Jurnal Ius Constituendum
Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu ]]>
<![CDATA[Erga Yuhandra]]>;
<![CDATA[Iman Jalaludin Rifa’i]]>;
<![CDATA[Suwari Akhmaddhian]]>;
<![CDATA[Haris Budiman]]>;
<![CDATA[Yani Andriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.3015
<![CDATA[The purpose of this paper is to determine the role and function as well as the driving and inhibiting factors of the Bawaslu of West Java Province in preventing general election violations. The Election Supervisory Body is an organ for organizing general elections in Indonesia which has the task of maintaining the quality of democracy through general elections. In this paper, the method used is through a normative juridical approach. The results show that the functions of Bawaslu in preventing election violations include identifying and mapping election violations, coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating the implementation of elections, coordinating with relevant government agencies and increasing public participation in election supervision. As a driving factor, there is an increase in the position and strengthening of Bawaslu's functionality. The inhibiting factors are the uncertainty and various interpretations of technical regulations, the planning system has not been well consolidated and the Election Supervisory Body (Bawaslu) of West Java Province does not yet have an effective strategy in preventing transactional politics and community participation in supervision which is still relatively low.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran dan fungsi serta faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu merupakan organ penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang memiliki tugas menjaga kualitas demokrasi melalui adanya pemilihan umum. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu. Faktor penghambat yaitu adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis, sistem perencanaan belum terkonsolidasi dengan baik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat belum memiliki strategi efektif dalam mencegah politik transaksional serta partisifasi masyarakat dalam pengawasan yang masih tergolong rendah. ]]>
<![CDATA[Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia ]]>
<![CDATA[Yulies Tiena Masriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6092
<![CDATA[This research has the objective of making a comprehensive interpretation of the relation of Islamic law in maqashid sharia to the foundation of Indonesian law, namely Pancasila. The research method is normative juridical with descriptive research characteristics. The results showed that Maqashid sharia Asy-Syatibi contains 5 general principles or kulliyat al-khamsah namely: (1) Preserving religion, (2) Preserving the Soul, (3) Preserving the Intellect, (4) Preserving the Offspring, and (5) Preserving the Property . Pancasila is basically an implementation of maqashid sharia values which are the core of Islamic teachings. There is also no content and content of Pancasila that harms the primary principle of maqashid sharia to bring benefit and distance from harm. Pancasila and maqashid sharia have a similar vision relationship to create a good life order for humans. The implementation of maqashid sharia in each of the precepts in Pancasila is included in Maslahat al-kulliyah, namely maslahat that returns to all people in the form of goodness and benefits, namely protecting the people from division. If Pancasila is viewed from the perspective of maqashid sharia, then maqashid can contribute related to development (things that bring goodness) in every precept. Penelitian ini memiliki tujuan dalam upaya pemaknaan secara komprehensif terkait relasi hukum islam dalam maqashid syariah dengan fondasi hukum Indonesia yakni pancasila. Adapun metode penelitian adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid syariah Asy-Syatibi mengandung 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah yakni : (1) Memelihara agama, (2) Memelihara Jiwa, (3) Memelihara Akal, (4) Memelihara Keturunan, dan (5) Memelihara Harta. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Isi dan muatan Pancasila juga tidak ada yang mencederahi prinsip primer dari maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Pancasila dan maqashid syariah memiliki relasi visi yang senada untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi manusia. Implementasi maqashid syariah pada setiap sila dalam pancasila termasuk dalam Maslahat al-kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat berupa kebaikan dan manfaat yaitu menjaga umat dari perpecahan. Apabila Pancasila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, maka maqashid dapat berkontribusi terkait pengembangan (hal mendatangkan kebaikan) di setiap sila ]]>
<![CDATA[Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Putri Tamara Amardhotillah]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6238
<![CDATA[ This study aims to determine the implementation of restitution for diversion and the obstacles in seeking diversion at the three levels of the criminal justice process, investigation, prosecution, and examination in court. Restitution is a supporting factor in the success of the diversion process at different levels based on Government Regulation 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts. Children are supposed to be protected by the country, so this research is essential to ensure implementation of diversion should be prioritized in solving juvenile cases. This study used a normative juridical approach and had a novelty value because it examines the granting of restitution for diversion. From this research, restitution could be a way to get diversion and understand the obstacles in achieving it, such as economic constraints, unwilling parties to carry out diversion, and the limitations in several laws and regulations related to the implementation of diversion.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restitusi sebagai langkah pelaksanaan diversi pada perkara pidana anak sehingga dapat mengetahui bagaimana dan apa saja kendala dalam pengupayaan diversi di tiga tahap penyelesaian perkara pidana yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Restitusi menjadi hal penunjang dalam keberhasilan proses diversi di berbagai tahapan, hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Penelitian ini penting dilakukan karena anak adalah orang yang dilindungi oleh negara dan agar pelaksanaan diversi menjadi hal yang diutamakan pada penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji pemberian restitusi dalam pelaksanaan diversi. Dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa restitusi dapat menjadi sarana dalam keberhasilan diversi dan untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan diversi seperti kendala ekonomi, ketidakmauan para pihak untuk melaksanakan diversi, hingga kendala yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan diversi. ]]>
<![CDATA[Freies Ermessen Dalam Tindakan Nyata di Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Mohamad Fasyehhudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6250
<![CDATA[This study aims to examine the authority of regional government agencies/officials in implementing Freies Ermessen in regional policies and the binding power of Freies Ermessen as legal provisions in the regions. The novelty of this research is to analyze the application of Freies Ermessen in regional policies. This study uses a normative juridical approach. The results of this study are the use of Freies Ermessen Government Officials to expedite government administration, fill legal voids, provide legal certainty, overcome government stagnation in certain circumstances for the benefit and public interest. In implementing the Freies Ermessen Decree as a legal policy in the region, UUAP government agencies/officials are prohibited from abusing authority, which includes prohibitions on exceeding authority, mixing authority and not acting arbitrarily so that discretionary policies have binding power as legal decisions. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kewenangan badan/pejabat pemerintahan daerah dalam penerapan Freies Ermessen dalam kebijakan di daerah serta kekuatan mengikat Freies Ermessen sebagai ketetapan hukum di daerah. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Freies Ermessen dalam kebijakan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah penggunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan diterapkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dalam melaksanakan Keputusan Freies Ermessen sebagai kebijakan hukum di daerah, badan/pejabat pemerintahan UUAP dilarang menyalahgunakan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan dilarang bertindak sewenang-wenang agar kebijakan diskresi memiliki kekuatan mengikat sebagai keputusan hukum ]]>
<![CDATA[Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Dede Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6276
<![CDATA[This study aims to examine the existence of Pancasila industrial relations after the enactment of the Job Creation Perppu. The urgency of this research is the ratification of the Job Creation Perppu which is substantively a continuation of the Job Creation Law which needs to be analyzed aspects of Pancasila industrial relations. This research is a normative legal research by prioritizing historical approaches, conceptual approaches, and statutory approaches. The results of the study confirm that Pancasila industrial relations as a base value in labor law, Pancasila values become a guide and guide in relations between workers and employers, including: (i) the formation of legal relations between workers and employers, (ii) the implementation of legal relations between workers and employers, (iii) legal guarantees in the form of proportional rights and obligations between workers and employers, and (iv) appropriate dispute resolution between workers and employers. Apart from that, after the ratification of the Job Creation Perppu, Pancasila industrial relations have not been formally regulated in the Job Creation Perppu. Apart from having implications for legal certainty regarding the conception of Pancasila industrial relations, the non-regulation of Pancasila industrial relations in the Perppu Cipta also has an impact on the existence of the Pancasila industrial relations concept which has the potential not to be implemented. The novelty of this research is that even though it is not regulated in the Job Creation Perppu, regulations concerning Pancasila industrial relations need to be regulated in statutory regulations, in particular through a Presidential Decree to ensure legal certainty on the conception of Pancasila industrial relations.Penelitian ini bertujuan mengkaji eksistensi hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya Perppu Cipta Kerja. Urgensi penelitian ini adalah disahkannya Perppu Cipta Kerja yang secara substantif merupakan kelanjutan dari UU Cipta Kerja yang perlu dianalisis aspek hubungan industrial Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kesejarahan, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan industrial Pancasila sebagai base value dalam hukum ketenagakerjaan maka nilai-nilai Pancasila menjadi pemandu dan penuntun dalam relasi antara pekerja dan pengusaha, meliputi: (i) pembentukan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, (ii) pelaksanaan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha, (iii) jaminan hukum berupa hak dan kewajiban yang proporsional antara pekerja dan pengusaha, serta (iv) penyelesaian sengketa secara patut antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, hubungan industrial Pancasila pasca disahkannya Perppu Cipta Kerja secara formal belum diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Selain berimplikasi pada kepastian hukum mengenai konsepsi hubungan industrial Pancasila, tidak diaturnya hubungan industrial Pancasila dalam Perppu Cipta juga berdampak pada eksistensi konsepsi hubungan industrial Pancasila yang berpotensi tidak diterapkan. Kebaruan penelitian ini yaitu sekalipun tidak diatur dalam Perppu Cipta Kerja, pengaturan mengenai hubungan industrial Pancasila perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Perpres untuk menjamin kepastian hukum pada konsepsi hubungan industrial Pancasila. ]]>
<![CDATA[Transportasi Yang Terintegrasi di Wisata Cagar Budaya Kota Tua Jakarta ]]>
<![CDATA[Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Siti Nurbaiti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.5489
<![CDATA[The purpose of writing this article is to discuss integrated transportation in old city Jakarta. Thereare many problems faced and must be solved in order to achieve the realization of integrated transportation, so as to create a neatly organized city and to travel to the old city area, tourists must feel comfort and time efficiency. The problem faced today is that transportation to the cultural heritage of the old city is very difficult because so much land transportation passes through the old city but is not properly arranged by the city government, so there is always congestion. This writing is a normati f legal research that uses secondary data and then analyzed descriptively. This research is important to answer the problem of using fast, convenient and efficient land transportation to achieve the cultural heritage tourism of the old city in the Jakarta area. The results of this study explain that the planning of the old city area of Jakarta so that its potential is maximized through the arrangement of integrity and sustainable transportation issued by the DKI Jakarta City Government so that the arrangement of the old city is expected to become a valuable property center and grow the economy with the advantages of the old city as a business city and tourist city. Tujuan penulisan artikel ini adalah membahas transportasi yang terintegrasi di Kota Tua Jakarta. Banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan agar dapat mencapai terwujudnya transpotasi yang terintegrasi, sehingga tercipta kota yang tertata dengan rapi dan untuk berwisata menuju wilayah kota tua para turis harus merasakan kenyamanan dan efesiensi waktu. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah transportasi menuju cagar budaya kota tua sangat sulit disebabkan begitu banyak transportasi darat yang melewati kota tua tetapi tidak ditata dengan baik oleh pemerintah kotanya, sehingga selalu terjadi kemacetan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara dekriptif. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan penggunaan transportasi darat yang cepat, nyaman dan efisien untuk mencapai wisata cagar budaya kota tua di wilayah Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlu penataan kawasan kota tua Jakarta agar potensinya menjadi maksimal melalui penataan transportasi yang terintegritas dan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penataan kota tua diharapkan menjadi pusat properti yang bernilai dan menumbuhkan ekonomi dengan keunggulan kota tua sebagai kota bisnis dan kota wisata. ]]>
<![CDATA[Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law ]]>
<![CDATA[I Gede Agus Kurniawan]]>;
<![CDATA[Putu Aras Samsithawrati]]>;
<![CDATA[Lourenco de Deus Mau Lulo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6281
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif EAL adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia ]]>
<![CDATA[Anisya Ramdlonaning]]>;
<![CDATA[Eva Achjani Zulfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6119
<![CDATA[This study aims to analyze the problem of narcotics rehabilitation policies in Indonesia. The number of abusers who should get rehabilitation but imprisoned causes social reintegration of abusers not to be achieved. Because in prison the negative effects are greater than the effects of narcotics itself. In addition, the imprisonment causes the prison and detention capacity that occurs in almost all regions of Indonesia. Research uses the method of formulation of multiple perspective analysis that sees from three aspects of the problem, namely from the personal aspect (narcotics abusers), organizational aspects (institutions that carry out rehabilitation) and technical aspects (law enforcement officials). The source of the data studies and semi -structured literature studies. The results that the basis of resistant abusers' problems for treatment, there is no national standard for rehabilitation services from input s.d output/outcome, it is difficult for narcotics abusers to meet the requirements to be rehabilitated cumulative Not proven in the network, the lack of clear subjects of narcotics abusers regulated in regulations that regulate so that there are differences in APH interpretation. The novelty in this study uses different research methods that aim to see problems from three different points of view. So that a source of rehabilitation policy problems can be found for narcotics abusers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Banyaknya penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dipenjara menyebabkan reintegrasi sosial penyalahguna tidak tercapai. Karena didalam penjara efek negatifnya lebih besar daripada efek narkotika itu sendiri. Selain itu pemenjaraan tersebut menyebabkan over kapasitas Lapas dan Rutan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode perumusan masalah analisis perspektif berganda yang melihat dari tiga aspek permasalahan yaitu dari aspek personal (penyalahguna narkotika), aspek organisasional (lembaga yang melaksanakan rehabilitasi) dan aspek teknis (aparat penegak hukum). Sumber datanya studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian bahwa dasar permasalahan Penyalahguna resisten untuk berobat, belum ada standar nasional layanan rehabilitasi dari input s.d output/outcome, Sulit bagi penyalahguna narkotika memenuhi persyaratan untuk dapat direhabilitasi secara kumulatif yaitu tertangkap tangan, urin positif, barang bukti dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terbukti dalam jaringan, Kurang jelasnya subyek penyalahguna narkotika yang diatur dalam peraturan yang mengatur sehingga terjadi perbedaan penafsiran APH. Kebaruan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang bertujuan untuk melihat permasalahan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan sumber permasalahan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. ]]>
<![CDATA[Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Covid-19 ]]>
<![CDATA[Syarunsyah Syarunsyah]]>;
<![CDATA[Suriani Suriani]]>;
<![CDATA[Novita Sinaga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.5676
<![CDATA[The purpose of the study was to examine the regulation of the application of assimilation during the Covid-19 period in prisons in order to reduce the level of spread of Covid-19 in prisons. The Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights adopted a policy of releasing convicts to break the chain of Covid-19. This research is important to do to find out the policy for the release of prisoners in terms of breaking the Covid-19 chain which in this case is the authority of the Indonesian Government through the Ministry of Law and Human Rights. This study uses empirical legal research methods that contain data in the field directly at the Class II B Correctional Institution Tanjungbalai Asahan. This research has a focus of study, namely providing assimilation during the Covid-19 period. Government policies through the Ministry of Law and Human Rights in implementing assimilation in Correctional Institutions during Covid-19 and the effect of implementing assimilation on crime rates. Based on the results of this study, it is known that the release is carried out through an assimilation and integration process in the form of parole, leave before release, and prisoners whose 2/3 of their sentences fall from April 1, 2020 to December 31, 2020. The release of adult and child prisoners to break the chain the spread of Covid-19 The Tanjungbalai Asahan District Prosecutor's Office has provided assimilation of 36 (thirty-six) inmates from the Class II B Penitentiary of Tanjungbalai Asahan. Providing assimilation does not have a significant impact on crime rates. Tujuan penelitian untuk menganalisis regulasi penerapan asimilasi pada masa Covid-19 di lembaga pemasyarakatan guna mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil kebijakan pembebasan narapidana untuk memutus mata rantai Covid-19. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan pembebasan narapidana dalam hal untuk memutus mata rantai Covid-19 yang dalam hal ini merupakan wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris yang memuat data dilapangan secara langsung di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan. Penelitian ini memiliki fokus kajian yaitu pemberian asimilisasi pada masa Covid-19. Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam menerapkan asmilisasi di Lembaga Permasyarakatan pada Covid-19 dan pengaruh penerapan asimilasi terhadap tingkat kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran.Pemberian asimilasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan. ]]>
<![CDATA[Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Iwan Permadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v8i1.6254
<![CDATA[This research is a juridical study that examines in more depth related to legal issues regarding differences in the transfer of inheritance land rights to heirs of different religions and heirs in civil law and Islamic law. There are quite significant differences related to the transfer of land rights due to inheritance for heirs of different religions. In the concept of Islamic law, an heir of a different religion may not inherit land rights from an heir who has died. Meanwhile, civil law (BW) does not regulate this. In addition, a study was conducted to determine the transfer of ownership rights to land due to inheritance for heirs of different religions. The research method used is normative-juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that efforts to realize welfare for the community through the concept of perfect legal certainty regarding land are being made by the state against heirs of different religions to obtain land ownership rights because inheritance can be carried out with the concept of a mandatory will. This concept is very relevant to the fulfillment of inheritance land rights for heirs whose rights cannot be accommodated due to religious differences by prioritizing the principles of justice and welfare for every citizen. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih mendalam terkait isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris beda agama dalam hukum perdata dan hukum Islam. Tidak adanya payung hukum yang jelas dan adanya perbedaan pandangan menjadi persoalan rumit terkait peralihan hak atas tanah sebab kewarisan bagi ahli waris beda agama. Dalam waris Islam ahli waris non muslim tidak diperkenankan memperoleh warisan hak atas tanah dari pewaris muslim yang meninggal dunia. Namun hukum perdata (BW) tidak memuat hal demikian. Sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap ahli waris beda agama terhadap hak tanah kewarisan dan tidak adanya paying hukum yang memadai berkaitan dengan persoalan hukum peralihan hak tanag warisan beda agama. Penelitian ini mengkaji peralihan hak milik atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan melalui konsep kepastian hukum bagi ahli waris beda agama dapat dilakukan dengan konsep wasiat wajibah. Konsep tersebut sangat relevan terhadap agar terpenuhinya hak tanah kewarisan bagi ahli waris yang tidak terakomodasi haknya karena perbedaan agama dengan mengedepankan asas keadilan, persamaan hak dan kemaslahan bagi setiap warga negara. ]]>
