Garuda - Garba Rujukan Digital

Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam Dwi Condro Wulan
Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art9

Breast milk is the most perfect nourishment that is clean and contains lots of nutrients for babies because the processing is carried out naturally in the mother's body. When a mother is unable to breastfeed for various reasons, breast milk can be obtained from breast milk donors. This fact prompted European scientists to come up with the idea of establishing a breast milk bank which aims to help mothers who cannot breastfeed their babies directly. The purpose of this study is to identify and analyze the breast milk bank in the perspective of Islamic law and Islamic foundations that allow breast milk bank. This study uses the theory of legal certainty and the theory of benefits. The research method in this study uses a juridical approach. The results of this study conclude that first, the basis for the permissibility of breast milk bank is the opinion of Al-Imam asy-Syafi'i who asserted that, "Breastfeeding is not unlawful except for five separate feedings." This means that the source of breastfeeding that leads to breastfed siblings is the baby suckling directly to the mother's or donor's breast, while the milk obtained from the breast milk bank is obtained from several different mothers or even mixed and breastfeeding is given to the baby using a special spoon, bottle or tube. The breast milk bank aims to make it easier for babies to get breast milk whose mothers cannot give breast milk to their babies for certain reasons, especially for babies who are born prematurely because premature babies are required to be given breast milk instead of formula milk. Second, breastfeeding is very important for babies because it contains nutrients that are needed for optimal growth and development, for the health and survival of babies. Yusuf Al-Qardhawi stated that he did not find any reason to prohibit the establishment of a breast milk bank as long as it aims to realize solid syar'iyah benefits and to meet the needs that must be met, then it is permissible to establish a breast milk bank. Key Words: breast milk, breast milk bank, breast milk donor, health law, Islamic law AbstrakASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan yang paling sempurna, bersih serta mengadung banyak nutrisi bagi bayi karena pengolahannya dilakukan secara alami dalam tubuh ibu. Saat seorang ibu tidak dapat memberi ASI karena berbagai sebab, maka ASI bisa didapat dari pendonor ASI. Fakta tersebut mendorong Ilmuwan Eropa memunculkan gagasan untuk mendirikan bank ASI yang tidak lain bertujuan untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bank ASI dalam perspektif hukum Islam dan landasan Islam memperbolehkan bank ASI. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, yang menjadi landasan diperbolehkannya bank ASI adalah pendapat Al-Imam asy-Syafi‘i yang berkata, “Penyusuan tidaklah menyebabkan keharaman kecuali lima kali susuan yang terpisah.” Artinya sumber penyusuan yang menyebabkan sepersusuan itu adalah bayi menyusu langsung ke payudara ibu atau pendonor, sedangkan ASI yang didapat dari Bank ASI didapatkan dari beberapa ibu yang berbeda atau bahkan dicampur dan pemberian ASI kepada bayi menggunakan sendok, botol maupun tabung khusus. Bank ASI bertujuan untuk mempermudah bayi mendapatkan ASI yang ibunya tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya karena alasan tertentu terutama bagi bayi yang lahir prematur karena bayi prematur diharuskan diberi ASI bukan susu formula. Kedua, pemberian ASI sangat penting diberikan kepada bayi karena kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal, untuk kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah yang kokoh dan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi, maka boleh untuk mendirikan bank ASI. Kata-kata Kunci: ASI; bank ASI; donor ASI; hukum kesehatan; hukum Islam

Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara M. Rizki Nurdin
Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art12

This study discusses decentralization and the specificity of implementing regional autonomy as the authority for the capital city of Nusantara. The purpose of this research is to identify the decentralization and the specificity of implementing regional autonomy as the authority for the capital city of Nusantara. This research uses normative juridical methods. The materials used are primary and secondary legal materials obtained from literature studies and qualitative analysis. Based on the results of the research, this study concludes that: Law Number 3 of 2022 is the legal basis for the establishment of a regional government specifically for the capital city of Nusantara. The legal basis regulates the peculiarities of Nusantara, namely the authorities, rights, obligations, duties and responsibilities in administering government in the national capital. The capital city of the Nusantara is a regional government, therefore the administration of government continues to apply regional autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy. However, there are several concepts of decentralization and regional autonomy that are inconsistent with practice in the archipelago capital city authority areas, namely the Institutional Authority Board of the Capital City of Nusantara, the appointment of the Head of the Nusantara Capital Authority by the President and the abolition of the Regional House of Representative institution in the Nusantara Capital City.Key Words: Decentralization; specificity; indonesian capital authority AbstrakPenelitian ini membahas mengenai desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita ibukota Nusantara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita ibu kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Bahan yang dipakai ialah bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Dasar hukum tersebut mengatur kekhususan Nusantara yaitu kewenangan, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota negara. Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan tetap menerapkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun terdapat beberapa konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan praktik di daerah otorita ibu kota Nusantara yaitu Kelembagaan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, pengangkatan Kepala Ototrita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden dan pengapusan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Ibu Kota Nusantara.Kata-kata Kunci: Desentralisasi; kekhususan; otorita ibu kota nusantara

Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas
Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art7

Setting additional sanctions in the form of chemical castration against perpetrators of sexual violence against children is a form of providing a deterrent effect and preventing sexual violence against children. This is a normative legal research with a conceptual approach method. The results of the study concluded that the urgency of setting chemical castration sanctions in the Child Protection Act is to provide a deterrent effect and as an effort to prevent sexual violence against children where criminal acts of sexual violence can have an impact on social, political and cultural aspects in Indonesia and the application of sanctions chemical castration against perpetrators of sexual violence against children when viewed from the objective of punishment is less effective.Keywords: Chemical castration; child protection; purposive punishments AbstrakPengaturan sanksi tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk pemberian efek jera dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimana tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak pada aspek sosial, aspek politik dan aspek budaya di Indonesia dan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari tujuan pemidanaan kurang efektif. Kata-kata Kunci: Kebiri kimia; perlindungan anak; tujuan pemidanaan

Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional Tsabbit Aqdamana
Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art11

There are no rules for the periodization of the terms of office for House of Representatives (DPR) and Regional Representatives Council (DPD) members both in the constitution and relevant laws which leads to the vacuum of law, the issue of the absence of periodization of terms of office for the DPR and DPD is crucial as seen from the history of authoritarianism during the New Order period, there was an abuse of power. In many cases, people who have been in power for a long time often abuse their power. The formulation of the problems in this study are: first, what is the urgency of the periodization of the term of office of members of the DPR and DPRD of the Republic of Indonesia in the perspective of constitutional democracy? Second, how is the idea of a periodization of the term of office of the members of the DPR and the DPD of the Republic of Indonesia in the perspective of constitutional democracy? This study uses normative legal research methods and uses two approaches, namely statutory and conceptual approaches, the data sources used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature, books and journal articles, legal materials are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study conclude, the idea of periodizing the term of office of DPR and DPD members based on a constitutional democracy perspective, requires revision of the addition of paragraphs to Articles 76 and 252 of the MD3 Law, relating to the affirmation of how many years in office are considered one period, both in the DPR and DPD and also need to be revised Article 76 paragraph (4), and Article 252 paragraph (5) of the MD3 Law, relates to the idea of periodizing the term of office for only two terms and the most relevant institution is given the authority to assess whether candidates for council members have had two terms or not, the General Election Commission (KPU).Key Words: Periodization of tenure; DPR and DPD members; constitutional democracy AbstrakTidak adanya aturan periodisasi masa jabatan anggota DPR dan DPD baik di konstitusi maupun undang-undang sehingga terjadilah kekosongan hukum, persoalan mengenai tidak adanya periodisasi masa jabatan bagi DPR dan DPD menjadi penting karena dilihat dari sejarah otoritarianisme masa orde baru terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak kasus orang berkuasa yang lama justru sering menyalahgunakan kekuasaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apa urgensi periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif demokrasi konstitusioal? Kedua, bagaimana gagasan periodisasi masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam perspektif demokrasi konstitusioal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku dan jurnal, bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, gagasan periodisasi masa jabatan anggota DPR dan DPD berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional, maka diperlukan revisi penambahan ayat pada Pasal 76 dan 252 UU MD3, berkaitan tentang penegasan berapa tahun menjabat dianggap satu periode, baik di DPR dan DPD serta perlu direvisi juga Pasal 76 ayat (4), dan Pasal 252 ayat (5) UU MD3, berkaitan tentang gagasan periodisasi masa jabatan hanya dua periode serta lembaga yang paling relevan diberikan kewenangan untuk menilai apakah calon anggota dewan sudah dua periode apakah belum adalah Komisi Pemilahan Umum (KPU).Kata-kata Kunci: Periodisasi masa jabatan; anggota DPR dan DPD; demokrasi konstitusional

Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Elfian Fauzy; Nabila Alif Radika Shandy
Lex Renaissance Vol 7 No 3 (2022): JULI 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss3.art1

This study aims to analyze the legal policy behind Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and the right to privacy as a basic fundamental rights through Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The presence of personal data protection arrangements is a necessity and besides, the increasing penetration of internet users and the development of information and communication technology has a very significant impact on human life. Thus causing access to the world to be borderless, which means that everyone is able search for information and do anything on the internet. With unlimited open access, it can bring up the potential for illegal acts through the internet. This research is a normative legal research that examines the rules of law with a statutory approach. This study concludes that the legal politics of Law Number 27 of 2022 is democratic and responsive legal politics and is in line with the values contained in the national philosophy of Indonesia.Key Words: Legal politics; personal data protection; privacy AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta hak atas privasi sebagai fundamental dasar melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran pengaturan perlindungan data pribadi menjadi suatu keniscayaan, di samping penetrasi pengguna internet yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Sehingga menyebabkan akses terhadap dunia menjadi tanpa batas (borderless) yang berarti bahwa setiap orang dapat mencari informasi dan melakukan apapun di dunia internet. Dengan keterbukaan akses yang tanpa batas, dapat memunculkan potensi perbuatan melawan hukum melalui sarana internet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan jika politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan politik hukum yang demokratis dan bersifat responsif dan telah sejalan dengan nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa Indonesia. Kata-kata kunci: Politik hukum; perlindungan data pribadi; privasi

Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan Juvenile Delinquency Yogi Andiawan Sagita
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art14

This study aims to provide answers for the two primary questions, namely: first, what is the role of legal psychology for public prosecutors in handling juvenile delinquency? Second, what are the obstacles in using legal psychology for public prosecutors in handling juvenile delinquency cases? The research method is normative juridical which is collaborated with the approache for empirical method. The results of this study are: first, the role of psychology for Public Prosecutors in Juvenile Delinquency cases is to understand the background, factors. Second, classification or classification of Juvenile Delinquency with the study of psychology, namely criminal psychology which is useful for Public Prosecutors in exercising their authority, such as bein a facilitator, mediator, and the process of prosecution as well as implementing decisions and as supervisors in coaching and resocialization. One of the obstacles to legal psychology for public prosecutors in dealing with juvenile delinquency is that not all public prosecutors have legal psychology skills because not all prosecutors receive integrated SPPA education. Not all areas which are the jurisdiction of the Public Prosecutor can provide facilities and infrastructure in law enforcement based on Legal Psychology.Keywords: Public Prosecutor, Legal Psychology, Restorative Justice. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni: pertama, bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan juvenile delinquency? Kedua, hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara juvenile delinquency? Metode penelitiannya adalah yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian dengan metode pendekatan empirik. Hasil penelitian ini adalah pertama, peranan psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara Juvenile Delinquency adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor. Kedua, pengelompokan atau penggolongan dari Juvenile Delinquency dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal yang berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hokum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hukum yang didasari oleh Psikologi Hukum. Kata-kata Kunci: Penuntut Umum, Psikologi Hukum, Restorative Justice.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Baby Ista Pranoto
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art5

This study aims to analyze the legal protection for domestic workers (Pekerja Rumah Tangga, PRT) in Indonesia. The type of this research is juridical-normative with data collection that utilizes the literature studies. The results of the research indicate that Law Number 13 of 2003 on Manpower specifically does not provide special legal protection for domestic workers, meaning that normatively domestic workers are not protected in the law. To minimize cases regarding domestic workers and to fulfill their rights, the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2015 on Protection of Domestic Workers (Permen PPRT) was issued which seeks to fulfill the rights of domestic workers. There are still a number of cases experienced by domestic workers, thus it is urgent to pass the Bill on the Protection of Domestic Workers. Keywords: Domestic Workers, Labor, Legal Protection AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Jenis penelitiannya adalah yuridis-normatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara spesifik belum memberikan perlindungan hukum khusus PRT, artinya secara normatif PRT tidak terlindungi dalam Undang-Undang tersebut. Untuk meminimalkan kasus mengenai PRT dan memenuhi hak-haknya maka dikeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permen PPRT) yang berusaha untuk memenuhi hak-hak PRT. Masih banyaknya kasus yang dialami PRT, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendesak untuk disahkan.Kata-kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Aprillia Krisdayanti
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art8

The focus of this research is the legal protection of justice collaborators for criminal act of murder in Indonesia in regards to the premeditated murder cases. The main objective is to identify the obstacles faced in providing legal protection for witnesses and victims of murder. The type of the research is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The research results concluded that: First, the existence of a justice collaborator is crucial and hence sits under the spotlight in determining the existance of the case, the original timeline of the murder, what tools used by the killer, where the murder took place, to the point where the perpetrators involved in the murder were exposed so that the crime could be completed. Second, the obstacles found in the implementation of legal protection for justice collaborators are those contained in the provisions of the law, the institutional constraints, and the constraints on inter-agency cooperation.Keywords: Justice Collaborator, Legal Protection, Premeditated Murder Crime AbstrakFokus penelitian ini adalah perlindungan hukum justice collaborator tindak pidana pembunuhan di indonesia terkait kasus pembunuhan berencana. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan; Pertama, keberadaan seorang justice collaborator sangat penting bahkan menjadi titik terang dari kasus yang ada, garis waktu asli pembunuhan itu, alat apa yang digunakan sang pembunuh, dimana pembunuhan itu terjadi, hingga para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diungkap agar kejahatan tersebut dapat selesai. Kedua, Kendala yang didapatkan pada suatu pelaksanaan perlindungan hukum justice collaborator yaitu terdapat pada aturan dalam Undang-Undang, kendala kelembagaan, dan kendala kerjasama antar lembaga.Kata-kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan Aprillia Wahyuningsih
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art1

The development of the National Capital City is a gigantic agenda for Indonesia which requires lands in its implementation. Land acquisition is one of the processes that will be carried out in the transfer of community rights to the state. This process often creates a variety of agrarian conflicts that may be prevented. This research was conducted with the aim of identifying: first, what is the urgency of preventing agrarian conflicts in the land acquisition process for the development of the nation’s capital?; second, what is the mechanism for preventing agrarian conflicts in land acquisition for the process of building the nation’s capital? This is a normative juridical research by reviewing laws and regulations related to land acquisition and using a conceptual approach that focuses on the process of land acquisition in the development of the National Capital City. Meanwhile, the analysis on the legal materials is carried out descriptively. The conclusions of the results of this study are: first, the urgency of preventing agrarian conflicts in the development of the National Capital City, namely in order to create justice in the society and the party who needs the land (the government). Second, the prevention of agrarian conflicts in the development of the National Capital City in an effort to achieve justice is carried out at least in 2 ways, namely: open socialization to the community; and proper compensation that guarantees the people's lives after the land acquisition.Keywords: Conflict Prevention; Land Acquisition; Justice. AbstrakPembangunan Ibu Kota Negara merupakan agenda besar bagi Indonesia yang memerlukan lahan atau tanah dalam pelaksanaannya. Pengadaan tanah merupakan salah satu proses yang akan dilaksanakan dalam peralihan hak masyarakat kepada negara. Proses tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai konflik agraria sehingga perlu pencegahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: pertama, apa urgensi pencegahan konflik agraria dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara? Kedua, bagaimana mekanisme pencegahan konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk proses pembangunan ibu kota negara?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan tanah dan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus pada proses pengadaan tanah pada pembangunan Ibu Kota Negara. Adapun analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: pertama, urgensi pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara yakni demi terciptanya keadilan di masyarakat dan pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah). Kedua, pencegahan konflik agraria pada pembangunan Ibu Kota Negara dalam ikhtiar mewujudkan keadilan setidaknya dilakukan dalam 2 hal yakni: sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dan kompensasi yang layak dan jaminan kehidupan masyarakat pasca pengadaan tanah.Kata-kata Kunci: Pencegahan Konflik; Pengadaan Tanah; Keadilan.

Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 Luqman Hakim
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art15

The free market that has hit Indonesia can lead to unscrupulous business actors that operate unfair business competition. If the fraud continues to occur, it will have a negative impact considering the market share is only towards a handful of business actors, resulting in unfair business competition. This study aims to examine the effectiveness of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in creating a healthy climate of business competition in the case study of Decision Number 13/KPPU-I/2019. This study uses the normative method, in which the approach is the statutory approach based on legal doctrine, legal concepts, legal principles, KKPU decisions and related laws and regulations. The data sources used are secondary data consisting of the Antimonopoly Law, Decision Number 13/KPPU-I/2019 related to market concentration, where the KPPU effectively enforces the law in accordance with the Antimonopoly Law in order to create fair business competition and other scientific works. relevant to answer the formulation of the problem. The results and conclusions of this study indicate that the Antimonopoly Law has been effectively implemented by the KPPU because in carrying out law enforcement the KPPU coordinates with the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judiciary under it. Should an unfair business competition case concerns a foreign company, KPPU will coordinate with the business competition authority in the relevant country. Keywords: Effectiveness, Monopolistic Practices, Fair Business Competition Climate. AbstrakPasar bebas yang telah melanda Indonesia dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang curang seperti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kecurangan tersebut terus terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk karena pangsa pasar hanya segelintir pelaku usaha sehingga melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan berdasarkan doktrin hukum, konsep hukum, asas hukum, putusan KKPU maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari UU Antimonopoli, Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 terkait dengan pemusatan pasar, dimana KPPU melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Antimonopoli secara efektif guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu UU Antimonopoli sudah diimplentasikan oleh KPPU secara efektif karena dalam menjalankan penegakan hukum KPPU berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya. Apabila perkara persaingan usaha tidak sehat menyangkut perusahaan dari luar negeri, maka KPPU berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha di negara terkait. Kata-kata Kunci: Efektifitas, Praktek Monopoli, Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putera Mustika

Contact Email putera.mustika@uii.ac.id

Phone -

Journal Mail Official pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putera Mustika

Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA