cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bangun Canggih
Contact Email
jurnalbppk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalbppk@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 20853785     EISSN : 26157780     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang keuangan negara. Terbit pertama kali tahun 2010. Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal BPPK telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Anggota Staf Editorial. Jurnal BPPK terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, pegawai, dan pemerhati masalah keuangan negara.
Arjuna Subject : -
Articles 141 Documents
 10   11   12   13   14 
MEMUNGUT PPN ATAU TIDAK KETIKA BENDAHARA DESA BERTRANSAKSI DENGAN PENGUSAHA NON PKP Mohammad Djufri
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.380

Abstract

There are differences of opinion regarding the collected of VAT when Villlage Government Treasurers - who now changed his name to Head of Financial Affairs - deals with Non Taxable Entrepreneur partners with practices. The opinion states that there is no collected VAT by the Head of Financial Affairs whenever deals with Non Taxable Entrepreneur partners. There are two reasons how to collected VAT by Head of Financial Affairs. Firstly, status of Taxable Entrepreneur is a condition for tax payable mechanism and secondly, must be a tax invoice for each transaction. Practically, the Village Government Treasurer collected VAT on each transaction with Non Taxable Entrepreneur partners. This paper aims to clarify this issue through normative research. The result of this paper, that two reasons of collected VAT (status of Taxable Entrepreneur and the existence of tax invoices) are inappropriate. The most appropriate is set by the decree of the Director General of Taxes No. Kep-382 / PJ. / 2002, which clearly states that the VAT collector does not need to collect VAT on delivery of Taxable Goods or Taxable service by Non Taxable Entrepreneur. The rule can be a reference for the Head of Financial Affairs not to collect VAT to Non Taxable Entrepreneur partners. In fact, the rule can be interpreted differently because there are special rules (provisio) in the VAT Act and the issuance of this rule does not comply with the principle of lex superior derogat legi inferior. To provide legal certainty that is clear and firm and does not contain double meaning or provide an opportunity to be interpreted, new regulations are required at the lowest level of the Ministry of Finance Regulation as mandated by the VAT Law, and in that rule to be returned to special rule as stated in Article 16A.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROYEK/KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PINJAMAN Yanuar Pribadi
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v12i2.457

Abstract

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang menimbulkan konsekuensi berupa biaya yang harus ditanggung dalam pelaksanaan proyek/kegiatan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang tidak efektif berisiko menimbulkan tambahan biaya pinjaman yang dapat membebani keuangan negara. Kementerian Keuangan sebagai pengelola utang negara melakukan pemantauan dan evaluasi pada aspek keuangan berupa realisasi penarikan dan menilai kinerja suatu proyek/kegiatan menggunakan metode Progress Variant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi pinjaman belum dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proyek/kegiatan karena koordinasi antar instansi yang kurang baik, generalisasi penilaian kinerja proyek, serta keterbatasan sumber daya pemantauan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif langkah penyempurnaan proses pemantauan dan evaluasi sehingga dapat meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sehingga proyek/ kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
KOMPARASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Aniek Juliarini
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.227

Abstract

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dilahirkan agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), sementara pajak daerah merupakan kompunen penting dalam PAD. Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak daerah kota/kabupaten se-Indonesia dan kontribusinya terhadap PAD, setelah berlakunya UU PDRD. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data sekunder berupa data penerimaan pajak kota/kabupaten se-Indonesia tahun 2010-2017 diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan data primer berupa hasil wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah, dan kuisioner kepada petugas pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan: 1)perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota; 2) perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten lebih kecil daripada di kota; 3) perkembangan APBD Kabupaten lebih besar daripada APBD Kota. Perkembanganpajak daerah kabupaten yang lebih kecil daripada kota disebabkan antara lain karena objek pajak pada UU PDRD lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi perkotaan, dan aturan-aturan yang multi tafsir ataupun yang kurang mendukung. Disarankan agar dapat dipungut jenispajak lain yang sesuai bagi wilayah kabupaten yakni yang berbasis kegiatan ekonomi desa, misal wisata desa, dan aturan-aturan yang lebih mendukung. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (UU PDRD) was born in order to increase regional independence. Regional independence is reflected by the amount of the contribution of the Regional Own Revenue (PAD) to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), while local taxes are an important component in the PAD. This study analyzes the tax revenue of cities/regencies throughout Indonesia and its contribution to PAD, after the enactment of the PDRD Law. This study using descriptive qualitative methods, with secondary data in the form of city/regency tax revenue in Indonesia in 2010-2017 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance page, and primary data in the form of interviews with local government officials, and questionnaires to local tax officials. The results are: 1) the development of district tax revenue is smaller than the city; 2) the development of the contribution of local taxes on PAD in the district is smaller than in the city; 3) the development of Regency APBD is greater than the City APBD. The development of district tax that is smaller than the city is partly cause of the tax object in the PDRD Law is more oriented to urban economic activities, and rules that are multi-interpreted or less supportive. It’s recommended that other types of taxes be collected that are suitable for the regency, namely those based on village economic activities, eg village tourism, and more supportive rules, and more supportive rules.
FASILITASI PERDAGANGAN DAN EKSPOR MANUFAKTUR UNGGULAN INDONESIA KE RCEP Siti Mardiah
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.388

Abstract

Fasilitasi perdagangan telah menjadi perhatian berbagai negara dan berperan penting dalam efisiensi perdagangan. Manufaktur adalah salah satu produk eskpor yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Namun nilai ekspor manufaktur Indonesia ke RCEP selama periode 2012-2016 mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sektor unggulan manufaktur Indonesia dan menganalisis dampak fasilitasi perdagangan terhadap ekspor manufaktur unggulan Indonesia ke RCEP. Data yang digunakan adalah data sekunder periode 2012-2016 dengan metode analisis Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD) dan gavity model. Hasil analisis menunjukkan ekspor manufaktur unggulan Indonesia ke RCEP adalah kayu, barang dari kayu dan anyaman. PDB RCEP, Populasi RCEP, Burden of Customs Procedures (BOCP) RCEP, e-business RCEP dan dummy contiguity memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan jarak, nilai tukar dan Service Sector Infrastructure (SSI) RCEP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor kayu, barang dari kayu dan anyaman Indonesia. Trade facilitation has come to concern of various countries and has an important role in efficiency of trade. Manufacturing is one of the export products that has a very important role for Indonesian economy. However, the Indonesia's manufacturing export value to RCEP during the 2012-2016 period has decreased. This research was aimed to identify the Indonesia’s main manufacturing to RCEP and to analyze the influence of trade facilitation on Indonesia's main manufacturing export to RCEP market. The research used secondary data between 2012 and 2016. The methods used are the Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamic (EPD) and gravity model. The results showed that Indonesia’s main manufacturing exports are wood, goods from wood and webbing. GDP, population, Burden of Customs (BOCP), e-business and dummy contiguity have a positive and significant effect on Indonesian exports. Meanwhile, distance, exchange rate and Service Sector Infrastructure (SSI) RCEP has a negative and significant effect on wood, goods from wood and webbing exports.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING SEBAGAI STIMULUS SOFT DIPLOMACY Taraf Kurniadi
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.440

Abstract

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memerlukan keluwesan dan kelincahan diplomasi di dunia internasional. Dewasa ini, munculnya soft power sebagai alternatif hard power membawa implikasi pada pelaksanaan diplomasi. Soft diplomacy merupakan pendekatan diplomasi melalui aspek ekonomi, sosial, budaya bahkan charitable affair untuk mencapai tujuan nasional negara. Melalui studi literatur dan kebijakan/regulasi, salah satu stimulus soft diplomacy Indonesia adalah dengan memberikan hibah (grant) untuk tujuan kemanusiaan maupun non kemanusiaan kepada pemerintah/lembaga asing seperti yang dilakukan tahun 2014-2018. Sepanjang ada pledge Presiden/direktifnya, kementerian/ lembaga bertanggung jawab atas kegiatan, hibah kepada pemerintah/ lembaga asing dapat diberikan. KPA bertanggung jawab hanya atas transfer hibah dari Kas Negara ke rekening penerima. Ada alasan tertentu, hibah diberikan untuk komunitas dan diaspora Indonesia misalnya hibah untuk IMAAM Center, Maryland, IMCQ Queensland dan asrama mahasiswa di Al Azhar. Perbaikan perlu dilakukan atas mekanisme penganggaran yang memakan waktu dari pengusulannya dan kegagalan transfer belanja hibah karena persyaratan pencairan yang tidak dipenuhi. Indonesia's foreign policy, which is independent and active, requires flexibility and agility in international diplomacy. Nowadays, the emergence of soft power as an alternative to hard power has implications for diplomacy implementation. The soft diplomacy is a diplomatic approach through economic, social, cultural and even charitable aspects to achieve our national goals. Through the literature and policy/regulation studies, one of Indonesia's soft diplomacy stimulus is to provide grants for humanitarian and non-humanitarian which are intended for foreign governments/institutions such as those conducted in 2014-2018.. As long as there is a pledge by the President or his directive and the ministry/agency to be responsible for the related activities, a grant to the foreign government/institution can be given. KPA is only responsible for the transfer of grants from the State Treasury to the grantee's account. For any particular reason, grants are given to Indonesian communities and diaspora, for example, grants for IMAAM Center, Maryland, IMCQ Queensland and student dormitories at Al Azhar. The budgeting mechanism is needed to be improved to avoid any failure of transfer grant because of the time-consuming process and unsufficient requirements in the existing mechanism.
IT INVENTORY KAWASAN BERIKAT, SEBUAH KEBUTUHAN ATAU SEBUAH FORMALITAS ? Renny Sukmono
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.460

Abstract

ABSTRAK Kepemilikan dan pengelolaan IT Inventory merupakan prasyarat wajib bagi perusahaan untuk mendapatkan izin sebagai perusahaan kawasan berikat. Banyak perusahaan kawasan berikat di wilayah Bandung yang mendapatkan manfaat setelah menjadi perusahaan kawasan berikat diantaranya yaitu penangguhan bea masuk dan pajak. Namun, ternyata perusahaan telah memiliki IT Inventory, tetapi pengelolaannya belum menjadi prioritas perusahaan. Seyogyanya perusahaan yang telah lama berkecimpung memiliki pengelolaan yang lebih baik. Berdasarkan analisis diketahui bahwa tidak ada keterkaitan antara lama berkecimpung sebagai perusahaan kawasan berikat dengan bisa tidaknya aplikasi diakses. Pengelolaan aplikasi ini dilihat hanya melalui tiga sudut pandang yaitu bisa tidaknya diakses, lama waktu log in dan lengkap atau tidaknya laporan yang dihasilkan. Hanya 52,46% perusahaan kawasan berikat di Bandung yang aplikasinya bisa diakses oleh DJBC. Dari perusahaan yang bisa diakses didapatkan kesimpulan yaitu waktu log in ke aplikasi tidak berbeda dari 10 detik. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi IT Inventory memiliki rating rata-rata. Namun, hal ini harus tetap menjadi komitmen kuat DJBC dengan perusahaan agar memperbaiki kualitas aplikasi, mengingat waktu ideal untuk menunggu log in adalah kurang dari 10 detik. Hanya perusahaan yang telah berkecimpung lebih dari 15 tahun sebagai kawasan berikat yang mampu mencapai rating good (kurang dari 10 detik). ABSTRACT IT Inventory ownership and management is a mandatory prerequisite for a company to obtain license as bonded zones. There are many companies in Bandung region which get the benefits after becoming bonded zones including suspension of import duties and taxes. It might be a fact if a company that has been in this industry for a long time should have better management. Based on the analysis, it is known that there is no relevance between the length of service a company as a bonded zones and whether or not the application can be accessed. This application management can only be observed from three point of views, namely whether or not it can be accessed, the length of time for log in and whether or not the report produced is complete. There is only 52,46% of bonded zone companies in Bandung which the applications can be accessed by The Directorate General of Customs and Excise. Through those companies, it can be concluded that the length of time for log in into the application needs at least 10 seconds. This shows that IT inventory application has average rating. However, this must remain a strong commitment of DJBC along with the companies to improve the quality of applications, considering the ideal time to wait to log in is less than 10 seconds. Only companies that have been more than 15 years as bonded zones are able to achieve good rating (less than 10 seconds).
MEASURING CONTAGION EFFECT OF GREEK SOVEREIGN DEBT CRISIS ON INDONESIA arif Setiawan
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.461

Abstract

Abstraksi Saat krisis utang Yunani memuncak, banyak negara terkena efek domino sampai derajat tertentu. Indonesia mungkin terkena juga dampak dari krisis walaupun tidak ada jalur yang kuat untuk mengalirkan krisis. Sampai saat ini krisis utang Yunani belum berakhir sepenuhnya dan karenanya perlu untuk mengevaluasi dampak dari krisis terhadap ekonomi Indonesia untuk antisipasi kemungkinan krisis susulan. Menggunakan model Vector Auto Regressive (VAR) untuk menangkap hubungan antara tingkat harga instrumen Credit Default Swap antara dua negara: Indonesia dan Yunani, penelitian ini melakukan estimasi dampak krisis Yunani terhadap Indonesia melalui Impulse Response Function berbasis parameter model VAR. Hasil estimasi menunjukkan dampak krisis Yunani terhadap Indonesia adalah sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mungkin telah menyadari bahwa ekonomi Indonesia cukup terisolasi dari krisis Yunani dan karenanya tidak mengubah persepsi sovereign risk Indonesia. Kata Kunci: Krisis Utang Yunani, Efek Domino, Model VAR, Impulse Response Function Abstract As Greece Debt Crisis emerged, many countries suffered contagion effect to some level. Indonesia might have been affected by the crisis even there was no strong link to transfers the shock. As the debt crisis has not yet over completely, we need to evaluate the impact of previous shock on Indonesian economy to anticipate the possibility of the next event. Employing Vector Auto Regressive (VAR) model to capture connection between Sovereign Credit Default Swap of two countries we found our estimation of Impulse Response Function of Indonesia CDS on shock in Greece CDS and concluded that the magnitude of debt crisis in uprising credit default risk on Indonesia was considered to be very low. This dynamic told us that investors may have learnt that Indonesian economy was quiet isolated from shock in Greece and they expected no change in the Indonesia sovereign risk. Keywords: Greece Sovereign Debt Crisis, Contagion, VAR Model, Impulse Response Function
THE IMPORTED INPUTS AND FIRM EXPORT PERFORMANCE IN INDONESIAN TEXTILE AND APPAREL INDUSTRIES Fransiskus Xaverius David Ardiyanto
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.470

Abstract

Limiting imported inputs for Indonesian textile and apparel industries may inadvertently decelerate the industries’ export performance, because each subsector in the industries has its own characteristics. This study analyzes the use of imported inputs and firms’ exports in the Indonesian textile and apparel industries. It has employed unbalanced panel data from 2000–2015 with year gaps and estimated them using regression model. The main findings show that foreign input has a positive and significant impact on the firms’ exports, and the effect is larger on the apparels than the textiles when the industries are detangled. Although the result suggests a positive connection, the government may not fully liberalize all imported inputs for the industries. Instead, they may implement an effective protection scheme by relaxing tariffs on imported inputs for domestic production and imposing high tariffs imported inputs that have the potential to compete with domestic finished products.
FAMILY TRANSFERS, CORESIDENCY, ELDERLY LABOR SUPPLY AND WELFARE PERSPECTIVE: EVIDENCE FROM INDONESIA Choirul En Huda
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.477

Abstract

Baik negara maju maupun negara berkembang telah menghadapi fenomena yang sulit dihindari, yaitu populasi yang menua. Hal yang membedakan adalah negara maju memiliki strategi dan program yang lebih terstruktur dan matang untuk menghadapi fenomena ini daripada negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan tidak adanya bantuan formal yang memadai dan komprehensif dari pemerintah, orang lanjut usia bergantung pada dukungan antargenerasi dan pendapatan dari keikutsertaan mereka di pasar tenaga kerja. Makalah ini membahas hubungan antara dukungan antar generasi (transfer keluarga dan koresidensi) dengan pasokan tenaga kerja lanjut usia yang menerapkan metode kuantitatif. Dengan menggunakan data IFLS, penelitian ini menemukan bahwa transfer keuangan keluarga dan koresidensi mengurangi keputusan orang lanjut usia untuk bekerja pada masa pensiun. Selain itu, karakteristik anak-anak dan orang tua adalah faktor penting yang mempengaruhi transfer keuangan keluarga dan keputusan untuk tinggal bersama.
THE ROLE OF TAX ADMINISTRATION AND TAX RATE ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT Rusman Affandi Nasution
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.483

Abstract

This thesis examines the impact of the tax system in determining FDI inflows in countries around the world from 2010 to 2017. We group the countries into two groups, based on income levels. Our findings suggest that the tax system, which reflects the easiness of tax payment, and the commitment to all tax regulations, plays a significant role in determining FDI inflows in low & middle-income countries. In high-income countries, it is the corporate tax cut that plays the role. The result implies that improved institutional performance in low & middle-income countries is an essential factor to induce FDI inflows.

Page 12 of 15 | Total Record : 141

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2010 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2022): Jurnal BPPK Vol 15 No 1 (2022): Jurnal BPPK Vol 14 No 1 (2021): Jurnal BPPK Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK Vol 12 No 1 (2019): Jurnal BPPK Vol 11 No 2 (2018): Jurnal BPPK Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK Vol 10 No 2 (2017): Jurnal BPPK Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK Vol 9 No 2 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 9 No 1 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 2 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 1 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 2 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 1 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 2 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 1 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 5 (2012): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 4 (2012): Jurnal BPPK (printed version) Vol 3 (2011): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 2 (2011): Jurnal BPPK (printed version) Vol 1 (2010): Jurnal BPPK (printed version) More Issue