cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2021): Mei" : 15 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA Kurniawati A, Rindiani; Mulyadi, Mulyadi; Agustanti, Rosalia Dika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3414

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ). Penelitian memiliki tujuan untuk memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yakni hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceprual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHAP) selain itu juga menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum secara otentik.
TINJAUAN EFEKTIFITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE DI JALAN H.S. RONGGOWALUYO, TELUKJAMBE TIMUR, KARAWANG Putri, Anggi Safira; Pura, Margo Hadi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2865

Abstract

Jalan H.S. Ronggowaluyo in Kab. Karawang is one of the streets that is narrow but densely populated and also buildings in the form of houses, shops, and educational buildings. However, the road conditions and drainage on this road is still not optimal. A bad drainage system can cause water to overflow until there could be a flooding on the road. This study uses a juridical normative and empirical juridical approach. The role of the government and society is needed in improving the road conditions and the drainage systems. That way, it can be ascertained that the traffic will be orderly, and the road conditions will be clean and comfortable if motorized vehicle drivers passing by, it and also for the people who live around the H.S. Ronggowaluyo.
PENERAPAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Jati, Rosa Linda
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2920

Abstract

Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia yang ketentuan nya telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Dalam penelitian ini fokus terhadap penerapan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan idealnya pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini sangat diperlukan karena memberikan suatu terobosan baru guna membasmi korupsi menggunakan metode follow the money yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat. Metode pembuktiannya dirasa lebih mudah, karena mengadopsi konsep pembebanan pembuktian terbalik.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL ( STUDI TERHADAP GENERASI Z DI KOTA MAGELANG ) Puspandari, Rr Yunita
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2673

Abstract

Social media is a means of delivering information and electronic transactions. Social media users from all over the world, including teenagers who are in the "Z" generation category. Sometimes there are many wrong ways to attract people's attention on social media in an effort to show their existence, for example doing things that lead to bullying, or saying hate speech to certain parties, this of course can have legal consequences. The purpose of this research is to determine the level of legal awareness and steps to develop legal awareness of social media for generation "Z" in Magelang City. This research is a normative and empirical legal research, the research method used by researchers to analyze research data is a qualitative method. The result of this research is that most of the Z generation in Magelang City already have legal awareness, but there are a few who have not, for that there are efforts or steps to foster and maintain legal awareness of the Z generation that can be done by parents, teaching staff and related agencies. So, there is a need for legal education to raise legal awareness in the use of social media for generation "Z" in Magelang City.
PERAN MEDIA INFORMASI HUKUM PADA MASA COVID 19 DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG Aisah, Nur; Yunita, Vivie Ratna; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2955

Abstract

AbstrakPada masa pandemi covid 19, informasi yang berkaitan dengan hukum menjadi kebutuhan penting karena banyak produk hukum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum diketahui secara spesifik oleh masyarakat. Sementara itu, peran dari media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi, terkadang dipandang tidak proporsional, sehingga dalam artikel ini berusaha untuk membahas tentang apa peran media informasi hukum pada masa covid 19, apa kelemahan-kelemahan dari penggunaan media informasi hukum, dan media informasi hukum apa yang tepat untuk dipergunakan di Fakultas Hukum Universitas Semarang. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder. Analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media informasi hukum pada masa covid 19 di Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah sebagai komunikator yang baik dari berbagai informasi hukum mengingat banyaknya produk hukum baru yang harus diketahui oleh   masyarakat pada masa covid 19, sehingga informasi hukum tersebut dapat berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan media informasi ini juga akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Kelemahan-kelemahan dari penggunaannya, yaitu komitmen dari semua elemen di Fakultas Universitas Semarang, belum ada peraturan yang mendukung di Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan belum banyak media sosial yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. Media informasi yang tepat untuk dipergunakanadalah media sosial, dengan analisis bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia, efektifitas dalam akses informasi, dan media yang paling murah dalam melakukan publikasi informasi. Dalam implementasinya digunakan strategi membuat akun social media. Kemudian, seluruh elemen Fakultas Hukum Universitas Semarang wajib mem-follow-nya, dan mem-posting ulang postingan tersebut.
UPAYA MENANGGULANGI OVER KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Yulianti, Wulan Dwi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2953

