Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ius Constituendum

jic
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 25412345 EISSN : 25808842 DOI : 10.26623

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.

Arjuna Subject : -

Articles 219 Documents

1 2 3 4 5

KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 Ahmad, Fandy
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK Praktek pembuatan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan oleh lembaga pembiayaan sangat marak terjadi dengan pertimbangan lembaga pembiayaan dapat sewaktu-waktu memasang akta jaminan fidusia apabila debitor terlihat menunjukkan gejala wanprestasi. Terkait dengan praktek pembuatan surat kuasa ini, Undang-Undang Jaminan Fidusia sama sekali tidak mengatur hal tersebut.Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan yang digunakan untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan dan akibat hukum terhadap sertifikat fidusia yang telah diperoleh lembaga pembiayaan, apabila pada saat pembuatan akta fidusianya didasari dengan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia oleh lembaga pembiayaan selama ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Walapun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengaturnya, hal ini bukan berarti penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan dapat dibenarkan. Akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta fidusia berdasarkan surat kuasa di bawah tangan membawa konsekuensi dapat tidak diperolehnya hak-hak istimewa lembaga pembiayaan selaku kreditor sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE Sukimin, Sukimin
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Pengaturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. Bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus. Penelitian ini mengunakan metode Yuridis Normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis, pusat kajian dan merupakan sebagai data hukum primer adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Peraturan tersebut melarang adanya usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub di Kabupaten Kudus, sedangkan untuk hiburan karaoke hanya boleh dilaksanakan pada hotel bintang lima, terkecuali untuk perlombaan. Implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan peringatan baik lesan maupun tertulis, Pemerintah Daerah juga telah melakukan razia bahkan penutupan paksa kepada pelaku usaha yang masih nekat beroprasi. Saat ini pemerintah terus melakukan pengawasan agar tidak beroprasinya lagi tempat hiburan tersebut.

ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBATALAN HIBAH TANAH OLEH PEMBERI HIBAH Hengky Prasetyo
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Grant is an agreement that is in everyday life, especially in modern society, the covenant is a constantly found in everyday life. Classified in the grant agreement freely in word freely demonstrated their prestige from one side only, while the other woods do not have to provide counter prestisnya. In principle a grant can not be withdrawn, but for the reasons specified by law and given certain circumstances, a grant it is possible to be withdrawn by the giver. The problems in this study are whether that is a consideration in the decision on the implementation of the cancellation judge grants of land by the grantor? And how the considerations of the judges are ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor in Decision No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg? The purpose of this research is to determine and analyze the consideration of judges in the implementation of the decision of cancellation of grants of land by the grantor; and to identify and analyze the consideration ofjudges ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg. The method used in this research is normative juridical research. Judge consideration by the Civil Code, Compilation of Islamic Law, Customary Law and Agrarian Law. The judge gives a decision that the grant made under the hand not have the force of law or legal defects that do not have binding legal force. The grant deed null and void, meaning not only canceled aktanya alone but the legal act also canceled. In an effort to cancellation of the grant by the grantor ideally Judge must look at aspects of the norms written and unwritten. Consequently sought the response of legal certainty for the parties involved to donate land. The judges must pay attention to how the decision to have the values of local wisdom into consideration in the cancellation of the land grant that will be actualized for the parties involved in making the grant deed.

PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Ristina, Lilien
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Sementara perumusan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Peran jaksa dalam diversi adalah sebagai mediator dan fasilitator yang memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan diversi antara lain kurangnya pemahaman dari pihak terkait mengenai pengertian dan tujuan dilaksanakannya diversi. Sedangkan upaya untuk mengatasi dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak secara rinci mengenai diversi.

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH Abdul Ghoni
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Phenomenon that happened [at] banking [of] Moslem law during the time sometime not or not yet touched from principles of Moslem law banking, good in context al-bai' (merchant), al-Ijarah (renting), al-Musyarakah (corporation), al-Mudharabah (sharing holder), Ar-Rahn (the mortage), alqard (receivable debt), ad-dhaman and al-kafalah (guarantee and warranty), al-hawalah (evacuation of debt underwriter), but exactly sometime is equal to principle applied by conventional bank. Principle by this Moslem law banking nor far with the fidusia which in this that penghutang (debitur) that is: (1) giving materialism rights; (2) giving rights prioritize to creditor; (3) enabling to giver of guarantee fidusia to remain to master the object of debt guarantee; ( 4) giving rule of law; and (5) easy to executed the. The problem in this research are: (1) how the principles and remedies for the execution of the collateral in Islamic banking; and (2) how the implementation of remedies for the execution of the collateral in Islamic banking? The method used in this research is the method: (1) observation; (2) interview; and (3)documentation. This research target description of about: (1) how principle and solving of law for executing guarantee in Moslem law banking; and (2) how implementation of solving of law for executing guarantee in Moslem law banking. Result obtained that in solving of law for executing guarantee in banking that: (1) that banking of Moslem law in solving of law for executing guarantee use the law fidusia and act to apply the concept going into effect in Moslem law banking. Therefore principle which must be bring back and apply the Islam concept in running Moslem law banking; (2) that implementation during the time felt by debitor refer the system run by a Moslem law banking, debitor exactly its burdenprogressively heavily because of sanction applied by a banking. Therefore, banking of Moslem law have to bring back or run the banking wheel have to relate the concept kemaslahatan, justice, ta'awun.

REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Setyono, Nanang
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK Pemerintah telah mengatur setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003), hal ini yang kemudian dijadikan dasar penentuan kebijakan pengupahan, salah satunya adalah penentuan upah minimum yang didasarkan pada penentuan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang dirumuskan melalui Dewan Pengupahan (yang unsurnya terdiri dari Pakar, Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah). Namun dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan mudah dan mulus karena dalam mendefinisikan unsur-unsur kebutuhan hidup layak pun selalu terdapat perbedaan sudut pandang, sehingga dalam merekomendasikan hasil rumusan upah dewan pengupahan seringkali tidak memuat rekomendasi yang satu suara terkait rumusan pengupahan namun berisi pendapat masing-masing (pekerja dan pengusaha) dalam merumuskan upah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dimana dengan bahan pustaka yang ada coba diteliti bagaimana das sollen dan das sein nya terkait penentuan upah minimum yang didasarkan pada standart kebutuhan hidup layak yang akan diuji dengan beberapa teori yaitu teori kesejahteraan, teori keadilan, teori dan prinsip koperasi.Kebutuhan hidup layak dirumuskan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota dan dewan pengupahan provinsi yang direkomendasikan kepada gubernur sebagai dasar pertimbangan penetapan upah. Upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi tersebut diperuntukkan bagi pekerja atau buruh lajang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, pekerja/ buruh dapat membentuk koperasi karyawan yang difasilitasi oleh pengusaha. Keberadaan koperasi karyawan tidak hanya bisa memenuhi komponen kebutuhan hidup yang dimaksud didalam PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan Jo. Permenaker No.21 tahun 2016 tentang Kebutuhan hidup layak tetapi keberadaan koperasi karyawan juga dapat menjawab kebutuhan hidup riil pekerja dan keluarganya diluar komponen kebutuhan hidup layak.

PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah) Abdul Aziz
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Zakat is a religious “maaliyah ijtima’iyah”, worship associated with theproperty, which has a position is very important to improve the welfare of thecommunity, if properly managed, trustworthy, transparent Shari'a compliantIslamiyah, both collection and distribution. Suspected not optimal zakat becausethe government does not have specific policies to make zakat as a source of state revenues. However, if the charity has shown remarkable function as a tool of poverty and pensejahtera pengentas people, the government could begin to look to charity as a major instrument in the nation's economy.The problem in this research is the utilization of zakat what is appropriateas the fight against poverty? And how is ideally Baznas utilization of zakat inCentral Java province attempted to alleviate poverty? The purpose of this studywas to determine the utilization of zakat is appropriate as the fight againstpoverty, and to determine the utilization of zakat in Central Java province Baznasstrived for poverty alleviation.The method used in this research is juridical empirical research, theresearch refers to the norms and principles of law contained in legislation andjudicial decisions and adjusted to actual conditions. Specifications of this research is descriptive analytical research, a study that tried to illustrate the legal issues, legal and studying it or analyze it according to the needs of the research in question, namely on the Empowerment of charity as an effort to increase poverty.The data analysis used is qualitative analysis, which, after collecting data,processing is done, analyzing and constructing thoroughly, systematicallydescribes the relationship between different types of data. Further data iscompleted and processed, and then analyzed descriptively. So as to provide asolution to the problems in this study, which is about the Empowerment Zakat forPoverty Reduction Efforts? Baznas utilization of zakat in Central Java province is not suitable as reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only a couple of the Local Government Unit (SKPD) only in Central Java. Poverty is not just caused by natural factors alone, but also equitable development factors influence on this issue. One solution is to empower community-based charity. In effect, alleviating poverty is to alleviate the cause, either individuals or groups in society.

KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Ridwan, Ridwan
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Profesi kurator mudah dikriminalisasi saat menjalankan profesinya terkait masalah kepengurusan harta budel pailit. Kasus yang menimpa Kurator Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah contohya.Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana dan permasalahan serta solusi yang dihadapi kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara pidana menurut UU Kepailitan dan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit dapat berimplikasi pada pelaporan secara pidana jika dalam menjalankan tugasnya kurator terbukti tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Permasalahan yang dihadapi karena Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan mengenai perbuatan tidak independen apa yang dapat menyebabkan seorang kurator dipidana. Sebagai solusinya, UU Kepailitan dan PKPU perlu menentukan kriteria tolak ukur independensi kurator. Kesimpulan penelitian ini, sebagai profesi hukum yang independen, kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit selain terikat pada kode etik profesi kurator juga terikat pada KUHP. Artinya, KUHP tetap dapat diberlakukan sepanjang kurator tersebut memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang diduga dilakukannya menurut KUHP.

KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang LocalRegulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031, as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city. Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines, Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031 WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.

KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA Suharsono, Emut
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

transportasi online ini belum ada payung hukum yang jelas, se-hingga menimbulkan pro dan kontra. Aturan yang ada masih tumpang tindih, sehingga pemerintah pusat perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait angkutan non-umum berbasis online ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya, problema-tika dan solusi pemerintah pusat dalam melakukan taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan non umum berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menelaah mengenai upaya, problematika dan solusi pemerintah pusat dalam taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan non-umum berbasis online sesuai dengan keadilan Pancasila.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang ber-sifat deskriptif analisis, dengan data yang digunakan adalah data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori negara hukum, teori legislasi, dan teori keadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya yang dilakukan pemerintah dalam taraf sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait pengaturan angkutan umum berbasis online yang memiliki kewenangan di bidang legislasi, selama ini hanya dengan melakukan revisi dan mencabut peraturan yang mengatur angkutan non-umum berbasis online, (2) Pro-blematikanya karena peraturan belum dapat berlaku secara efektif, belum memberikan kepastian hukum, dan belum dapat mewujudkan tujuan hukum. Solusi yang dapat dilakukan adalah : (a) tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan peraturan; (b) mengeluarkan peraturan yang dapat di-laksanakan oleh pihak terkait; (c) mengedepankan kepentingan masya-rakat; (d) mendasarkan pada asas musyawarah mufakat; serta (e) peng-aturan ojek online melalui peraturan daerah. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan peraturan yang bernilai keadilan ber-dasarkan Pancasila.

Page 3 of 22 | Total Record : 219

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA