cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
 17   18   19   20   21 
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara Andri Idrus
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art11

Abstract

Regional losses are a subsystem of the concept of state losses based on the concept of state finances which are expressly stated in the Constitution. So far, the settlement of regional losses by the Regional Government is carried out through deposits to the regional treasury, although this is not explicitly stated in the legislation. This study aims to examine the legal consequences of settlement of regional losses through deposits to the state treasury. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results of the study conclude that there is no firm norm that stipulates the obligation to settle regional losses through depositing them into the regional treasury, so that the discourse on the settlement of regional losses through deposits to the state treasury is valid and possible.Key Words: Finance; regional finance; treasury fundAbstrakKerugian daerah merupakan subsistem dari konsep kerugian negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin.Kata Kunci: Keuangan; keuangan daerah; kas negara
KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA Fadillah Adkiras
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art12

Abstract

This study aims to determine the legal protection for victims of online gender-based violence in Indonesia and the legal construction of protection for victims of online gender-based violence according to human rights law. This is a normative legal research that uses statutory, case, and conceptual approaches. The results of this study are first, Indonesia does not have legislation that specifically regulates legal protection for victims of Online Gender Based Violence (KBGO) so that the handling of cases KBGO-related is still based on Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) and Law Number 44 of 2008 on Pornography (Pornography Law). However, the two laws have not comprehensively regulated the protection of KBGO victims. Second, the legal construction of protection for KBGO victims has generally been regulated in the Bill of Elimination of Sexual Violence (PKS Bill). However, to fulfill the protection of KBGO victims, the PKS Bill needs to be revised by regulating provisions regarding the expansion of the definition of 'indirectly', recovery of victim digital data, the process of establishing cooperation between UPT and the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), online reporting, mechanisms for handling and social protection of victims, special procedures related to the procedural law, and improving the legal structure (law enforcement officers).Key Words: Human rights; legal protection; online gender-based violenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia dan konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sehingga penanganan kasus terkait KBGO masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Akan tetapi, kedua undang-undang tersebut belum mengatur perlindungan korban KBGO secara komprehensif. Kedua, konstruksi hukum perlindungan korban KBGO secara umum diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Akan tetapi, untuk memenuhi perlindungan korban KBGO, RUU PKS tersebut perlu direvisi dengan mengatur ketentuan mengenai perluasan definisi ‘secara tidak langsung’, pemulihan data digital korban, proses penjalinan kerjasama antara UPT dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pelaporan online, mekanisme penanganan dan perlindungan korban secara sosial, prosedur khusus terkait hukum acaranya, dan memperbaiki struktur hukum (aparat penegak hukum).Kata Kunci: Hak asasi manusia; kekerasan berbasis gender online; perlindungan hukum
Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js) Surya Mustika Rajamuddin Putra
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art13

Abstract

The problems raised in this article are first, to examine the opinion of the judge in the decision Number 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. Second and the implications of this decision. This is a normative legal research which is analyzed by using a qualitative descriptive method. The results of this study concluded that the judge used Article 22 of the KHES to examine the cases of the parties in the verdict No. 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. The implication of the decision is that the judge declared the murabahah contract of the parties null and void because it was not in line with sharia compliance as stated in the legislation.Key Words: Akad validity; notary deed; sharia complianceAbstrakPermasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu, pertama, mengkaji pendapat hakim dalam putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. Kedua, implikasi dari adanya putusan tersebut. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menggunakan Pasal 22 KHES untuk memeriksa perkara para pihak dalam putusan putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js. Implikasi putusan tersebut ialah hakim menyatakan akad murabahah para pihak batal demi hukum karena tidak sejalan dengan kepatuhan syariah sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Keabsahan akad; kepatuhan syariah; akta notaris
Politik Hukum Ketentuan Pidana Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapindo) Siti Sarah Astuti
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art6

Abstract

This study aims to determine the environmental pollution caused by the Lapindo mud disaster and legal politics in terms of the criminal provisions in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The problems formulated in this research are first, what is the legal politics of the criminal provisions of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas? Second, what is the impact of the Lapindo mudflow on the environment and public health? The type of research is normative with a statutory approach and is analyzed using qualitative methods. The results of this study are first, the legal politics regarding the Lapindo mud disaster, namely the absence of an article that regulates violations regarding procedural errors committed by companies in the Criminal Provisions of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas. Second, local residents suffered losses, both material and immaterial, because Lapindo mud contains chemical substances, namely metals and phenols that endanger public health and pollute the environment such as water, soil, and air. Key Words: Environtment; lapindo mud; legal policy; public healthAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bencana lumpur lapindo dan politik hukum yang ditinjau dari ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana politik hukum ketentuan pidana atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi? Kedua apa dampak semburan lumpur lapindo terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat ? Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, politik hukum mengenai bencana lumpur lapindo yaitu tidak adanya pasal yang mengatur tentang pelanggaran mengenai kesalahan prosedural yang dilakukan oleh perusahaan di Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, warga sekitar mengalami kerugian, baik materil dan immateril, karena lumpur lapindo mengandung zat kimia yaitu logam dan fenol yang membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan seperti air, tanah, dan udara.Kata Kunci: Lumpur lapindo; politik hukum; lingkungan; kesehatan masyarakat
PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA: ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGHADAPI PRAKTEK DUMPING Fahmi Fairuzzaman
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art7

Abstract

This research raises issues, firstly, the direction of policies implemented by the Government of Indonesia to deal with dumping practices carried out by other countries against Indonesia. Secondly, the role of law in economic development in Indonesia related to preventing fraudulent dumping practices. The method used is normative legal research. The results of the study conclude that first, the policy directed by the Government of Indonesia in dealing with the fraudulent practice of dumping by other countries against Indonesia is carried out by ratifying the Agreement for the Establishment of the World Trade Organization (WTO). With this ratification, Indonesia must then adjust its policies in international trade to comply with WTO provisions, including implementing anti-dumping policies in accordance with the Anti-Dumping Agreement. Second, the law acts as a tool for carrying out economic development. The law acts as a tool to prevent dumping practices in order to support the implementation of economic development in Indonesia.Key Words: Dumping; law and economic developmentAbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, arah kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia. Kedua, peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terkait dengan pencegahan praktek curang dumping. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, arah kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi praktek curang dumping oleh negara lain terhadap Indonesia dilakukan dengan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dengan ratifikasi tersebut Indonesia kemudian harus menyesuaikan kebijakannya dalam perdagangan internasional agar sesuai ketentuan WTO, termasuk menerapkan kebijakan anti-dumping sesuai dengan Anti-Dumping Agreement. Kedua, hukum berperan sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hukum berperan sebagai alat untuk mencegah praktek dumping guna mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi di Indonesia.Kata Kunci: Dumping; hukum dan pembangunan ekonomi
Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman Reni Ratna Anggreini
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art8

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the relationship between the Tax Court and the Supreme Court in Judicial Power. This is a normative legal research. The approach is a statutory approach. The results of this research conclude that the Supreme Court has a position as a supervisor and supervisor in the tax court, namely providing guidance to the technical courts in the Tax Court and supervising the duties of the judiciary and the behavior of judges. Whereas in judicial proceedings the Supreme Court does not have any authority in correcting the decisions of the first and second levels in the tax court, so it is necessary to reform the tax court law in terms of deciding on tax disputes only at the cassation level so that the Supreme Court has more authority in examining, adjudicate and decide on tax disputes within the judex juris area with the aim of providing legal justice for Taxpayers to take legal remedies for cassation.Key Words: judicial review; supreme court; tax courtAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa relasi Pengadilan Pajak dan  Mahkamah Agung dalam Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatannya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penilitian ini menyimpulkan, Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai pembina dan pengawas di dalam pengadilan pajak, yaitu melakukan pembinaan terhadap teknis peradilan di Pengadilan Pajak dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas peradilan dan tingkah laku hakim. Sedangkan dalam acara peradilan Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengoreksi putusan tingkat pertama dan kedua dalam pengadilan pajak, sehingga perlu kiranya adanya pembaharuan dalam Undang-Undang peradilan pajak dalam hal memutus sengketa pajak hanya di tingkat kasasi agar Mahkamah Agung memiliki kewenangan lebih dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak dalam wilayah judex juris dengan tujuan memberikan keadilan hukum bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum kasasi.Kata Kunci: Pengadilan pajak; mahkamah agung; peninjauan kembali
Pelindungan Hukum Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Ramli Umar
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art1

Abstract

This study aims to analyze first, the procedure of examination and investigation of the Crime of Terrorism. Second, the regulation and implementation of legal protection against presumed and suspects of criminal acts of terrorism in the process of examination and investigating criminal acts of terrorism. This research using juridical methods concludes that the procedure for investigation and investigation of criminal acts of terrorism is carried out based on the Criminal Procedure Code and Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism and other related regulations. The law enforcement model in the process of investigating terrorism criminals is more likely to use a crime control model system where law enforcement is given wider and more lax authority in obtaining preliminary evidence. The prosecution process is more likely to use the due process model system. The reason it is more inclined to the due process model is because the prosecution process in terrorism cases is not specifically regulated and follows the guidelines set out in the Criminal Procedure Code.Key Words: Crime of terrorism; examination; investigation; legal protectionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertama, prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Terorisme. Kedua, pengaturan dan pelaksanaan pelindungan hukum terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dalam proses penyelidikan dan proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian dengan metode yuridis ini menyimpulkan bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan aturan terkait lainnya. Model penegakan hukum dalam proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme lebih cenderung menggunakan sistem crime control model dimana penegak hukum diberi kewenangan yang lebih luas dan lebih longgar dalam memperoleh bukti permulaan. Proses penuntutan lebih cenderung pada penggunaan sistem due process model. Alasan lebih cenderung pada due process model adalah karena proses penuntutan dalam kasus terorisme tidak diatur secara khusus dan mengikuti pedoman yang di atur dalam KUHAP.Kata Kunci: Pelindungan hukum; pidana terorisme; penyelidikan; penyidikan
Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Moh. Akil Rumaday
Lex Renaissance Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss2.art2

Abstract

This study aims to determine the regulation of the crime of trading in influence in the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 and to consider the decision of the panel of judges in adjudicating cases of trading in influence as a criminal act of corruption in Indonesia. This is a normative legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study concluded that trading in influence as a type of corruption crime regulated in Article 18 of UNCAC consists of trading in influence actively and passively. In the practice of law enforcement against corruption, the Panel of Judges in their consideration has implemented UNCAC provisions related to trading in influence in adjudicating the Riau-1 Steam Power Plant (PLTU) case and the case of sale and purchase of certain positions at the Ministry of Religion. This shows that trading in influence as a criminal act of corruption has occurred in Indonesia. Therefore, as a country that has ratified UNCAC, criminal law policies related to eradicating corruption in Indonesia need to adopt the provisions of Article 18 of UNCAC to increase the effectiveness of law enforcement on corruption in Indonesia.Key Words: Corruption crime; criminal law policy; trading in influenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kejahatan perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 dan pertimbangan putusan majelis hakim dalam mengadili perkara perdagangan pengaruh (trading influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC terdiri atas memperdagangkan pengaruh secara aktif dan pasif.  Di dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah mengimplementasikan ketentuan UNCAC terkait perdagangan pengaruh dalam mengadili kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 dan kasus jual beli jabatan dalam seleksi jabatan di Kementrian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa trading in influence sebagai tindak pidana korupsi sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC, kebijakan hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu mengadopsi ketentuan Pasal 18 UNCAC untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana; perdagangan pengaruh; tindak pidana korupsi
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law Irwan Hafid
Lex Renaissance Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art3

Abstract

Indonesia currently does not explicitly regulate the seizure of assets without punishment in Indonesian laws and regulations. Existing regulations only regulate the seizure of assets through criminal proceedings. This study wants to examine how the urgency of regulating the concept of non-conviction based asset forfeiture in the legislation and its correlation to the return of state finances in the perspective of economic analysis of law. This research is normative juridical, that is carried out by reviewing or analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study concluded that the regulation on asset confiscation without punishment is still not comprehensive enough so that the ratification of the Asset Confiscation Bill is needed. In the perspective of economic analysis of the law, the ratification of the bill can minimize the number of perpetrators of hiding assets and the efficiency of law enforcement policy efforts, so that it can be oriented towards the effectiveness of recovering state financial losses.Key words: Economics; seizure of assets; criminal; legalAbstrakIndonesia saat ini tidak secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi yang ada hanya mengatur perampasan aset melalui proses pidana. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana urgensi pengaturan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) dalam peraturan perundang-undangan serta korelasinya terhadap pengembalian keuangan negara dalam perspektif analisa ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang perampasan aset tanpa pemidanaan masih belum cukup komprehensif sehingga dibutuhkan pengesahan RUU Perampasan Aset. Dalam perspektif analisa ekonomi terhadap hukum, pengesahan RUU tersebut dapat menimimalisir tingginya pelaku kejahatan penyembunyian aset dan efisiensi upaya kebijakan penegakan hukum, sehingga dapat berorientasi pada efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara.Kata Kunci: Ekonomi; perampasan aset; pidana; hukum
Upaya Bank Dan Otoritas Jasa Keuangan Mencegah Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat Dea Amnitra Syahid Hidayatullah
Lex Renaissance Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol6.iss1.art12

Abstract

Efforts made by banks, especially BRI, in dealing with non-performing loans are inseparable from various factors. The fact that the provision of people's business credit is not accompanied by security and/or guarantees is seen from the Collateral aspect where collateral is goods, assets or securities used as collateral. The research, which was conducted using a sociological approach, found that in the present case, the borrower responded to the lender (the bank) and aimed to provide security for the loan. This study concludes, first, that Bank BRI Kartosuro branch itself still refers to the 5C principles in the credit process, namely: Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral and the classification of non-performing loans refers to the criteria provided by Bank Indonesia, namely in accordance with Article 4 of the Decree of the Director of the Bank. Indonesia Number 30/267/KEP/DIR, dated February 27, 1998. Second, the Financial Services Authority (OJK) and Bank of Indonesia may coordinate by cooperating in joint supervision of financial service activities in the banking sector. OJK has the authority to conduct investigations in the financial services sector, including banking.Key Word: Bank; KUR; MSME; OJKAbstrakUpaya yang dilakukan bank khususnya BRI dalam menangani kredit bermasalah tidak terlepas dari berbagai faktor. Fakta bahwa pemberian kredit usaha rakyat ini tidak disertai dengan agunan dan/atau jaminan melihat secara aspek Collateral yang dimana agunan adalah barang, aset atau surat berharga yang digunakan sebagai jaminan. Penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan sosiologis ini mendapatkan hasil bahwa dalam hal ini peminjam kepada pihak pemberi pinjam (Bank) dan bertujuan untuk memberikan keamanan terhadap pinjaman yang diberikan. Penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa Bank BRI cabang Kartosuro sendiri tetap mengacu pada prinsip 5C dalam proses kredit yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral dan pada penggolongan kredit bermasalah mengacu menurut kriteria yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sesuai dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/ 267/ KEP/ DIR, tanggal 27 Februari 1998. Kedua, otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. OJK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan.Kata Kunci: Bank; OJK; KUR; UMKM

Page 19 of 33 | Total Record : 324

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2: DESEMBER 2025 Vol 10 No 1: JUNI 2025 Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024 Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022 Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022 Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022 Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021 Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020 Vol 5 No 3 (2020): JULI 2020 Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 4 No 2 (2019): JULI 2019 Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 Vol 3 No 2 (2018): JULI 2018 Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017 Vol 2 No 1 (2017): JANUARI 2017 Vol 1 No 2 (2016): JULI 2016 Vol 1 No 1 (2016): JANUARI 2016 More Issue