Abstract

AbstractLaw The problem is that the relationship between punishment and correctional facilities must be returned to the concept of rationality of crime prevention mechanisms. The focus of efforts to control crime is not only on preventing and overcoming crime but also on penal system policies that are oriented towards a prison. The problems in this research are: 1). How can efforts be made to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia? This research uses a normative juridical approach, by examining and interpreting theoretical matters concerning the theory of the penal system in an effort to overcome overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The results show that the government needs to immediately implement a new criminal system theory as an effort to overcome the overcapacity of correctional institutions throughout Indonesia, namely by applying the theory of Social Integrity, Rehabilitation Sanctions for Narcotics users, Restorative Justice Efforts and most importantly the need for a new KUHP and KUHAP The criminal system that has been running does not run on a system of imprisonment and imprisonment for criminals by taking into account the values of justice for victims of crime.  Keywords : Over Capacity, Penitentiary, Criminal System Theory.  Intisari  U Masalahnya adalah terletak pada hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk  menanggulangi over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis tentang teori system pemidanaan dalam upaya menanggulangi over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu segera menerapkan teori sistem pemidanaan baru sebagai upaya penanggulangan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yakni dengan menerapkan teori Integritas Sosial, Sanksi Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, Upaya Restorative Justice dan yang paling utama adalah perlunya KUHP dan KUHAP yang baru agar system pemidanaan yang sudah berjalan tidak berpacu pada system pemenjaraan dan kurungan bagi pelaku kejahatan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi korban tindak pidana kejahatan.  Kata Kunci : Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Teori Sistem Pemidanaan.
TELAAH DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE surahmad, surahmad
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2741

Abstract

Eksistensi Dewan Pengawas KPK yang telah di atur dalam hukum positif, menjadi pertanyaan dan koreksi masyarakat dari wancana pembentukkannya digulirkan hingga kinerja tugas dan fungsinya berjalan sampai saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kajian Sociological Jurisprudence bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) serta hukum positif itu adalah rasio sumber ide bahan hukum idiil. Mengkaji keberadaan Dewan pengawas KPK melaluo metodologi penelitian hukum normatif, penulis mencari titik temu, antara kesinambungan hukum positif yang mengatur Dewan Pengawas KPK dengan kebutuhan masyarakat yang ideal akan kinerja tugas dan fungsi Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berdasarkan metode kajian normatif yuridis dan melalui pendekatan perbandingan lembaga Dewan Pengawas KPK di Indonesia dengan beberapa lembaga seperti dewan pengawas KPK di negara lain (compparative approach), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terhadap dewan pengawas KPK yang sekarang adalah sebuah keniscayaan, meskipun umur lembaga pengawas ini belum banyak. Namun, kebutuhan masyarakat akan semakin terakomodir apabila konsep kinerja dan fungsi Dewan Pengawas KPK diubah sesuai hukum yang hidup di masyarakat (Sociological Jurisprudence)
ANALISIS KESALAHAN JUDEX FACTIE TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 488 K/Pid.Sus/2019) ARDHANI, HANURING AYU
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2588

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Terdakwa judex factie tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan hanya sebagai korban pengguna. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dalam penelitian ini adalah pengajuan  kasasi  oleh  terdakwa   dengan  alasan  putusan  Pengadilan  Negeri Surabaya hanya didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam perkara Narkotika adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal  253  ayat  (1)  KUHAP  yang  menyatakan  bahwa   pemeriksaan  dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP karena terbukti hanyalah memakai Narkotika.
Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Ravio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel) Apriansah, Yoga
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2988

Abstract

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel pada tanggal 14 Juli 2020 atas nama pemohon praperadilan Ravio Patra Asri melawan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjadi kajian utama pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan termasuk kategori dimana pendekatan kasus dan hukum normatif menjadi pendekatan yang dimanfaatkan dengan titik beratnya yakni keputusan yang dipertimbangkan oleh hakim. Pada dasarnya, tujuan penelitian ini yakni melihat pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dengan permohonan tidak sahnya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sebagai bentuk tindakan pengawasan secara horisontal antara penegak hukum yang terkait seperti kepolisian, jaksa ataupun hakim, harus lah bekerja efektif. Bentuk pengawasan ini dilakukan agar tidak ada penegak hukum yang lalai atau pun sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Segala bentuk tindak penangkapan, penggeledahan dan penyitaan telah diatur secara jelas dan tidak boleh dikesampingkan syarat standar operasional yang telah diberlakukan. Contoh seperti surat perintah tugas, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan sebagainya. Jika tindakan tersebut tidak didasari oleh surat atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan menjadi tidak sah
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENCANTUMAN PELABELAN DAN KEBENARAN KUANTITAS PADA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) RAHMAYANTI, MELI
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2750

Abstract

Peredaran barang dalam keadaan terbungkus atau dapat disingkat dengan BDKT di masyarakat nyatanya masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencantuman pelabelan dan kebenaran kuantitas pada label kemasan yang pencantumannya belum berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian   tersebut tentu akan berpotensi untuk merugikan konsumen. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai dengan kesesuaian pelabelan   dan kebenaran kuantitas, dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat ketidak sesuaian kebenaran kuantitas pada label kemasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian yang mengarah pada hukum positif, serta menelaah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab produsen dalam pencantuman label yang tidak sesuai dapat dapat berupa tangung jawab perdata, pidana, dan administratif, dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen dapat berupa pengaduan pada lembaga yang berwenang.Kata kunci : BDKT; Perlindungan konsumen; Ketidaksesuaian label.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue