cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Published by Badan Pemeriksa Keuangan RI
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 310 Documents
 15   16   17   18   19 
KAJIAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN STATUS BENCANA, KELEMBAGAAN BPBD, DAN PENGELOLAAN BANTUAN PASCA TERBITNYA UU NOMOR 24 TAHUN 2007 Kurniawati, Chandra Puspita
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.19

Abstract

A disaster may lead to other disasters. This causes the community to suffer from disaster. The government needs a huge amount of funds to manage disaster and recover the affected communities. However, a number of phenomena that were confirmed to be disaster will provide an impact on funding disaster-related activities and the distribution of resources. In addition, institution related issues on local disaster management agency and unprofessional disaster-related aid management may affect the accountability and transparency of disaster and disaster-related aid management. This study employs a literature review on the policies related to disaster management. The results show that disaster status should be endorsed based on clear definition and parameters as it is mandated on Law No. 24 the Year 2007. In addition, improving local disaster management agency's function and authority and adopting standards or best practices on disaster-related aid management should also be taken into account to promote accountability and transparency of disaster management.ABSTRAKBencana dapat memicu risiko terjadinya bencana yang lain. Kondisi tersebut mengakibatkan setiap tahunnya masyarakat menderita akibat bencana. Pemerintah mutlak memerlukan dana dalam jumlah besar untuk menanggulangi bencana dan memulihkan wilayah pascabencana. Permasalahannya ialah banyaknya kejadian yang ditetapkan sebagai bencana akan berdampak pada pendanaan dan distribusi sumber daya. Selain itu, permasalahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pengelolaan bantuan bencana yang tidak profesional dapat berpengaruh pula pada akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan bencana. Kajian ini dilakukan melalui studi literatur tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa status bencana perlu ditetapkan berdasarkan definisi dan parameter yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang -Undang (UU) No. 24 Tahun 2007. Sebagai tambahan, peningkatan fungsi dan wewenang BPBD dan pengadopsian standar atau praktik terbaik pengelolaan bantuan bencana juga perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KINERJA Sendjaja, Denny Wahyu; Rismanto, Gregorius Yorrie; Andrianto, Nico
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.20

Abstract

One of the issues in performance audit is what method to be used if the auditor wants to gain an understanding of policies underlying the entity's activities. This study aims to provide an understanding regarding the policy cycle and its development; to describe the relationship between the governance system, understanding of public policy, and performance audit; and to develop a framework and scope of public policy analysis in the performance audit. The study prepared by Tim Litbang BPK using a literature study, enriched by discussions with speakers from Vrije Universiteit, as well as field trips to ARK and other government entities in The Netherlands. Furthermore, the team developed initial information and analyzed it using ISSAI 3000 perspective. Based on the policy development cycle, the team has developed a framework for public policy analysis on performance audits. The study concluded that the ideal entity's performance evaluation would be to assess the policy before and after the policy implementation (ex-ante and ex-post). Ideally, the performance audit over policy is held by an entity other than the policy's subject itself. BPK meets the criteria. ABSTRAKSalah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan, pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dari Vrije Universiteit, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasi awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan perspektif ISSAI 3000 Performance Audit Guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut.
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERIKSAAN KINERJA DI BPK DAN ANAO, SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN Andrianto, Nico
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.21

Abstract

This study compares the performance audit capacity building in the BPK and the one conducted by the Australian National Audit Office (ANAO). To do so might not be equal because of their differences in terms of mandate, scale, and the jurisdiction area of audit, but the effort is intended to study the positive achievement by the ANAO to be applied in the BPK. The criteria used in this comparative study is the model developed based on capacity building guidelines issued by the INTOSAI. Analysis method applied in this study is the literature study, which is enriched by the analysis of the various documents obtained from the official website of both government auditor bodies. The results show that 14 of 15 elements of performance audit capacity bulding has been met by the ANAO, while only one is partially met. Meanwhile, in line with a relatively new level of performance audit development, BPK needs to improve continuously its performance audit capacity to meet the INTOSAI’s capacity building guidelines.ABSTRAKKajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai dengan tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih baru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI 
A REVIEW ON THE USE OF REGRESSION ANALYSIS IN STUDIES OF AUDIT QUALITY Muliawan, Agung Dodit
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.22

Abstract

This study aimed to review how regression analysis has been used in studies of abstract phenomena, such as audit quality, and important concept in the auditing practice (Schroeder et al., 1986), yet is not well defined. The articles reviewed were the research articles that include audit quality as a research variable, either as dependent or independent variables. The articles were purposefully selected to represent a balanced combination between audit specific and more general accounting journals and between Anglo Saxon and Anglo American journals. The articles were published between 1983-2011 and from the A/A class journal based on ERA 2010s classifications. The study found that most of the articles reviewed used multiple regression analyses and treated audit quality as a dependent variable and measured it by using a proxy. This study also highlights the size of the data sample used and the lack of discussions about the assumptions of the statistical analysis used in most of the articles reviewed. This study concluded that the effectiveness and validity of multiple regressions do not only depend on its application by the researchers but also on how the researchers communicate their findings to the audience. ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk mereviu bagaimana analisa regresi digunakan dalam suatu fenomena abstrak seperti kualitas audit, suatu konsep yang penting dalam praktik audit (Schroeder et al., 1986) namun belum terdefinisi dengan jelas. Artikel yang direviu dalam kajian ini adalah artikel penelitian yang memasukkan kualitas audit sebagai variabel penelitian, baik sebagai variabel independen maupun dependen. Artikel-artikel tersebut dipilih dengan cara purposif sampling untuk mendapatkan keterwakilan yang seimbang antara artikel jurnal khusus audit dan akuntansi secara umum, serta mewakili jurnal Anglo Saxon dan Anglo American. Artikel yang direviu diterbitkan pada periode 1983-2011 oleh jurnal yang masuk dalam kategori A/A berdasarkan klasifikasi ERA pada tahun 2010. Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar artikel-artikel tersebut menggunakan analisa regresi berganda dan menjadikan kualitas audit sebagai variabel dependen serta mengukurnya menggunakan proksi. Kajian ini juga menyoroti ukuran data sampel yang digunakan dan kurangnya pembahasan mengenai asumsi yang digunakan dalam analisa statistik. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dan validitas penggunaan analisa regresi berganda dalam penelitian tidak hanya bergantung pada kemampuan peneliti untuk menggunakannya, namun juga pada kemampuan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pembaca.
PENGELOLAAN SEKTOR MINYAK BUMI DI INDONESIA PASCA REFORMASI: ANALISIS KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Roziqin, Roziqin
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.23

Abstract

Oil is a very important commodity in Indonesia, so it should have a significant contribution to public welfare. The objective to create public welfare is in line with the founders of Indonesia's dream as they stated that Indonesia is a welfare state on the preamble of the 1945 constitution. This study aims to analyze problematic factors of oil, oil management policy, and the implementation of the welfare state in the oil sector in Indonesia after the reform. This study uses a qualitative descriptive method that interviews oil-gas experts and auditors of the Audit Board of the Republic of Indonesia. the result of the research in Indonesia has been trying to implement the concept of the welfare state in the oil sector with the active role of the state and efforts to achieve the prosperity of the people. However, the implementations still need continuous improvement. Moreover, Indonesia has not applied economic democracy as the initial spirit of the formation of the welfare state as stated in Article 33 of the Constitution of 1945. This is mainly due to the inclusion of concept market economies which successfully shifted the economic democracy. Thus, the postreform Indonesia has not fully implemented the concept of the welfare state in the oil sector. AbstrakMinyak bumi merupakan komoditas penting di Indonesia sehingga seharusnya dapat berkontribusi banyak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan cita-cita para pendiri Indonesia yang telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi, kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi Indonesia sudah berusaha mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi dengan adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasi tersebut masih perlu pembenahan terus menerus. Terlebih, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal pembentukan negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi.
PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA Mangkunegara, Irfan
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.24

