cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
 27   28   29   30   31 
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Eksekusi Hak Tanggungan Salsabila Fathimah Azzahra; Siti Malikhatun Badriyah
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art10

Abstract

Carrying out an auction is the payment of the auction object from the buyer to the auction seller, with the aim of paying off the debtor's debt to the creditor. However, in its implementation obstacles often arise such as the auction object cannot be controlled by the winning party. This research aims to determine legal protection for auction winners, as well as other obstacles faced by auction winners. In this research, the approach methods applied include: case approach methods through court decisions and statutory regulations. The legal materials used in this research use secondary legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are legal protection for the rights of auction winners in the form of repressive protection contained in HIR, Vendu Regulation, PMK No. 213/PMK.06./2020, and the Civil Code. To obtain their rights, they can make real execution efforts. Meanwhile, in this research, the obstacles that influence the auction winner are non-juridical obstacles.Keywords: Execution; Mortgage right; Legal protection AbstrakPelaksanaan lelang merupakan pembayaran objek lelang dari pembeli kepada penjual lelang, dengan tujuan pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Namun, dalam pelaksanaanya sering muncul hambatan seperti objek lelang tidak bisa dikuasai oleh pihak pemenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, serta hambatan lain yang dihadapi pemenang lelang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan kasus melalui pendekatan putusan pengadilan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang berupa perlindungan represif yang terdapat dalam HIR, Vendu Reglement, PMK No. 213/PMK.06./2020, dan KUHPerdata. Untuk mendapatkan haknya dapat melakukan upaya eksekusi riil. Hambatan yang berpengaruh pada pemenang lelang berupa hambatan non yuridis. Kata-kata kunci: Eksekusi; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum
Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional Mario Agritama S W Madjid; Muhammad RM Fayasy Failaq; Vina Rohmatul Ummah; Ade Yulfianto
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art1

Abstract

Regulatory dynamics in Indonesia are facing over-regulation or over-lapping caused by irregularities in the legislative institutions organization and harmonization of regulations. This is also inseparable from the sectoral ego of each institution. The presence of the Job Creation Law through the omnibus law method is considered a solution to overcome the problem of national regulations, but the existence of this law presents a new problem, namely the increasing number of derivative regulations that must be issued. This research focuses on two main issues: first, the legal and political capability of harmonizing regulations under the law through the Job Creation Law. Second, the urgency of establishing a National Legislation Center to overcome over-regulated and over-lapping regulations under the law This study uses a normative juridical type with literature studies. Data obtained from primary and secondary sources and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal politics of harmonization of the Job Creation Law does not have the capability to overcome the problems of laws and regulations under overlapping laws. Next, it is necessary to establish the Central National Legislative Body as a state institution under the President at the Ministry level with the function of controlling statutory regulations under the law so that they are not over-regulated or over-lapping.Keywords: Central Agency for National Legislation, Job Creation Law, Politics of Law AbstrakDinamika regulasi di Indonesia menghadapi situasi over-regulated atau over-lapping yang disebabkan oleh ketidakteraturan lembaga legislasi dalam menata dan mengharmonisasikan regulasi. Hal ini juga tidak terlepas dari ego sektoral masing-masing lembaga. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode omnibus law dianggap sebagai solusi untuk mengatasi persoalan regulasi nasional tersebut, akan tetapi keberadaan undang-undang tersebut menghadirkan persoalan baru, yakni makin banyaknya regulasi turunan yang harus diterbitkan. Penelitian ini menitikberatkan pada dua masalah utama. Pertama, kapabilitas politik hukum harmonisasi peraturan di bawah undang-undang melalui UU Cipta Kerja. Kedua, urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi over-regulated dan over-lapping peraturan di bawah undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder dan ditelaah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tumpang tindih. Berikutnya, perlu untuk dibentuk Badan Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga negara di bawah Presiden setingkat Kementerian dengan fungsi mengontrol peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak over-regulated maupun over-lapping.Kata Kunci: Badan Pusat Legislasi Nasional, Politik Hukum, UU Cipta Kerja
Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar) Nabila Azmi Rahmaningrum
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art4

Abstract

The problem in this study is how a law analysis of abusers and drug dealers is reviewed using the theory of social control and then analysis of the social-control theory of drug abuse in a high court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar, The study aims to know an analysis of the law of idling against abuser and drug dealers in Indonesia is reviewed using the theory of social control and know an analysis of the social-control theory of drug abuse in the Supreme Court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar, The study employed a normative-research method using a constitutional, case and conceptual approach. Law enforcement against drug abuse in the name of the '35' 2009 'law on narcotics to distinguish between dealers and abusers, against abusers given protection and rehabilitation can be but can be subject to a subject that can be convicted and lose rehabilitation rights unless it can be proven or proved a victim of abuse but with dealers eradicated using the criminal justice system, a person commits a crime there must be a reason, in the theory of social control, it explains that a crime can occur because one lacks social ties, One verdict on narcotics is high court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar is about trafficking narcotics in a large sajingan area.Keywords: Law Enforcement, Dealers, Narcotics AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika ditinjau menggunakan teori kontrol sosial kemudian analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan tinggi nomor 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau menggunakan teori kontrol sosial dan mengetahui analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.Kalbar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yakni dengan adanya Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk membedakan antara pengedar dan penyalahguna, terhadap penyalahguna diberikan perlindungan dan rehabilitasi namun dapat dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasi kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna akan tetapi terhadap pengedar diberantas menggunakan sistem peradilan pidana. Seseorang melakukan kejahatan pasti ada suatu alasan, di dalam teori kontrol sosial ini menjelaskan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terjadi yakni dikarenakan seseorang kurang memiliki ikatan sosial, salah satu putusan mengenai narkotika yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar yakni mengenai pengedaran narkotika jenis shabu di wilayah Sajingan Besar.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengedar, Narkotika
Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Nabila Ihza Nur Muttaqi
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art5

Abstract

The imposition of sanctions for criminal acts of corruption is currently ineffective and has not developed in accordance with current legal requirements. It can be seen that state financial losses continue to increase every year. This study aims to analyze the concept of imposing prison sentences in acts of corruption by reconstructing regulations that have so far relied on punishment that normatively relies on corporal punishment. With this reconstruction study, there will be effective punishment for perpetrators of corruption. As a normative legal research, this research uses a legal approach and a conceptual approach. Therefore, in conducting the study it was limited to the laws and regulations related to the object to be examined, namely the law that regulates criminal acts of corruption is Law Number 31 of 1999, as amended in Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication and legal literature. The results of the study concluded that the policy that must now be fought for as a form of legal reform in Indonesia is the return of assets resulting from corruption crimes which are not only aimed at impoverishing the perpetrators of corruption so that their lives become miserable, but can also be used as an effort preventive or prevention of criminal acts of corruption. This study suggests that reconstruction of the imposition of imprisonment for criminal acts of corruption be carried out so that the state does not suffer further losses from imprisonment which is no longer relevant to current legal requirements.Keywords: Reconstruction, Imprisonment, Corruption AbstrakPenjatuhan sanksi tindak pidana korupsi sekarang ini tidaklah efektif dan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum terkini. Hal ini dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan rekonstruksi pengaturan yang selama ini mengandalkan pemidanaan yang secara normatif mengandalkan pidana fisik. Dengan adanya kajian rekonstruksi ini maka akan ada pemidanaan yang efektif bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan literatur hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderita, tetapi juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan rekonstruksi penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi agar negara tidak semakin rugi dengan sanksi pidana penjara yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum terkini.Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi
Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Saifudin; Yuniar Riza Hakiki; Retno Widiastuti; Taufiqurrahman; Aprillia Wahyuningsih
Lex Renaissance Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss1.art4

Abstract

This research aims to identify: first, the urgency of reconstructing the design of reviewing the regional regulations after the Constitutional Court decision, and second, reviewing the regional regulations which are in line with the system of regional government administration and the system of reviewing legislative regulations in Indonesia. This is a juridical-normative research. The results of the research conclude that: first, the urgency of reconstructing the review of regional regulations after the Constitutional Court decision is based on: a) the central government has lost control and correction of regional regulations; b) the problematic design of reviewing the regional regulations at the Supreme Court; and c) institutional problems of the Supreme Court in reviewing regional regulations. Second, the design of reviewing the regional regulations and the proposed regional legislation reviewing system, among others: a) expanding the clarification authority of the central government by canceling/revoking regional regulations whose content regulates the implementation of assistance tasks and/or regulates further elaboration of legal regulations -higher invitation by the central government/governor as a representative of the central government; and b) redesign of the Supreme Court's procedural law in reviewing statutory regulations by accommodating formal review; changing the concept of respondent to parties which include the applicant, the person providing information, and related parties; holding trials open to the public, forming a field (panel of judges) for reviewing statutory regulations; and extending the deadline for completing statutory examinations.Keywords: testing, regional regulations, Supreme Court, and Constitutional Court. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, urgensi rekonstruksi desain pengujian peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan kedua, untuk mengetahui pengujian peraturan daerah yang sejalan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, urgensi rekonstruksi pengujian peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, didasari pada: a) pemerintah pusat telah kehilangan kontrol dan koreksi terhadap peraturan daerah; b) desain pengujian peraturan daerah yang problematik di Mahkamah Agung; dan c) problematika kelembagaan MA dalam pengujian peraturan daerah. Kedua, desain pengujian peraturan daerah dan sistem pengujian perundang-undangan daerah yang diusulkan, antara lain: a) memperluas kewenangan klarifikasi pada pemerintah pusat dengan melakukan pembatalan/pencabutan peraturan daerah yang materi muatannya mengatur pelaksanaan tugas pembantuan dan/atau mengatur penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh pemerintah pusat/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan b) redesain hukum acara MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan dengan cara mengakomodasi pengujian formil; mengganti konsep termohon menjadi para pihak yang meliputi pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait; melaksanakan sidang terbuka untuk umum, membentuk bidang (majelis hakim) pengujian peraturan perundang-undangan; dan memperpanjang batas waktu penyelesaian pemeriksaan pengujian perundang-undangan.Kata kunci: pengujian, peraturan daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Christia, Adissya Mega; Wardhani, Lidya Christina; Tristy, Marsatana Tartila; Surya, Faizal Adi
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

Abstract

The Constitutional Court is the only state institution that can carry out constitutional review of regulations and the result is expressed through a decision. The decision of the Constitutional Court is final and binding and at that time the principle of erga omnes applies where the legal force of the Constitutional Court's decision applies to anyone, not just limited to the parties involved in the case. This research aims to analyze the legal politics of 4 (four) Constitutional Court Decisions based on their nature and principles and shows their urgency. The approach method used is normative juridical with descriptive analysis. The results of this research are that the legal politics of executing Constitutional Court decisions has not yet been implemented because in reality there are still situations where decisions are not in harmony with statutory regulations, returning to statutory regulations before amendments, not followed by new and complicated statutory regulations. to be implemented. The legal political urgency of executing Constitutional Court decisions must return to the principle of final and binding nature as well as the principle of erga omnes, one of which is through ab initio confirmation if the decision is not complied with by other state institutions.Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Political Law AbstrakMahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan uji konstitusional terhadap undang-undang dan hasilnya dinyatakan melalui putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding) serta pada saat itu pula berlaku asas erga omnes di mana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dari 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan sifat dan asas serta menunjukkan urgensinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan sebab pada kenyataannya masih terdapat keadaan di mana putusan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (binding) serta asas erga omnes salah satunya melalui penegasan ab initio apabila putusan tidak dipatuhi oleh pihak lembaga negara lain.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Teguh Rizkiawan
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art9

Abstract

This research aims to determine and analyze the problems of the existing Koperasi’s supervision arrangements and the model of Koperasi’s supervision institutions as an effort to protect society in the future. This research is normative-juridical research that uses a statutory approach and a conceptual approach to analyze the formulation of the problem under study. The results of this research conclude that Law Number 25 of 1992 on Koperasi is no longer relevant for carrying out the supervisory function of koperasi(s) nowadays. Based on Law Number 25 of 1992, the government does not have the authority to supervise koperasi(s). This then becomes a loophole that financial criminals exploit to operate. This is then supported by the many cases of Savings and Loans Koperasi failure to pay, causing both material and immaterial losses to the community. Through the reformulation of Law Number 25 of 1992, the government can adopt two models of the Koperasi’s supervision institutions, namely the Financial Services Authority as a cooperative supervisory institution and the establishment of a new institution, the Koperasi Supervisory Authority.Keywords: Koperasi, Supervisory Institutions, and Legal Protection. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku dan model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan guna melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan banyaknya kasus-kasus KSP yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat. Melalui reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah dapat mengadopsi dua model lembaga pengawasan koperasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas koperasi dan pembentukan lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi. Kata Kunci: Koperasi, Lembaga Pengawas, dan Perlindungan Hukum.
Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua Jauhar Nashrullah
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art2

Abstract

The 2024 election event experienced new dynamics when in 2022 the government and the DPR agreed to form four new provinces in Papua. It is certain that these four new provinces will be included in the simultaneous elections and local elections in 2024. However, the presence of new provinces in the midst of the election stages raises various problems. This research is a type of normative juridical research, using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials collected through literature studies will be analyzed using descriptive-analytic techniques. The results of this study describe that the presence of four new provinces in Papua has added to the dynamics and challenges of holding the 2024 National General Election and Regional Head Elections, which were previously filled with complexity. The formation of the new province of Papua, which was late and carried out when the election stages had already begun, forced the government to issue a Perppu. Some of the challenges in organizing the 2024 political contest in the new province of Papua are as follows: 1) The potential for using the noken system in the Highlands and Central Papua Provinces, 2) Provision of infrastructure and facilities to support general elections and 3) Potential defense and security disturbancesKeywords: 2024 National Simultaneous, 2024 Simultaneous Election, Regional Elections New Papua Provinces AbstrakPerhelatan pemilihan umum 2024 mengalami dinamika baru ketika di tahun 2022 pemerintah dan DPR sepakat membentuk empat provinsi baru di Papua. Empat provinsi baru ini dipastikan akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Namun hadirnya provinsi baru ditengah tahapan Pemilu menambah problematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan teknik analisis-deskriptif. Hasil kajian ini menguraikan bahwa hadirnya empat provinsi baru di Papua semakin menambah dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024, yang mana sebelumnya telah dipenuhi kompleksitas. Pembentukan provinsi baru Papua yang sempat terlambat dan dilakukan ketika tahapan Pemilu sudah dimulai membuat pemerintah harus mengeluarkan Perppu. Adapun beberapa tantangan penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di provinsi baru Papua sebagai berikut: 1) Potensi penggunaan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, 2) Penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang pemilihan umum dan 3) Potensi gangguan pertahanan dan keamanan.Kata Kunci: Pemilu Serentak 2024, Pilkada Serentak Nasional 2024, Provinsi Baru Papua
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan Afifah Firdaus; Indra Yugha Koswara
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art1

Abstract

The criminal law reform agenda in Indonesia requires a comprehensive analysis to develop criminal supervision policies. In Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, supervision crime is considered a basic type of crime. To ensure fairness in sentencing, various points of view need to be considered, including procedures for implementing supervision over criminal supervision. The aim of this research is to analyze changes in criminal law policy in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach. The research results in this study state that the paradigm change in the criminal system from retributive, which is repressive, to restorative, based on justice. This is reflected in the national Criminal Code which includes the crime of supervision as a new type of crime that is an alternative to the crime of conditional deprivation of liberty. Judicial integration is very important to ensure that the implementation of criminal supervision in the future runs effectively and does not become a new burden in criminal law enforcement in Indonesia.Keywords: Criminal Law Reform, Criminal Supervision, Policy. AbstrakAgenda pembaharuan hukum pidana di Indonesia diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengembangkan kebijakan pidana pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategori pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok. Untuk memastikan keadilan dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis terhadap perubahan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan dari retributif yang bersifat represif menjadi restoratif yang berbasis keadilan. Hal ini tercermin dalam KUHP nasional yang mencakup pidana pengawasan sebagai jenis pidana baru yang bersifat alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Integrasi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan di masa mendatang berjalan dengan efektif dan tidak menjadi beban baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.Kata kunci: Kebijakan, Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Pengawasan.
Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas Nemo Judex In Causa Sua Ahmad Fauzan; Siti Anisah
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art7

Abstract

Issues related to the procedure of competition law proceeding in KPPU RI is a very important study. Moreover, this research specializes in reviewing the legal standing of the monitoring team in the commitment decision mechanism (which is one of the stage of many stages) in the case proceeding at KPPU RI. This study aims to answer the question whether the norm regulates the legal standing and legal authorities of commitment decision’s monitoring team in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1/ 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition is in accordance with the nemo judex in causa sua principle. This research is normative doctrinal legal research with statutory and conceptual approach. This study concludes that the norm regulates the legal standing and legal authorities of commitment decision’s monitoring team in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1/ 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition is in accordance with the nemo judex in causa sua principle.Keywords: KPPU; Nemo Judex; Commitment Decision; Monitoring Team. AbstrakPermasalahan terkait prosedur penanganan perkara persaingan usaha di KPPU RI merupakan kajian yang penting, terlebih dalam penelitian ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait kedudukan tim pengawasan pada masa pengawasan mekanisme perubahan perilaku yang menjadi salah satu proses dari sekian tahapan dalam prosedur penanganan perkara di KPPU RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkesesuaian dengan asas nemo judex in causa sua? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua sumber hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berkesesuaian dengan asas nemo judex in causa sua. Kata Kunci: KPPU; Nemo Judex; Perubahan Perilaku; Tim Pengawas.

Page 29 of 33 | Total Record : 324

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2: DESEMBER 2025 Vol 10 No 1: JUNI 2025 Vol 9 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024 Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 8 No 1 (2023): JUNI 2023 Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022 Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022 Vol 7 No 2 (2022): APRIL 2022 Vol 7 No 1 (2022): JANUARI 2022 Vol 6 No 4 (2021): OKTOBER 2021 Vol 6 No 3 (2021): JULI 2021 Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021 Vol 6 No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020 Vol 5 No 3 (2020): JULI 2020 Vol 5 No 2 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 4 No 2 (2019): JULI 2019 Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 Vol 3 No 2 (2018): JULI 2018 Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 Vol 2 No 2 (2017): JULI 2017 Vol 2 No 1 (2017): JANUARI 2017 Vol 1 No 2 (2016): JULI 2016 Vol 1 No 1 (2016): JANUARI 2016 More Issue