cover
Contact Name
Putera Mustika
Contact Email
putera.mustika@uii.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pascahukum@uii.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Lex Renaissance
ISSN : 26205386     EISSN : 26205394     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Lex Renaissance adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Pascasarjana Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli). jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap semester.
Arjuna Subject : -
Articles 324 Documents
Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nor Fadillah
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art4

Abstract

Interpretation is one of the legal discovery methods that can provide a clearer explanation of the text of the law. The method of interpretation is a means or tool for understanding the meaning of the law, so that its justification lies in its usefulness for carrying out concrete provisions and not for the sake of the method itself. This paper aims to identify the method of interpretation used by judges in court and find out the method used by judges in interpreting the decision Number 91/PUU-XVIII/2020 on the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The method used is a normative method which positions law as a system of norms for analyzing laws that have been decided by judges through court proceedings. The approach used is the law approach. Data sources come from secondary data sources with primary legal materials, namely Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Consitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and secondary law, which are law books and journal articles. Technical data analysis is content analysis which is presented with analytical descriptive. The results of this study indicate that the method of interpretation used by Constitutional Court Judges in interpreting Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation is a method of systematic interpretation, doctrinal interpretation, and sociological interpretation.Keywords: Method of Interpretation, Constitutional Court, Job Creation Law. AbstrakPenafsiran atau yang sering disebut interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang, sehingga pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh hakim di pengadilan dan mengetahui metode yang digunakan hakim dalam menafsirkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang memposisikan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Sumber data berasal dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan hukum sekunder yakni buku hukum dan jurnal. Teknis analisis data adalah content analysis yang disajikan dengan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis, penafsiran doktrinal, dan penafsiran sosiologis.Kata-kata Kunci : Metode Penafsiran, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.
Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua Rini Maisari
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art6

Abstract

This article discusses a number of problems arising from the division of Papua into several new provinces. The background to this problem is the judicial review of laws that have been passed, the rejection from the people and the Papuan People's Council (MRP) as the cultural representation of indigenous Papuans, and the revision of the Papua Special Autonomy Law which is considered to reduce the role of the MRP and strengthen the role of the central government in carrying out expansion. The formation of the New Autonomous Region Law was considered to have taken place in a haste: the discussion was carried out for approximately 4 (four) hours and did not address the Problem Inventory List (DIM) from the DPD, thus it was considered to be implementing a Fast Track Legislation (FTL). This is a normative legal research with a statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that, first, the problems that arise are that the expansion was not carried out with an in-depth study and did not pay attention to the characteristics of Papua which is a conflict area. The specificity of the division of Papua which eliminates the preparatory period is predicted to cause the Papua New Guinea to become an area that fails to develop due to the unpreparedness of Papua, especially in terms of financial and economic capabilities. Second, even though the Law on New Autonomous Region was implemented quickly, it does not mean implementing an FTL since FTL is not regulated in Indonesia and the FTL that applies in other countries is only to address emergency problems where there are no clear indicators that division is an emergency matter.Keywords: Legislation Fast Track, Expansion Problems, Papua Expansion. AbstrakTulisan ini membahas sejumlah problematika yang ditimbulkan dari pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru. Masalah ini dilatarbelakangi karena dilakukannya judicial review terhadap UU yang sudah disahkan, penolakan dari masyarakat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultulal orang asli Papua, serta revisi UU Otsus Papua yang dianggap mengurangi peran MRP dan menguatkan peran pemerintah pusat dalam melakukan pemekaran. Pembentukan UU DOB dianggap berlangsung secara cepat dan terburu-buru yakni pembahasan dilakukan kurang lebih 4 jam dan tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPD, sehingga dianggap menerapkan Fast Track Legislation (FTL). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, problematika yang muncul yaitu pemekaran tidak dilakukan dengan kajian secara mendalam dan tidak memperhatikan kharakteristik Papua yang merupakan daerah konflik. Kekhususan pemekaran Papua yang menghilangkan masa persiapan diprediksi menyebabkan DOB Papua menjadi daerah yang gagal berkembang karena ketidaksiapan Papua terutama dari segi kemampuan keuangan dan ekonomi. Kedua, meskipun UU DOB dilakukan secara cepat, namun bukan berarti menerapkan FTL sebab FTL tidak diatur di Indonesia dan FTL yang berlaku di negara lain hanya untuk mengatasi masalah darurat yang mana tidak ada indikator yang jelas bahwa pemekaran adalah masalah darurat.Kata-kata Kunci: Fast Track Legislation, Problematika Pemekaran, Pemekaran Papua.
Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran Muhammad Alfian Kusnaldi; Nadira Fadila Syani; Yukiatiqa Afifah
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art3

Abstract

The development of digital technology provides efficiency in all lines of life, including in the administration of elections. This spirit was later adopted by the General Elections Commission (KPU) by collecting the voters’ personal data and providing information about the election. However, in addition to providing convenience, the use of this technology also come with its own challenges, such as the leakage of election participants’ personal data. In this regards, the DPR has passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). Therefore, legal protection is needed for the protection of the personal data of election participants in 2024. The problems that will be examined in this paper are the challenges faced by the KPU in protecting the personal data of election participants and forms of legal protection for the personal data of election participants in 2024. The method used in this writing is normative juridical by analyzing the PDP Law and collecting literature and literature review. The results in this study conclude that there are 3 challenges faced by the KPU before the PDP Law was passed, which are: the data scattered at every stage of the election administration; the regulations that have not been maximized; and the personal data protection literacy has not become knowledge and awareness among voters, organizers, data participants. Meanwhile, legal protection for the personal data of election participants in 2024 is carried out through PKPU No. 6 of 2021 and the PDP Law.Keywords: Legal Protection, Personal Data, Elections AbstrakPerkembangan teknologi digital memberikan efisiensi di segala lini kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Semangat tersebut kemudian diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara mengumpulkan data pribadi pemilih dan memberikan informasi seputar pemilu. Namun penggunaan teknologi ini di samping memberikan kemudahan juga memberikan tantangan tersendiri, seperti kebocoran data pribadi peserta pemilu. Lebih lanjut, DPR sudah mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi peserta pemilu 2024. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam melindungi data pribadi peserta pemilu dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis UU PDP dan mengumpulkan bahan literatur serta kajian pustaka. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat 3 tantangan yang dihadapi oleh KPU sebelum disahkan UU PDP, yakni data yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, peraturan yang belum maksimal, literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, data peserta. Sementara itu, prlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu tahun 2024 dilaksanakan melalui PKPU No 6 Tahun 2021 dan UU PDP. Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pemilu
Pertanggungjawaban Pidana atas Kegagalan Pengawasan Obat: Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Tahun 2022 Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art2

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the neglect in drug control and the potential for criminal liability in cases of acute kidney failure in children that occurred in 2022. This is a normative legal research which the objects are legal actions by the government and drug manufacturers within the framework of public policy, and the potential violations of criminal law within them. The results of this study conclude that law and public policy share a close link, that the author considers that in the case of administering drug control there has been a negligence which caused fatalities. In addition, both legal subjects in the form of officials who are authorized in the field of drug control while in circulation and producers can be subject to criminal liability as regulated in a number of statutory regulations. This study recommends immediately strengthening the oversight function of drug distribution by the government by accelerating the ratification of regulations, as well as prioritizing criminal law enforcement with a justice orientation and victim recovery for negligent officials and corporations.Keywords: Acute Kidney Failure, Public Policy, Criminal Liability. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kegagalan dalam pengawasan obat dan potensi pertanggungjawaban pidana dalam kasus gagal ginjal akut kepada anak yang terjadi pada 2022 silam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek penelitian berupa tindakan hukum pemerintah dan produsen obat dalam kerangka kebijakan publik, serta potensi pelanggaran hukum pidana di dalamnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum dan kebijakan publik memiliki titik taut yang begitu erat, sehingga penulis menilai bahwa dalam hal penyelenggaraan pengawasan obat terdapat kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu, baik subjek hukum berupa pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat selama beredar maupun produsen dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan agar segera memperkuat fungsi pengawasan peredaran obat oleh pemerintah melalui percepatan pengesahan regulasi, serta memprioritaskan penegakan hukum pidana dengan orientasi keadilan dan pemulihan korban terhadap pejabat yang lalai dan korporasi. Kata-kata Kunci: Gagal Ginjal Akut, Kebijakan Publik, Pertanggungjawaban Pidana.
Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT) Raden Roro Fara Anissa Putri; Elfian Fauzy
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art10

Abstract

This research is motivated by the dynamics and development of money laundering crimes that utilize a technological operating system known as cyber laundering as a result of increasingly massive technological developments. The modes and means of cyber laundering used are consistently growing, one of which is by using NFT which makes it even more difficult to trace and to prove. Evidentiary is indeed a problematic factor in this crime as there is no technological sophistication to be able to prove it. The formulation of the problems raised in this study, first; what is the modus operandi of cyber laundering via NFT? Second, what are the legal policy efforts towards proving cyber laundering crimes committed through the NFT platform in Indonesia? The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data collection was carried out through a literature study. The results of the study show that the NFT modus operandi is carried out through the exploitation of digital artworks. This is caused by the absence of price limits, the lack of control so that there is no comprehensive policy. The difficulty of proving the crime of cyber laundering through cryptocurrency and NFT is due to its properties which strictly maintain the confidentiality of the account owner. Thus in order to be able to prove this crime apart from using balanced limited inverted evidence as stipulated in the crime of money laundering, new breakthroughs are also needed for NFTs to be tracked.Keywords: Cyber Laundering, Verification, NFT. AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi oleh dinamika dan perkembangan tindak pidana pencucian uang telah menggunakan sistem operasi teknologi yang disebut sebagai cyber laundering sebagai akibat perkembangan teknologi yang kian masif. Modus serta sarana cyber laundering yang digunakan juga semakin berkembang, salah satunya menggunakan NFT. Dengan menggunakan sarana ini tentu menjadi lebih sulit dilacak dan dibuktikan. Pembuktian memang menjadi faktor permasalahan dalam tindak pidana ini karena belum adanya kecanggihan teknologi untuk dapat membutikannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, pertama; bagaimana modus operandi tindak pidana cyber laundering melalui NFT? Kedua, bagaimana upaya kebijakan hukum terhadap pembuktian tindak pidana cyber laundering yang dilakukan melalui platform NFT di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa modus operandi NFT dilakukan melalui eksploitasi terhadap karya seni digital. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan harga, minimnya kontrol hingga belum terdapat kebijakan yang komprehensif. Sulitnya dari pembuktian tindak pidana cyber laundering melalui cryptocurrency dan NFT ini dikarenakan sifat-sifat yang dimilikinya yang sangat menjaga kerahasiaan dari pemilik akun tersebut. Sehingga untuk dapat melakukan pembuktian tindak pidana ini selain menggunakan pembuktian terbalik terbatas berimbang sebagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang, juga diperlukan terobosan-terobosan yang baru agar dapat dilakukan pelacakan terhadap NFT.Kata kunci: Cyber Laundering, Pembuktian, NFT.
Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia Dinda Hafidzah; Antonius Reiyhand Nathaniel Matahelumual; Elsa Aprina
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art11

Abstract

This study aims to determine the government’s attempt to address the criminal action of smuggling the protected wildlife that occurs through Indonesian territorial waters. Indonesia’s nature which is touted as Mega-Biodiversity by the world is not immune from smuggling crimes which lead to illegal trade of protected wild animals. Not infrequently, this particular illegal activity is carried out by sea as one of the trade route. With the development of modes and cases of smuggling crimes that threaten the survival of protected wildlife, this raises the question of what efforts can be made by the government in handling the crime of smuggling protected wildlife through Indonesian territorial waters. This is a normative juridical research by using statutory approach. This study concludes that in dealing with the development of criminal modes in smuggling which often increase the number of cases, the government has taken preventive measures in the form of issuing laws, establishing supervisory bodies and international scale cooperation as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions on perpetrators who have caught in the course of smuggling.Keywords: Crime Prevention, Wildlife Smuggling, Indonesian waters. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi yang terjadi melalui wilayah perairan Indonesia. Alam Indonesia yang disebut-sebut sebagai Mega-Biodiversity oleh dunia pun tidak luput dari kejahatan penyelundupan yang berujung pada perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Tak jarang, kegiatan ilegal ini dilaksanakan melalui laut sebagai jalur perdagangannya. Dengan berkembangnya modus dan kasus kejahatan penyelundupan yang mengancam keberlangsungan hidup satwa liar dilindungi ini pun memunculkan pertanyaan soal bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional dan juga upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi terhadap para pelaku yang telah tertangkap dalam berlangsungnya penyelundupan.Kata-kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penyelundupan Satwa Liar, Perairan Indonesia.
Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif) Firman Tri Wahyuono
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art9

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed the corruption case committed by Juliari P Batubara and 4 other people related to the procurement of Social Aid (BANSOS) for handling COVID-19. As many as 18 residents of West Jakarta and North Jakarta through the YLBHI victim advocacy team filed a combined lawsuit for compensation for the corruption case against Juliari P Batubara. This study aims to analyze the position of the victim in a corruption case and analyze the rejection of a claim for compensation in the corruption case of Juliari P Batubara by using progressive legal theory. This is a normative legal research that uses case, statutory and conceptual approaches. This study concludes that the position of the victim in a corruption case is divided into 2 types. That is, the direct victim is the state and the indirect victim that is subsequently divided into two more, namely the indirect an sich victim which is the community and the victim of reports on someone suspected of committing a criminal act of corruption. In the view of progressive law, the panel of judges examining the corruption case of Juliari P Batubara was shackled by legalistic-positivistic thinking in applying the provisions for merging cases contained in the Criminal Procedure Code. The panel of judges did not see that the lawsuit for compensation filed by the community was an attempt to obtain their full rights, bearing in mind that corruption was perpetrated against BANSOS funds in the face of the non-natural national disaster COVID-19 which caused a decline in people’s purchasing power and even a weakening of the national economy. This research suggests reformulation of Articles 98 – 101 of the Criminal Procedure Code regarding merging cases for compensation claims, so that procedures are simplified and accelerated recovery of victims of criminal acts can be achieved.Keywords: Social Aid; Covid-19; Corruption; Merger of Compensation Lawsuit Cases AbstrakKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus rasuah yang dilakukan oleh Juliari P Batubara dan 4 orang lainnya terkait pengadaan Bantuan Sosial (BANSOS) penanganan COVID-19. Sebanyak 18 warga Jakarta Barat dan Jakarta Utara melalui tim Advokasi korban YLBHI mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara tindak pidana korupsi Juliari P Batubara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara menggunakan teori hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundangan-undangan dan konseptual. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibedakan menjadi 2 jenis. Yaitu, korban secara langsung adalah negara dan korban tidak langsung yang dibagi menjadi 2 yaitu korban tidak langsung an sich adalah masyarakat dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pandangan hukum progresif, majelis hakim pemeriksa perkara korupsi Juliari P Batubara terbelenggu pemikiran yang legalistik positivistik dalam menerapkan ketentuan penggabungan perkara yang ada dalam KUHAP. Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS dalam menghadapi bencana nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan reformulasi Pasal 98–101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, agar penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban tindak pidana dapat tercapai.Kata-kata Kunci: Bantua Sosial; Covid-19; Korupsi; Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi
Kebijakan Hukum Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) di Afrika Selatan Rahmih Yunisyah Mawaddah
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art12

Abstract

Traditional knowledge is a collection of knowledge, skills and practices developed within an indigenous community group, thus forming a separate identity, and being passed on from one generation to the next. This traditional knowledge is known and transmitted orally so it is difficult to prove in the future. Therefore it requires protection that can provide benefits to indigenous peoples who have this inheritance. This study aims to determine whether policies regarding traditional knowledge in South Africa are in accordance with various applicable international laws. This research is a normative literature study. The results of this study are that traditional knowledge remains extremely difficult to impart because the knowledge produced is difficult to prove simply because it is passed down orally, besides that the rules that are enforced are still limited even though he Nagoya Protocol has been ratified as well as rules regarding natural resources, biological or genetic resources as well as traditional knowledge, namely the National Environment Management Biodiversity Act 2004 has been enacted and amended by the National Environmental Management through Law No. 14 of 2013, in addition to the Amendment of Patents Law 2005 as well as the Intellectual Property Law No. 28 of 2013 to protect existing traditional knowledge in the country. One of the foresaid knowledge is the use of hoodia plant as an anti-obesity drug.Keywords: Policy, Hoodia, Traditional Knowledge AbstrakPengetahuan tradisional (traditional knowledge) merupakan sekumpulan pengetahuan, keterampilan dan praktik yang dikembangan dalam suatu kelompok masyarakat adat, sehingga membentuk sebuah identitas tersendiri, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional ini dikenal dan disebarkan secara lisan sehingga sulit dibuktikan dikemudian hari. Oleh karena itu memerlukan perlindungan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat adat yang mempunyai warisan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan mengenai pengetahuan tradisional di Afrika Selatan apakah telah sesuai dengan berbagai hukum internasional yang berlaku. Penelitian ini merupakan normatif studi literatur. Hasil dari penelitian ini bahwa pengetahuan tradisional masih sangat sulit untuk diberikan dikarenakan pengetahuan yang dihasilkan sulit dibuktikan hanya karena diwariskan secara lisan, selain itu aturan yang diberlakukan belum meluas masih terbatas walaupun telah meratifikasi Nagoya Protocol dan juga membuat dan mengamandemen aturan yang telah ada mengenai sumber daya hayati atau sumber daya genetik juga pengetahuan tradisional yakni National Environment Management Biodiversity Act 2004 yang diamandemen dengan National Environmental Management Laws Amendment Act 14 of 2013, selain itu Amendment Patents Act 2005 dan juga Intellectual Property Laws Amendment Act 28 of 2013 untuk melindungi pengetahuan tradisional yang ada di negara tersebut. Salah satunya tumbuhan hoodia yang dapat dijadikan sebagai obat antiobesitas.Kata-kata Kunci: Kebijakan, Hoodia, Pengetahuan Tradisional
Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia Delpedro Marhaen
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art7

