Garuda - Garba Rujukan Digital

PROPORSIONALITAS PENETAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Nita Anisatul Azizah
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art7

Proportionality in the criminal sanctions formulation policy in this research is the criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of violence against women which need to receive full attention from legislators in determining criminal sanctions policies. This is due to preventing violations of individual rights and as a barrier for legislators in imposing criminal sanctions for offenses. The focus of the problem in this research is the practice of developing violence against women in the family sphere during the Covid-19 pandemic and an analysis of the proportionality of determining the threat of criminal sanctions in Law no. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The type of research used is normative legal research. The approach used is conceptual and statutory. The research results showed that the level of violence in the domestic realm tends to be higher than in the public realm, as in 2021 the domestic realm experienced an increase of 4% compared to 2020. In 2020 violence against women was around 75%, while in 2021 it rose to 79% or 6,480 cases. The results of the proportionality analysis of criminal sanctions in the law are based on the principle of parity contained in ordinal proportionality, namely that a person is punished or sentenced in proportion to the level of seriousness of the crime or violation, reflecting the existence of parity, rank ordering, spacing of penalties from Articles 44 to 49.Keywords: Proportionality, Criminal Sanctions, Domestic Violence AbstrakProporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam penelitian ini adalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari para legislator dalam menetapkan kebijakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hak-hak individu dan sebagai pembatas legislator dalam memberikan sanksi ancaman pidana terhadap delik. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah praktik perkembangan kekerasan terhadap perempuan di lingkup keluarga di masa pandemi covid-19 dan analisis proporsionalitas penetapan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat kekerasan pada ranah domestik cenderung lebih tinggi dibanding ranah publik, sebagaimana tahun 2021 pada ranah domestik mengalami peningkatan sebanyak 4% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan sekitar 75%, sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 79% atau 6.480 kasus. Hasil analisis proporsionalitas atas sanksi pidana dalam undang-undang tersebut jika dilandaskan pada prinsip keseimbangan (parity) yang ada dalam proporsionalitas ordinal yaitu seseorang dihukum atau dipidana sebanding dengan tingkat seriusitas kejahatan atau pelanggarannya mencerminkan adanya parity, rank ordering, spacing of penalty dari Pasal 44 hingga 49.Kata kunci: Proporsionalitas, Sanksi Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Okky Alifka Nurmagulita
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art5

Political parties are an important component in Indonesia's democratic political system. Political parties are needed because they have a position and role as a strategic liaison between government processes and the citizens. The dissolution of political parties carried out by the Constitutional Court can have an impact on vacant legislative member seats. The formulation of the problem of this research is what is the mechanism for filling vacancies in legislative seats resulting from the dissolution of political parties by the Constitutional Court? This is a normative juridical with a statutory approach. The data collection technique used is through document and literature studies of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research conclude that filling vacancies in legislative seats as a result of the dissolution of political parties by the Constitutional Court can be done using a plebiscite mechanism.Key words: legislative institution, constitutional court, and dissolution of political parties AbstrakPartai politik merupakan komponen penting dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Partai politik dibutuhkan karena memiliki posisi dan peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berdampak terhadap kekosongan kursi anggota legislatif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik oleh Mahkamah Kontitusi? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen dan literatur terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengisian kekosongan kursi legislatif sebagai akibat dari dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mekanisme plebisit.Kata-kata kunci: lembaga legislatif, mahkamah konstitusi, dan pembubaran partai politik

Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Novita Eka Utami
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art10

After the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal, there was a ‘tug-of-war’ over the authority of local and regional governments, resulting in centralized policies that resulted in a perceived lack of involvement of regional governments and community participation, which gave rise to controversy regarding mining permits. This research examines two problem formulations: First, how will regional government authority change in mining licensing after the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal? Second, what is the impact post the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal on society? The research method used is normative law by applying literature study. The results of the research concluded that: the existence of several articles that are considered centralistic is the main problem for regional governments because they eliminate articles containing the authority of regional governments, resulting in disharmony between centralization in Mining and Coal policies with regional autonomy and decentralization and these policies weaken the welfare of regional communities but are profitable for mining entrepreneurs.Keywords: Regional authority, Mining, Centralization AbstrakPasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, terjadinya tarik menarik kewenangan pemerintah puat dan daerah yang memunculkan kebijakan sentralistik sehingga dianggap kurangnya pelibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarkat yang kemudian memunculkan kontroversi mengenai perizinan pertambangan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Kedua, bagaimana dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan menerapkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan: adanya beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap pemerintah daerah sebab menghapuskan pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah akibatnya terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah serta desentralisasi dan kebijakan tersebut melemah pada kesejahteraan masyarakat yang didaerah tetapi menguntungkan bagi pengusaha tambang.Kata Kunci: Kewenangan daerah, Pertambangan, Sentralisasi

Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik Nor Fadillah
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art1

The Constitutional Court holds the independent authority of the state to administer justice in upholding law and justice. However, one phenomenon that occurs in recent years is the decline in people's trust towards the independent judicial institutions topped off by the absence of intervention which has eventually led to serious polemics in the society. This is also due to the fact that it appears as if the law is no longer serves as a tool for seeking justice, but rather a tool for perpetuating power. This article aims to identify and examine how the principle of free justice in rule of law is implemented in the Constitutional Court decision no. 53/PUU-XIV/2017 on political party verification. The method used is a normative method which positions law as a system of norms for analyzing laws that have been decided by judges through the court process. The results of this research show that the Constitutional Court judges in the Constitutional Court decision Number 53/PUU-XIV/2017, especially regarding political party verification, were guided by the constitution and upheld the principle of an independent and impartial judiciary in the principles of the rule of law. This can be seen from legal considerations that the Constitutional Court considers the obligation to carry out political party verification of all political parties participating in the general election as a whole, both in the 2014 election and new political parties in 2019, so that there shall be no differences and discrimination.Keywords: Constitutional Court, Political Parties, Independent Justice System, Principle of Impartiality, Verification. AbstrakMahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang bebas dan tidak adanya intervensi mengalami polemik serius di masyarakat, karena seakan-akan hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencari keadilan, melainkan alat melanggengkan kekuasaan. Tulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi prinsip peradilan yang bebas dalam negara hukum pada putusan MK No. 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang memposisikan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017 khususnya mengenai verifikasi partai politik sudah berpedoman pada konstitusi dan menegakkan prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak dalam prinsip negara hukum. Hal ini dilihat dari pertimbangan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kewajiban melakukan verifikasi partai politik terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu secara keseluruhan baik itu Pemilu tahun 2014 maupun parpol baru tahun 2019 agar tidak ada perbedaan dan diskriminasi.Kata-kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Peradilan Bebas, Prinsip Tidak Memihak, Verifikasi.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yukiatiqa Afifah; Dewi Yuslita Julianis
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art6

One of the causes of sexual violence is the failure of law enforcement officials to eradicate sexual predators due to acts of obstruction of justice which are often carried out by certain individuals. Obstruction of justice is an action that obstructs and obstructs the law enforcement process in various forms. This research will review the matter of how the obstruction of justice is regulated in Indonesian positive law and the forms of criminal liability for perpetrators of obstruction of justice in cases of criminal sexual violence? This research uses normative juridical methods in the form of a literature study and examines several statutory regulations. The results of his research indicate that regulations regarding obstruction of justice are contained in Article 221 of the Criminal Code and are spread across several special laws such as laws on eradicating corruption, terrorism and criminal acts of sexual violence. Regarding criminal liability, a person who commits obstruction of justice in a criminal case of sexual violence can be held accountable in the form of a maximum prison sentence of 5 years. Essentially, the regulations governing obstruction of justice in criminal acts of sexual violence are quite good, but the government is expected to immediately speed up the formation of derivative regulations or implementing regulations for the TPKS Law in the form of government regulations so that the TPKS Law can be implemented properly.Keywords: Criminal Liability, Obstruction Of Justice, Crime of Sexual Violence AbstrakSalah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah akibat gagalnya aparat penegak hukum dalam memberantas predator seksual dikarenakan adanya perbuatan obstruction of justice yang kerap kali dilakukan oleh oknum tertentu. Obstruction of justice merupakan tindakan yang merintangi dan menghalangi proses penegakan hukum dengan beragam bentuk. Penelitian ini akan mengulas bagaimana pengaturan obstruction of justice dalam hukum positif Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam bentuk studi kepustakaan dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaturan mengenai obstruction of justice terdapat dalam Pasal 221 KUHP dan tersebar dalam beberapa undang-undang khusus seperti undang-undang pemberantasan korupsi, terorisme hingga tindak pidana kekerasan seksual. Mengenai pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada dasarnya pengaturan yang mengatur obstruction of justice dalam tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup baik namun pemerintah diharapkan segera mempercepat pembentukan peraturan turunan atau aturan pelaksana dari UU TPKS dengan membentuk peraturan pemerintah (PP) sehingga UU TPKS tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial Ahmad Fadli Fauzi
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art2

produced only satisfy the political principles and hence are problematic. The issues with the Job Creation Law are not only at the legislative stage; but at the level of normative substance whereby there are several problematic articles. For instance, in terms of wages, the phrase "necessities for a decent living" as regulated in Article 88 has been removed, alterations to Article 151 which have the potential for unilateral layoffs, and the repeal of Article 59 regarding PKWT which was previously regulated in the Employment Law. The formulation of the problem in this article is what are the legal politics in the Job Creation Law, especially in the industrial relations aspect and the implications of the norms of the Law? The research method used is juridical-normative research using a conceptual approach and a statutory approach. Meanwhile, the data used is secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The findings in this article show that the legal politics of the Job Creation Law in the industrial relations aspect only fulfill political rules, but fail to fulfill the rights and interests of workers. Apart from that, several problematic articles were found in the Employment Chapter of the Job Creation Law, for example regarding wages, layoffs, PKWT, and so on. In this regards, the Job Creation Law is unable to address problems in the industrial relations aspect, because at the substantive level, problematic norms have the potential to injure the workers/employees who are in a weaker position.Keywords: Legal Politics, Job Creation Law, Industrial Relations. AbstrakArah kebijakan dalam UU Cipta Kerja tampak bernuansa politis dan tidak terlepas dari negosiasi kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan hanya memenuhi kaidah politis dan problematis. Permasalahan dalam UU Cipta Kerja tidak hanya pada tahap legislasi, namun dalam tataran substansi norma pun terdapat beberapa pasal bermasalah. Misalnya, dalam hal pengupahan dihapusnya frasa “kebutuhan hidup layak” yang diatur dalam Pasal 88, berubahnya Pasal 151 yang berpotensi pada PHK sepihak, dan dicabutnya Pasal 59 terkait PKWT yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Rumusan masalah dalam artikel ini ialah apa politik hukum dalam UU Cipta Kerja khususnya pada aspek hubungan industrial dan implikasi dari norma-norma UU tersebut? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja pada aspek hubungan indsutrial hanya memenuhi kaidah politik semata, namun gagal memenuhi hak dan kepentingan buruh. Selain itu, ditemukan beberapa pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan, misalnya terkait pengupahan, PHK, PKWT, dan sebagainya. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak dapat menjawab permasalahan dalam aspek hubungan industrial, karena dalam tataran substansi norma yang bermasalah berpotensi merugikan buruh/pekerja yang berada pada posisi lemah.Kata kunci: Politik Hukum, UU Cipta Kerja, Hubungan Industrial.

Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital Aluf Ra'syiah Rabah; Kharista Dewi Antisha Shakeab
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art8

LPS, which functions to guarantee bank customer deposits, often faces various challenges, especially with the existence of digital banks. This research discusses two matters. First, what challenges will the digital bank face in relation to the LPS guarantee program. Second, efforts can be made to answer these challenges. This is a type of normative research using a statutory research approach. The research process carried out by the author resulted in an answer that the current LPS program and regulations have not been able to accommodate the legal certainty of deposit guarantees for digital bank customers, including competition in digital bank interest rates exceeding the LPS guarantee interest, regulations that have not fully accommodated the needs of digital banks and the risk of attacks in cybercrime. This legal uncertainty will certainly pose quite a big risk considering that the rapid growth of digital banks is currently not matched by the certainty of obtaining deposit guarantees. Referring to the research results, the author suggests that LPS create deposit guarantee claim regulations that are not only suitable for traditional banks, but also for digital banks. Such as the legality of proof of electronic savings, digital bank compliance in providing interest to customers and other policies that can be made by LPS and OJK as well as forming regulations regarding the use of AI in the banking and financial sector.Keywords: Legal Certainty, LPS Program, and Digital Bank Challenges. AbstrakLembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank kerap menghadapi berbagai tantangan khususnya dengan eksistensi bank digital. Penelitian ini akan membahas mengenai dua hal. Pertama, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh bank digital dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS. Kedua, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian perundang-undangan. Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan sebuah jawaban bahwa program dan regulasi LPS saat ini belum mampu mengakomodir kepastian hukum penjaminan simpanan bagi nasabah bank digital di antaranya ialah persaingan suku bunga bank digital melebihi bunga penjaminan LPS, regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan bank digital serta resiko serangan kejahatan siber. Ketidakpastian hukum tersebut tentu akan menimbulkan resiko yang cukup besar mengingat pesatnya pertumbuhan bank digital saat ini tidak diimbangi dengan kepastian untuk mendapatkan penjaminan simpanan. Merujuk pada hasil penelitian, penulis menyarankan agar LPS membuat regulasi klaim penjaminan simpanan yang bukan hanya sesuai untuk bank tradisional, melainkan juga untuk bank digital. Seperti legalitas bukti simpanan elektronik, kepatuhan bank digital dalam memberikan bunga terhadap nasabah dan kebijakan lain yang dapat dibuat LPS maupun OJK serta membentuk regulasi terkait penggunaan AI pada sektor perbankan dan keuangan.Kata kunci: Kepastian Hukum, Program LPS, dan Tantangan Bank Digital.

Disparitas Putusan Permohonan Pailit dengan Dasar Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang Muhammad Farhan Fedhitama; Siti Anisah
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art9

Applications for a declaration of bankruptcy on the basis of cessie for some of the receivables result in different decisions from commercial courts. There are decisions that grant the application and there are also decisions that reject the application. The occurrence of different decisions on bankruptcy applications on the same basis results in a lack of legal certainty. This research aims to examine, analyze and explain the disparity between commercial courts in deciding bankruptcy applications on the basis of cessie for a portion of the receivables. Types of normative legal research with a statutory approach and a concept approach. Data collection techniques were carried out using library research. The data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the research conclude, first, that there is a disparity in decisions regarding applications for declaring bankruptcy based on cessie for some of the amounts receivable due to differences in interpretation by judges in interpreting the law. Second, an effort to create legal certainty in a bankruptcy petition based on a cessie for a portion of the receivables is by making a cessie deed for a portion of the receivables before a notary. The making of the cessie deed must be attended by all parties, so that the debtor knows well to whom he must pay. the debt.Keywords: Decision Disparity, Bankruptcy, Cessie AbstrakPutusan pengadilan niaga mengenai permohonan pernyataa pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang berbeda-beda. Terdapat putusan yang mengabulkan permohonan dan ada juga putusan yang menolak permohonan. Terjadinya perbedaan putusan permohonan pailit dengan dasar yang sama mengakibatkan ketidakak kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan terjadinya disparitas putusan pengadilan niaga dalam permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang serta upaya untuk menghadirkan kepastian hukum. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, adanya disparitas putusan permohonan pernyataan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang terjadi karena adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memaknai undang-undang; dan Kedua, upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam permohonan pailit dengan dasar cessie atas sebagian jumlah piutang adalah dengan membuat akta cessie atas sebagian jumlah piutang di hadapan notaris yang wajib dihadiri oleh semua pihak agar debitor mengetahui dengan baik kepada siapa dia harus membayar utangnya.Kata-kata kunci: Disparitas Putusan, Kepailitas, Cessie

Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris Sebagai Dampak Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris Anggita Kusuma Prihayuningtyas; Ana Silviana
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art3

In carrying out their positions, notaries are obligated to work professionally and to refer to the Notary Code of Ethics which is regulated in Law Number 2 of 2014 on the Position of Notaries (UUJN). The existence of a notary has the aim of providing legal services to the community, especially in terms of making deeds. As legal needs increase, the need for notary services increases. Unhealthy competition that occurs between fellow notaries can of course occur in various forms and ways. The aim of this research is to identify how the notary code of ethics is enforced and the factors that cause violations of the notary's Code of Ethics which give rise to unhealthy competition between fellow notaries. This research is normative in nature where a statutory regulation approach is taken, collecting data using literature and document studies, the data analysis method used is qualitative. The results of the research include, first, efforts that can be made to enforce the code of ethics, the Central Honorary Council together with the Central Management of the Indonesian Notary Association by making regulations embodied in PDKP INI. Second, the increasing public need for legal activities that require authentic deeds, and the increasing number of people who work as Notaries, are reasons for Notaries to take actions that result in unhealthy competition among some Notaries.Keywords: competition, notary, code of ethics AbstrakNotaris dalam menjalankan jabatannya harus bekerja profesional dan mengacu kepada Kode Etik Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Keberadaan notaris memiliki tujuan utuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan akta. Semakin bertambahnya kebutuhan hukum, semakin meningkat pula kebutuhan akan jasa notaris. Persaingan tidak sehat yang terjadi antar sesama rekan notaris tentu dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan dalam pelaksanaan kode etik notaris serta faktor penyebab pelanggaran kode etik notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpul data dengan studi pustaka dan dokumen, metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan kode etik Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan membuat peraturan diwujudkan dalam PDKP INI; dan Kedua, bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kegiatan hukum yang membutuhkan adanya akta otentik, dan bertambah banyaknya orang yang berprofesi Notaris, menjadi alasan Notaris melakukan tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat di kalangan sebagian Notaris.Kata kunci: persaingan, notaris, kode etik

Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Metro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Betha Rahmasari; Nurul Amalia
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art3

The emphasis is placed on the importance of protecting human rights, including the political rights of people with disabilities, in the context of the Rule of Law to achieve well-being and justice. Challenges in implementing general elections for people with disabilities and the significance of their presence in the political system. The implementation of Article 5 of Law Number 8 of 2016 regarding people with disabilities as voters in general elections in Metro city. The determination and barriers faced by people with disabilities in the conduct of elections in Metro city. This research aims to understand the implementation of Article 5 of Law Number 8 of 2016 concerning the voting rights of people with disabilities in general elections and to find out how to determine and overcome barriers faced by people with disabilities in the conduct of general elections. This research uses a type of empirical juridical research that examines and analyzes facts obtained from research results and field observations. Fulfilling the rights of people with disabilities through laws increases participation in general elections, but barriers need to be overcome, and accessibility and disability-friendly electoral movements are taken into consideration. The role of election organizers needs to be enhanced, and cooperation with the disability community is required.Keywords: Disabilities, Guarantee, General Elections AbstrakPenekanan diberikan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak politik penyandang disabilitas, dalam konteks Negara Hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan pentingnya kehadiran mereka dalam sistem politik. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas sebagai hak pilih dalam pemilihan umum di kota Metro. Penetapan dan hambatan penyandang disabilitas dalam penyelenggara pemilu di kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan mengetahui cara menetapkan serta mengatasi hambatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan. Pemenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan undang-undang, partisipasi pemilihan umum meningkat, tetapi hambatan perlu diatasi, aksesibilitas dan gerakan pemilu ramah disabilitas diperhatikan. Peran penyelenggara pemilihan umum perlu ditingkatkan, dan kerjasama dengan komunitas disabilitas diperlukan.Kata Kunci: Disabilitas, Jaminan, Pemilihan Umum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA