cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Palopo
ISSN : 25410105     EISSN : 25413910     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Al-Amwal, p-2541-0105, e-2541-3910, Journal of Islamic economic law is peer-reviewed journal published by The Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Al Amwal focus on the research of Islamic Economic Law. The journal is issued twice a year on March and September. The aims of the journal is to explore and develop economics related to Islamic Law.
Arjuna Subject : -
Articles 153 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA SIMPANAN GIRO DI BSI KCP BELOPA Aprilia Hasyim; Anita Marwing; Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 7, No 2 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i2.3846

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah BSI KCP Belopa, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner,  dan dokumentasi guna menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)  Penerapan akad wadiah yad dhamanah pada simpanan giro di BSI KCP Belopa dilakukan dengan cara nasabah menitipkan dana kepada pihak bank dan pihak bank dapat memanfaatkan dana tersebut, serta penarikan dana tersebut dapat menggunaka cek atau bilyet giro, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana setiap waktu, hanya dapat dilakukan di waktu tertentu dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menjelaskan bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu (on call). 2.) Pengelolaan dana simpanan giro di BSI KCP Belopa sepenuhnya dilakukan oleh pihak bank dimana pihak bank mengelola dana simpanan milik nasabah dan dana tersebut dikelola oleh pihak bank untuk produk usaha milik bank. 3.) Penentuan bonus dana simpanan giro di BSI KCP Belopa telah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan bahwa dalam tabungan yang berakad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
BABAD MANAJERIAL KEDATUAN LUWU’ : TINJAUAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN STRATEGIS DATU LUWU KE 15 PATTIARASE’ Muh. Shadri Kahar Muang; Ahmad Syawal Senong Pakata; Ardianto Ardianto
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 6, No 2 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v6i2.4136

Abstract

Penelitian ini berusaha mengungkap kepemimpinan strategis seorang Datu Luwu ke-15 Patiarase sekaligus mengungkap manajemen dan pengelolaan kedatuannya. Studi ini adalah penelitian pustaka dengan memilih metode penelitian kualitatif dengan Historical Research atau pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pengelolaan manajemen strategi oleh Datu Luwu Patiarase dilakukan dengan membangun semacam pola yang bergerak secara sirkular mulai dari cita-cita kedatuan (visi dan misi) sampai kepada Ruang adat. Model negara Luwu' dalam perspektif manajemen strategis berupaya menghubungkan hubungan hierarkis yang diwujudkan dalam bentuk 'Rumah' dengan bentuk Payung kerajaan yang simetris, dimana pola manajerialnya menggunakan 5 pedoman dan aturan dalam rangkaian manajerial pemerintahan Datu Luwu Patiarase dalam membangun yakni Ade’, Bicara, Rapang, Paseng, dan Wari. Konsep manajerial Datu luwu ini dikenal juga prinsip-prinsip dasar kepemimpinan strategis Datu Luwu yaitu adele’ (adil), lempu’ (jujur) dan getteng (teguh), dan 5 elemen manajerial kepemimpinan strategis Datu Luwu Pattiarase yaitu : Pattupui ri ade’, Mupansanrei ri syarae, Muattangnga ri rapangnge,Mupattarettei ri warie, Mualai peppe gau ri pabiasangnge. Hasil studi ini berkontribusi langsung secara secara teoritis kepada kajian manajerial yang menyandarkannya pada kajian sejatrah dankearifan lokal. Penelitian ini hanya dilakukan dengan metode historiografi saja Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan mengakomodasi metodologi yang lebih beragam untuk memungkinkan dilakukan penggambaran yang lebih kompleks dan perbandingan literatur.
QARDUL HASAN AND COMMUNITY EMPOWERMENT: LESSONS CAN BE LEARNED FROM THE TWO BEST PRACTICE LEADING COUNTRIES, INDONESIA AND MALAYSIA Ziaulrahman Mushkalamzai; Mohammad Wasim Hanif; Azizulrahman Aziz
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4083

Abstract

In Islamic Sharia, Qardul Hasan is a significant tradition of benevolent loans. In the Quran and Sunna, Allah and his messenger Mohammad maintain on giving Qardul Hasan. Some Islamic countries such as Indonesia and Malaysia have worked hard in recent years to use Qardul Hasan based on the principle of benefits to empower the community. However, according to Islamic Sharia, it is still Tabarru. To Use Qardul effectively and empower community, it is needed for it to manage and institutionalize. In Afghanistan, Qardul Hasan is still used classically and it has not been used in the principle of benefits for the development and empowerment of society. As a result, the purpose of this article is to propose a new model of Institutionalization Qardul Hasan for using it based on the principle of benefits to empower and alleviate poverty in Afghan society. This article conducted qualitative research that first examines Qardul Hasan from the perspective of Islamic Sharia. Second, for the practice of the theory some institutions from two leading countries such as Indonesia and Malaysia have been studied.
SISTEM AKAD MUDHARABAH PRODUK DEPOSITO PADA BANK MUAMALAT KCP PALOPO Yuliana Anwar; Helmi Kamal; Muhammad Yassir Akbar Ramadhani
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4140

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekaatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama karyawan dan juga nasabah Bank Muamalat KCP Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, UU, PBI, POJK, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem akad mudharabah deposito di Bank Muamalat KCP Palopo mempunyai perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito mudharabah dengan deposito Bank Konvensional yaitu pada bank syariah sistem bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh bank, sedangkan pada bank konvensional yaitu sitem bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan. 2) penerapan akad mudharabah pada deposito di Bank Muamalat KCP Palopo dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu pihak bank mengelola dana milik nasabah dan tidak memiliki batasan dalam mengelolanya. Dana tersebut dikelola dalam bentuk seperti KPR, pembelian rumah, pembelian motor dan mobil, dan renovasi rumah. Sistem pengelolaan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Pasal 1 ayat 22 UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah
ANALISIS KONSEP PERILAKU PRODUSEN DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM (Tijauan Q.S Al – Maidah Ayat 87) Nadila Nadila; Achmad Abubakar; Halimah Basri
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.3831

Abstract

Penelitian ini membahas tentang konsep perilaku produsen dalam ekonomi islam berdasarkan tinjauan Q.S Al – Maidah ayat 87. Studi ini didasarkan pada apa yang telah ditulis dan menggunakan sumber informasi sekunder. Metode deskriptif kualitatif dan pendekatan interpretasi maudhu'i (tematik) digunakan untuk mendeskripsikan dan mengkaji data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kajian, dan analisis isi digunakan untuk mengetahui apa maksud dari data tersebut. Data yang terkumpul disatukan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen dalam ekonomi Islam bertindak dengan cara yang memenuhi standar kejujuran dan moralitas tertinggi. Hal ini karena dalam ekonomi Islam, manusia bekerja tidak hanya untuk menjadikan dunia ini lebih baik dan sejahtera, tetapi juga untuk mendatangkan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Alasan mengapa para pendiri Islam melakukan apa yang mereka lakukan harus selalu melakukan hal yang sama dan hasil yang mereka inginkan. Jika tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental agar maslahah dapat dibuat, maka tujuan pembuat adalah membuat maslahah.
KARAKTERISTIK PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Bagus Oktafian Abrianto; Samuel Dharma Putra Nainggolan
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4159

Abstract

Licensing is a spirit of administrative law that studies law in a moving state. Licensing is required for the running of a government, both central government and regional government. Based on the principle of decentralization, regional governments are allowed to regulate their own areas and for this reason permits are issued by the regional government. In practice, there is a lot of overlapping and overlapping regarding licensing between the central government and regional governments both in terms of substance and technical implementation in each existing Regional Work Unit (SKPD), the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes a Law changing the licensing constellation in Indonesia. In the area licensing is attempted to be carried out through a service system implemented by Online Single Submission (OSS) and One Stop Integrated Service (PTSPP), both of which must be integrated with OSS. Licensing services in areas that are integrated with or PTSP are the focus of this research study. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach that will be used to answer existing legal issues.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN TERHADAP DANA NASABAH DI PASAR MODAL Anita Anita; Muhammad Fachrurrazy; Muammar Arafat Yusmad; Fitriani Jamaluddin; Firman Muhammad Arif
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4279

Abstract

This research aims to analyze the form of legal protection for customers who suffer losses due to fraudulent funds in the capital market, the role and efforts of the Financial Services Authority in protecting customers in the capital market, and how Sharia economic law reviews in resolving disputes in the capital market.This type of research is normative legal research through a juridical approach which is carried out by examining various legal rules such as in Laws and Regulations No. 8 of 1995 concerning Capital Markets in Chapter X  I concerning fraud, market manipulation and insider trading, as well as cases related to the capital market, namely the case of PT Sarijaya Permana Sekuritas. Related to dispute resolution in Islamic law explained in the Al-Quran surah Saad verse 26 Data collection techniques using Library Research techniques (literature study), namely a data collection technique that collects legal materials obtained from various sources such as books, journals, and online written media related to the object of discussion. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique, namely analyzing data by collecting data, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in descriptive form by describing the data that has been obtained in the form of logical sentence descriptions, then interpreted and given conclusions.The results of this study indicate that: First, legal protection of customers who suffer losses due to violations committed by securities companies can apply the return of unauthorized profits by the OJK to the Securities Company to provide loss compensation funds to customers. Second, based on Law Number 21 of 2011 OJK has a role in forming regulations for improvements in the field of capital markets including protecting customers as consumers. Third, dispute resolution in Islam can be through peace mechanisms (such), arbitration (tahkim), and courts (Al- qada).
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI LAPANGAN PANCASILA KOTA PALOPO Tomi Aditiya; Mustaming Mustaming; Agustan Agustan
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v8i2.4177

Abstract

Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola parkir/juru parkir muwadda dan dinas perhubungan. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Instrument pengumpulan datanya menggunakan alat-alat bantu yaitu hanphone, buku catatan, panduan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam menggunakan 3 tahap yaiitu. Observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi, serta dianalisis dengan Teknik reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan datanya mwenggunakan triangulasi dan bahan referensi yang cukup. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu jika terjadi kehilangan kendaraan pihak pengelolaan parkir tidak bertanggungjawab tetapi mereka hanya membantu dalam hal mencarikan motor yang hilanh dan mereka hanya bertanggungjawab jika ada barang yang hilang seperti helm dan dompet. Hal ini berdasarkan Perda No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan lalu lintas angkutan jalan dan Perda No 7 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum. Juga kurangnya fasilitas keamanan parkir seperti CCTV, Rantai Motor dan Patok Pembatas Parkir. Kedua pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo yaitu di dalam Hukum Islam menyatakan bahwa “tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. Di dalam ekonomi Islam yaitu: keadilan, tanggungjawab. Pengelolaan parkir di Lapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab kehilangan kendaraan.
Pengunduran Diri Karyawan pada PT. Sarihusada Generasi Mahardika (Studi Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan) Batjo, Nurdin
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i1.2473

Abstract

Penelitian ini memberikan gambaran secara diskriptif tentang pengunduran diri kayawan, yang melingkupi penjabaran pasal 151 tentang pengusaha mencegah terjadinya PHK, sebelum PHK terjadi perundingan antara karyawan dan perusahaan, terjadi mufakat sebelum terjadinya PHK. Kemudian untuk mengetahu alasan pengunduran diri karyawan, kompensasi yang diterima karyawan sudah sesuai UU. Serta harapan dan tantangan karyawan setelah mengundurkan diri dari perusahaan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari narasumber yang berasal dari mantan karyawan pada perusahaan yang sama yaitu PT. Sarihusada Generasi Mahardhika (PT. SGM), dan menempati posisi pada departemen dan tugas kerja yang sama. Metode pengumpulan data dalam penelitian  ini menggunakan  teknik wawancara, dan data yang didapatkan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. SGM telah menerapkan pasal 151  yaitu mengupayakan tidak terjadinya PHK. Karyawan mengundurkan diri disebabkan oleh faktor promosi, kondisi kerja, dan karena beban kerja. PT. SGM telah menjalankan amanat pasal 156 ayat 4, yaitu pemberian uang penggantian hak kepada karyawan yang megundurkan diri. Tantangan karyawan yang mengundurkan diri adalah melepaskan apa yang sudah di perusahaan lama, agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik ditempat baru. Harapan ke eks perusahaan agar menghargai karyawannya sebagai aset utama. Saran ke karyawan agar berfikir bijak sebelum mengundurkan diri. Dan harapan kepada pemerintah agar menjadi regulator dan hakim yang adil terhadap perusahaan dan karyawan.
Mengahadapi Kapitalisme dalam Konteks Hukum Indonesia firmansyah, firmansyah; firmasyah, firmansyah
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v7i1.2609

Abstract

The grip of capitalization has been so widespread that it has even gripped the ideological aspect of a country so that it becomes a problem in the preparation of positive law in the Indonesian context. The purpose of this study was to determine the impact of capitalization and efforts to counteract the effect of capitalization in a positive legal perspective. The approach taken is normative with library research techniques. The results of the study stated that to deal with capitalization in the legal context in Indonesia using the theory of L.W. Friedaman with improvements in 3 (three) aspects, namely substance, structure and culture in an integrated manner.

Page 13 of 16 | Total Record : 153

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 9 No. 2 (2024): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 9 No. 1 (2024): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 8, No 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol. 8 No. 2 (2023): Al-Amwal : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 8, No 1 (2023): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 7, No 2 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol. 7 No. 1 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 7, No 1 (2022): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 6, No 2 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 6, No 1 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 5, No 2 (2020): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 5, No 1 (2020): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 4, No 2 (2019): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 4, No 1 (2019): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 3, No 2 (2018): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 3, No 2 (2018): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 3, No 1 (2018): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 2, No 2 (2017): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 2, No 2 (2017): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 2, No 1 (2017): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 2, No 1 (2017): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 1, No 2 (2016): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 1, No 1 (2016): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Vol 1, No 1 (2016): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law More Issue