cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Social and Political Science
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 26150964     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
JSPS menerima artikel orisinil (hasil penelitian atau tinjauan hasil penelitian, dan gagasan konseptual atau studi literatur bidang ilmu sosial dan politik), yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Dewan Redaksi berwenang untuk menerima atau menolak artikel yang masuk, dan seluruh artikel tidak akan dikembalikan kepada pengirim. Dewan Redaksi juga berwenang mengubah artikel, sebatas tidak akan mengubah isi artikel. Artikel berupa karya mahasiswa (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dsb.) harus menampilkan mahasiswa sebagai peneliti utama.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2" : 16 Documents clear
PRAKTEK PEKERJA SOSIAL KOMUNITAS TERHADAP PENGRAJIN BAMBU MELALUI PENGEMBANGAN INOVASI PENGELOLAAN BAMBU (Studi Kasus Dusun Padasan Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember) mubarok, akhmad munif; Lestari, Afifah Dwi; Hapsari, Isra Maulana; Gurusinga, Febriana; Widyanta, Aditya Dian; Zuhri, Syaifuddin; Aisah, Aisah; Efendi, Muhammad Rifki
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dusun Padasan cenderung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Namun, hal tersebut tidak menjamin pengembangan Dusun. Itu terlihat dari persepsi masyarakat yang pesimis dan perekonomian masyarakat Dusun Padasan rendah. Hal tersebut karena penduduk usia produktif Dusun memilih untuk merantau dan bekerja di luar. Sehingga kurang adanya peran pemuda untuk mengembangkan potensi dusun. Alasan lain juga karena faktor pendidikan masyarakat di dusun Padasan sangat rendah. Padahal Dusun Padasan memiliki sumber daya alam atau potensi yang dapat dikembangkan. Terutama potensi dari tumbuhan bambu dan pekerjaan mayoritas masyarakat sebagai pengrajin bambu. Hal itu yang dipahami sebagai potensi lokal Dusun Padasan yang dapat dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan inovasi masyarakat dalam pengelolaan bambu sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk bambu. Hasil dalam penelitian ini masyarakat tersadar akan potensi yang dimilikinya serta pentingnya inovasi dalam pengelolaan bambu khususnya dalam pembuatan kerajinan bambu. Sehingga masyarakat khususnya pengrajin bambu membentuk kelompok agar lebih mudah terorganisir dan mengembangkan inovasi bambu yang sesuai dengan pasar di era modern ini.   Kata Kunci: Pekerja Sosial, Potensi lokal, Pengrajin Bambu
PENGEMBANGAN KAPASITAS PETANI TERHADAP PENERAPAN BIOTEKNOLOGI TEBU DI WILAYAH BESUKI JAWA TIMUR Pairan, Pairan; Yuniati, Sri; Susilo, Djoko
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurunnya produktivitas tebu salah satunya disebabkan ketidaktersediaan bibit unggul. Melalui pengembangan bioteknologi pertanian diyakini akan dapat meningkatkan produksi tebu, di samping dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Namun bioteknologi tebu belum tentu bisa diterima oleh petani. Penelitian ini bertujuan meneliti respon petani dan dampak penerapan bioteknologi tebu serta menyusun model pengembangan kapasitas petani terhadap penerapan boteknologi tebu. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan bioteknologi akan didukung oleh petani selama tebu hasil bioteknologi dapat memberikan keuntungan pada petani. Namun penerapan bioteknologi juga menimbulkan kekhawatiran petani terhadap dampak sosial – ekonomi dan budaya yang akan diterimanya. Oleh karena itu penerapan bioteknologi tebu harus didukung dengan pengembangan kapasitas petani karena terkait dengan proses transformasi pengetahuan dan teknologi yang baru. Model pengembangan kapasitas petani dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan. Melalui pengembangan kapasitas petani diharapkan akan dapat mengurangi resistensi terhadap penerapan bioteknologi tebu.Kata kunci: Pengembangan Kapasitas, Bioteknologi, Petani Tebu
Peran Pendampingan dalam Pelaksanaan Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Pramono, Dwi Roby
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). tujuan dari program ini guna terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan asumsi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga miskin dapat ditempuh melalui intervensi pemberian bantuan. Sampai tahun 2018 target jumlah keluarga penerima manfaat (kpm) PKH hampir mencapai 10 juta kpm yang tersebar menyeluruh di semua provinsi. Keluarga penerima manfaat (kpm) PKH yang begitu majemuk dan unik di masing-masing wilayah sehingga diperlukan pendamping program yang berasal dari komunitas tersebut. Menurut Ife dalam Community Deveplopment, peran dan keterampilan yang harus dimiliki oleh community worker yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Satu contoh, kpm PKH Kabupaten Jember dengan budaya lokal yaitu Jawa/ Madura, maka pendamping PKH Jember sebaiknya orang yang menguasai bahasa Jawa/ Madura sehingga komunikasi dan kedekatan emosional menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan program. Tidak hanya perubahan perilaku keluarga miskin tetapi peningkatan ekonomi juga mendapat perhatian pemerintah. Sehingga mulai tahun pertengahan 2016 pemerintah meluncurkan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Kelompok Usaha Bersama (Kube) PKH sebagai persiapan peralihan mekanisme bantuan sosial dari tunai ke non tunai berbasis digital untuk meningkatkan cakupan kebijakan ekonomi inklusif. Pelaksana E-warong Kube PKH adalah peserta PKH sehingga peran pendamping sangat penting guna mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan guna efektif dan tepat sasaran. Untuk mencapai keberhasilan program E-warong Kube PKH perlu dipersiapkan secara matang dan massif di semua titik project. Dalam Kajian oleh Smeru Research Institute tentang “Pelaksanaan Awal E-Warong Kube PKH” pada Februari 2017 di titik awal project menyebutkan bahwa persiapan pelaksanaannya belum matang, antara lain, karena belum adanya kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk teknis operasional maupun kejelasan kerja sama antarpihak.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi Sebagai Daya Dukung Pengelolaan Pariwisata Pamungkas, Tree Setiawan; Anwar, Anwar; Wicaksono, Galih
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis di tengah peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Kabupaten yang mencapai lebih dari Rp. 1 Milyar. Transparansi pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dalam rangka menunjang Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Transparansi merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan. Temuan lain menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ditujukan untuk pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mampu dilaksanakan secara transparan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kata kunci : Pengelolaan keuangan Desa, transparansi,, pariwisata
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ASET KOMUNITAS Widiowati, Didiet
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat berbasis Aset Komunitas di  Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi”. Keluarga Miskin di Desa Gedepangrango berjumlah 68,53%. Masalah kemiskinan ini menyebabkan permasalahan sosial lainnya seperti BALITA terlantar, anak terlantar,  lansia terlantar, Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK), Orang Dengan Kedisabilitasan (ODK), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), dll. Disisi lain, Desa Gedepangrango kaya akan  asset komunitas yang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mengatasi masaah kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain pemberdayaan masyarakat berbasis aset komunitas di Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,  dengan jenis penelitian tindakan (Action Research). Sumber data adalah Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Gedepangrango, yang  dipilih secara purposive. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara mendalam, Observasi Partisipatif, Studi Dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gedepangrango terdapat asset komunitas yang terdiri atas asset fisik, asset finansial, asset manusia, asset lingkungan, asset sosial, asset teknologi, dan asset spiritual. Melalui intervensi sosial  (bina fisik, bina ekonomi, dan bina sosial), pekerja sosial sebagai fasilitator mengoptimalkan asset komunitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat  untuk mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Penelitian ini juga menghasilkan desain pemberdayaan masyarakat berbasis asset komunitas.   Kata Kunci:     Aset Komunitas, Kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat, Perspektif  Ekologi, Perspektif  Kekuatan,
INSTITUSIONALISASI INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM) PADA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KEMENTERIAN LUAR NEGERI Maryani, Tyarlin
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understanding of the institutionalization process of the Internal Audit Capabilty Model (IACM) conducted by the APIP Ministry of Foreign Affairs with emphasis on the implementation of institutionalization process and the implications of the organization. To achieve the research objectives, the approach used is descriptive qualitative by using case study strategy. The background of the institutionalization of IACM will be analyzed using New Institutionalism Theory (NIT), and the implications of the application are analyzed using Organizational Change based on the stages of movement The result of the research shows that the institutionalization of IACM in the APIP foreign ministry has the ability to perform its roles and functions optimally in order to add value to the organization. Strategy of level 3 APIP capability improvement consists of six elements. The first element is very important for APIP Ministry of Foreign Affairs to speed up the internal audit charter. The second element, the recruitment of competent human resources, the sustainability of human resource quality improvement. The third element needs to be implemented Quality assurance. The fourth element of APIP needs to have policies, systems and procedures for reporting the management of supervisory activities and supporting accountability, the fifth element of APIP needs to participate effectively by adding value to its organization. Element 6 APIP builds a transparent budgeting process to ensure the availability of resources in the performance of tasks responsibility. keywords:  IACM, APIP, Institutionalisasi, Changing organization
PENERAPAN POLITIK HIJAU SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN LOKAL DI KABUPATEN TUBAN Musrifah, Sri; Munir, Mirtachul
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In addition to food security, the Government of Indonesia is a major program of economic development and political blue, which focuses on maritime as Indonesias natural advantages. As an island nation with the longest coastline in the world and 17,508 islands that stretches from Sabang to Merauke, Indonesia holds the potential of marine and coastal outstanding. In the last two decades, erosion and coastal erosion has led to a reduction in the shores shoreline Indonesia and threaten the lives of coastal communities. One is on the north coast of Tuban, which has suffered erosion and sedimentation with an area of ​​approximately 4200 m2. Based on RTRW Tuban known that all along the coast Tuban there are a lot of infrastructure and activity canters, such as ports, warehousing, industrial, residential, tourism and primary arterial road that connects the northern coast of East Java, West Java. One effort to save damage to the north coast of Tuban is the participation of civil society. Mangrove Center Tuban is one form of active participation of civil society in supporting the rescue of the northern coast of Tuban. This study uses the approach of political ecology and qualitative methods with methods of in-depth interviews to collect data from Tuban informants such as local government, management of the foundation, and local residents. This study aimed to describe the political ecology as a social movement performed by Mangrove Center Tuban to save the northern coast Jenu from abrasion. This research is expected to be input for local government policy Tuban in balancing between development and ecosystem.   Keywords: Political ecology, local policies, local development
Analisis Dampak Kebijakan Daerah Khusus Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Thailand Selatan (Studi Kasus di Desa Repel, Krongpinang, Thailand) Tehtae, Sareef
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan daerah khusus di Thailand Selatan merupakan kebijakan pemerintah pusat (Bangkok) dalam hal memberikan wewenang penuh kepada militer, untuk mengatasi konflik yang berada di Thailand Selatan. Kebijakan tersebut meliputi tiga hal, yaitu: 1) กฎอัยการศึกปี 2547 (peraturan dalam keadaan darurat tahun 2004);  2) พ.ร.ก ฉุกเฉินปี 2548 Po-Ro-Ko  (peraturan keamanan dalam keadaan darurat tahun 2005); dan  3) พ.ร.บ ปี  2551 Po-Ro-Bo (peraturan bertindak tentang keamanan dalam negara tahun 2008). Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan daerah khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Thailand selatan (studi kasus di desa Repel, Krongpinang, Thailand. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut, yaitu: 1) Hilangnya fungsi eksekutif setempat; 2) Lembaga pemerintahan daerah tertekan oleh sistem militer; 3) Keharmonisan masyarakat terhadap pemerintahan daerah (kepala desa) menurun. Kata kunci: Patani, Konflik, Kebijakan Daerah Khusus, penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PRAKTEK PEKERJA SOSIAL KOMUNITAS TERHADAP PENGRAJIN BAMBU MELALUI PENGEMBANGAN INOVASI PENGELOLAAN BAMBU akhmad munif mubarok; Afifah Dewi Lestari; Isra Maulana Hapsari; Febriana Gurusinga; Aditya Dian Widyanta; Syaifuddin Zuhri; Aisah Aisah; Muhammad Rifki Efendi
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dusun Padasan cenderung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Namun, hal tersebut tidak menjamin pengembangan Dusun. Itu terlihat dari persepsi masyarakat yang pesimis dan perekonomian masyarakat Dusun Padasan rendah. Hal tersebut karena penduduk usia produktif Dusun memilih untuk merantau dan bekerja di luar. Sehingga kurang adanya peran pemuda untuk mengembangkan potensi dusun. Alasan lain juga karena faktor pendidikan masyarakat di dusun Padasan sangat rendah. Padahal Dusun Padasan memiliki sumber daya alam atau potensi yang dapat dikembangkan. Terutama potensi dari tumbuhan bambu dan pekerjaan mayoritas masyarakat sebagai pengrajin bambu. Hal itu yang dipahami sebagai potensi lokal Dusun Padasan yang dapat dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan inovasi masyarakat dalam pengelolaan bambu sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk bambu. Hasil dalam penelitian ini masyarakat tersadar akan potensi yang dimilikinya serta pentingnya inovasi dalam pengelolaan bambu khususnya dalam pembuatan kerajinan bambu. Sehingga masyarakat khususnya pengrajin bambu membentuk kelompok agar lebih mudah terorganisir dan mengembangkan inovasi bambu yang sesuai dengan pasar di era modern ini. Kata Kunci: Pekerja Sosial, Potensi lokal, Pengrajin Bambu
PENGEMBANGAN KAPASITAS PETANI TERHADAP PENERAPAN BIOTEKNOLOGI TEBU DI WILAYAH BESUKI JAWA TIMUR Pairan Pairan; Sri Yuniati; Djoko Susilo
Journal of Social and Political Science Vol 1 No 2
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The decrease of sugar cane productivity is caused by the unavailability of superior seeds. Through the development of agricultural biotechnology is believed to be able to increase sugar cane production, in addition to manage time, cost, and energy. But sugarcane biotechnology is not necessarily acceptable to farmers. This study aims to research about farmers’s responses and impacts of sugar cane biotechnology and develop a model of capacity building of farmers on the application of sugar cane botechnology. The research data was collected through observation, interview, and documentation. Data analysis is done qualitatively with interactive model. Based on the results of research, it can be stated that the application of biotechnology will be supported by farmers during the sugar cane biotechnology can provide benefits to farmers. However, the application of biotechnology also raises the concerns of farmers on the socio – economic and cultural impact that will be received. Therefore, the application of sugar cane biotechnology must be supported by the development of farmers's capacity as it relates to the process of transforming new knowledge and technology. The capacity building model of farmers is done through three stages: awareness stage, capability transformation stage, and capability improvement stage. Through capacity building, farmers are expected to be able to reduce resistance to the application of sugar cane biotechnology.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2019) Vol 1 No 2 (2018): Mei 2018 Vol 1 No 1 (2017): Juni - November 2017 Vol 3 No 1 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1