Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

Justisia
Website

Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ISSN : 25414682 EISSN : 26145642 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

he publication of Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial was based on the enthusiasm of lecturers of Law Department, UIN Ar-raniry to express their thought trhrough writing. However, at that time, the Law Department did not have a media to accommodate their enthusiasm. Hence the publication of this journal is very important. Interestingly, the presence of the journal is warmly welcome by Sharia and Law faculty's lecturers. In addition, the publication of the journal has contributed to the accreditation process of the Law Department as a new major in UIN Ar-raniry. The publication of the printed version of Journal Justisia in 2016 had a positive impact on the result of "B" level accreditation based on the assessment National Committe of Accreditation.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2020)" : 6 Documents clear

Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Maya Anas Taqiyyah; Atik Winanti
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kepemilikan tanah diakui secara hukum apabila terlebih dahulu didaftarkan pada kantor pertanahan, sesuai rumusan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap tanah yang dimiliki, namun pada penerapannya masih banyak sengketa yang timbul berhubungan dengan kepemilikan tanah, Seperti diterbitkannya dua buah Sertifikat diatas bidang tanah yang sama, seperti Sertifikat tanah yang mengalami tumpang tindih sebagaimana dalam putusan PK No.2/PK/Pdt/2008. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 1) bagaimana jual beli tanah dalam kasus PK No.2/PK/Pdt/2008 sehingga menjadi pertimbangan hakim?;2) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Sertifikat sebenarnya sesuai PP No.24 Tahun 1997? dengan tujuan mengkaji pertimbangan hakim terhadap kasus tumpang tindih Sertifikat dan mengkaji perlindungan hukum yang didapatkan Pemegang Sertifikat tanah . Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif untuk dapat menunjukan sebuah jual beli tanah yang baik dalam kasus putusan PK No.2/PK/Pdt/2008 yang digunakan sebagai pertimbangan hakim serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sebenarnya dalam kasus tersebut.

Mekanisme Perubahan Apbk Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Rispalman Rispalman; Sitti Mawar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia adalah Negara kesatuan yang dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Aceh sebagai daerah istimewa melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 42 Ayat (1) Butir D tertulis “menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama” hal ini menjadi suatu permasalahan di kota subulussalam karena pengimplementasian Pasal 42 Ayat (1) Butir D tersebut tidak ada dilaksanakan di kota subulussalam. Terkait dengan kasus yang terjadi dalam tahun anggaran 2018 yaitu Perubahan APBK yang terjadi tiga kali dalam satu tahun. Penelitian ini di format untuk menjawab permasalahan sebagai tujuan penelitiannya yaitu bagaimana perubahan APBK kota subulussalam yang dilaksanakan oleh Walikota. Bagaimana perubahan APBK kota subulussalam di tinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode Normatif Yuridis. Dari hasil penelitian yang penulis teliti bahwa proses Penganggaran APBK kota Subulussalam sudah sesuai dengan proses penganggaran dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merujuk kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun setelah sidang paripurna bersama DPRK, tiba-tiba Walikota kembali mengeluarkan perubahan APBK tampa sepengetahuan dan persetujuan DPRK. hal tersebut tentu menyalahi aturan, sehingga mengakibatkan keputusan perubahan APBK tersebut tidak sah.

Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie (Suatu Analisis Menurut Hukum Islam) Arifin Abdullah; Muslem Muslem; Fauzan Fauzan
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kajian ini membahas tentang pengelolaah harta wakaf pada Masjid Besar Istiqamah Kota Bakti Kabupaten Pidie dilihat dari sisi hukum Islam. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan daya yaitu studi literatur, wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf tergolong sudah efektif karena hampir semua aset harta dapat dimanfaat kecuali satu lokasi. Secara fungsional harta wakaf juga dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid seperti pembangunan masjid, honor perangkat masjid dan membantu perekonomian sejumlah pengelola. Meskipun demikian sewanya terkadang tidak maksimal, pengelolaannya masih tradisional dan cenderung konsumtif, belum dapat dimanfaat untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Faktor yang menyebabkan efektifivas pengelolaan yaitu manajemen yang masih tradisional, belum menggunakan sistem organisasi yang modern dan kontrol yang kuat. Selain itu faktor cuaca dan perubahan iklim juga mempengaruhi hasil hasil panen sawah yang dikelola oleh penyewa harta wakaf. Terakhir faktor konflik juga mempengaruhi pengelolaan kebun yang awalnya akan didirikan panti asuhan kemudian gagal. Dari sisi tinjauan hukum Islam pengelolaan harta wakaf Masjid Besar Istiqamah telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan Penempatan TKI Ke Luar Negeri Tanpa Dokumen Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Semarang) Michelle Wibowo
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Perkembangan penempatan TKI ke luar negeri terus meningkat, hal ini juga menyebabkan semakin berkembangnya tingkat kejahatan dalam tindak pidana yang terkait penempatan TKI di luar negeri dalam masyarakat. Adanya tindak pidana kejahatan tersebut dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Terdapat suatu kasus di PN Semarang yang menunjukan bahwa terdapat pengurus korporasi berinisial WHA yang menempatkan TKI ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Hal ini menyebabkan para TKI tersebut menderita banyak kerugian karena perlakuan tidak layak dari pemberi kerja di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan serupa, Pemerintah Indonesia memiliki suatu Instrumen Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri untuk mengatasi masalah terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tersebut. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menempatkan TKI ke luar negeri tanpa dokumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Beradasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: “Apakah tindakan WHA yang melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri?” Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum secara Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini ditunjukan bahwa pidana berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri tanpa menggunakan dokumen diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas I-A) Ridwan Nurdin; Mahdalena Nasrun; Rhoni Ismunandar
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Kasus sengketa waris tidak mampu dimediasikan, mediator sendiri kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan masalah internal keluarga. Oleh karena itu, penulis dapat mengetahui bagaimana konsep dan pelaksanaan mediasi dan bagaimana tantangan proses dan penyelesaian pidana melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara waris di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Kelas IA. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara analisis-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep mediasi yang dijalankan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, melihat Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum mediasi sebagai prosedurnya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas IA. Pelaksanaan setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, dengan melibatkan para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi dan apabila salah satu pihak tidak mau di mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Tantangan proses dan penyelesaiannya lebih kepada para pihak yang membuat perkara tersebut berhasil atau tidak, dikarenakan mediator hanya memfasilitasi akan tempat dan memberi solusi yang baik terhadap keduanya.Dalam penyelesaiannya apabila mediasi berhasil maka mediator membuat sebuah pernyataan bahwa mediasi telah berhasil.Apabila perkara itu gagal, maka mediator juga membuat pernyataan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan penyelesaian pidana melalui mediasi tidak ada dikarenakan Mahkamah Syar’iyah tidak menerima kasus pidana.

The Protection of Online Shopping Consumer Rights in Australia Muhammad Syuib
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

As one of the advanced countries in the world, Australia is putting technology as main instrument in dealing with daily activity, included in shopping. Therefore, nowadasys, many Australian rely on online shopping. It seems everything becomes easier when it is dealt online. People do not need to go outside their home and spend their money. What they can merely need is just sit at home and wait for the order. Thus, online shopping can be argued is more effective and efficient in this era. However, beyond this positive aspect, there are also some negative aspects. Among them is the quality of the product. Buyers (consumers) would never see goods or services directly. They only view the products or services through pictures or videos which are available on the website. The problem is, these images and videos might not be as good as reality. The vendors post the high quality pictures and videos on the site merely to attract consumers. Another issue is, difficult to communicate with the seller after buying the product. During the negotiation, it is easy to contact seller, but after the products are sold, majority vendors would “disappear”. Security payment is among on the risk list as well. Therefore, it is interesting to be researched, how the Australian law then protects its society from such risk. The Government claims that the Australian Competition and Consumer (ACC) Act 2010 has become law umbrella in protecting Australian in dealing with online shopping.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA