cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bangun Canggih
Contact Email
jurnalbppk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalbppk@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 20853785     EISSN : 26157780     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal BPPK merupakan publikasi ilmiah yang berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang keuangan negara. Terbit pertama kali tahun 2010. Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal BPPK telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Anggota Staf Editorial. Jurnal BPPK terbuka untuk umum, praktisi, peneliti, pegawai, dan pemerhati masalah keuangan negara.
Arjuna Subject : -
Articles 141 Documents
 11   12   13   14   15 
THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TAX REVENUE IN DEVELOPING COUNTRIES Arif Widya Pratomo
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.484

Abstract

The objective of this research paper is to study the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on tax revenue in developing countries. FDI net inflow, greenfield, and brownfield FDI are selected as the independent variable, and tax revenue and its types are chosen as the dependent variable. Using panel data analysis, this research finds that FDI net inflow has a positive correlation on total tax revenue, corporate tax revenue, individual tax revenue, and VAT revenue. However, the effect of FDI net inflow on property tax revenue is not statistically significant. This research also finds that in the developing countries, the greenfield FDI has a beneficial effect on tax revenue while brownfield FDI tend to erode tax revenue. To deal with the possibility of endogeneity problems, this research uses “political stability and absence of violence” index as an instrumental variable and conducts a two-stage least square (2SLS) regression to estimate the parameter. The result shows that FDI has a positive correlation on total tax revenue, but not significant. However, the endogeneity test shows that the endogeneity problem is less likely to exist. To conclude, FDI and tax revenue tend to have only one direction effect from FDI to tax revenue.
ANALISIS PERANAN PETUGAS ADMINISTRASI PENYIDIKAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI Arfin Bin Ibrahim Fasini; Agung Tri Safari
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.489

Abstract

Administrasi penyidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai. Administrasi penyidikan merupakan kunci utama keberhasilan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Administrasi penyidikan yang kurang baik akan berkonsekuensi terhadap kualitas penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peranan administrasi penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penyidikan memegang peranan penting dalam proses penanganan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Petugas administrasi penyidikan berperan menggantikan tugas PPNS DJBC, antara lain pencacahan barang hasil penindakan, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU, menerbitkan DPO, dan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan PPATK. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang petugas administrasi penyidikan, sehingga terjadi kekosongan hukum.
PERHITUNGAN IDLE CAPACITY DENGAN MENGGUNAKAN CAM-I CAPACITY MODEL (STUDI KASUS PADA BDK BALIKPAPAN) Nurhuda Nurhuda; Hendy Pernando Santoso
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.491

Abstract

Implementasi Kementerian Keuangan Corporate University meningkatkan persentase pembelajaran digital melalui E-learning, tetapi berpotensi mengurangi peggunaan aset fisik. Fenomena idle capacity pada BMN di satuan kerja BPPK perlu dihitung sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan aset. Lingkup penelitian dibatasi pada Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan CAM-I Capacity Model yang dapat menentukan tingkat idle capacity aset suatu entitas. Data yang digunakan adalah data primer berupa data penggunaan BMN tahun 2017 s.d. 2019. Hasil penelitian berupa tingkat idle capacity penggunaan BMN di BDK Balikpapan tahun 2017 s.d. 2019. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi alternatif kebijakan pengelolaan idle capacity tersebut. Data terkait tingkat idle capacity diperlukan dalam penentuan kebijakan pengelolaan aset. CAM-I Capacity Model dapat dikembangkan untuk menghitung idle capacity BMN dan bangunan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pelatihan.
STRATEGI PEMBANGUNAN SDM KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DISRUPSI 4.0 Ita Hartati
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i1.493

Abstract

Revolusi industri 4.0 menghadirkan inovasi teknologi disruptif yang mengaburkan batas fisik, digital, dan biologis di semua sektor, serta mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Di satu sisi, terobosan teknologi menciptakan peluang baru di bidang ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi, namun di sisi lain kecerdasan buatan akan mengambil alih pekerjaan manusia. Kesiapan pembangunan SDM sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan di era disrupsi 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji strategi pembangunan SDM Kemenkeu dalam menghadapi tantangan di era disrupsi 4.0. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Kemenkeu harus memiliki perubahan pola pikir untuk siap beradaptasi dan merevolusi diri. Strategi pembangunan SDM dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan, pembinaan, rekrutmen, perubahan sistem, kesempatan, dan penghargaan, serta memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. sehingga akan tercipta SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif, serta adaptif terhadap gempuran revolusi industri 4.0.
TINJAUAN MANFAAT PENETAPAN JANGKA WAKTU TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU Taufik Kurachman
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.635

Abstract

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 bertujuan memberikan kemudahan dan juga insentif bagi UMKM dengan menekankan pengurangan tarif menjadi 0,5% dan penetapan jangka waktu tertentu yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT. Pembatasan waktu bertujuan memberikan kesempatan UMKM untuk belajar pembukuan dan membuat pelaporan keuangan. Tetapi apakah periode waktu releksasi cukup untuk mencapai tujuan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan UMKM. Studi tersebut memberikan temuan penting. Pertama, sebagian WP belum mengetahui penetapan jangka waktu tersebut. Kedua, sebagian WP belum memahami tujuan penetapan jangka waktu tersebut, Ketiga sebagian WP belum siap untuk menggunakan pembukuan serta berharap penetapan jangka waktu tersebut dihilangkan. Untuk itu DJP perlu meningkatkan fungsi penyuluhan penetapan jangka waktu dan pembuatan laporan keuangan. Government Regulation no. 23/2018 aims to provide convenience and incentive for MSMEs by emphasizing tariff reduction to 0.5% and determination of a certain period of 7 years for individual WP, 4 years for WP business entity in the form of cooperatives, CV, or firm and 3 years for wp entities in the form of PT. Time restrictions aim to provide MSMEs the opportunity to learn bookkeeping and make financial reporting. But is the time period sufficient to achieve the goal? To answer the problem, this study uses qualitative descriptive methods, where data and information are obtained through library studies and interviews with MSMEs. The study provides important findings. First, some WP does not know the time frame. Second, some WP does not yet understand the purpose of setting that time frame, the third part of WP is not ready to use bookkeeping and expect the determination of that time frame to be eliminated. Therefore, DJP needs to improve the counseling function of the determination of time frame and the creation of financial statements..
PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK (STUDI KASUS PADA ONLINE MARKET PLACE TOKOPEDIA, SHOPEE DAN BUKALAPAK) Mohammad Djufri
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.636

Abstract

Currently, millions of transaction data are avaliable on the internet, which can be retrieved and analyzed for excavating potential taxes. This article aims to examine whether the search data through web scraping techniques can be applied in an attempt to excavate the potential tax by the Account Representative. This paper uses an informetric approach, which will be examined quantitative information in the form of transaction data of sellers recorded on the three online marketplace (OMP) namely Tokopedia, Shopee and Bukalapak. The results show that web scraping techniques can be used for extracting potential taxes, and the best web scraping technique that can be done by the Directorate General of Taxation (DJP) is to develop its own integrated web scraping application as a Business Intelligence system. The results of this research are expected to contribute academically in the form of the use of web scraping in data extraction for the excavation of potential taxes and policy implications in terms of data search through the internet by the Directorate General of Taxation
ANALISIS POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BAGI HASIL YANG DIBAYARKAN MITRA GOFOOD KEPADA PERUSAHAAN GOJEK Fajarizki Galuh
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.637

Abstract

The growth of many startup that provides various of product like application based technology makes economics activity more effective and efficient, such as Gojek. One of the best features that gojek has is gofood. Gofood facilitates its users to buy beverages via online. Because of that, many restaurant in Indonesia begin to become gofood’s partner. However, the existence of gofood’s partner still doesn’t contribute for tax income. This researches aim to analyze personal tax income of gofood’s partner potenty more deeply that focuses on KPP Pratama Jember’s administration area. This research uses qualitative approaches to collect data by interviewing some related interviewees.. According to research result, the growth of gojek application influences to increasing of gofood partner’s omzet.. So, this condition gives impact to increasing of personal income tax potenty. The personal income tax potenty consists of three aspect, such as income aspect, operation expense aspect, and sharing profit aspect. Directorate General of Taxation should designs a rules that manages taxation of gofood partner’s business process. This strategy is expected to increase tax revenue and contributes to development of this country in the future.
INTEGRASI INFORMASI DAN COOPERATIVE TAX COMPLIANCE: ANALISIS INSTITUSIONAL KOMPARATIF Agung Darono
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v13i2.638

Abstract

Integrasi informasi dan cooperative tax compliance: analisis institusional komparatif. Transformasi administrasi perpajakan terkait dengan pengawasan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditandai antara lain dengan mulai diperkenalkannya cooperative tax compliance (CTC). Hal ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk menjadikan transparansi pengelolaan pajaknya untuk dipertukarkan dengan kepastian besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini dengan strategi studi kasus dan prosedur analisis institusional komparatif (comparative institutional analysis) menelaah lebih dalam bagaimana integrasi informasi menjadi bagian yang dominan dari implementasi CTC di Indonesia. Temuan dan rekomendasi penelitian ini bahwa integrasi informasi sebagai bagian dari CTC cenderung menggunakan pendekatan host-to-host dan real-time, yang seharusnya masih dapat diperluas dengan pendekatan lain seperti batch-processing, extract-transform-load (ETL) ataupun pelaporan dengan standar format data tertentu (seperti eXtensible Business Report Language/XBRL) sehingga diharapkan akan mempermudah wajib pajak yang ingin mengimplementasikan CTC sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pajaknya.
THE IMPACT OF TAX TREATY ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA Pungki Yunita Chandrasari
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 14 No 1 (2021): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Double Tax Agreement (DTA), better known as the tax treaty, was alleged to have had a major influence in increasing the amount of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia. This study aimed to determine the effect of tax treaties on FDI in Indonesia. The object of this research was tax treaties between Indonesia with 27 treaty partners in the period 1996 to 2017. The technique used to analyze panel data was multiple regression analysis with Fixed Effect Model approach by using EViews 9. The results showed that the independent variables together affect the FDI in Indonesia. Partially, in the long run, tax treaties have a positive effect on FDI in Indonesia, while in the short and medium term, tax treaties have no effect on FDI in Indonesia. The coefficient of determination shows that the influence of the independent variables on the FDI in Indonesia is 48,45% while the rest is explained by other causes outside the regression model of this study.
ANALISIS ATAS PENYAJIAN KOREKSI EKUITAS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT imran malik djunur
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 14 No 1 (2021): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koreksi Ekuitas tahun berjalan adalah pos yang menampung koreksi-koreksi atas transaksi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penelitian terhadap Koreksi Ekuitas belum pernah diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Penelitian ini bertujuan menilai apakah Koreksi Ekuitas dalam LKPP TA 2018 telah sesuai dengan SAP dan tidak menunjukkan terjadinya salah saji material pada LKPP TA 2017. Sampel data adalah 127 transaksi yang membentuk nilai Koreksi Ekuitas sebesar Rp92,24 triliun. Analisis dilakukan dengan tahapan identifikasi dan pemilahan transaksi koreksi, perhitungan materialitas salah saji dan penilaian pengungkapan informasi. Hasil pemilahan menujukkan bahwa salah saji yang terjadi hanya 36,73% dari Rp92,24 triliun (Rp33,98 triliun). Adapun hasil perhitungan menunjukkan bahwa LKPP TA 2017 tidak mengalami salah saji material pada tingkat laporan keuangan. Namun demikian, LKPP TA 2017 mengalami salah saji tingkat akun pada 8 (delapan) akun, terutama akun Piutang Perpajakan dan Persediaan. Selain itu, pengungkapan informasi terkait Koreksi Ekuitas juga tidak memadai.

Page 13 of 15 | Total Record : 141

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2010 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2022): Jurnal BPPK Vol 15 No 1 (2022): Jurnal BPPK Vol 14 No 1 (2021): Jurnal BPPK Vol 13 No 2 (2020): Jurnal BPPK Vol 13 No 1 (2020): Jurnal BPPK Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK Vol 12 No 1 (2019): Jurnal BPPK Vol 11 No 2 (2018): Jurnal BPPK Vol 11 No 1 (2018): Jurnal BPPK Vol 10 No 2 (2017): Jurnal BPPK Vol 10 No 1 (2017): Jurnal BPPK Vol 9 No 2 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 9 No 1 (2016): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 2 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 8 No 1 (2015): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 2 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 7 No 1 (2014): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 2 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 6 No 1 (2013): Jurnal BPPK (printed version) Vol 5 (2012): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 4 (2012): Jurnal BPPK (printed version) Vol 3 (2011): Jurnal BPPK (Printed Version) Vol 2 (2011): Jurnal BPPK (printed version) Vol 1 (2010): Jurnal BPPK (printed version) More Issue