Articles
139 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Olivia Anggie Johar]]>;
<![CDATA[Fahmi Fahmi]]>;
<![CDATA[Dewi Sartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Pendidikan terhadap narapidana anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Pekanbaru (LPKA) belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum semuanya Narapidana Anak tersebut mendapatkan hak pendidikan selama mereka berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya jumlah anak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, kurangnya minat dari narapidana anak, kurang memadainya sarana dan prasarana dan kurangnya perhatian dari Dinas Pendidikan yang berada diwilayah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru (LPKA). upaya yang dilakukan oleh untuk memenuhi hak pendidikan narapidana anak berusaha meningkatkan pendataan, sering melakukan penyuluhan tentang pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana dan melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan setempat demi terpenuhinya hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berla lulintas di Pulau Karimun ]]>
<![CDATA[Muhammad Zikri]]>;
<![CDATA[Yudhi Priyo]]>;
<![CDATA[Triana Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimana Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Pulau Karimun? Dan Bagaimana faktor hukum dan non hukum dalam Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Pulau Karimun, Bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penegakan hukum terhadap budaya tertib berlalulintas serta mengetahui faktor hukum dan non hukum apa aja yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data sekunder seperti merujuk pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum dan karya ilmiah para sarjana (doktrin). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 1). Kondisi lalulintas jalan raya di Pulau Karimun yang belum memadai, 2). Rendahnya kesadaran masyarakat Pulau Karimun terhadap budaya tertib berlalulintas serta 3). Menggali sejauh mana peran penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum bidang lalulintas terhadap pengguna jalan raya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN AKAD MUDARABAH DI PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Azani]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini menganalisis tentang pengaturan akad mudarabah, Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah, dan Upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah. Pelaksanaan akad mudarabah di PT Bank Riau Kepri terdapat dalam Siklus yang mengacu pada Pasal 231 KHES. Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah adalah a) Debitur menggunakan modal akad mudarabah diluar yang ditandatangani dalam akad, b) Debitur Lalai dan dan kesalahan yang disengaja mudharib. c) Debitur menyembunyikan keuntungan dengan menulis laporan keuangan yang tidak transparan. Upaya mengatasi Tindakan Hukum Debitur yang berdampak hukum dalam Akad Mudharabah adalah a) PT Bank Riau Kepri memberikan pemahaman tentang akibat hukum dalam isi akad terkait peruntukan dana mudharabah, b) PT Bank Riau Kepri Syariah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala terhadap akitvitas usaha debitur, dan c) Penguatan kapasitas debitur dalam akuntabilitas dan transparansi pembukuan kegiatan usaha]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Penampilan Artis Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Robot Trading Ilegal DNA Pro ]]>
<![CDATA[Bahana Zomantara]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kerjasama penampilan artis dalam sebuah acara yang diselenggaran oleh perusahaan robot trading illegal DNA Pro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif yaitu dalam hal ini penulis mengkaji bahan hukum primer seperti buku, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan dan dikelola dengan cara menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak anatara pihak artis dan pihak DNA Pro dengan merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi keduanya sehingga dalam hal ini pihak artis tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana atau bayaran atas jasa yang telah dilakukan yakni tampil dalam acara yang diselenggarakan DNA Pro]]>
<![CDATA[Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib ]]>
<![CDATA[Eka Juhana Ningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimakah pelaksanaan Reformasi birokrasi pemerintah kepulauan Riau di RS Raja Ahmad Tabib? Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaanya dan bagaimanakah upaya dalam penyelesaiannya? Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Pelaksanaan birokrasi di setiap negara tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara. Keadaan masyarakat yang dinamis berarti pemahaman kita tentang birokrasi juga berkembang. Oleh karena itu, teori-teori tersebut perlu dimutakhirkan dan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi birokrasi yang diharapkan masyarakat. Pelayanan prima wajib didapatkan oleh masyarakat karena itu merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. meningkatkan pelayananya kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat terhadap kinerja pelayanan public yang dilakukan RSUD Raja Ahmad Tabib]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara ZinaSesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh ]]>
<![CDATA[Fajar Ibrahim]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia, dan sistem hukum adat. Akhir- akhir ini terjadi peningkatan perselingkuhan sesama jenis. Yang menurut hukum Islam, sama sekali dilarang. Berbeda dengan di Aceh, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang diatur dalam qanun ini tidak terbatas pada pidana yang diikat oleh perkawinan dengan orang lain, tetapi juga dapat dijatuhkan dengan hukuman perzinahan terhadap dua pasang orang yang belum kawin jika mereka melakukan perzinahan. Homoseksual sering disebut Liwath dalam Islam. Kebudayaan Aceh yang diwujudkan dalam kehidupan adat, lahir dari pengkhianatan terhadap syariat Islam. Hukum adat, khususnya di Aceh, memiliki arti penting dibandingkan dengan hukum biasa. Kehadiran hukum adat di kalangan masyarakat adat Aceh tidak dapat diselesaikan karena sudah mendarah daging di dalamnya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Bagi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yetti Yetti]]>;
<![CDATA[Dedy Felandy]]>;
<![CDATA[Cisilia Maiyori]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Harta kekayaan yang dikuasai telah ditentukan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Hal ini mengharuskan UMKM harus berbadan hukum agar UMKM secara hukum tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Namun kenyataannya tidak demikian, pemerintah melalui perangkat hukum peraturan pemerintah mengeluarkan PP N0 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Badan Usaha Berbadan Hukum, khususnya UMKM mengaturnya sendiri berbeda dengan Harta Kekayaan Dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Berbadan Hukum. Benturan hukum ini telah berdampak pada praktek pembuatan dan pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum. Artinya Badan Usaha Berbadan Hukum bisa berdiri tetapi kelengkapan izinnya tidak bisa dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Tanpa SIUP, izin SITU membuat UMKM juga kesulitan dalam menjalankan usahanya, tersungkur ketika mengambil izin untuk berhubungan dengan mitra usaha yang memintanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis]]>
<![CDATA[Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Bambang Hermanto]]>;
<![CDATA[Andrizal Andrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[penegakan hukum terhadap delik penodaan agama menunjukkan penegakan hukum selalu mengedepankan law enforcement. Di sisi lain kepastian hukum dari segi legal substance dalm sistem hukum di Indonesia membuat celah potensi konflik bila permasalahan penistaan agama tidak diantisipasi melalui diskresi pihak kepolisan. Dalam praktiknya pasal tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur (hatzaai articelen) yang bisa dipahami secara sepihak. Tulisan ini menggunakan metode kajian hukum normatif engan mengkaji peraturan perundangan terkait penistaan agama (KUHP) serta Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisan Negara RI dan didukung oleh analisis teori hukum yang terkait dengan tulisan ini. Tulisan ini menjelaskan bahwa di balik penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama terdapat potensi konflik di balik penegakan hukum di bidang penistaan agama ini muncul dari sikap fanatik umat beragama yang meyakini bahwa hanya sektenya (firqah-nya) saja yang paling benar. Dalam penyelesaian kasus-kasus penistaan agama ini, pihak kepolisian dapat melakukan diskresi setelah melakukan pendekatan restorative justice.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.B TELUK KUANTAN ]]>
<![CDATA[Silvirichi Yanti]]>;
<![CDATA[Aprinelita Aprinelita]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan? Apa factor penghambat pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Teluk Kuantan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,dengan cara survey dan alat pengumpulan data berupa wawancara. Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lemabaga pemasyarakatan kelas II.B Teluk Kuantan ada dua bentuk yaitu pertama pembinaan kepribadian yang mana berupa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,pembinaan intelektual,pembinaan kesadaran hukum. Yang kedua pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri,keterampilan untuk usaha-usaha mandiri kecil, dan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yan g salah satu hasil keterampilan narapidana wanita dilapas kelas II.B teluk Kuantan yaitu batik kuansing. Hambatan yang dihadapi narapidana wanita dilapas kelas II. B teluk Kuantan yaitu sarana dan prasarana belum memadai seperti kurangnta kamar untuk warga binaan wanita dilapas teluk Kuantan,lebihnya kapasitas kamar narapidana wanita dilapas kelas II.b Teluk Kuantan sehingga mereka ditempatkan di satu kamar yang saling berdesak-desakan]]>
<![CDATA[The Urgency of Reforming the Criminal Justice System Through Penal Mediation as Part of the Humanity Approach in the Conceptual Framework of Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Tio, Guruh Tio Ibipurwo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.11174
<![CDATA[The settlement of criminal cases through the concept of restorative justice in the criminal justice system can be a way out of the gap in justice for victims and perpetrators. Victims are positioned as those who suffer losses and are often in a disadvantageous position. Meanwhile, perpetrators with state intervention receive retribution in the form of suffering for their crimes, giving rise to a stigma that the perpetrator is a bad person who deserves to be punished severely. Restorative justice as a way out of the justice gap is faced with the non-uniformity of the laws and regulations that regulate it so that it is vulnerable to causing unequal treatment of the parties in its application. Criminal mediation is part of the concept of restorative justice, which is expected to provide a balance of justice for the parties and the community so that they can realize the overall goal of punishment, namely the protection and welfare of the community (social defense and social welfare) as part of the humanist approach. The research method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and the approach to legislation using primary and secondary legal materials.]]>