Abstract

One of the implications of decentralization is a performance measurement of local government. Local government performance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriasari, 2012), the efficiency ratio (Marfiana & Kurniasih, 2013), and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator of public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to describe the relationship between the financial characteristics of local government and BPK's audit findings. It uses 34 data from local governments in North Sumatera from 2011 to 2013 and refers to a research model that is composed of Prasetyaningsih (2015). Research shows that the financial characteristics of local government (total asset and capital expenditure) and audit findings have a significant effect on HDI in the local government of North Sumatera Province within the 2011-2013 period. AbstrakSalah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efisiensi (Marfiana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapatpengaruh yang signifikan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013.
ENHANCING BPK RI'S AUDIT DESIGN FOR PEOPLE'S WELFARE: A PRACTICAL APPROACH Suartama, I Kadek; Nurdin, Syamsul; Susilo, Fakhridho SBP
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.25

Abstract

The 2016-2020 Strategic Plan of BPK RI necessitates audits to be conducted to advance people's welfare to the greatest extent possible as a reflection of the growing maturity of BPK RI as an accountability organization. This would require BPK RI to be able to examine and evaluate whether the government's development programs under RPJMN have achieved the desired outcomes or impact of increasing people's welfare. This paper aimed to find a practical approach to enhance BPK RI's audit design in order to be able to contribute to the optimization of people's welfare as required under the new vision of Renstra 2016- 2020. The authors use their experience on the recent formulation of BPK RI's Audit Policy 2016- 2020 (Kebijakan Pemeriksaan 2016-2020), in which the authors are actively involved. The authors also use reviews of existing audit design and study on the relevant theoretical and academic literature that provide the overarching study framework. The study concluded that BPK audits should be designed toward national development programs in RPJMN 2015-2019 which correlate directly with or possessing great leverage in the achievement of welfare indicators. AbstrakRenstra BPK 2016-2020 mensyaratkan pemeriksaan-pemeriksaan BPK dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai refleksi dari peningkatan kematangan BPK. Pemeriksaan BPK diharapkan mampu menilai dan mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang didesain atau ditetapkan dalam RPJMN telah mencapai outcome maupun dampak yang diinginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mencari pendekatan praktis untuk memperkuat desain audit BPK agar dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang disyaratkan dalam Rentstra 2016-2020. Penulis menggunakan pengalaman profesional dalam membangun formula Kebijakan Pemeriksaan BPK 2016-2020, dimana penulis terlibat aktif dalam penyusunannya. Selain itu penulis juga menggunakan reviu atas desain audit yang ada saat ini serta studi literatur dalam sebagai bahan analisa studi. Hasil studi menyimpulkan bahwa pemeriksaan BPK seharusnya di desain untuk sesuai dengan RPJMN2015-2019 yang berhubungan langsung dengan indikator kesejahteraan. 
STRATEGI PERSUASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI TERHADAP REMAJA DALAM FILM BERJUDUL "CERITA KAMI" Sulistyorini, Ni Luh Made Dwiningtyas
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v1i2.26

Abstract

This research was conducted to evaluate the suitability of persuasion strategies from film producer and audience opinion that aim to deliver anti-corruption values to the adolescent segments in the education field through a film of "Cerita Kami". Persuasion strategies in this film were analyzed by the persuasion theory of the Elaboration Likelihood Model (ELM). This theory states that there are two routes in every individual to process information, which are central and peripheral routes. Persuasions delivered through the central route covers motivation and ability of the audience, while the peripheral route consists of six techniques of Robert Cialdini's persuasion which are reciprocation, commitment and consistency, social proof, authority, and scarcity. The study implemented a post-positivism paradigm with qualitative method through in-depth interviews and implementation of focus group discussion to film viewers from high school and college students in the Jabodetabek area. The results showed that elements of persuasion in a movie that shown continually in clear and complete performances using both central and peripherals routes were proved to be well accepted by the adolescent audiences. Persuasion delivered through a peripheral route will support persuasion given through a central route. Both had significant roles to influence critical thinking and emotional aspects of the adolescent audience to deliver values of anti-corruption. AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian strategi persuasi dari sisi produsen dengan pendapat konsumen remaja terhadap strategi tersebut, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada remaja di lingkungan pendidikan melalui media film edukasi berjudul "Cerita Kami". Strategi persuasi yang dilakukan oleh produsen dan penerimaan oleh konsumen menggunakan teori persuasi Elaboration Likelihood Model (ELM). Teori ini menjelaskan dua jalur persuasi dalam diri individu ketika memproses informasi yang diterima, yaitu melalui jalur sentral dan jalur periferal. Persuasi melalui jalur sentral menyentuh unsur motivasi dan kemampuan remaja, sedangkan jalur periferal disentuh melalui enam teknik persuasi Robert B. Cialdini yang meliputi unsur reciprocation (timbal balik), commitment and consistency (komitmen dan konsistensi), social proof (bukti sosial), liking (kesenangan), authority (otoritas/ kekuasaan), dan scarcity (kelangkaan/keterbatasan). Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif, melalu wawancara mendalam kepada para narasumber dari tim produsen film serta focus group discussion dengan para penonton remaja di tingkat SMK dan Universitas di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap dan saling berkesinambungan melalui jalur sentral dan periferal, terbukti dapat ditangkap khalayak remaja secara baik sesuai dengan keinginan produsen film. Persuasi melalui jalur periferal berperan mendukung persuasi yang diberikan melalui jalur sentral dengan menyentuh aspek pemikiran kritis maupun emosional khalayak remaja dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT INTERNAL, KARAKTERISTIK INSTANSI DAN KASUS KORUPSI (STUDI EMPIRIS DI KEMENTERIAN/ LEMBAGA) Nurhasanah, Nurhasanah
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.35

Abstract

This study investigates the effect of internal control effectiveness, the role of internal audit, internal audit authority level, the size of the internal audit, the size and complexity of the institution against corruption in the ministries/agencies in Indonesia. Effectiveness of internal controls seen from the number of internal control findings in the audit report of BPK, while the role of internal audit in an agency's internal control conducted by proxy with the number of findings of noncompliance in the audit report of BPK. The characteristics of institution seen from size and complexity of ministries/ agencies. The dependent variable is the corruption in the ministries/ agencies seen from the number of cases of corruption in the ministries/agencies in 2012-2014. This study used secondary data with samples of 249 ministries and agencies in Indonesia. The results show that the effectiveness of internal control, internal audit authority level form the organizational structure of the internal audit echelon I effect in reducing corruption. Total budget (in Rupiah) has positive effect on corruption. While the number of findings of non-compliance in the audit report of BPK, the number of internal auditors and the number of work units in ministries/agencies does not affect corruption.AbstrakPenelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingka kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal yang ada di laporan hasil pemeriksaan BPK, sedangkan peran pengawas pengendalian internal dalam suatu instansi dilakukan oleh audit internal diproksikan dengan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK. Karakteristik instansi dilihat dari ukuran dan kompleksitas kementerian/lembaga. Variabel dependen yaitu korupsi pada kementerian/lembaga dilihat dari jumlah kasus korupsi pada kementerian/lembaga pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Total anggaran (dalam Rupiah) berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, jumlah auditor internal dan jumlah satuan kerja pada kementerian/lembaga tidak mempengaruhi korupsi.
ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN (DETERMINANT ANALYSIS OF POVERTY IN SOUTH SULAWESI) Iskandar, Azwar; Subekan, Achmat
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v2i1.36

Abstract

This research is aimed to analyze the determinant of poverty in South Sulawesi on 2010-2014 period. Using the annual data from Badan Pusat Statistik (BPS) and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), the estimation applies the Panel Regression with Random Effect Model (REM) as analytical tool in order to analyze the effect of regional economic growth, unemployment, healthy index, school participation rate and local government expenditure on poverty in South Sulawesi. The empirical results show that all determinant variables simultanously have a positive significant effect on poverty. Meanwhile, regional economic growth partially have a positive effect on poverty. The others such as unemployment, healthy index, school participation rate and local government expenditure partially have a negative effect on poverty. Because of that matters, local government shall to create an economic growth inclusively, improve the health and education public infrastructures, and increase the supervision of expenditures to keep going effective and efficient in the poverty reduction effort.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk time series dan cross section dalam bentuk tahunan. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan Random Effect. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, mampu meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Page 17 of 31 | Total Record : 310

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2025): JTAKEN Vol. 11 No. 1, June 2025 Vol. 11 No. 2 (2025): JTAKEN Issue in progress Vol. 10 No. 2 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 2 December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): JTAKEN Vol. 10 No. 1 June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 2 December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023 JTAKEN 2023: Article in Press Vol. 8 No. 2 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 Vol. 6 No. 2 (2020): JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 Desember 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015 More Issue