Articles
116 Documents
<![CDATA[Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi ]]>
<![CDATA[Wandiyanto -]]>;
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2304
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh antara Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bangunan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 dari 71 Pegawai Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratifikasi random sampling. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan batas signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh nilai fhitung sebesar 4,000. Jika dibandingkan ftabel sebesar 2,76 pada taraf signifikansi 5%, maka nilai fhitung > ftabel yaitu 4,000 > 2,76. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu: Y = 4,765+0,197X1+0,090 X2 serta nilai (R2) sebesar 0,409 atau 40,9%. Hasil ini menginformasikan bahwa kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel disiplin kerja pegawai dan motivasi kerja pegawai sebesar 40,9%. Nilai R2 adalah sebesar 40,9% hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh X1 (Disiplin) dan X2 (Motivasi) secara bersama-sama (simultan) terhadap Y ( Kinerja ).]]>
<![CDATA[Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Sudiyono .]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2306
<![CDATA[Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan-hubungan tersebut memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu meliputi: kelembagaan, keuangan, dan pengawasan, dan hubungan kewenangan. Tujuan dibentuknya UU tersebut agar Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum hubungan kewenangan tersebut adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional,yaitu Pasal 18 UUD RI 45 berupa satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan, Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi,: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Strategi Nasional Percepatan Pengatusutamaan Gender Tahun Anggaran 2012-2014 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ]]>
<![CDATA[Almy Zaini]]>;
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2308
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah mengetahui proses evaluasi Strategi Nasional Pengatusutamaan Gender Tahun 2012-2014 dengan pengukuran evaluasi kebijakan. Latar belakang peneliatian adalah dengan berakhirnya RPJMN Tahun 2010-2014 yang terdapat amanat Stranas PUG dan berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), maka dilakukan evaluasi pengukur capaian pelaksanaan administrasi Pemerintahan. Metode penelitian adalah metode kualitatif. Sampel penelitian adalah Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas. Analisis dilakukan dengan indikator pengukuran evaluasi, yaitu : 1.Masukan; 2. Proses; 3. Hasil; dan 4. Dampak . Temuan penelitian adalah: 1.Masukan : Sumber hukum masih lemah karena berupa SEB, bukan peraturan atau perundang-undangan; 2. Proses : transformasi kebijakan dalam komitmen politik yang tertuang dalam visi dan misi K/L/SKPD; 3. Hasil : 17 Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah di 124 SKPD; 4.Dampak : belum mengevaluasi dampak namun beberapa K/L/SKPD telah terlihat dampaknya. Simpulan penelitian adalah evaluasi telah sesuai dengan indikator pengukuran kebijakan namun masih terdapat kekurangan, terutama indikator dampak belum menjadi aspek yang dievaluasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Pendaftaran Tanah Untuk Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Jepara ]]>
<![CDATA[Waskito .]]>;
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2312
<![CDATA[Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara baru mencapai 30,35%. Rendahnya penerbitan sertipikat tanah di Kabupaten Jepara menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jepara; hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah Kabupaten Jepara; dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan sertipikat tanah. Penelitian ini berlandaskan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka pencapaian target penerbitan sertipikat tanah, berupa variabel: faktor komunikasi yang sebagian belum effektif; faktor sumberdaya manusia dan peralatan yang sebagian belum optimal; faktor disposisi sudah optimal; dan faktor struktur birokrasi yang sebagian belum optimal. Hambatan tersebut harus diatasi melalui manajemen dan pendelegasian yang efektif.]]>
<![CDATA[Efektivitas Aplikasi Ogan Opian terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Purwakarta ]]>
<![CDATA[Azizah Nur Syahbani]]>;
<![CDATA[Siti Nuraini]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2313
<![CDATA[Kabupaten Purwakarta terus mengembangkan sistem - sistem e-government sampai ke tingkat desa. Salah satu sistem yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta ialah Ogan Lopian. meski kota kecil dengan jumlah penduduk kurang dari satu juta jiwa, Kabupaten Purwakarta dalam kurang dari satu dekade telah bertransformasi menjadi kota yang memanfaatkan akses informasi dan teknologi (IT) dalam berbagai aktivitasnya. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan E-Government maka akan meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya masyarakat Purwakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah: untuk mengetahui tingkat efektifitas aplikasi Ogan Lopian terhadap penerapan e-Government di kabupaten Purwakarta dalam pelayanan publik. Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu Penerapan Electronic Government (X) dan pelayanan publik (Y). Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yaitu data dari buku, jurnal, artikel dan peraturan undang – undang. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu analisis deskritif. Hasil penelitian ini ialah bahwa penggunaan aplikasi Ogan Lopian terhadap penerapan e-government dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengembangkan e-government dengan sangat baik. Sehingga masyarakat Kabupaten Purwakarta dapat memanfaatkan e-government dengan sangat baik.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Aos Kuswandi]]>;
<![CDATA[Adlin Resa Purwatih]]>;
<![CDATA[Siti Nuraini]]>
<![CDATA[ Governance Vol 8 No 1 (2018): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v8i1.2314
<![CDATA[Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui destinasi pariwisata. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, dan konsep destinasi wisata, merupakan konsep teeori yang dipergunakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyaraka. Faktor utama keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai taraf hidup yang baik dengan tersedianya lapangan kerja, dan terciptanya kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (good governance). Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang tinggi.]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENCAPAI PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Heriawan Abdullah Kunta]]>;
