Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ius Constituendum

jic
Website

Published by Universitas Semarang

ISSN : 25412345 EISSN : 25808842 DOI : 10.26623

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal Ius Constituendum a scientific journal that includes research, court decisions and assessment/comprehensive legal discourse both by researchers and society in general to emphasize the results in an effort to formulate new rules of the new in the field of the legal studies in accordance with the character of ius constituendum. Journal Ius Constituendum periodic journal published twice a year in April and October, has been indexed SINTA 3 (Accredited by the Directorate General of Research And Development of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 36/E/ KPT/2019). Registered as a member of Crossref system with Digital Object Identifier (DOI) prefix 10.26623. All articles will have DOI number.

Arjuna Subject : -

Articles 212 Documents

1 2 3 4 5

REFORMULASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI’AH SESUAI DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH (STUDI DI BANK TABUNGAN NEGARA SYARI’AH KANTOR CABANG SEMARANG) Zaenal Arifin
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Bank merupakan lembaga perantara keuangan masyarakat (financial intermediary), bank menjadi media perantara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of fouds). Perbankan syari’ah di kenal dengan akad Mudharabaha sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal diterapkan bank syari’ah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Problematika timbul dengan adanya agunan atau jaminan dalam pembiayaan akad mudharabah, hal ini karena ada nya perbedaan pendapat antar ulama. Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang dan untuk mengetahui reformulasi akad mudharabah yang ideal untuk diterapkan oleh perhbankan syari’ah yng sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis, yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primner dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan – bahan pustaka yang dikumpulkan melalui data kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah di Bank Tabungan Negara Syari’ah Kantor Cabang Semarang yaitu berupa tabungan mudharabah dan pembiayan mudharabah, dalam pelaksanaan simpanan atau tabungan berjalan dengan baik, sedangkan skema pembiayaan mudharabah masih diperuntukan bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, CV, Koperasi, BMT dan perusahaan swasta yang bonafid. Selain itu dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan adanya agunan atau jaminan sebagai upaya untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.ABSTRACTThe Bank is a financial intermediary institution, it is the mediator of the parties with surplus of funds. Syari'ah banking is known as Mudharabaha contract as a contract between the owner of capital and the manager where the profit is agreed at the beginning to be shared and the loss is borne by the owner of the capital applied to the syari'ah bank in the distribution of funds in the form of mudharabah financing. The problems arise with the existence of collateral or guarantee in financing mudharabah agreement, this is because there are differences of opinion among scholars.Based on the above background, the authors formulated the purpose of this paper, namely to determine the application of mudharabah contracts in the Bank Tabungan Negara Syari'ah Branch Office of Semarang and to determine the ideal mudharabah contract formula to be applied by the syari'ah banking in accordance with Law no. 21 Year 2008 on syari'ah banking. The approach method used in this research was the sociological juridical approach. The specification of this study is analytical, which was expected to provide a detailed, systematic and comprehensive description of all matters relating to the object to be studied. The data used in this study were primary and secondary data, namely data obtained through interviews and library materials collected through library data, which then analyzed qualitatively.The conclusion of this research is that the application of mudharabah contract in Bank Tabungan Negara Syari'ah Semarang Branch Office is in the form of mudharabah saving and mudharabah financing, in the implementation of saving goes well, while the mudharabah financing scheme is still intended for companies with legal status such as PT, CV, Cooperative, BMT and bona fide private company. In addition, in providing mudharabah financing requires the existence of collateral or security in an effort to anticipate things that are not desirable in the future.

KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Pardiyanto, Martinus Aditya
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

KONFLIK SOSIAL DAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Martinus Aditya PardiyantoDosen Pancasila Fakultas Ekonomi Universitas Semarang ABSTRAKDengan ditetapkannya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 15 Januari 2014 dapat memberi ruang bagi Pemerintahan Desa. Dikarenakan Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat tidak selamanya berada dilingkungan perkotaan saja, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah di mulai dari Desa. Permasalahan yang dibahas didalam tesis ini (1). Siapakah aktor aktor yang diuntungkan di balik Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2). Potensi konflik apakah yang dimungkinkan timbul dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa: Kelompok Kepentingan, Politisi Dan Partai Politik, Kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan, selain kelompok kepentingan, para politisi menggunakan partai politik untuk meraih kekuasaan. Serta Pemerintahan Desa, Luasnya kewenangan pemerintah desa tanpa pengawasan kuat Badan Permusyawaratan Desa pada akhirnya membuka peluang korupsi di desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat undang undang desa. Potensi konflik yang dimungkinkan timbul, Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan melahirkan konflik baru bagi sebagian masyarakat yang ada di desa, baik konflik manifes maupun konflik laten. Saran Sebuah perubahan menjadi desa mandiri jangan disalah artikan bahwa Pemerintah lainnya menjadi tidak bertanggungjawab untuk kelangsungan atas penyelenggaraan pemerintahan desa malah seharusnya pemerintah pusat mendorong dan membangkitkan semangat bagi pemerintah desa untuk maju dan bangkit serta berbenah diri sehingga wajah pemerintahan desa memang dapat menjadi citra pemerintahan lainnya dimata masyarakat. Kata Kunci: Dampak, Desa, Konflik. SOCIAL AND ECONOMIC CONFLICTS AS THE IMPACT OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGE Martinus Aditya PardiyantoLecturer of Pancasila, Faculty of Economics, University of Semarang ABSTRACTWith the enactment of Law Number 6 Year 2014 on the Village on January 15, 2014 can make space for the Village Government. Since welfare and economic prosperity of the people are not always located in urban area, building Indonesia begins from the village. The problems discussed in this thesis are (1). Who are the beneficiaries behind Law No. 6 of 2014 on Villages (2). What are the potential conflicts that exist in accordance with the stipulation of Law No. 6 of 2014 about the Village? Based on the results of research and discussions, it can be explained: Interest Groups, Politicians and Political Parties, Interest groups play an important role in the formation of policies, in addition to interest groups, politicians use political parties to gain power, as well as Village Government. The extent of village government regulations without strong supervision from the Village Deliberative Council ultimately opens opportunities for corruption in the village due to the lack of personnel resources, especially if the government is negligent in conducting guidance and supervision over the mandate of the village law. Potential conflicts that arise, Law Number 6 Year 2014 about the Village will give birth to new conflicts for some communities in the village, both manifest conflict and latent conflict. Suggestions a change to become an independent village should not be misunderstood, that other government levels become irresponsible for the operation of the governance of the village. Furthermore, the center government encourages and pushes spirit for the village government to advance and rise and clean up themselves, so that the village administration can indeed be the image of other government in the eyes of society.Keywords: Impact, Village, Conflict.

IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL “BINAMA” SEMARANG Diah Sasikirana Retno Murniati; Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRACTAlthough BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has not had legal peotection, but in its principle these BMT institutions have performed their function asintermediary institutions that manage funds from, for and by the society. Theproblem of Bmt is not only limited to the legal legality that protect them, but alsorelated to the law of guarantee. Based on the above background, the writer formulates the purpose ofwriting, namely To know the Implementation of Mudharabah Agreement in KSPSBaitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang and to understand the obstacles andsolutions. The method of approach used in this study is the juridical sociologicalapproach. The specification of this study is descriptive analysis, which is expectedto be able to provide detail, systematic, and comprehensive description of allmatters related to the object to be studied. The data used in this study are primarydata and secondary data, i.e data obtained through interviews and librarymaterials collected through bibliographic data, which then analyzed qualitatively. The conclusion of this study is that the Implementation of Mudharabahagreement in KSPS BMT Binama Semarang is in the form of mudharabah savingand mudharabah financing. In the implementation, saving or mudharabah savingcan be implemented smoothly, while mudharabah financing scheme is stilldifficult to be implemented in KSPS BMT Binama because the financing ofmudharabah is difficult to be implemented due to the constraints such as thedifficulty of transparency of mudhorib regarding to the profit obtained, thusinhibiting the purpose of mudharabah financing according to Islamic sharia. Inaddition, KSPS BMT BINAMA in providing financing must be with assurance. Todeal with these obstacles, the solutions implemented by KSPS BMT BINAMA inaccordance with the principle of justice are as follows: 1) Market penetration,that is by recruiting new members and make the old members loyal throughvarious services programs in BMT; 2) Cooperate with sponsorship pattern withother agencies for synergy; 3) Public awareness on sharia saving and loan. 4)Assess prospective members or customers from various aspects. The aspects offinancing are better known as the 5 C's principles.

IMPLEMENTASI PERCAMPURAN HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama NOMOR : 0189/PDT.G/2017/PA.SMG) Arun Pratama
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAKPada lembaga perkawinan masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya percampuran harta bersama dan harta bawaan. Dalam hukum positif hanya mengatur mengenai harta bawaan dan harta bersama secara terpisah, tetapi tidak diatur mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/ PA.Smg.Untuk melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, meskipun di dalamnya terdapat harta bawaan. Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan setelah adanya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg adalah dalam hal pembagian harta bersama pihak istri mendapatkan bagian lebih besar dari pihak suami yaitu ¾ bagian sedangkan suami ¼ bagian. Hal tersebut mencerminkan keadilan distributif dimana hakim memberikan jatah kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan prestasinya atau memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau melindungi pihak yang berprestasi (pihak yang kuat). ABSTRACTIn marriage institution, the society knows a mixing of marital property, there is possibility of mixing of marital and individual property. Positive law only regulates the possessions and joint property separately, but it is not regulated about the mixing of marital and individual property. The problem discussed in this research is legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage according to Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law (KHI) and its implementation in marriage after the divorce on Religious Court decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.This research used normative juridical approach method, data used were secondary data. The technique of data collection was done through literature study while the data analysis technique was done by using qualitative analysis.The results showed that the legal provisions concerning the mixing of marital and individual property in marriage are regulated in Article 35 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Article 1 letter f KHI which in essence states that the property acquired during marriage becomes joint property without the questioning the name of being registered on behalf of, even if there is individual property. The implementation of mixing of marital and individual property in marriage after divorce on Religious Court's decision Number: 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg is in the case of division of property together the wife gets bigger part than the husband that is ¾ whereas husband is only ¼. It reflects distributive justice in which the judge gives each person a share according to his or her services, or gives each person her/his rights are based on the principle of equilibrium or entitles each person on the basis of his/her performance or rewards the achievers or protect the achiever (the strong party).

PENDAFTARAN MEREK ASOSIASI SEBAGAI MEREK KOLEKTIF (KAJIAN TERHADAP ASOSIASI RAJUT INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH) Yudhitiya Dyah Sukmadewi
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

This study examines the registration of collective marks owned by theAssociation of Knitting Indonesia Central Java (Java ARI) on the knitting craftproducts manufactured and marketed independently. In addition, the assessmentconducted on the mechanism of collective trademark registration in the relevantinstitutions. The research method used juridical empirical approach. Juridicalaspect is based on Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indicationsand related legislation, while reviewing the empirical aspects of the businessactivities carried on ARI Java. The results showed that ARI Java brand label havemet the brand element that can be registered as a collective trademarkregistration with domicile at the Directorate General of Intellectual Property ofthe Ministry of Law and Human Rights in Central Java.

PENGAMBILALIHAN DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERDAMPAK PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mohammad Ilyas
Jurnal Ius Constituendum Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAK Perusahaan pada hakikatnya dibentuk untuk mencari keuntungan dan atau laba yang sebesar-besarnya, namun dalam aktivitasnya tersebut tidak dapat dihindari pula terjadinya kerugian pada perusahaan sehingga demi menjaga stabilitas perekonomian perusahaannya, pengusaha melakukan kegiatan pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan. Adapun beberapa hal yang menjadi rumusan-rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh / pekerja ketika terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengambilalihan maupun penutupan perusahaan? dan bagaimana permasalahan dan model Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara pekerja dan pengusaha akibat tindakan pengambilalihan maupun penutupan perusahaan?. Ada dua bentuk perlundungan hukum terhadap buruh / pekerja ketika terjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pengambilalihan maupun penutupan perusahaan, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja / buruh atas pengusaha yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja / buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat melalui jalur Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di luar Pengadilan Hubungan Industrial (non litigasi) ini dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui bipartit, konsiliasi Arbitrase, mediasi. Dan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial.ABSTRACTThe company is essentially formed to seek benefit and/or profits as much as possible, but in its activities, it cannot be avoided also the loss of the company so that in order to maintain the stability of the company's economy, entrepreneurs make takeover activities, as well as the closure of the company. As for some matters, the formulation of the problem is how to protect the law against the workers/labors when there is a Dispute Termination of Employment (PHK) due to the takeover or closure of the company? And how are the problems and models of the Settlement of Employment Dispute Settlements between workers and employers due to takeover or closure of the company? There are two forms of legal protection to the worker/labor in the Employment Termination (PHK) resulting from the takeover or closure of the company, namely legal protection for workers/laborers against the employer who are unwilling to continue employment and legal protection for workers who are unwilling to continue work relationship. Legal remedies by which the employee may resolve the termination disputes may pass through the Termination Dispute Settlement outside the Industrial Relations Court (non litigation) may be made by settlement through bipartite, arbitration conciliation, mediation. And Termination Dispute Settlement is through Industrial Relations Court.

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Huda, Misbahul
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Misbahul HudaDosen Institute of Business Law and Legal ManagementABSRAKEkonomi islam sebagai salah satu instrumen ekonomi indonesia telah menwarkan sebuah sistem yang tepat bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi islam mestinya masih perlu dilakukan perbaikan yang salah satunya dalam sistem penyelesaian sengket. Selama ini dalam praktinya sesuai dengan perundang-undangan penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan agama, akan tetap masih terbukanya peluang dalam penyelesaian segketa melalui pengadilan negeri telah membuka peluang besar bagi terciptanya ketidakpastian hukum. Disinilah perlunya mahkamah agung memberikan penegasan yang berkaitan hal-hal masalah sengketa ekonomi islam diselesaikan melalui pengadilan agam dan secara khusus kewenangan tersebut bersifat mutlak sehingga nilai penyelesaian sengketa ekonomi islam nantinya dapat berbasiskan nilai kepastian hukum. Keyword : sengketa, ekonomi islam dan kepastian hukum. ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BASED ON THE VALUE OF LEGAL DEFINITION Misbahul HudaLecture Institute of Business Law and Legal ManagementAbstractIslamic economics as one of the economic instruments in Indonesia has offered a system that is right for the sustainability of national economy. But in practice, the Islamic economic system should still need to be repaired, one of them is in the system of settlement of clutch. So far, in practice in accordance with the dispute resolution legislation carried out by religious courts, there is open opportunities in the dispute settlement through the district court. It has opened up great opportunities for the creation of legal uncertainty. This is where the necessity of the Supreme Court to provide affirmations related to issues of economic disputes of Islam. It is resolved through religious courts and specifically the authority is absolute, so that the value of Islamic economic dispute resolution will be based on the value of legal certainty.Keyword: dispute, Islamic economy and legal certainty.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Helen Intania Surayda
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

AbstractLegal protection for the interests of sexual violence victims either through the judicial process or by means of social care, is part of the legal policy. Thelegislation that becomes the reference for handling the sexual violence casesmakes it difficult for women to access justice. The elasticity of Islamic law ishighly adaptable to the dynamics of social change and the advance of the world.Multidimensional nature within the scope of Islamic law covers all aspects ofhuman life. The purpose of the establishment of Islamic law is to realize thebenefit for mankind. Just as the recovery of sexual violence victims is related tothe victim's invidual benefit. The problems in this thesis are: a) how legal protection for sexual violencevictims seen from positive law, b) how the legal protection for sexual violencevictims in the concept of Islamic law study. To answer the problems, researchwith juridical normative approach method with specification of analyticaldescriptive research is conducted. The type of data used in this research issecondary data. Based on the conducted research, it is found that protection for sexual violence victims have not been optimally facilitated by the state. The recovery of the violence victims must be broadly understood, not only in medical, legal or psycho-social interventions but also in the creation of situations in which the victims of violence can be fully empowered, so they are able to take decisions in their lives and are able to resume their roles in society as women and citizens.The law is always positive law, and the legal positivism lies on the fact that thelaw is created and abolished by human actions, so apart from the morality andthe norm systems themselves. The aspects of maslahah mursalah if applied to the legal protection for the victims of violence do not use normative approach as the case in general but the one which is used is the rights of the victims to takeprecedence in its handling.

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Rosita, Dian
Jurnal Ius Constituendum Vol. 3 No. 1 (2018): April
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK Selama ini pengaturan kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Sehingga secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang menjadikan ketidakjelasan kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah kedudukan Kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif dan secara kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk bagian dari kekuasaan yudikatif menyebabkan Kejaksaan rawan terhadap intervensi kekuasaan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Serta untuk mewujudkan kekuasaan penuntutan yang independen maka perlu untuk melakukan reposisi kedudukan Kejaksaan Republik IndonesiaABSTRACT So far, the regulation of the Public Prosecutor's Office is not expressly stipulated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. It is only mentioned explicitly in Article 24 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states, "Other bodies whose functions relate to the judicial authority are regulated in legislation" Article 2 paragraph (1) of the Prosecutor's Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office. It states that the Attorney is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on the law. So that institutionally, it is under the executive authority but in carrying out its duties and functions it is part of the judicial power that makes the ambiguity of the position of the Prosecutor in the structure of the state administration. This research used normative juridical method with analytic prescriptive research specification. The type of data used in this study is secondary data, data were secondary data which gained from primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion derived from the results of this study is the position of the Attorney which is institutionally under the authority of the executive. Further, its authority in carrying out its duties and functions includes part of the judicial power, it causes the Attorney is prone to other power intervention in carrying out its duties and functions as the executor of state power in the field of prosecution. To realize the power of independent prosecution, it is necessary to reposition the position of the Prosecutor of the Republic of Indonesia.

PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI AH : SUATU TELAAH HUKUM ISLAM DAN PRINSIP PERBANKAN SYARI AH Pribadi, Agung
Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI AH : SUATU TELAAH HUKUM ISLAM DAN PRINSIP PERBANKAN SYARI AH Agung PribadiMahasiswa Program Magister Hukum USMABSTRAKUtang piutang sering kali tidak dapat dihindari karena sangat kental dengan kehidupan manusia. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah SWT tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang. Sehingga diperlukan pengetahuan bagaimana kaidah utang piutang menurut syariat. Salah satu kaidah yang harus diketahui adalah kaidah : menjual hutang dengan hutang adalah batal. Dalam karya ini, penulis akan mencoba memaparkan judul pengalihan piutang secara cessie atas pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pada perbankan syariah: suatu telaah hukum islam dan prinsip perbankan syariah . Berdasarkan dari penelitian tersebut bahwa: pertama implementasi sistem cessie tersebut tidak terkecuali dalam dalam mendukung sistem perbankan syariah. Dalam perspektif hukum islam nilai yang dikedepankan adalah kemaslahatan, hal ini pula yang harus diterapkan dalam implementasi cessie, kedua Keberadaan cessie sebagai wujud pengalihan piutang tentunya merupakan implikasi terhadaphak tanggungan kepada debitur. Hal ini tentunya harus dikedepankan nilai -nilai keadilan sehingga implikasi yang ditimbulkan tidak memunculkan aspek kemadhorotan bagi para pihak.Kata kunci: Pengalihan Piutang,Cessie dan Perbankan Syariah. CESSIE RECEIVABLES TRANSFER ON THE FINANCING WITH THE WARRANTY OF LIABILITY ON SYARI'AH BANKING: A STUDY ON ISLAMIC LAWS AND SHARIAAH BANKING PRINCIPLESAgung BribadiMahasiswa Program Magister Hukum USMABSTRACTDebt and receivables are often unavoidable because it is so close to human life. Thus, as Allah Almighty set, some are expanded sustenance to abundant and some are narrowed sustenance, they cannot meet the basic needs so encouraged by forced to indebted. So it takes knowledge of how the rules of accounts payable according to the Shari'a. One of the rules is: "to sell debt with debt is void. In this work, the researcher will try to explain the title of "cessie receivable transfer of financing with warranty of liability guarantee on sharia banking: a study on Islamic law and sharia banking principles". Based on the research, there are several issues come up: the first implementation of the cessie system is no exception in supporting the sharia banking system. In the perspective of Islamic law, the value that is put forward is the benefit, this also should be applied in the implementation of cessie. The second, the existence of cessie as a form of transfer of receivables, it is an implication to liability to the debtor. We must be put forward the values of justice, so that the implications that arise do not bring the bad aspect for the parties.Keywords: Transfer of Receivables, Cessie and Sharia Banking.

Page 2 of 22 | Total Record : 212

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): OCTOBER Vol. 10 No. 2 (2025): JUNE Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY Vol 8, No 3 (2023): OCTOBER Vol 8, No 2 (2023): JUNE Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol. 5 No. 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER Vol 4, No 1 (2019): April Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): April Vol. 3 No. 1 (2018): April Vol. 2 No. 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): April Vol 1, No 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official pasca@usm.ac.id

Editorial Address Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
pasca@usm.ac.id

Editorial Address
Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang (USM) Jl Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA