Garuda - Garba Rujukan Digital

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Tenaga di Bidang Kesehatan di Rumah Sakit (Risnakes 2017) Made Ayu Lely Suratri; Vebby Amelia Edwin; Galih Ajeng Kencana Ayu
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v4i1.3079

Abstrak Motivasi merupakan suatu proses psikologis pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Motivasi individu sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi kerja tenaga di bidang kesehatan di rumah sakit.Desain penelitian potong lintang. Sampel penelitian adalah petugas kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia, masing masing berjumlah 30 orang di 2.325 rumah sakit. Pengambilan data dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden. Analisis data menggunakan analisis Chi-square dan multivariat regresi logistik. Total 66.994 responden direkrut dan didapatkan hasil, proporsi yang tinggi untuk tenaga di bidang kesehatan dengan motivasi tinggi di rumah sakit umum, lebih besar daripada tenaga di bidang kesehatan yang bekerja di rumah sakit khusus, (p-value=0,049), dengan OR= 1,051(95% CI 1,001–1,103). Tenaga di bidang kesehatan yang bekerja di rumah sakit terakreditasi memiliki proporsi motivasi tinggi lebih besar daripada tenaga di bidang kesehatan yang bekerja di rumah sakit tidak terakreditasi, (p=0,0001), dengan OR= 1,122 (95% CI 1,079–1,167). Tenaga di bidang kesehatan yang memiliki akses ke rumah sakit yang mudah, memiliki proporsi motivasi tinggi yang lebih besar daripada yang memiliki akses yang sulit, (p=0,0001, dengan OR= 1,165 (95% CI 1,081–1,255). Waktu perjalanan tenaga di bidang kesehatan ke rumah sakit tidak bermakna dengan motivasi kerja (p = 0,582). Jenis rumah sakit, akreditasi rumah sakit, dan akses ke rumah sakit berhubungan dengan motivasi kerja dari tenaga di bidang kesehatan di rumah sakit. Kata kunci: rumah sakit, tenaga di bidang kesehatan, motivasi kerja Abstract Motivation is a psychological process in someone and is influenced by various factors. Those factors could be both internal and external factors. The purpose of this analysis is to find out the factors associated with the work motivation of employees in the health sector in the hospital. The study design was cross-sectional. The study population was employees in the health sector in government and private hospitals throughout Indonesia. Thirty employees in the health sector were selected from each hospital in 2.325 hospitals. Data was collected by interviewing respondents using a structured questionnaire and a self-administered questionnaire. A total of 66.994 respondents were interviewed. The results showed that employees in the health sector in general hospitals had a higher proportion of high motivation than health workers in special hospitals (p-value = 0.049), with OR = 1.051 (95% CI 1.0011.103). Those who worked in accredited hospitals had a higher proportion of high motivation than health workers in hospitals that were not accredited (p= 0.0001), with OR= 1.122 (95% CI 1.079-1.167). Employees in the health sector who had easy access to hospitals, had a greater proportion of high motivation than those with difficult access, (p= 0.0001), with OR= 1.165 (95% CI 1.081-1.255). Travel time to the hospital was not significantly associated with work motivation (p= 0.582). The type of hospital, hospital accreditation, and access to the hospital were associated with the work motivation of employees in the health sector in the hospital. Keywords: hospital, employees in the health sector, work motivation

Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia Sudibyo Supardi; Yuyun Yuniar; Ida Diana Sari
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 3 No. 3 (2019)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v3i3.3177

Abstrak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek antara lain menyatakan bahwa apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang (cross sectional) dilakukan pada Februari-November 2017. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan sistem regionalisasi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, yaitu ibukota Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan. Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua. Sampel meliputi 21 apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di 11 ibu kota provinsi penelitian. Alat pengumpul data berupa daftar tilik standar pelayanan kefarmasian di apotek. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio jumlah apoteker per apotek 1,8 dan kecukupan apoteker untuk pelayanan resep pasien per hari tanpa bantuan tenaga teknis kefarmasian sebesar 66,7%. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek belum dilaksanakan secara lengkap, rerata pelaksanaan standar pengelolaan sediaan farmasi (98,4%) lebih tinggi daripada pelaksanaan standar pelayanan farmasi klinik (73,8%). Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan SPKA disarankan agar apoteker meningkatkan kompetensi pelayanan kefarmasian di apotek, organisasi profesi melakukan pendidikan berkelanjutan terhadap apoteker dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat kebijakan, melakukan pembinaan dan monitoring/evaluasi secara berkala. Kata kunci: apotek, farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, tenaga kefarmasian Abstract Minister of Health Regulation No. 73 of 2016 on the Pharmaceutical Service Standards in Pharmacy, states that pharmacists should comply and apply the standards. This study aims to identify the implementation of pharmaceutical service standards in pharmacies. The research was cross-sectional and conducted in February-November 2017. The selection of research locations was conducted purposively based on the regionalization system of the BPJS Kesehatan. They were 11 capital cities of provinces, namely West Java, East Java, South Sumatra, West Nusa Tenggara, Special regional of Aceh, North Sulawesi, South Sulawesi, South Kalimantan, Central Kalimantan, North Maluku, and Papua. The sample included 21 pharmacies in collaboration with BPJS Kesehatan (Social Security Administrator for Health) in 11 capital cities of the provinces. Data were collected by using a checklist of pharmacy service standards. Data analysis was performed descriptively. The results showed that the ratio of the number of pharmacists per pharmacy was 1.8 and the adequacy of pharmacists for prescription services for patients per day without the help of pharmaceutical technical personnel was 66.7%. Pharmaceutical Service Standards in Pharmacy have not been fully implemented. The average implementation of pharmaceutical preparation management standards (98.4%) is higher than the implementation of clinical pharmaceutical service standards (73.8%). In order to improve the implementation of Pharmaceutical Service Standards, it is recommended that pharmacists increase the competency of services in pharmacies, professional organizations conduct continuing education of pharmacists and the District Health Office should develop policies, conducts training, and periodically strengthen the monitoring and evaluation on the compliance to this standard. Keywords: pharmacy, clinical pharmacy, pharmaceutical management, pharmaceutical personnel

Front Matter Vol. 3 No. 2 Agustus 2019 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Back Matter Vol. 3 No. 2 Agustus 2019 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penggunaan Antibiotik Profilaksis pada Bedah Bersih di Rumah Sakit di Jakarta Anggita Bunga Anggraini; Syachroni Syachroni
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v4i1.3201

Abstrak Penggunaan antibiotik profilaksis bedah yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko terjadinya Infeksi Luka Operasi (ILO) dan resistensi obat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai ketepatan penggunaan antibiotik profilaksis bedah pada bedah bersih di rumah sakit (RS) di Jakarta. Penelitian ini merupakan studi potong lintang di sebuah RS pemerintah di Jakarta. Data yang diambil berasal dari rekam medis pasien dewasa yang menjalani pembedahan dengan kriteria kelas luka bedah bersih. Data diambil pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2013. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan pedoman penggunaan antibiotik baik nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan 837 pasien menjalani bedah bersih pada periode tersebut. Bedah yang banyak dilakukan adalah bedah abdominal (30%) dan thorak-non kardiak (23,5%) dan lebih dari 96% merupakan bedah elektif. Jenis antibiotik yang paling banyak digunakan adalah siprofloksasin (56,5%). Keseluruhan kesesuaian antibiotik profilaksis adalah 27,7% tepat indikasi prosedur bedah dan hanya 0,5% yang tepat obat. Sebagai kesimpulan, ketepatan penggunaaan antibiotik profilasis di salah satu RS di Jakarta masih rendah. Penggunaan antibiotik yang tepat dapat menurunkan risiko ILO dan mengurangi biaya pengobatan dengan mengurangi peresepan yang tidak perlu dan durasi penggunaan antibiotik. Kata kunci: antibiotik, bedah bersih, ketepatan, profilaksis Abstract Inappropriate use of surgical prophylactic antibiotics can increase the risk of Surgical Site Infections (SSI) and drug resistance. This study aimed to assess the appropriateness use of surgical prophylactic antibiotics in clean surgery wounds in a hospital in Jakarta. This cross-sectional study was conducted at a government hospital in Jakarta. Data were collected from medical records of adult patients undergoing surgery with clean surgical wound criteria from January 1 to December 31, 2013. Data were analyzed descriptively based on guidelines for antibiotics use both nationally and internationally. The result showed 837 patients classified into the clean surgical wound during this period. The most common surgeries were abdominal surgery (39%) and non-cardiac thoracic (23.5%) and more than 96% were elective surgeries. The overall antibiotic prophylactic appropriateness showed 27.7% in surgical procedures and only 0.5% in choice of antibiotics. In conclusion, the appropriateness of surgery antibiotics prophylactic use in one of the hospitals in Jakarta was still low. Appropriate use of antibiotics can reduce the risk of SSI and cost treatment by reducing unnecessary prescribing and duration of antibiotics use. Keywords: antibiotic, appropriate, prophylactic, clean surgery

Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Lima Provinsi, Indonesia Made Dewi Susilawati; Eva Sulistiowati; Nova Sri Hartati
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v4i1.3212

Abstrak Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan komprehensif dan skrining kesehatan, mencapai standar pelayanan minimal (SPM), mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan meningkatkan kesadaran menjadi peserta JKN. Peran dinas kesehatan (dinkes) provinsi, kabupaten/kota yaitu pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian. Keberhasilan dalam implementasi PIS-PK di puskesmas tidak terlepas dari peran dinkes kabupaten/kota dan provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran dinkes dalam memfasilitasi, mengoordinasi, membimbing, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PIS-PK di wilayahnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Parcipatory Action Research (PAR) melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan adalah penanggung jawab PIS-PK di dinkes provinsi dan kabupaten/kota. Lokus penelitian dilakukan di Dinkes Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Sementara untuk dinkes kota/kabupaten dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Palu dan Kabupaten Sumba Barat. Hasil penelitian menunjukkan peran dinkes dalam pengembangan sumber daya, koordinasi, bimbingan dan monev sudah dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No 39 Tahun 2016. Beberapa dinkes telah melakukan upaya inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran, tenaga dan sarana yang terjadi selama implementasi PIS-PK. Namun dapat lebih optimal jika telah ada persamaan persepsi di internal dinas, integrasi lintas program dan lintas sektor yang mengarah pada pencapaian tujuan PIS-PK. Kata kunci: dinas kesehatan, program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Parcipatory Action Research (PAR) Abstract The purpose of the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is to improve access to comprehensive services and health screening, achieve minimum service standards (SPM), support the implementation of national health insurance (JKN) by increasing awareness of being JKN participants. Resource development, coordination, and guidance, monitoring, and control are the roles of provincial and district/city health offices in implementing PIS-PK. The involvement of the regional health offices is one of the success factors of the implementation of PISPK in the public health center. The research method is qualitative with Participatory Action Research (PAR) and was done by in-depth interviews and observation. The informants were pic of PIS-PK in the public health office. The research site was provincial of health office i.e Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur in 2018. It also was done in district/city of health office i.e Lampung Selatan, Banjarnegara, Tanah Bumbu, Sumba Barat, and Palu city. The result shows that the role of public health offices monthly have been performed thoroughly according to the regulation of health ministry number 3 in 2016. On the other side, several health offices have made an innovative program to overcome the limitations of the budget, personnel, and facilities that occur during the implementation of PIS-PK. However, it could be optimum to reach PISPK objectives if there was the same perception in internal of health office, integration of health program in the internal and external sector. Keywords: health office, Healthy Indonesia Program with the Family Approach, Participatory Action Research (PAR)

Penempatan Perawat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Luar Negeri: Alur dan Kendala Mujiati Mujiati; Amir Su’udi; Sri Mardikani Nugraha; Rosita Rosita
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v4i1.3229

Abstrak Banyaknya peluang kerja dari luar negeri yang ditawarkan untuk perawat Indonesia perlu diimbangi dengan kejelasan informasi tentang tahapan penempatan perawat ke luar negeri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tahapan sebelum penempatan sampai dengan penempatan ke negara tujuan beserta kendala yang dihadapi agar calon perawat yang akan bekerja ke luar negeri memiliki gambaran alurnya dan dapat mengantisipasi kendala yang mungkin timbul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan adalah perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Jakarta dan perawat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang pernah bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis data dimulai dari telaah data, reduksi data, kategorisasi data dan menginterpretasikan data. Tahapan perawat bekerja ke luar negeri secara umum dimulai dari tahap pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara, tes kesehatan, proses matching, tes kesehatan, pembekalan akhir pemberangkatan, dan penempatan di tempat kerja di luar negeri. Persyaratan administrasi dalam tahap pendaftaran bisa berubah/berbeda setiap tahun. Kendala yang dihadapi saat bekerja di luar negeri adalah culture shock, kurangnya kemampuan bahasa, dan rasa bosan. Sebaiknya lama pelatihan/pembekalan dikaji kembali, perawat perlu memaksimalkan proses matching dengan user untuk mendapatkan informasi gambaran pekerjaan, dan perlunya kejelasan komitmen dari perawat agar mereka bisa mengaktualisasikan diri untuk mengurangi rasa bosan. Kata kunci: Penempatan, tahapan, kendala, luar negeri, perawat Abstract The large number of overseas employment opportunities offered to Indonesian nurses needs to be balanced with clear information about the stages of placement nurses abroad. The purpose of this study is to determine the stages before placement until placement to the destination country along with the obstacles faced so that prospective nurses who will work abroad have a picture of the stages and can anticipate obstacles that may arise. This research is a qualitative research. The informants were Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) representatives in Jakarta and nurses in Jakarta, West Java and East Java who have worked in health service facilities abroad. Data is collected through in-depth interviews and data analysis starting from data examine, data reduction, data categorization and data interpretation. Stages of nurses working abroad generally start from the registration stage, written test, interview test, medical test, matching processes, medical test, final debriefing on departure, and placement in workplaces abroad. The administrative requirements in the registration stage can change/differ every year. The obstacles faced when working abroad are culture shock, lack of language skills, and feeling bored. It is recommended that the length of training/debriefing be reviewed, nurses need to maximize the matching process with the user to get job description information, and the need for clarity of commitment from nurses so that they can actualize themselves to reduce boredom. Keywords: Placement, stages, obstacle, overseas, nurse

Analisis Kebijakan Tenaga Kesehatan Non-PNS Di Puskesmas Sri Mardikani Nugraha; Christa Gumanti Manik; Amir Su’udi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v4i1.3273

Abstrak Permasalahan ketidakmerataan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis serta sebarannya masih dialami puskesmas di Indonesia. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan pemerintah melalui pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menyebabkan adanya berbagai status kepegawaian yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui jenis kepegawaian tenaga non-PNS dan menganalisis kebijakan terkait regulasi tenaga kesehatan non-PNS di puskesmas Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan menelaah dokumen laporan hasil Rifaskes 2011 dan Risnakes tahun 2017 terkait status ketenagaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil menunjukkan terjadinya peningkatan persentase tenaga kesehatan non-PNS yang signifikan dalam periode 2011 sampai dengan 2017. Persentase tenaga kesehatan non-PNS pada Rifaskes 2011 sebesar 25,74%, sedangkan hasil Risnakes 2017 sebesar 47,41%. Jenis kepegawaian tenaga kesehatan non-PNS di puskesmas antara lain tenaga sukarela, tenaga kontrak BLUD, tenaga PTT/honorer, tenaga Tugsus/NS, dan tenaga kontrak BOK. Kebijakan penempatan tenaga non-PNS mengikuti regulasi yang dikeluarkan kementerian teknis pada awal kebijakan tersebut dikeluarkan, kecuali untuk tenaga sukarela. Dengan keluarnya UU ASN dan PP nomor 49/20a18, regulasi yang mendasari kebijakan pengangkatan/ penempatan tenaga kesehatan non-PNS tidak disesuaikan (tidak sinkron) sehingga menimbulkan policy conflict/konflik kebijakan. Disarankan untuk dilakukan sinkronisasi/harmonisasi regulasi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang mengatur ketenagaan non-PNS di bidang kesehatan. Perlunya perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah pegawai non-PNS yang sudah bekerja dan lama mengabdi di puskesmas. Kata kunci: puskesmas, analisis,kebijakan, tenaga kesehatan, non-PNS Abstract The problem of inequality of health workers in the number and type and distribution is still experienced by public health centers in Indonesia. The government’s efforts to fulfill health workers through the appointment of non-PNS health workers have resulted in various employment statuses that are not in line with the State Civil Apparatus Law. The purpose of this paper is to determine the types of staffing for non-PNS health workers and to analyze policies related to the regulation of non-government employees in Indonesian Health Centers. This study examines the Rifaskes 2011 and Risnakes 2017 reports related to workforce status and laws and regulations. The result of the study shows that there has been a significant increase in the percentage of non-government employees from 2011 to 2017. The percentage of non-government employees in Rifaskes 2011 was 25,74%, while the results of the Risnakes 2017 were 47,41%. The types of staffing for non-government employees at the Health Center including volunteers, BLUD contract workers, PTT/honorary staff, Tugsus/NS personnel, and BOK contract workers. The policy for the appointment of non-government employees follows the regulation issued by the technical ministry at the beginning of the policy, except for volunteer workers. Following the issuance of the ASN Law and PP 49/2018, those underlying line ministries’ regulations are not adjusted which then causes policy conflicts. It is recommended to synchronize and harmonize among line ministries regulations as well as local government regulations about non-government employee health workers. Planning of health workers is needed based on a job analysis and workload analysis of each health center by taking into account the number of non-government employees who have worked and long served at the health centers. Keywords: health center – policy analysis - health worker – non-government employee

Faktor-Faktor Terkait Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpencil Iin Nurlinawati; Rudi Hendro Putranto
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 4 No. 1 (2020)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/jpppk.v4i1.3312

Abstrak Implementasi program penempatan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas) di daerah terpencil/sangat terpencil menjadi salah satu upaya pemerintah untuk pemerataan nakes di Indonesia. Dalam penempatan tersebut, perlu dilakukan penentuan masalah keterpencilan, kecukupan nakes dan komitmen daerah agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dalam penempatan nakes di puskesmas daerah terpencil/sangat terpencil. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain potong lintang dilengkapi dengan penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang terkait dengan penempatan nakes di puskesmas daerah terpencil/sangat terpencil. Penelitian dilakukan di 24 provinsi dengan pemilihan sampel puskesmas berdasarkan usulan lokus dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer (PKP) Ditjen Yankes dan Pusat Pemberdayaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 193 puskesmas. Sebagian besar wilayah puskesmas masuk dalam kriteria terpencil dan sangat terpencil. Lebih dari setengahnya memiliki kesesuaian antara hasil penilaian di lapangan dengan kriteria dalam SK keterpencilan daerah. Kekurangan jenis tenaga dokter gigi dan apoteker banyak terjadi di puskesmas terpencil/sangat terpencil, sedangkan perawat dan bidan merupakan nakes yang banyak terdapat di puskesmas. Komitmen daerah, baik dinas kesehatan maupun puskesmas, cukup tinggi dan bersedia untuk menyediakan rumah tinggal bagi tim yang akan ditempatkan. Saran bagi pemerintah daerah agar melakukan pembaruan terhadap SK keterpencilan sehingga sesuai antara SK dengan kemajuan di daerah. Selain itu, agar nakes dapat betah untuk melaksanakan tugas di daerah, sebaiknya dipenuhi fasilitas pendukungnya, seperti rumah tinggal, alat transportasi serta jaminan keselamatan nakes di daerah penempatan. Kata kunci: puskesmas, tenaga kesehatan, terpencil, sangat terpencil, penempatan Abstract The implementation of the program for the placement of health workers in first-level health service facilities (puskesmas) in remote areas is one of the government's efforts to equalize health workers in Indonesia. In this placement, it is necessary to determine the problem of remoteness, adequacy of health workers, and local commitment so that the objectives of the program can be achieved optimally. This study aims to identify the factors mentioned above in the placement of health workers in remote community health centers. This type of research is quantitative with a cross-sectional design complemented by qualitative research to explore the factors associated with the placement of health workers in remote puskesmas. The research location was conducted in 24 provinces, 193 puskesmas. Sample selection of puskesmas based on locus proposals from the PKP and Pusrengun. Most of the puskesmas areas fall into the criteria of remote areas. More than half of them had a match between the results of the field assessment and the criteria in the regional remoteness decree. Remote puskesmas have fewer dentists and pharmacists while nurses and midwives are the most common health workers. Commitment from both the Health Officer and the Puskesmas is quite high and willing to provide housing for the team to be deployed. Suggestions for local governments to make updates to the remoteness decree so that it matches with progress in the region. Besides, for health workers to feel at home in carrying out their duties in the area, supporting facilities such as housing, means of transportation, and safety guarantees for health workers in the placement area should be fulfilled. Keywords: Health workers, Primary Health Care, remote, very remote, placement

Front Matter Vol. 3 No. 3 Desember 2019 Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 3 No. 3 (2019)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA