accordance with ISO 26000? Second, how should the regulations and CSR formulations address the legal vacuum of non-natural resource companies in Indonesia? This research uses normative juridical method. The results of this study conclude that first, that the regulation of CSR in Indonesia is not in accordance with the regulations contained in ISO 26000. CSR regulations in Indonesia are still scattered in several laws and regulations. Non-natural resource companies are not required to carry out CSR even though their business activities have a major impact on the social and environmental environment. Second, there is a need for special regulations that regulate the implementation and mechanism for implementing CSR in Indonesia in an integrated and codified manner. The regulation of CSR in Indonesia needs to be reformulated by adopting the principles of CSR implementation contained in ISO 26000, in the form of a law which contains two main provisions, namely the implementation of CSR for natural resources companies and the implementation of CSR for non-natural resources companies.Key Words: CSR; company; ISO 26000; non-natural resources; regulationAbstrakPenelitian ini menganalisis, pertama, apakah pengaturan CSR di Indonesia sudah sesuai dengan ISO 26000? Kedua, bagaimanakah seharusnya regulasi dan formulasi CSR untuk mengatasi kekosongan hukum terhadap perusahaan bukan SDA di Indonesia? Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan, pertama, pengaturan CSR di Indonesia tidak sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam ISO 26000. Regulasi CSR di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Perusahaan bukan SDA tidak diwajibkan untuk melaksanakan CSR meskipun kegiatan usahanya sangat berdampak pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Kedua, perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur implementasi dan mekanisme pelaksanaan CSR di Indonesia secara terpadu dan terkodifikasi. Pengaturan CSR di Indonesia perlu diformulasikan ulang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pelaksanaan CSR yang terdapat dalam ISO 26000, dalam bentuk Undang-Undang yang di dalamnya memuat dua ketentuan utama yakni pelaksanaan CSR bagi perusahaan SDA dan pelaksanaan CSR bagi perusahaan bukan SDA.Kata Kunci: CSR; perusahaan; bukan SDA; ISO 26000; peraturan
Formulasi Terhadap Sistematika Akta Dalam Akad Syariah Yang Berkepastian Hukum Ady Setyo Fardiyanto
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art8

Abstract

This study aims to describe and analyze the juridical implications of the validity of the deed made by the Notary related to the addition of the Qur'anic verse, as well as the formulation of the systematic deed in the sharia contract with legal certainty. The type of research used is empirical juridical research. The approach used is statutory and a case approaches, with qualitative descriptive analysis. The results of this study conclude that first, the use of such verses of the Qur'an does not violate the provisions of the legislation if it is placed at the beginning of the contents of the deed or at the end of the premise. That the beginning and end of the deed is absolutely the responsibility of the Notary. However, the content of the deed is a written agreement desired by the parties. As long as it is based on the applicable laws and regulations. Second, the making of sharia banking deeds made in the form of a notary deed must be made in the form of a notary deed in accordance with the formalities of a notary deed as regulated in Article 38 of the Notary Position Act. If there are procedures that are not fulfilled, the deed with a court process can be declared as a deed that has the power of proof under the hand. If the parties or clients request to add verses of the Qur'an to the notary deed, it is necessary to pay attention to the notary in placing the verse so that it does not violate the provisions of Article 38 of the Notary Position Act.Key Words: Notary deed; notary office law; sharia banking deedAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implikasi yuridis terhadap keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris terkait dengan penambahan ayat al-Qur’an, serta formulasi mengenai sistematika akta dalam akad syariah yang berkepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, penggunaan ayat-ayat al-Qur’an demikian tidak melanggar ketentuan perundang-undangan apabila diletakkan pada awal isi akta atau pada akhir premisse. Bahwa awal dan akhir akta mutlak merupakan tanggungjawab Notaris. Namun untuk isi akta merupakan kesepakatan tertulis yang dikehendaki oleh para pihak. Sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pembuatan akta-akta perbankan syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris harus dibuat dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan formalitas akta Notaris yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi, akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Apabila para pihak atau klien meminta untuk ditambahkannya ayat al-Qur’an ke dalam akta Notaris maka perlu diperhatikan oleh Notaris di dalam penempatan ayat tersebut supaya tidak menyalahi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.Kata Kunci: Akta notaris; akta perbankan syariah; undang-undang jabatan notaris
Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020) Imroatun Nika
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art9

Abstract

So far, there has been a tendency for political parties to nominate candidates based on the wishes of the party elite, not through a democratic mechanism by considering the capabilities and integrity of the candidates promoted by political parties. The objectives to be achieved in this study are first, to determine the potential for the formation of political dynasties in the pattern of political party recruitment for the process of nominating regional chief in Solo 2020. Second, to determine the ideal political party recruitment model in preventing the formation of political dynasties in Indonesia. This research is normative juridical with a statutory approach and a concept approach. The results of this study conclude that first, the improper political recruitment process is closely correlated with the practice of forming a political dynasty as happened in the process of nominating regional chief in Solo 2020. The tendency to form a political dynasty will also have an unhealthy impact on the democracy, because check control and the balances of government needed in a democratic country are weak. In addition, this kind of process will open up more opportunities for the re-establishment of a political oligarchy. Second, in the future, an ideal political recruitment model is needed, such as the application of the civil service reform model or the compartmentalization model with an open recruitment process.Key Words: Dynasty; party; politics; recruitmentAbstrakSelama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui potensi pembentukan dinasti politik dalam pola rekrutmen partai politik terhadap proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Kedua, untuk mengetahui model rekrutmen partai politik yang ideal dalam mencegah terbentuknya dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik sebagaimana terjadi pada proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Kedua, ke depan, diperlukan sebuah model rekrutmen politik yang ideal, seperti penerapan model civil service reform atau model compartmentalization dengan proses rekrutmen yang terbuka.Kata Kunci: Politik; partai; dinasti; rekrutmen
Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi Hany Areta A; Hardiana Clarisa; Siti Chatlia Q
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art8

Abstract

This legal research aims to optimize the handling of Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images in the context of realizing a just law by revising the explanations of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Pornography Law ("Pornography Law"), as well as Article 27 paragraph (1) Law on Information and Electronic Transactions (“UU ITE”). This study uses a normative approach to the literature study method. This research is a reaction to the wrong interpretation of the regulation because it often leads to multiple interpretations. This is reflected in the nomenclature of “personal interest” in the Elucidation of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Pornography Law which does not have any concrete limitations regarding the rights possessed. In line with this, the formulation of "violating decency" in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law also leads to inconsistencies in the handling of various NCII cases. The author concludes that the definition of the two formulations, as well as the types of video storage that fall into the category of personal interest must be elaborated. Indonesia can also look in the mirror with other countries that are able to handle NCII cases, namely Australia.Keywords: Covid-19 pandemic; KBGO; NCII; pornography law; IT lawAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penanganan Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images  dalam rangka mewujudkan hukum yang berkeadilan dengan merevisi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi (“UU Pornografi”), serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini merupakan reaksi atas penafsiran yang keliru terhadap pengaturan tersebut karena kerap menimbulkan multitafsir. Hal ini tercerminkan pada nomenklatur “kepentingan pribadi” dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang tidak memiliki batasan konkrit mengenai hak yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, rumusan “melanggar kesusilaan” pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengarahkan pada inkonsistensi penanganan berbagai kasus NCII. Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari kedua rumusan tersebut, serta jenis penyimpanan video yang termasuk dalam kategori kepentingan pribadi harus dielaborasikan. Indonesia juga dapat berkaca dengan negara lain yang mampu menangani kasus NCII, yaitu Australia.Kata Kunci: Pandemi COVID-19, KBGO, NCII, UU Pornografi, UU ITE
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi Vivi Lutfia
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art3

Abstract

The initial construction of the research was based on the digitization process in the judiciary which has presented E-Court as an effort to create effectiveness and efficiency for justice in society. Based on this premise, the author endeavors to explore the existence of E-Court with Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in which justice is carried out on the principle of simple, fast, and low cost. The principle of the administration of justice is then confronted with the concept of law enforcement. The objectives of this study are, first, to analyze the administration of justice in Indonesia in the digitalization era; second, knowing the E-Court law enforcement instrument in the administration of justice in Indonesia. This research is a normative legal research using the Statute Approach and Conceptual Approach. The results of the study conclude, first, that the administration of justice in Indonesia is still characterized by problems of court administration and the high cost of access to justice. Second, in the digitalization era, E-Court law enforcement instruments include: legally the substance of E-Court regulation still needs to be perfected. In a legal structure, human resources need to be empowered. In legal culture, the position of E-Court is basically parallel to technological developments that are common in society, but psychologically, people still need to adapt to the E-Court system. In terms of legal infrastructure, some E-Court accessibility is still constrained by facilities and infrastructure.Keywords: E-court; legal enforcement; the principle of judicial administrationAbstrakKonstruksi awal penelitian didasarkan pada proses digitalisasi di ranah peradilan yang telah menghadirkan E-Court sebagai upaya menciptakan efektifitas dan efisiensi demi keadilan di masyarakat. Berpijak pada premis ini, penulis berikhtiar untuk mengeksplorasi eksistensi E-Court dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas penyelenggaraan peradilan tersebut kemudian dihadapkan dengan konsep penegakan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu, pertama, menganalisis penyelenggaraan peradilan di Indonesia di era digitalisasi; kedua, mengetahui instrumen penegakan hukum E-Court dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode Statute Approach dan Conseptual Approach. Hasil Penelitian menyimpulkan, pertama, penyelenggraan peradilan di Indonesia masih diwarnai persoalan administrasi pengadilan hingga mahalnya akses untuk mencapai keadilan. Kedua, di era digitaliasi, instrumen penegakan hukum E-Court mencakup: secara legal substance pengaturan E-Court masih perlu untuk disempurnakan. Secara legal structure, sumber daya manusia perlu diberdayakan. Secara legal culture, kedudukan E-Court pada dasarnya sejajar dengan perkembangan teknologi yang lazim di masyarakat, namun secara psikologis masyarakat masih perlu beradaptasi dengan sistem E-Court. Dari segi legal infrastructure, sebagian aksesibilitas E-Court masih terkendala sarana dan prasarana.Kata Kunci: E-Court; asas penyelenggaraan peradilan; penegakan hukum
Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19 Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi; Zahwa Adifa Kusworo
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art14

Abstract

Various substantive regional policies based on the provisions of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, emphasize criminal sanctions as a last resort (ultimum remedium), thereby placing a heavy burden (overbelasting) on criminal law. Furthermore, the implementation of law enforcement through continuous repressive measures is not in accordance with the legal culture of the community. The formulation of the problems studied in this study are, first, what is the paradigm of the criminal provisions of health protocol policies in proportional law? Second, how is the public's compliance with the Covid-19 spread zone? This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study, and uses descriptive analysis in managing qualitative data by applying a deductive method. From the results of the study, it was concluded that the application of the ultimum remedium did not guarantee public compliance, and even caused problems in the applicable legal system. The number of regions that are still in the red zone status requires consistency in overcoming the dynamics of current legal events.Keywords: Covid-19 zone; government; ultimum remediumAbstrakBerbagai kebijakan daerah yang substansial berdasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, menitikberatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga memberikan beban berat (overbelasting) pada hukum pidana. Lebih lanjut, implementasi penegakan hukum melalui tindakan represif secara berkelanjutan tidak sesuai dengan legal culture masyarakat. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana paradigma ketentuan pidana kebijakan protokol kesehatan dalam proporsional hukum? Kedua, bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap zona penyebaran Covid-19? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolahan data kualitatif dengan menerapkan metode deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan ultimum remedium tidak menjamin kepatuhan masyarakat, bahkan menimbulkan persoalan dalam sistem hukum yang berlaku. Banyaknya daerah yang masih berstatus zona merah memerlukan konsistensi dalam mengatasi dinamika peristiwa hukum saat ini.Kata Kunci: Pemerintah; ultimum remedium; zona covid-19
Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah Ibadurrahman Ibadurrahman
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art9

Abstract

The purpose of this study is to identify and examine the implementation and impact of transactional politics in regional elections on regional development. The research method used is a normative method that uses secondary data sources or data obtained through literature, books, etc. The results of the study conclude that there are various problems related to the practice of political dowry, such as the mechanism for selecting regional head candidates within the party which is difficult to monitor and there is no transparency. The practice of unreasonable political dowry in the regional elections also has a negative impact on development progress in the regions. For example, costs that are too high will have an impact on the possibility of greater corruption.Keywords: Regional election; regional development; transnational politicsAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dan dampak politik transaksional dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, buku, dll. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat berbagai problematika berkaitan dengan praktik mahar politik seperti mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai yang sulit diawasi dan belum adanya transparansi. Praktik mahar politik yang tidak wajar dalam pilkada juga berdampak buruk terhadap kemajuan pembangunan di daerah. Misalnya biaya yang terlampau tinggi akan berdampak pada kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar.Kata Kunci: Pilkada; politik transaksional; pembangunan daerah
E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19 Juan Matheus
Lex Renaissance Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss4.art4

Abstract

The occurrence of the Covid-19 pandemic forced the Government of Indonesia to establish a policy of social restrictions to reduce the rate of transmission of Covid-19. This resulted in BANI stopping the trial, causing delays in the dispute resolution process. To overcome this, a new innovation is needed in the form of online arbitration or E-Arbitration. This study aims to examine the problems, first, how to regulate E-Arbitration as an alternative to e-commerce dispute resolution? Second, can E-Arbitration be implemented in the midst of the Covid-19 Pandemic? This research is a type of normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. From the results of the study, it was concluded, firstly, the application of E-Arbitration is not explicitly regulated in the legislation and is only based on Decree Number 20.015/V.SK-BANI/HU concerning Regulations and Procedures for the Implementation of Electronic Arbitration (Electronic Arbitration Decree). Second, the implementation of E-Arbitration in the midst of the Covid-19 Pandemic can still be carried out by taking into account the decree and other regulations. In addition, special regulations are needed that regulate E-Arbitration in order to open new alternatives in resolving e-commerce disputes. Keywords: Business dispute resolution; e-arbitration; e-commerceAbstrakTerjadinya Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19. Hal ini berdampak pada BANI yang menghentikan persidangan sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian sengketa. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah inovasi baru berupa arbitrase online atau E-Arbitration. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, pertama,  bagaimana pengaturan E-Arbitration sebagai alternatif penyelesaian sengketa e-commerce? Kedua, apakah E-Arbitration dapat diterapkan di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian disimpulkan, pertama,  penerapan E-Arbitration tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hanya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V.SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Tata Cara Penyelenggaraan Arbitrase Elektronik (SK Arbitrase Elektronik). Kedua, pelaksanaan E-Arbitration di tengah Pandemi Covid-19 tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan surat keputusan tersebut dan peraturan lainnya. Selain itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur E-Arbitration agar dapat membuka alternatif baru dalam menyelesaikan sengketa e-commerce.Kata Kunci: E-Arbitration; penyelesaian sengketa bisnis; e-commerce