Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia Manisha Ramadanni; Somawijaya
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art6

This research is motivated by the rapid increase in cases of child neglect by parents in Indonesia in the last 3 years. Legally related to the criminal act of child neglect, there are several legal arrangements that regulate. This research has two problem formulations as follows, first, how is the legal regulation of parents who neglect children in the criminal act of neglect in terms of criminal law in Indonesia? Second, what are the legal consequences for parents who neglect children in the criminal act of neglect in terms of criminal law in Indonesia? The research method used is normative legal method, which examines mere secondary data such as the 1945 Constitution, Old Criminal Code, New Criminal Code, PKDRT Law, Child Protection Law, journals, articles, scientific works, and dictionaries. The results obtained from this study indicate that the current legal arrangements for parents who neglect their children refer to Article 76 letter b jo Article 77 letter b of the Child Protection Law. In addition, the legal consequences for parents who neglect their children are a prison sentence with a maximum of 5 years and a fine with a maximum of Rp. 100,000,000. Suggestions from this research are addressed to parents and KPAI to carry out their duties, obligations, and responsibilities as well as possible.Keywords: Criminal Law, Parents, Child Neglect. AbstrakPermasalahan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lajunya peningkatan kasus penelantaran anak oleh orang tua di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Secara hukum terkait tindak pidana penelantaran anak terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu meneliti data sekunder belaka seperti UUD 1945, KUHP Lama, KUHP Baru, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan kamus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak yang berlaku saat ini yaitu merujuk pada Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b UU Perlindungan Anak. Selain itu, akibat hukum bagi orang tua pelaku penelantaran anak adalah hukuman penjara dengan maksimal 5 tahun dan hukuman denda dengan maksimal Rp. 100.000.000. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada orang tua dan KPAI agar menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.Kata Kunci: Hukum Pidana, Orang Tua, Penelantaran Anak.

Konstitusionalitas Peraturan Menteri Dalam Negeri: Studi Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota Taufiqurrahman
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art5

This research focuses on implementing regulations on the appointment of acting regional heads. This focus is motivated by content material that is not in line with the constitutional mandate. This is evidenced by the improper format of the arrangement, not containing a firm prohibition for the TNI/Polri to be appointed as acting, and the lack of involvement of the DPRD as a representative of the people in appointing acting regional heads. Based on these problems, this study answers the research question, namely whether the implementing regulations for filling the acting regional head are in accordance with the constitutional mandate? This research method is juridical normative through the approach of constitutional court decisions, laws and regulations and case approaches. The study concluded that the content material governing the appointment of acting regional heads is far from the constitutional mandate. The government has ignored the legal considerations established by the Constitutional Court in the context of appointing acting regional heads.Keywords: Acting, Constitutional Mandate, and Implementing Regulations. AbstrakPenelitian ini berfokus pada peraturan pelaksana Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota Penelitian ini dilatarbelakangi dari materi muatan yang tidak sejalan dengan mandat konstitusional. Hal ini dibuktikan dengan format pengaturan yang tidak tepat, tidak memuat larangan tegas bagi TNI/Polri untuk ditunjuk sebagai penjabat, dan minimnya keterlibatan DPRD sebagai representasi rakyat dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian yakni apakah peraturan pelaksana pengisian penjabat kepala daerah telah sesuai dengan mandat konstitusional? Metode penelitian ini yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan dalam penelitian ini bahwa materi muatan yang mengatur penunjukan penjabat kepala daerah jauh dari amanat konstitusional. Pemerintah telah mengabaikan pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka penunjukan penjabat kepala daerah. Adapun saran dalam penelitian ini pembentuk undang-undang untuk segera membentuk ragam klasifikasi tindaklanjut putusan MK. Kata Kunci: Mandat Konstitusional, Penjabat, dan Peraturan Pelaksana.

Penerapan Right To Disconnect dan Hak-Hak Pekerja di Indonesia Yustika Ardhany; Elfian Fauzy; Fatma Reza Zubarita
Lex Renaissance Vol 8 No 2 (2023): DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol8.iss2.art8

Undefined working hours and no boundaries between work-life balance are problems experienced by workers today. This research aims to first, examine the urgency of the possible implementation of the right to disconnect; secondly, provide a concept regarding the possibility of implementing the right to disconnect as an effort to fulfill and protect workers' rights in Indonesia. The research method used is the normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The results of this research are: first, the urgency that drives the implementation of the right to disconnect, namely; a) philosophically, the idea of the right to disconnect has been mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; b) sociologically, the phenomenon of work flexibility without limiting working hours causes health and psychological problems; c) juridically, provisions regarding working hours regulations for workers in the digital era have not been regulated comprehensively; secondly, the concept of the possibility of implementing the right to disconnect in Indonesia can be regulated through law. This research recommends adding a phrase containing the right to disconnect provision in the Labor Law.Keywords: Right to Disconnect, Fulfillment, Protection, Workers. AbstrakJam kerja yang tidak terbatas dan tidak adanya batasan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan menjadi permasalahan yang dialami oleh seorang pekerja saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengkaji urgensi kemungkinan penerapan right to disconnect; kedua, memberikan konsep mengenai kemungkinan penerapan right to disconnect sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pekerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, urgensi yang mendorong penerapan right to disconnect yaitu; a) secara filosofis, gagasan right to disconnect telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945; b) secara sosiologis, fenomena fleksbilitas kerja tanpa membatasi jam kerja menyebabkan permasalahan kesehatan dan psikologis; c) secara yuridis, ketentuan mengenai peraturan jam kerja untuk para pekerja di era digital belum diatur secara komprehensif; kedua, konsep dari kemungkinan penerapan right to disconnect di Indonesia dapat diatur melalui UU. Penelitian ini merekomendasikan untuk menambahkan frasa yang memuat ketentuan right to disconnect di dalam UU Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Right to Disconnect, Pemenuhan, Perlindungan, Pekerja.

Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat) Rana Syahla; Dimas Mahardhika Satriawan; Syahrul Kurniawan
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art3

This research aims to analyze the urgency of setting a minimum amount of debt as a requirement in bankruptcy applications in Indonesia by comparing it with the minimum amount of debt regulation in the United States. This type of research is normative legal research. The results of this research conclude that there is an urgency to regulate further bankruptcy requirements because the consequences of bankruptcy are very large for debtors, and Supreme Court Regulation Number 14 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims can be used as a reference in regulating the minimum amount of debt in the bankruptcy and the regulation of bankruptcy law in the United States, the US Bankruptcy Code is more comprehensive and responsive because it regulates the minimum amount of debt which is adjusted to the type of debtor who is going to file for bankruptcy. In contrast, Indonesia does not restrict the minimum amount of debt.Keywords: the minimum amount of debt, bankruptcy requirements, debtor AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan minimal utang sebagai persyaratan dalam permohonan pailit di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan pengaturan minimal utang di Amerika Serikat. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya urgensi untuk mengatur syarat kepailitan lebih lanjut karena akibat pailit yang sangat besar bagi debitor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur jumlah minimal utang dalam kepailitan dan pengaturan hukum kepailitan di Amerika Serikat dalam US Bankruptcy Code lebih komprehensif dan responsif karena memiliki pengaturan jumlah minimal utang yang disesuaikan dengan jenis debitor yang akan dimohonkan pailit, sedangkan Indonesia tidak mengatur jumlah minimal utang.Kata Kunci: jumlah minimal utang, syarat kepailitan, debitor.

Kedudukan Hukum Karya Seni Parodi dalam Hukum Hak Cipta: Kasus Karya Pedagang Keliling Indosiar Chiquita Thefirstly Noerman; Syalaisha Amani Puspitasari; Fikri Rafi Musyaffa Abidin; Ridha Wahyuni
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art8

Nowadays, there is a trend of creating parody content from one of Indosiar's soap operas or television films (FTV) that shows an unusual scene of a traveling merchant. Creating parody content like this is detrimental to the original content creator, in this case, Indosiar. Some of the disadvantages include but are not limited to, misuse of logos and works and violating exclusive rights to economic rights. The parody content creators can profit from the parody content they create because most of the parodies are commercialized, thus generating material benefits for the parody content creators. The other side of the manifestation of the parody work is a different work and is not a plagiarism of the original creation even though there are similarities. Copyright only protects the final result of the manifestation of creation and does not protect the ideas behind a creation. This study will discuss the status of parody within the scope of copyright and the legal implications of commercialized parodies. This study uses a juridical-normative legal research type with a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The results of this study found that the position of the parody has not been regulated in the laws and regulations in Indonesia and found that Indosiar's action to take legal action against the perpetrators of parody was appropriate. Parody violates the integrity rights or moral rights of the creator and also falls under the fair use doctrine. Parody can still be done as long as it has permission from the creator or copyright holder of the original work. However, if permission is not obtained and it is still done, then parody becomes an illegal activity.Keywords: Copyright, Economic Rights, Parody AbstrakDewasa ini terdapat tren membuat konten parodi dari salah satu sinetron atau film televisi (FTV) Indosiar yang menayangkan adegan pedagang keliling yang tidak lazim. Pembuatan konten parodi seperti ini jelas merugikan sang pencipta konten yang asli dalam hal ini adalah Indosiar. Beberapa kerugiannya mencakup, tetapi tidak terbatas pada adanya penyalahgunaan logo dan hasil karya serta melanggar hak eksklusif terhadap hak ekonomi. Para konten kreator parodi tersebut dapat mengambil keuntungan dari konten parodi yang mereka perbuat karena kebanyakan hasil parodi tersebut dikomersialisasikan, sehingga menimbulkan keuntungan materiil bagi para konten kreator parodi tersebut. Sisi lain dari perwujudan hasil karya parodi tersebut merupakan karya yang berbeda dan bukan hasil jiplakan dari ciptaan awalnya meskipun ada kemiripan. Hak cipta sejatinya hanya melindungi hasil akhir perwujudan suatu ciptaan dan tidak melindungi ide gagasan yang melatarbelakangi suatu ciptaan. Penelitian ini akan membahas mengenai status parodi dalam ruang lingkup hak cipta dan implikasi hukum atas parodi yang dikomersialisasikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah menemukan bahwa kedudukan parodi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui bahwa tindakan Indosiar untuk melakukan upaya hukum bagi pelaku parodi sudah tepat. Sejatinya parodi melanggar hak integritas atau hak moral pencipta dan juga masuk ke dalam doktrin fair use. Parodi tetap dapat dilakukan sepanjang mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli. Namun, jika tidak mendapat izin dan tetap dilakukan, maka parodi menjadi kegiatan yang melanggar hukum.Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Parodi

Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi; Wahyu Priyanka Nata Permana
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art2

Ahead of the 2024 presidential and vice presidential elections, a number of parties have submitted a judicial review of Article 169 letter q of the Election Law regarding the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates to the Constitutional Court. This research aims to provide an in-depth interpretation of the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates by using a type of normative legal research with the six modalities of constitutional argumentation approach proposed by Philipp Bobbit and using secondary legal materials. The conclusion of this research shows that based on textual, historical and structural arguments, the minimum age requirement for presidential and vice presidential candidates has no other interpretation other than what is stated in the laws, whereas based on doctrinal, prudential and ethical arguments, Article 169 letter q regarding the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates is an open legal policy which is entirely the responsibility of law-making officials to regulate it, apart from that, changes to this article will have a more negative impact on the sustainability of the Constitutional Court.Keywords: Age of Presidential and Vice Presidential Candidates, Constitutional Interpretation, Legal Interpretation, Constitutional Court AbstrakMenjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, sejumlah pihak mengajukan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penafsiran yang mendalam mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan enam modalitas argumentasi konstitusional yang dikemukakan oleh Philipp Bobbit dan menggunakan bahan hukum sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukan berdasarkan argumentasi tekstual, historis dan struktral ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden tidak memiliki penafsiran lain selain apa yang tertera dalam bunyi undang – undang, sedangkan berdasarkan argumentasi doktrinal, prudential dan etika Pasal 169 huruf q mengenai syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka yang sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk undang – undang untuk mengaturnya. Perubahan terhadap pasal tersebut lebih banyak berdampak negatif terhadap keberlangsungan Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, Penafsiran Konstitusi, Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi

Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang Ranjani, Gita; Hendi Setiawan
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art6

The concept of the Green Constitution is embodied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through the recognition of the right to a good and healthy environment for the Indonesian people. This concept encourages the birth of laws related to environmental protection and management. In relation to sustainable development in the economic dimension, the mining sector is one of the largest drivers of Indonesia's economy and national development. However, mining activities generally cause environmental damage. Therefore, environmental restoration efforts are needed through the reclamation of ex-mining sites. This study aims to determine the concept of the Green Constitution reviewed from a utilitarian perspective and the concept of the Green Constitution in mining regulations in the context of environmental management and restoration through reclamation and post-mining. To sharpen the analysis, the research method used is juridical-normative with qualitative analysis and a legislative approach. The results of the study show, first, the concept of the Green Constitution according to the utilitarian view emphasizes that the state must create regulations that improve the welfare of its people, in terms of the environment and agrarian resources must prioritize the welfare of future generations through environmental management and restoration. Second, the concept of the Green Constitution in reclamation and post-mining at the normative level is found in the principles of good mining rules, principles of mining environmental protection, and reclamation and post-mining guarantee funds, but empirically it is still constrained by the lack of regulations at the level of Government Regulations which are derivatives of Law No. 3 of 2020 on Minerals and Coal.Keywords: green constitution, environment, post-mining, mining, utilitarian. AbstrakKonsep Green Constitution terejawantahkan dalam UUD NRI 1945 melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat Indonesia. Konsep ini mendorong lahirnya undang-undang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sektor pertambangan menjadi salah satu penggerak perekonomian dan pembangunan negara terbesar di Indonesia. Namun, kegiatan pertambangan umumnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan lingkungan melalui proses reklamasi lahan bekas galian tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Green Constitution ditinjau dari perspektif utilitarian serta konsep Green Constitution dalam peraturan pertambangan dalam konteks pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup melalui reklamasi dan pascatambang. Untuk mempertajam analisis maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konsep Green Constitution menurut pandangan utilitarian menegaskan bahwa negara harus menciptakan peraturan yang menyejahterakan rakyatnya, dalam hal lingkungan dan sumber daya agraria harus mementingkan kesejahteraan generasi mendatang melalui pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup. Kedua, konsep Green Constitution dalam reklamasi dan pascatambang pada tataran normatif ditemukan dalam prinsip kaidah pertambangan yang baik, prinsip perlindungan lingkungan pertambangan, serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang, namun secara empirik masih terkendala oleh kekosongan regulasi pada tataran Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.Kata kunci: green constitution, lingkungan hidup, pascatambang, pertambangan, utilitarian.

Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia Alifia Fisilmi Kaffah; Siti Malikhatun Badriyah
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art10

This study examines the role of law in protecting digital-era businesses in Indonesia. Globalization opens up economic opportunities to gain maximum profit by developing businesses in the digital era. However, digital-era businesses are faced with challenges in the form of cyber threats or misuse of digital business activities that can cause losses. In this case, law is needed to protect actors in digital businesses. Law is dynamic and can adapt to the current state of society, including business digitalization. Based on this, this study has a problem formulation, namely "What is the role of law in protecting digital era businesses in Indonesia?" The research method used is normative with a statutory approach, namely the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. The object of research refers to digital business as the phenomenon being studied. Data collection is carried out through literature study collection techniques originating from books, journals, and official websites. The results of the study show that the role of law in protecting digital-era businesses in Indonesia is broadly summarized into three things consisting of providing business legality, supervision of digital business competition, and protection of consumers in digital businesses. The success of the role of law in protecting digital-era businesses in Indonesia can be achieved through good implementation in accordance with applicable laws and regulations and requires good cooperation and coordination between the government, business actors and consumers.Keywords: Digital business, Law, Business AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia. Globalisasi membuka peluang ekonomi untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan pengembangan bisnis di era digital. Namun bisnis era digital dihadapkan pada tantangan berupa ancaman siber atau penyalahgunaan aktivitas bisnis digital yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, hukum diperlukan untuk mengupayakan perlindungan bagi para pelaku dalam bisnis digital. Hukum bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan keadaan masyarakat yang sedang dihadapi termasuk digitalisasi bisnis. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “bagaimana peran hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia?”. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan undang – undang yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek penelitian merujuk pada bisnis digital sebagai fenomena yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dan website resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia secara garis besar dirangkum menjadi tiga hal yang terdiri dari pemberian legalitas bisnis, pengawasan persaingan bisnis digital dan perlindungan terhadap konsumen dalam bisnis digital. Keberhasilan peran hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia dapat dicapai melalui implementasi yang baik sesuai undang- undang dan peraturan yang berlaku serta dibutuhkan kerja sama serta koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.Kata Kunci: Bisnis digital, Hukum, Usaha

Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel Eduard Awang Maha Putra; Hamdani, Fathul; Ana Fauzia; Gea Ossita S.; Baiq Amilia Kusumawarni
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art9

Procurement of goods and services must be based on the principle of accountability to achieve procurement of goods and services that can advance public welfare and provide protection and fulfillment of human rights. It can be said that corrupt practices by government agencies and institutions at the central, regional, and other government institutions are easily carried out in the procurement of goods and services. The purpose of this study is to examine the aspects of administrative law and criminal law in the procurement of goods and services, as well as their role in realizing accountable procurement of goods and services. The method of writing this article is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that in the aspect of administrative law, one of the inherent functions is the regulatory function. This regulatory function is related to the legal relationship between providers and users in the preparation process up to the process of issuing a letter of determination of providers of goods and services. This administrative law can be an instrument for building a paradigm that leads to the implementation of accountable procurement of goods and services, because, through its regulatory function, additional indicators can be created for users of goods and services in decision-making, such as the requirement for anti-bribery certification and assessment based on performance track records that have not been implemented in Indonesia. If a criminal offense is committed by the user or provider of goods or services during the procurement process, then the criminal law aspect of procurement will be applied. Therefore, it is important to have a kind of paradigm development that leads to accountable procurement of goods and services to avoid potential criminal violations.Keywords: State Administrative Law, Criminal Law, Procurement of Goods and Services AbstrakKegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas agar tercapai pengadaan barang dan jasa yang dapat memajukan kesejahteraan umum serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Karena dapat dikatakan bahwa praktik-praktik korupsi oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat, regional, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dengan mudah dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum administrasi dan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa, serta pernanannya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Metode penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek hukum administrasi, salah satu fungsi yang melekat adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini berkaitan dengan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Hukum administrasi ini dapat menjadi instrumen untuk membangun paradigma yang mengarah pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, sebab melalui fungsi mengaturnya, dapat dibuat indikator-indikator tambahan bagi pengguna barang dan jasa dalam pengambilan keputusan, seperti keharusan adanya sertifikasi anti suap dan penilaian berdasarkan track record kinerja yang selama ini belum diterapkan di Indonesia. Jika pelanggaran pidana dilakukan oleh pengguna atau penyedia barang atau jasa selama proses pengadaan, maka aspek hukum pidana dari pengadaan akan diterapkan. Oleh karena itu penting ada semacam pembangunan paradigma yang mengarah pada pengadaan barang dan jasa yang akuntabel sehingga terhindar dari potensi pelanggaran pidana.Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Pengadaan Barang dan Jasa

Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta Sahran Hadziq; Gatot Sugiharto
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art7

The National Criminal Code as the brand-new Indonesian criminal law’s face provides several fundamental changes, including provisions on the principle of material legality and vicarious liability. The principle of material legality provides space for living law to be the basis for the implementation of criminal law, including in determining criminal liability. Vicarious liability is a form of criminal liability that eliminates mistakes and is interpreted as substitute liability, namely that everyone can be held accountable for the actions of others. The perspective of living law is essentially very broad so each society has different characteristics and provisions. Provisions on vicarious liability based on living law can be found in the early civil law as a form of living law in Yogyakarta. This study aims to provide an understanding of the regulation of vicarious liability in Indonesian criminal law and to examine the regulation of vicarious liability based on the perspective of living law contained in early civil law. This study is an empirical legal study using a historical and philosophical approach. The data used in this study are primary and secondary data using interview methods and literature studies which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study explain the differences in understanding of vicarious liability. Indonesian criminal law through the National Criminal Code understands vicarious liability only as a "command" responsibility, while the living law perspective in the early civil law understands vicarious liability as an effort to restore balance in cosmic life that is damaged by someone's actions. The recommendation in this study is that there needs to be an additional explanation of vicarious liability in the National Criminal Code so that it is in line with living law.Keywords: Angger Perdata Awal, Indonesian Criminal Law, Living Law, Vicarious Liability AbstrakKUHP Nasional sebagai wajah baru hukum pidana Indonesia memberikan beberapa perubahan mendasar, antara lain ketentuan tentang asas legalitas materiil dan vicarious liability. Asas legalitas materiil memberikan ruang bagi living law untuk menjadi dasar pemberlakuan hukum pidana termasuk dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Vicarious liability merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang meniadakan kesalahan dan diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti, yaitu setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Perspektif living law hakikatnya sangat luas sehingga setiap masyarakat memilki karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Ketentuan tentang vicarious liability berdasarkan living law salah satunya dapat dijumpai dalam angger perdata awal sebagai bentuk living law di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pengaturan vicarious liability dalam hukum pidana Indonesia dan mengkaji pengaturan vicarious liability berdasarkan perspektif living law yang terdapat dalam angger perdata awal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan pemahaman terhadap vicarious liability. Hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional memahami vicarious liability hanya sebatas pertanggungjawaban “komando”, sedangkan perspektif living law dalam angger perdata awal memahami vicarious liability sebagai upaya untuk mewujudkan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan kosmis yang dirusak oleh perbuatan seseorang. Rekomendasi dalam penelitian ini ialah perlu adanya penjelasan tambahan tentang vicarious liability dalam KUHP Nasional, sehingga selaras dengan living law.Kata Kunci: Angger Perdata Awal, Hukum Pidana Indonesia, Living Law, Vicarious Liability

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA