cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2018): Dinamika" : 17 Documents clear
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT Eet Saeful Hidayat
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.045 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1741

Abstract

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tugas dan fungsinya adalah mengadakan berbagai kegiatan penataan, pengelolaan dan pengembangan, salah satunya adalah bidang administrasi kependudukan yang berpedoman kepada undang-undang nomor 24 Tahun 2013yang yang berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa yang diwujudkan dalam keseimbangan tujuan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan lembaga secara internal melalui pelayanan dokumen  yang akurat. Kebijakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Namun kenyataannya mutu pelayanan yang mencerminkan kinerja pegawai yang terlibat didalamnya masih menemui hambatan baik faktor internal juga eksternal, yang kemudian berimplikasi terhadap kualitas pelayanan serta efektiftas pencapaian program kerja salah satu indikatornya adalah  penduduk yang memiliki KTP-el di kabupaten Garut baru mencapai 56,63 %.
PENGELOLAAN SEWA PASAR BUNISEURI OLEH PEMERINTAH DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Muhammad Derry Sukandar
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.745 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1749

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang dilakukan pada Pasar Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ini berawal dari adanya permasalahan, bahwa ternyata diduga tidak terkelola dengan baik, terutama dalam penataan, pengurusan dan biaya sewa lahan atau bangunan yang tidak jelas, sehingga berdampak pada munculnya sengketa antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 perangkat Desa Buniseuri dan 2 orang penyewa kios pasar Desa Buniseuri. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Pengelolaan sewa pasar Buniseuri oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada umumnya telah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum terealisasi dalam pelaksanaannya seperti struktur kerja pengelolaan sewa pasar, pedoman pelaksanaan tugas dan pengawasan pelaksanaan tugas pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Desa dan petugas mengenai pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri diantaranya adalah masih kurangnya inovasi dalam administrasi, masih kurangnya pemahaman organisasi, masih kurangnya petugas pengelola, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatannya adalah melakukan pendataan ulang perjanjian sewa pasar, melakukan sosialisasi tentang organisasi, melakukan penugasan aparatur desa untuk pembantuan dalam pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri, dan menjalin komunikasi baik dengan bawahan dan masyarakat terkait dengan pengelolaan sewa pasar Desa Buniseuri.Kata kunci : Pengelolaan, Sewa pasar
MANAJEMEN STRATEGIK BIROKRASI DALAM ERA “DISRUPTION” Wawan Risnawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.594 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1748

Abstract

 Era disruption merupakan era babak baru dalam peradaban saat ini, teknologi informasi merupakan alasan terbentuknya era disruption karena akan mengarahkan seluruh sistem kehidupan pada era digitalisasi. Keperadaan sistem sosial yang terjadi saat ini sudah bergerak ke arah milenial yang berbasis teknologi internet dimana setiap indovidu, kelompok maupun organisasi secara bertahap akan terintegrasi dengan kondisi ini. Pemerintah sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat yang dilayaninya dipastikan akan tergeser dengan era disruption ini dan yang paling merasakan dampaknya adalah organ-organ birokrasi sebagai implementator kebijakan pemerintah. Dengan kondisi ini maka dalam konsep strategi manajemen, birokrasi harus mencoba mereformulasi manajemen strateginya dalam menghadapi era disrupsi ini dimana hal yang sangat perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan strategi manajemennya adalah dimana unsur-unsur birokrasi harus memahami dan mampu menjabarkan visi dan misi organisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga akan berorientasi pada efisiensi dan efektivitas melalui Sumberdaya Manusia yang profesional serta pemimpin yang memiliki jiwa wirausaha atau selalu siap dengan tantangan dan perubahan-perubahan baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi.
EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH KANTOR LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS rani aryani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1746

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang dilakukan pada Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan ini berawal dari adanya permasalahan, bahwa ternyata adanya manipulasi dalam pengusulan masyarakat miskin terutama dalam pendataan yang dilakukan, sehingga berdampak pada munculnya ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis dan 3 orang Kasi Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Pendataan masyarakat miskin sudah tepat sasaran, namun masih belum optimal  belum terealisasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dari perangkat desa dan masyarakat sekitar dalam pengusulan masyarakat miskin untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, adanya manipulasi dalam pendataan, data yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria masyarakat miskin, dan terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatannya adalah melakukan wawancara dengan pengusul program, kerjasama dengan perangkat desa dalam mengecek status ekonomi, berkoordinasi dengan pihak desa untuk mendata sesuai dengan indikator lokal keluarga miskin, dan mengusulkan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah daerah.Kata kunci : Evaluasi Program
STRATEGI PROMOSI DESA WISATA KAMPUNG BADUD OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN nurhayati nurhayati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.28 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1738

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum terlaksana dengan baik strategi promosi desa wisata. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada penjagagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu Fasilitas dan infrastruktur, fasilitas dan infrastruktur desa wisata yang belum optimal. Terbatasnya dana untuk mendukung kegiatan promosi desa wisata dan Kualitas sumber daya manusia, adanya masyarakat yang belum sadar wisata dan belum optimal dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa wisata kampung badud. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif dengan metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 1orang Kepala Bidang Kebudayaan, 1 orang Kasi Pengelolaan Destinasi, 1 orang Kasi promosi, 1 orang Ketua kompepar (kelompok masyarakat penggerak pariwisata) dan 5 orang wisatawan. Strategi Promosi Desa Wisata Kampung Badud Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara dan observasi belum terlaksana dengan baik.Hal ini terbukti dari 10 indikator yang diteliti terdapat 2 indikator yang belum terlaksana dan 8 indikator yang sudah terlaksana dengan baik. Namun dari hasil penelitian masih ditemukan hambatan-hambatan dalam strategi promosi yaitu :(1) Belum adanya dukungan dari pihak-pihak yang mempunyai penghasilan lebih untuk bekerjasama sebagai pihak sponsor.(2)Belum adanya aksesibilitas untuk memperoleh atau mencari informasi dengan adanya organisasi kepariwisataan (travel agent). Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah (1)Dengan cara melibatkan pihak lembaga pendidikan, media elektronik dan melakukan promosi di akun media sosial.(2)Pengawasan terhadap pihak pengelola untuk memberikan pelayanan secara maksimal, perbaikan jalan menuju objek wisata dan perbaikan sarana prasarana di objek wisata.Kata Kunci : Strategi Promosi
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH OLEH PEGAWAI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS desita Diryani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.057 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1751

Abstract

ABSTRAK Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah merupakan salah satu acuan bagi instansi pemerintah di Indonesia dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang terjadi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melaui studi kepustakaan dan studi lapangan. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah oleh pegawai di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimal.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan 
MENDEFINISIKAN KEMBALI SITU MUSTIKA (SEBUAH ANALISIS REVITALISASI OBJEK WISATA) Ari Kusumah Wardani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.381 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1747

Abstract

Revitalisasi merupakan sebuah cara untuk meningkatkan nilai sesuatu yang dianggap sudah tidak berfungsi dengan baik. Pada prinsipnya Revitalisasi merupakan jawaban atas terbengkalainya sebuah aset terutama dalam hal ini aset yang dimiliki oleh pihak Pemerintah. Konsep ini sering diimplementasikan sebagai salah satu solusi untuk memunculkan kembali aset pemerintah yang sudah lama berkurang nilai kemanfaatannya, terutama dalam konteks Pariwisata. Dengan Revitalisasi maka aset atau dalam hal ini sebuah objek wisata akan muncul kembali dengan beberapa perubahan dan perbaikan, dan diharapkan popularitasnya meningkat sehingga akan berdampak langsung secara ekonomis pada pendapatan daerah. Sebagai salah satu Objek Wisata yang berada di Kota Banjar, Situ Mustika memang sudah lama eksis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisinya seakan “mati suri”. Semenjak 2017, usaha revitalisasi Situ Mustika memang sudah muncul sebagai wacana, namun demikian baru pada tahun 2018 inilah rencana tersebut dapat terealisasikan. Serangkaian usaha sudah dan sedang dilakukan untuk mengembalikan popularitas serta nilai ekonomis dari Objek Wisata ini. Meskipun belum sepenuhnya selesai, namun Revitalisasi Objek Wisata Situ Mustika sudah mulai menampakan hasil, namun diperlukan kajian akademis untuk menganalisis, serta mengevaluasi proses tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai yang diharapkan oleh semua Pihak. Itulah tujuan utama dalam tulisan ini. Selain berfungsi sebagai dukungan secara moril, tulisan ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dalam menggambarkan dan menjelaskan proses Revitalisasi Objek Wisata Situ Mustika, terutama dari perspektif Akademis. Sehingga, hal-hal yang positif dalam proses tersebut dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, serta hal-hal yang dianggap kurang akan segera diperbaiki. Selain itu tulisan ini juga diharapkan akan menambah kontribusi dalam hal mengaplikasikan Administrasi Publik sebagai sebuah Ilmu yang bersifat Multi-Disiplin, yang dapat diterapkan dalam konteks Pariwisata, tentu saja dengan dan kekhasan ilmiah yang spesifik.
PENINGKATAN FUNGSI LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH MELALUI USUL AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Cecep Cahya Supena
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.353 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1745

Abstract

Dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 adalah sebagai manifestasi dari diakomodirnya tuntutan reformasi dalam segala bidang, terutama  reformasi di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu maka amandemen UUD 1945 difokuskan pada pembentukan suatu sistem baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi terwujudnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari masa-masa  sebelumnya. Salah satu wujud nyata hasil amandemen UUD 1945 ialah terbentuknya beberapa lembaga negara baru, yang salah satunya adalah lembaga legislatif (parlemen) baru yang disebut dengan nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna melengkapi keberadaan lembaga-lembaga legislatif yang sudah ada sebelumnya yaitu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dibentuknya lembaga DPD ini dimaksudkan untuk mereformasi kinerja sistem parlemen di Indonesia supaya menjadi lebih baik, demi terwujudnya tujuan yaitu terjadinya peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Akan tetapi sampai dengan saat ini keberadaan lembaga DPD yang merupakan hasil amandemen ke-3 UUD 1945 ini (tahun 2001) belum bisa memberikan perubahan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan karena masih adanya perbedaan kewenangan dalam pembentukan undang-undang, dimana kewenangan DPR masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kewenangan DPD. Hal itu mengakibatkan belum terwujudnya keseimbangan (balances) dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, dimana masih kuatnya dominasi DPR dibandingkan dengan DPD.
DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG Lina Marliani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.923 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1743

Abstract

Pengertian atau definisi administrasi dari pendapat para ahli memiliki  sudut pandang yang berbeda-beda.  Administrasi pada dasarnya berkenaan dengan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi dengan melibatkan administrator. Charles A. Beard mengatakan bahwa tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Meskipun era globalisasi sudah lama bergulir, ditambah lagi dengan revolusi industry 4.0 yang sarat dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mutakhir, administrasi tetap merupakan hal yang paling utama dalam melaksanakan setiap bidang pekerjaan. Bahkan administrasi disebut sebagai penentu citra suatu organisasi. Baik buruknya organisasi, maju mundurnya organisasi serta hidup matinya organisasi sangat tergantung pada administrasi yang dimiliki dan dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam organisasi.
PELAKSANAAN PENEMPATAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIAMIS irma annisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.8 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1754

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi ada ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan latar pendidikanyang dimiliki, belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan keterampilan kerjayang dimiliki pegawai dan kurang dipertimbangakannya penempatan pegawai berdasarkan pengalaman kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis?Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan Verifikasi Data (Conclusion Drawing).Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Penempatan kerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya masih belum optimal sesuai dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja karyawan, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurang memadainya dokumen-dokumen dan bukti fisik kemampuan pegawai, masih adanya tarik menarik kepentingan baik dari dalam maupun luar organisasi, belum diterimanya berbagai dokumen prestasi-prestasi yang pernah diraih pegawai, karakter pegawai yang berbeda-beda dan tidak dimilikinya informasi yang langsung  dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa meminta pegawai agar menyerahkan bukti dokumen-dokumen kemampuan pegawai, melakukan tes kemampuan sebelum pegawai tersebut diterima dan ditempatkan dan seleksi pemilihan pegawai yang akan ditempatkan secara objektif, mengidentifikasi karakter pegawai melalui tes psikologis dan mencari informasi terhadap kehidupan keseharian pegawai.Kata Kunci: PelaksanaanPenempatan Kerja Pegawai

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2025): Dinamika Vol 12, No 2 (2025): Dinamika Vol 12, No 1 (2025): Dinamika Vol 11, No 3 (2024): Dinamika Vol 11, No 2 (2024): Dinamika Vol 11, No 1 (2024): Dinamika Vol 10, No 3 (2023): Dinamika Vol 10, No 2 (2023): Dinamika Vol 10, No 1 (2023): Dinamika Vol 9, No 3 (2022): Dinamika Vol 9, No 2 (2022): Dinamika Vol 9, No 1 (2022): Dinamika Vol 8, No 3 (2021): Dinamika Vol 8, No 2 (2021): Dinamika Vol 8, No 1 (2021): Dinamika Vol 7, No 3 (2020): Dinamika Vol 7, No 2 (2020): Dinamika Vol 7, No 1 (2020): Dinamika Vol 6, No 4 (2019): Dinamika Vol 6, No 3 (2019): Dinamika Vol 6, No 2 (2019): Dinamika Vol 6, No 1 (2019): Dinamika Vol 5, No 4 (2018): Dinamika Vol 5, No 3 (2018): Dinamika Vol 5, No 2 (2018): Dinamika Vol 5, No 1 (2018): Dinamika Vol 4, No 4 (2017): Dinamika Vol 4, No 3 (2017): Dinamika Vol 4, No 2 (2017): Dinamika Vol 4, No 1 (2017): Dinamika Vol 3, No 4 (2016): DINAMIKA Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA More Issue