<![CDATA[Rina Susanti Hartono]]>
<![CDATA[ Governance Vol 9 No 2 (2021): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v9i2.3162
<![CDATA[This study aims to determine the "Strategy of the Department of Population and Civil Registration in Achieving Excellent Service in Bekasi Regency" which is marked by the presence of people who complain or complain about the service that is not yet excellent. This has the potential to become a barrier to achieving these goals. This study uses a qualitative method. The data collection technique is done by means of interviews (interviews) and distributing questionnaires (questionnaires). The instrument used was a Likert scale model questionnaire, with data analysis used was categorization analysis. The sample of this study was 125 people who came to the Bekasi district civil registration and occupation service. The results of the analysis show that: (1) Based on the level of excellent service, the research subjects at Disdukcapil Bekasi regency where the attitude aspect is 62% in the good category, the attention aspect is 50% in the good category, the action aspect is 51% in the good category (Ability) 45% is in the bad category, then the appearance (appearance) is 51% in the good category and 46% is in the good category. This is based on the results of a questionnaire given to 125 research subjects. (2) Based on the conclusion of the research results, there are still obstacles in the ability aspect (ability) 45% which are categorized as not good such as slow service, limited information on service procedures, less informative service and still lack of human resources to provide services. (3) Based on the existing obstacles, Disdukcapil designs strategies to achieve excellent service such as updating administrative information, disdukcapil issues E-SIAK and makes requests through WhatsApp and adds to service human resources provided with administrative training.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 04 TAHUN 2005 DALAM UPAYA MEMFUNGSIKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DI WILAYAH KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Darma Priatna]]>;
<![CDATA[Sudiono -]]>
<![CDATA[ Governance Vol 9 No 2 (2021): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v9i2.3163
<![CDATA[The institution is a government partner.The existence of Community Empowerment Institutions does not show its function, As an institution is only complementary, lacks role, is still weak and has not been accepted by the community, the institution is only a symbol, has not yet had an initiative, has not been able to mobilize community self- help in development.This thesis research puts forward the theory of George W. Edward III. He gave four key points in looking at the implementation of policies, namely First Communication, Both Resources, Third Disposition and the fourth Structure of Bureaucracy. The use of methods in this study using qualitative descriptive methods. In this study using a sample with a community Purposive sampling technique in North Bekasi District. Data collection techniques used in the form of observation techniques, interviews and questionnaires or questionnaires. Communication between the government and administrators of the Society and Community Empowerment Institutions has proceeded according to provisions. Resource. Already applied in the institution. according to the duties and functions of the institution. Disposition aspect in the institution's activity program, according to the trial and skills possessed. Bureaucratic structure is a series of activities according to the Standard Operating Prosedures (SOPs). Regular and conducive working mechanisms for Community Empowerment Institutions are in accordance with regional regulations and this institution can function as a forum for community participation.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Ifa Inayati]]>;
<![CDATA[Siti Nuraini]]>
<![CDATA[ Governance Vol 9 No 2 (2021): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v9i2.3164
<![CDATA[As a legal community unit, the village has the power to regulate and manage its own household, including in realizing health services to improve the quality of health in the community. In health services, it is driven by several sub-systems, such as services for pregnant women, infant health, children and others. The linkage between these sub-systems is interesting to study because changes in one sub-system will have an impact on other sub-systems of the system as a whole. The study is increasingly interesting because in the case of health services, it is still not optimal. This study was conducted to analyze the quality of public health services in Sukajaya village in 2020. With such a goal, the research approach used was qualitative research and data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results show that the sub-systems in health services in Sukajaya village can work and support each other. This can be seen from the implementation of several health service programs in accordance with the regulations set by the state so that in general public health can run well.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Ignasia Suryani]]>;
<![CDATA[M. Harun Al Rasyid]]>
<![CDATA[ Governance Vol 9 No 2 (2021): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33558/governance.v9i2.3165
<![CDATA[In general, this study aims to find out how the implementation of BPJS Health policies and what factors influence the implementation of BPJS Health policies in Bekasi District Hospitals. This study used descriptive qualitative method. The data used is interviews with key informants of approximately one month. The results of the study indicate that in general the implementation of the BPJS Health policy at the Bekasi District Hospital is quite satisfactory, although there are still obstacles that must be overcome and repaired. According to the results of the study, based on the approach to the smooth implementation of routine functions and the approach to realizing the desired impact proposed by Randall B. Repley and Grace A. Franklin, several obstacles were found. Among them are the claims of BPJS Health participants at the Bekasi District Hospital that have not been paid by the BPJS Health and the revenue deficit experienced by the Obligation section.]]>
