cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2022): November" : 17 Documents clear
Analisis Program Asimilasi Saat Covid-19 Sebagai Alternatif Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal Muna, Muhammad Naufa Fadli; Subroto, Mitro
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5082

Abstract

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa terdapat hak-hak yang narapidana peroleh dari lapas. Hal tersebut menunjukan bahwa meskipun sedang menjalankan hukuman di lapas narapidana tetap memiliki haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya program asimilasi covid-19 sebagai alternatif dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu hambatan yang terdapat pada Lapas Kelas IIA Kendal yaitu jumlah warga binaan yang berada di lapas lebih banyak dibandingkan kapasitas yang disediakan (Overcapacity). Terdapat 317 orang yang sedang menjalani masa tahanan sedangkan kapasitas yang disediakan lapas berjumlah 216 orang. Maka, persentase overcapacity sebesar 46,75 %. Untuk mengatasi permasalah tersebut diperlukan program asimilasi untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas. Langkah-langkah yang dilakukan Lapas Kelas IIA Kendal dalam menanggulangi kendala yang terjadi saat melaksanakan program asimilasi Covid-19 meliputi saat pulang dijemput keluarga/wali sebagai penjamin, pengawasan dilakukan secara daring/online, dan masyarakat dapat melapor jika pelaku pelanggar hukum melakukan tindak pidana kembali.
Analisis Kebijakan Pemberian Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Iia Purwokerto Latif, Mukhtar Abdul; Anwar, Umar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5073

Abstract

Program vaksinasi dipercaya sebagai salah satu bentuk pemberian hak kesehatan bagi narapidana saat menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah memberi kebijakan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk divaksin tanpa terkecuali termasuk juga mereka narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pelaksaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan memiliki hak yang sama sesuai aturan di Lembaga Pemasyarakatan, berdasar Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa : Narapidana memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala kegiatan dan aturan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan hilang kemerdekaan di Lapas, sehingga disini dapat dipahami bahwa mereka hanya kehilangan hak kemerdekaan sehingga hak-hak lain masih melekat pada diri mereka sehingga pihak Lapas harus memberikan hak tersebut sesuai aturan yang ada. Apa dasar kebijakan pemberian vaksinasi bagi narapidana, manfaat apa yang didapat ketika telah divaksinasi adalah hal yang harus diperhatikan. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris, tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis tepatkah pemeberian vaksinasi bagi narapidana dilakukan secepat mungkin khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto,hasil penulisan menunjukan bahwa dengan adanya vaksinasi maka penyebaran kasus covid-19 dapat dihambat dan Penulis menyarankan pemberian vaksinasi bagi narapidana harus disegerakan karena narapidana memiliki hak fasilitas kesehatan yang sama dengan mereka yang diluar Lapas, sehingga muncul kesadaran untuk hidup sehat dan mencegah penyebaran covid-19 didalam Lapas.
Implementasi Sanksi Pidana Penjara Dalam Waktu Tertentu Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.C/2021/PN.TJK) Anggalana, Anggalana; Putri, Kaneishia Rahmadika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5456

Abstract

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagaian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Tanggung jawab pidana dalam menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.Untuk dapat dipidana harus ada tanggung jawab pidana.Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat Kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.
Implementasi Asas Alter Ego, Teori Personality Dan Teori Labour Terkait Kepemilikan Desain Industri Oleh Asn Di Indonesia Cintana, Zahra; Amirulloh, Muhamad; -, Sudaryat
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.4956

Abstract

Pengaturan terkait dengan kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang digeneralisir menjadi milik instansi tempat ia bekerja tanpa didahului dengan adanya pengklasifikasian kepemilikan melalui penguraian fakta-fakta merupakan pintu dari ketidakadilan. Penelitian ini diharapkan dapat lebih mewujudkan tujuan-tujuan dari keberadaan hukum dalam aturan kepemilikan Desain Industri oleh ASN Indonesia yang meliputi keadilan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan kepemilikan terhadap para pihak dalam penciptaan suatu Desain Industri. Kepemilikan Desain Industri yang dibuat oleh ASN Indonesia yang cenderung menganut kepemilikan absolute ownership dapat disinergikan menjadi kepemilikan bersama sehingga dapat memberikan recovery maupun reward yang adil bagi ASN selaku Pendesain maupun instansi tempat ia bekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri berdasarkan asas Alter Ego, Teori Personality dan Teori Labour
Akibat Dari Akta Pendirian Perseroan Yang Tidak Memenuhi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna) Jalal, Nur Jani; Velentina, Rouli Anita
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5149

Abstract

Notaris memiliki peran dalam pendirian perseroan terbatas ( perseroan ) yaitu membuat akta pendirian perseroan. salah satu tugas dan tanggungjawab notaris adalah memastikan bahwa modal perseroan pada saat pendirian perseroan harus memenuhi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) yaitu 25% modal ditempatkan dan disetor penuh dari modal dasar perseroan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penilitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT dan bagaimanakah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban notaris terhadap akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah tanggung jawab administratif karena telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan tanggungjawaban kode etik notaris karena melanggar Pasal 3 ayat (3) Kode Etik Notaris dengan bentuk sanksi berupa teguran tertulis. Berikutnya adalah akibat dari akta pendirian Perseroan yang tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) UUPT adalah perseroan dapat dibubarkan atas dasar pengajuan permohonan pembubaran kepada pengadilan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan akta pendirian perseroan tidak menerapkan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d UUPT, sehingga akta pendirian perseroan mengandung cacat hukum.
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD Mugan, Mualim; Sukmariningsih, Retno Mawarini
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5522

Abstract

Anggota DPRD memiliki peran sebagai kepanjangan dari tangan rakyat, hal ini sebagaimana ditegaskan didalam UU MD3 yang menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi yang ada dimasyarakat harus melakukan suatu komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yg menjadi anggota konstituennya. Namun demikian tidak semua aspirasi yang dijaring oleh DPRD dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana keseluruhan. Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan aspirasi anggota DPRD. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di awali dengan adanya kegiatan reses. Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan anggota dewan diluar masa sidang untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing – masing dalam rangka untuk menjaring, dan menampung aspirasi dari masyarakat. Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menentukan Aspirasi Anggota DPRD antara lain seperti dalam usulan tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, dari total 687 usulan hanya 10% (72 usulan)  yang dapat dikerjakan pada tahun 2020. Sisa usulan sebanyak 90% (615 usulan) dari total usulan dikerjakan di tahun 2021, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2020 terdapat recofusing karena adanya pandemic covid-19 sehingga anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19 di Kota Semarang.
Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama IIslam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Tingkat Residivis di Dalam Lapas Perempuan Kelas II A Semarang Annisa, Yunike; Anwar, Umar
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 2 (2022): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i2.5009

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat berimbas pada mental seseorang. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana biasanya memiliki latar belakang seperti rendahnya dalam berpendidikan, moral agama, faktor lingkungan sekitar, dan faktor ekonomi. Telah dipastikan bahwa dalam mengurangi tingginya tindak pidana dapat diberikan solusi melalui program pembinaan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanan program pembinaan kepribadian beragama islam guna mengurangi tingkat residivis warga binaan pemasyarakatan Kelas IIA Semarang. Metode yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki rangkaian kegiatan yang mecakup beberapa kegiatan guna meningkatkan religiusitas setiap narapidana agar memiliki moral agama yang baik kedepannya. Dampak positif mnegikuti kegiatan keagamaan ini dapat membantu warga binaan dalam merubah perilaku dan juga psikologis warga binaan sehingga dapat mengurangi pengulangan tindak pidana

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): November Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue