Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 7, No 3 (2017): Desember"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (BTN SYARIAH) SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rochman, Arif]]>;
<![CDATA[Triasih, Dharu]]>;
<![CDATA[Abib, Agus Saiful]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.970
<![CDATA[Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian  orang  masih  belum  memiliki  rumah  sendiri.  Faktor  penyebabnya  adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR). Program KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan    Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan  penelitian hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh. Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore, the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank Syariah  (BTN Syariah).  This thesis research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion of this research is a system of mortgage transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah    can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh. ]]>
<![CDATA[FASAKH PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. ]]>
<![CDATA[Linawati, Iis]]>;
<![CDATA[Septiandani, Dian]]>;
<![CDATA[Yulistyowati, Efi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.971
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tentang fasakh perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-fasakh-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt,  alasan  Pemohon mengajukan  permohonan  fasakh  terhadap  Termohon  karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qurâan surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf(e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Pemohon  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum.  Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh.This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of  judgeâs  consideration  in  court  rulling  Number  1899/Pdt.G/2013/PA.Pt  in  making  fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondents household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Quran letter Ar- Rum  verse  21,  and  there  have  been  reasons  for  divorce  as  referred  to  in Article  19  letter  (e)  of Government  Regulation  Number  9 Year 1975 juncto  Article  116  letter  (e)  Compilation  of  Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners petition is not against the lawThe basis of judges consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts. ]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1002/PID.B/2008/PN.SMG ]]>
<![CDATA[Rusanto, Imam]]>;
<![CDATA[Aryaputra, Muhammad Iftar]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.972
<![CDATA[Penelitian  ini  adalah  mengenai  pemidanaan  terhadap  pelaku  perkelahian  antar kelompok, dengan menjadikan Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai objek kajiannya. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor:  1002/Pid.B/2008/PN.Smg.  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (noodweer). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.This study is about the sentencing of perpetrators of fights between groups, by making the Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg as an object of study. The problem in this research is about how the criminal prosecution and the judges consideration of the criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg. The method used is normative. Data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg with bin GA F defendant can not be convicted, because the act of doing based solely on its efforts to maintain the safety of themselves and their families (noodweer). Basic consideration of the judge in the verdict against perpetrators of criminal acts with the study group fights Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg No 6 (six), namely: (a). is based on the indictment; (B). based on the evidence at the trial (both the evidence of witnesses, letters and testimony of the defendant); (C). based on the articles of the Criminal Code and the Criminal  Procedure  Code;  (D).  based  on  the  legal  facts  revealed  at  the  hearing. Criminalization fight against criminal groups and the consideration of judges in decisions to fight criminal groups are in accordance with what is stipulated in the Criminal Code and Criminal Procedure.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK PENGHINAAN : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Prestama, Rezky Plantika]]>;
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.973
<![CDATA[Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Chotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Muryati, Dewi Tuti]]>;
<![CDATA[Mulyani, Tri]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.974
<![CDATA[Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu  institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala  yang dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik Purposive  Sampling  yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai  dengan Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah DomestikSultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements  for  Hospital  Environment. The  obstacles  that  exist  about  the  standard quality of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the form of a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of IndonesiaNumber P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water. ]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1002/PID.B/2008/PN.SMG ]]>
<![CDATA[Rusanto, Imam]]>;
<![CDATA[Aryaputra, Muhammad Iftar]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.1031
<![CDATA[Penelitian  ini  adalah  mengenai  pemidanaan  terhadap  pelaku  perkelahian  antar kelompok, dengan menjadikan Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai objek kajiannya. Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemidanaan dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor:  1002/Pid.B/2008/PN.Smg.  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dengan terdakwa F bin GA tidak dapat dipidana, karena perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya (noodweer). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dengan studi Putusan Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg ada 6 (enam), yaitu: (a). didasarkan pada dakwaan jaksa; (b). didasarkan pada alat bukti di persidangan (baik alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa); (c). didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP; (d). didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP dan KUHAP. This study is about the sentencing of perpetrators of fights between groups, by making the Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg as an object of study. The problem in this research is about how the criminal prosecution and the judges consideration of the criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg. The method used is normative. Data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Criminal fights study group with Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg with bin GA F defendant can not be convicted, because the act of doing based solely on its efforts to maintain the safety of themselves and their families (noodweer). Basic consideration of the judge in the verdict against perpetrators of criminal acts with the study group fights Decision No. 1002 / Pid.B / 2008 / PN.Smg No 6 (six), namely: (a). is based on the indictment; (B). based on the evidence at the trial (both the evidence of witnesses, letters and testimony of the defendant); (C). based on the articles of the Criminal Code and the Criminal  Procedure  Code;  (D).  based  on  the  legal  facts  revealed  at  the  hearing. Criminalization fight against criminal groups and the consideration of judges in decisions to fight criminal groups are in accordance with what is stipulated in the Criminal Code and Criminal Procedure. ]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK PENGHINAAN : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Prestama, Rezky Plantika]]>;
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>;
<![CDATA[Triwati, Ani]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.1032
<![CDATA[Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Chotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Muryati, Dewi Tuti]]>;
<![CDATA[Mulyani, Tri]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.1033
<![CDATA[ RumahSakitIslamSultanAgungKotaSemarangmerupakansalahsatu  institusipelayanan kesehatanprofesional.AktifitasmedisyangadadiRumahSakitIslam SultanAgung tentunyaakan menghasilkan limbah,sehinggapeneliti tertarik untukmengkajitentang sejauh manaRumahSakit Islam SultanAgungmengimplementasikebijakanpengelolaanlimbahRumahSakitsertamengetahui kendala  yang dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian yuridis sosiologisdenganspesifikasiyang digunakanyaitudeskriptifanalitis, sepertimendeskripsikan mengenai implementasikebijakanpengelolaan limbahdiRumahSakitSultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik Purposive  Sampling  yang dilakukandengancara menentukankriteria sampelterlebih dahulu.Datayang dipergunakandalam penelitianiniadalahdataprimer,yang diperolehmelaluiwawancaraterhadap pihak terkaitsecara langsung sertadidukung olehdatasekunderyang berupastudikeperpustakaan. Darihasilpenelitian, implementasikebijakanpengelolaanlimbahrumahsakitdiRumahSakitIslam SultanAgungKota Semarangsudah berjalandengan baiksesuai  dengan Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004tentang Persyaratan KesehatanLingkunganRumahSakit.Adapunkendalayang adamengenaistandarbaku mutuamoniaakantetapikendala tersebut telah ditepuhupayamengatasikendalaolehRumahSakit IslamSultanAgungberupamengadakanpertemuanforumsanitasisekotasemarang danmendapatkan hasilberupakebijakanbaruyaitu Peraturan MenteriLingkunganHidupDan KehutananRepublik IndonesiaNomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentangBaku Mutu AirLimbah Domestik ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH (BTN SYARIAH) SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rochman, Arif]]>;
<![CDATA[Triasih, Dharu]]>;
<![CDATA[Abib, Agus Saiful]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.1029
<![CDATA[Rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. namun sebagian  orang  masih  belum  memiliki  rumah  sendiri.  Faktor  penyebabnya  adalah mahalnya  harga  tunai  rumah.  Oleh  karena  itu pemerintah  melalui  menteri  perumahan rakyat membuat  program  Kredit Pemilikan  Rumah  (KPR). Program KPR ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disebut KPR subsidi. Salah satu bank yang menjadi  pelaksana  program  tersebut  yaitu  Bank  Tabungan    Negara  Syariah  (BTN Syariah). Penelitian skripsi ini mengenai sistem transaksi KPR yang dilakukan oleh BTN Syariah  Semarang  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  transaksi  KPR  di BTN Syariah Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan  penelitian hukum normatif dengan pendekatan  konseptual  agar dapat memahami  sistem transaksi  KPR BTN Syariah yang menggunakan  prinsip Islam. Hasil dan pembahasan  penelitian ini yaitu sistem transaksi KPR yang dilakukan BTN Syariah menggunakan akad jual beli murabahah dan istishna. Tinjauan hukum Islam terhadap Akad murabahah yaitu dengan 3 pendekatan yang terdiri dari ditinjau dari rukun jual beli, syarat sah jual beli serta syarat jual beli kredit. Untuk akad  Istishna,  BTN  Syariah  tidak  bisa  menggunakan  akad  ini karena  BTN  Syariah bukanlah produsen melainkan trader. Simpulannya skema transaksi KPR yang dilakukan BTN Syaraih hakekatnya bukan jual beli murabahah atau istishna, tetapi hutang piutang / qardh. Home is a basic need that is very important for everyone. but some people still do not have their own home. The factor is the high cost of house cash. Therefore, the government through the minister of public housing makes the program of Housing Loans (KPR).  The mortgage  program  is aimed at low-income  communities  called  subsidized KPR. One of the banks that became the implementer of the program is the State Savings Bank Syariah  (BTN Syariah).  This thesis research  about  mortgage  transaction  system conducted by BTN Syariah Semarang and review of Islamic law to mortgage transaction system in BTN Syariah Semarang.  This type of research uses normative legal research with a conceptual approach in order to understand the transaction system of KPR BTN Syariah using Islamic principles.  Results and discussion of this research is a system of mortgage transactions  conducted  BTN Syariah using the sale and purchase agreement murabaha and istishna. Review of Islamic Law against Murabahah Akad that is with 3 approach  consisting  of  observed  from  rukun  jual  beli,  legal  condition  of sale  and purchase and condition of sale and purchase credit. For Istishna contract, BTN Syariah    can  not  use  this  contract  because  BTN  Syariah  is  not  a producer  but  trader.  The conclusion of the scheme of mortgage transactions conducted by BTN Syaraih is not the sale and purchase of murabahah or istishna, but the accounts payable / qardh.]]>
<![CDATA[FASAKH PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. ]]>
<![CDATA[Linawati, Iis]]>;
<![CDATA[Septiandani, Dian]]>;
<![CDATA[Yulistyowati, Efi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i3.1030
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tentang fasakh perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-fasakh-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt,  alasan  Pemohon mengajukan  permohonan  fasakh  terhadap  Termohon  karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qurâan surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf(e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Pemohon  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum.  Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh.This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of  judgeâs  consideration  in  court  rulling  Number  1899/Pdt.G/2013/PA.Pt  in  making  fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondents household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Quran letter Ar- Rum  verse  21,  and  there  have  been  reasons  for  divorce  as  referred  to  in Article  19  letter  (e)  of Government  Regulation  Number  9 Year 1975 juncto  Article  116  letter  (e)  Compilation  of  Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners petition is not against the lawThe basis of judges consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts.]]>
