cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Hukum Respublica
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 14122871     EISSN : 26156733     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Respublica ((ISSN 1412-2871; E-ISSN: 2615-6733) is a scientific journal for the field of legal science, published twice in Mei and November by the Faculty of Law, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. This journal warmly welcomes contributions from scholars and practitioners of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 9   10   11   12   13 
Ijtihad Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam andrizal, andrizal; Mawardi, Mawardi M Saleh; Zulfahmi Bustami
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13155

Abstract

The discovery of Islamic law is also known as the Al-Bayan law discovery method which includes efforts to understand the sources of legal guidance or tasyri', namely the Qur'an and As-Sunnah. These two main sources are references in establishing law. As the main source in legal development, it must be well understood, so that legal issues can be solved appropriately. So the purpose of this article is to discuss ijtihad bayani as a method of discovering Islamic law. This type of research is library research. The method used in this article is descriptive qualitative. The results of this study state that bayani reasoning in Islamic law is to explain the meanings contained in the texts of the Koran and hadiths as one of the objectives of transmitting shari'a to mankind. The form of bayani reasoning in Islamic law is a basic competency that must be possessed by mujtahids in carrying out ijtihad in all conditions and times.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK) Adha Mirmaska, Adha
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13172

Abstract

Pencurian atau penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu dikenal sebagai korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sering menimpa masyarakat. Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, karena permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia Dwi Najah Tsirwiyati
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13468

Abstract

Nikel merupakan salah satu hasil tambang yang sebagian besarnya berada di wilayah Indonesia. Saat ini dunia sedang gencar dengan pembuatan kendaraan listrik. Sedangkan nikel merupakan salah satu komponen utama yang menjadi bahan baku pembuatan baterainya. Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia tentunya memiliki andil yang besar pula dalam pembuatan baterai kendaraan listrik tersebut. Namun, Indonesia yang selama ini mengijinkan untuk mengekspor bahan tambang ore termasuk nikel merasa akan lebih menguntungkan apabila mengubah kebijakan tersebut. Namun perlu diketahui terdapat dampak negative dari kebijakan tersebut. Termasuk gugatan yang dilayangkan Eropa kepada Indonesia yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Selain itu juga dampak lingkungan yang terus saja masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang disebabkan oleh penambangan termasuk tambang nikel.
Di, At Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Tino Adiantomo, Yulius; Asael, Muhammad; Miswadi, Robin Krisna; Rachman, Shofwan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13689

Abstract

In carrying out governmental tasks, government officials or agencies are given broad authority in accordance with the proportion of their positions. This broad authority allows for abuse of authority, so that on the part of the community, forms of loss arise in the form of injustice, which is certainly contrary to applicable law. This is often referred to as an unlawful act by the authorities, which in Dutch means onrechmathige daad, so to avoid this, another institution is needed to control the government implementing agency. The Indonesian state adheres to the theory of trias politica in which the executive branch is controlled by equal institutions, namely the legislature and the judiciary. In carrying out state duties, the executive branch is controlled by a judiciary, namely the State Administrative Court (PTUN). In this case, it is necessary to know regarding the role of the TUN Judiciary, namely the implementation of state administration such as the termination of disputes carried out by individuals or civil bodies against officials or government agencies that arise because of the issuance of TUN Decisions and law enforcement in an act against the law by the authorities effectively and efficient
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN BERDASAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TENTANG PERMOHONAN PKPU (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MA NO. 134-PK/Pdt.Sus Pailit/2016) Farida, Farida Sofa
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13737

Abstract

As for the subject of the formulation of the problem in this journal article is regarding whether the legal remedy for review of the decision on the PKPU application in decision N0. 13/PKPU/2015/PN Niaga Sby is in accordance with the Bankruptcy Law and PKPU. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, it was found that the judicial review was not in accordance with the Bankruptcy and PKPU Laws because it had exceeded the specified time limit, namely 180 days after the date of the decision being filed for a permanent legal review. This means that the application for review submitted is around 184 days since it has permanent legal force.
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Irawan, Andrie
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13868

Abstract

Perempuan penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual dikarenakan ketidakberdayaan dan kedisabilitasannya. Selain itu juga seringkali dikategorikan tidak cakap hukum. Sehingga dari permasalah tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui wujud dari perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana IndonesiaPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan (metode) (statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjadi perhatian khusus lebih dari perlindungan korban kekerasan seksual pada umumnya, karena selain stigma tentang victim blaming oleh masyarakat umum dan kondisi kedisabilitasannya karena memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkaitsudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana dan pemahaman tentang kedisabilitasannya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya peniliaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum.
Perbuatan melawan hukum PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PIHAK PENYELENGGARA PADA LAYANAN SECURITIES CROWDFUNDING ATAS RISIKO KERUGIAN INVESTASI TERHADAP PEMODAL SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA: indonesia rizky, Ichsan
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13898

Abstract

Unlawful acts committed by the organizers of Securities crowdfunding cause losses to investors. Therefore, this study serves to find out what legal protections are for investors for losses, using a normative juridical approach that is used to answer problems that occur in securities crowdfunding through consumer comments on the securities crowdfunding application. which causes investment losses to investors due to unlawful acts by the organizers Securities Crowdfunding both because of human resources and facilities factors, the role and position of the Financial Services Authority in the supervisory and regulatory functions of Securities Crowdfunding, the role and position of the Financial Services Authority in the supervisory and regulatory functions of Securities Crowdfunding. As well as legal protection for investors, legal protection both preventive and sanctions.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau”. manihuruk, trinovitasari
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13980

Abstract

The increasing criminal acts of defamation in Riau Province need serious attention. To anticipate this criminal act optimal law enforcement is carried out. How is law enforcement against criminal acts of defamation through social media by the Riau Police Sub-Directorate V (Cyber)? What are the obstacles and efforts that can be made by the Riau Police in dealing with criminal acts of defamation? The research method used is sociological legal research. Law enforcement carried out by the Riau Police is Repressive and Preventive. Repressively carried out starting from receiving reports from the public, carrying out investigations, carrying out investigations and filing of cases and also a non-penal approach, namely providing opportunities for perpetrators and victims to resolve problems outside the court. Prevention is done by outreach to the community. The obstacles are lack of personnel or human resources, lack of facilities and infrastructure and the condition of people who are not aware of the law. Efforts are being made to add personnel or Human Resources who are experts and experienced in their fields, request assistance with facilities and infrastructure, add personnel and facilities and infrastructure to the National Police Headquarters and provide outreach to the public about the ITE Law.
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penjambretan (Studi Putusan PN Medan Nomor: 3431/Pid.B/2020/PN.Mdn): perlindungan korban menurut hukum pidana Indonesia , perlindungan korban menurut Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn ayu fazira
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13481

Abstract

There is a difference between mugging and theft in the way it is done. Mugging is taking by force (other people's things that are worn or carried. Mugging is part of a form of theft that uses violence, which not only results in material loss but also results in injury or can even result in the loss of the victim's life. The research method used is Normative juridical research. The results of the study show that victims still do not receive adequate protection, thus allowing victims to become repeated victims of both criminal acts and law enforcement or the criminal justice system.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah Massriyati; Lukmanul Hakim; Risti Dwi Ramasasi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.13241

Abstract

Faktor penyebab anak melakukan tawuran membawa senjata tajam celurit di lingkungan sekolah SMK BLK Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tjk adalah Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam. Faktor ketidak pekaan masyarakat atau acuh terhadap lingkungan juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong acuh dan tidak mau tahu akan adanya aturan mengenaiperaturan bahwa masyarakat dilarang membawa senjata api atau tajam di tempat umumbaik itu dilakukan secara sadar atau tidak. Saran untuk masyarakat khususnya orang tua agar mengawasi dan membimbing anaknya agar berhati hati dalam bergaul dan menngedukasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugasnya serta tanggungjawabnya sebagai siswa jangan sampai melanggar hukum. Apalagi samapai mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

Page 11 of 14 | Total Record : 139

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 02 (2025): JURNAL RESPUBLICA Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Respublica Vol. 19 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1 (2018) Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana More Issue