Abstract

The postponement of the 2024 General Elections, which was initiated by certain political elites some time ago, has received a negative response from the public through various protests. In fact, the issue of postponing the election has become a trending topic in the mass media and social media because apart from being considered undemocratic, it is also suspected that it does not have a strong legal basis, clear and unreasonable reasons as a condition for postponing an election. Based on these problems, this study examines whether postponing elections is possible in the Indonesian legal system? This is a normative juridical research with a statutory approach that examines legal materials of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law no. 7 of 2017 on General Elections as amended by Government Regulation in lieu of the Law (Perpu) No. 1 of 2022. The results of this study indicate that the postponement of elections cannot be justified in the Indonesian legal system since the 1945 Constitution does not regulate the postponement of elections so that the postponement of the elections for 2024 which was rolled out by the political elite recently has no strong legal reasons and is not justified in the legal system Indonesia.Keywords: General Election, postponement, Constitution. AbstrakPenundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sempat digagas beberapa elite politik beberapa waktu lalu direspon secara negatif oleh publik melalui berbagai protes publik. Bahkan isu penundaan Pemilu ini menjadi trending topic di media massa dan media sosial sebab selain dinilai tidak demokratis, juga ditengarai tidak memiliki alas hukum yang kuat, jelas serta alasan yang tidak masuk akal sebagai syarat ditundanya sebuah penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji apakah penundaan Pemilu dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia sebab UUD 1945 tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu sehingga penundaan Pemilu untuk tahun 2024 yang digulirkan elite politik belakangan ini tidak memiliki alasan hukum yang kuat dan tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia.Kata-kata Kunci: Pemilihan Umum, Penundaan, Konstitusi.
Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala Teguh Rizkiawan
Lex Renaissance Vol 7 No 4 (2022): OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss4.art13

Abstract

This study aims to analyze the position of intellectual property rights as and object of bank credit guarantee and the prospects and challenges of intellectual property rights as an object of bank credit guarantee. This is a normative juridical research that uses statutory and conceptual approaches to analyze the formulation of the problem. The results of this study concluded that intellectual property rights are intangible movable objects that can be categorized as collateral for bank credit through fiduciary guarantees. Intellectual property rights as objects of banking credit guarantees have prospects and several obstacles. As the prospects in the future, intellectual property rights will provide the economic growth of Indonesia through the creative economy industry with the promulgation of PP Number 24 of 2022. However, there are obstacles including the absence of a revision of PBI Number 14/15/PBI/2012 which from the banking side, consists of applying the valuation of rights assets intellectual property rights and the need for the establishment of an appraisal institution for intellectual property rights in Indonesia.Keywords: Intellectual Property Rights, Credit Collateral, Banking. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai benda jaminan kredit perbankan dan prospek serta kendala hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda jaminan kredit perbankan melalui jaminan fidusia. Hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan memiliki prospek dan beberapa kendala. Prospek kedepan, hak kekayaan intelektual akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat kendala diantaranya belum adanya revisi PBI Nomor 14/15/PBI/2012 dari pihak perbankan dalam menerapkan penilaian terhadap aset hak kekayaan intelektual dan diperlukannya pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia.Kata-kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Benda Jaminan Kredit, Perbankan.