Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia M. Syafi'ie
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This paper elaborates the view of Islamic organizations in Indonesia about the application of Islamic criminal law in the form of cutting off hands, stoning, and whipping, and examining them based on human rights law. The Islamic Organizations whose views are explored here are Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Indonesian Mujahidin Council (MMI), and Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). This article concludes, first, there are two different views of the Islamic Organization studied: one sees its application as a necessity or mandatory, and the other views it as the state responsibility that needs to consider the social interests according to its context. Of the four Islamic organizations studied, the first view was reflected in MMI and JAT, and the second view was on NU and Muhammadiyah. Second, the law of cutting off hands, stoning, and whipping, which for some Islamic organizations is seen as the right to practice worship and belief, cannot be justified by human rights norms. Although the rights to religion and belief are rights that are categorized as non derogable right, the implementation and application of religious teachings is actually categorized as derogable rights. Therefore, for reasons of protection of public security, public order, public health, morals, and fundamental rights and freedoms of others, the application of religious teachings, in this case the punishment for cutting off hands, stoning, and whipping, can be limited. Abstrak Artikel ini menguraikan pandangan atau pemikiran organisasi Islam di Indonesia tentang penerapan hukum pidana Islam berupa hukuman potong tangan, rajam, dan cambuk, dan menelaahnya berdasarkan hukum hak asasi manusia. Organisasi Islam yang digali pandangannya di sini adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Artikel ini menyimpulkan, pertama, ada dua pandangan berbeda dari Organisasi Islam yang diteliti: yang satu memandang pemberlakuannya sebagai keharusan atau wajib, dan yang satu lagi memandangnya sebagai tanggungjawab negara yang perlu mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat sesuai konteksnya. Dari empat Organisasi Islam yang diteliti, pandangan pertama tercermin pada sikap MMI dan JAT, dan pandangan kedua pada NU dan Muhammadiyah. Kedua, hukum potong tangan, rajam, dan cambuk, yang bagi sebagian organisasi Islam dilihat sebagai hak untuk menjalankan ibadah dan keyakinan, tidak dapat dibenarkan oleh norma hak asasi manusia. Sekalipun hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang terkatagori non derogable right, implementasi dan penerapan ajaran agama sesungguhnya terkatagori derogable rights. Karena itu, dengan alasan perlindungan keamanan publik, ketertiban publik, kesehatan publik, moral, serta hak dan kebebasan fundamental orang lain, maka implementasi ajaran agama, dalam hal ini hukuman potong tangan, rajam, dan cambuk, menjadi bisa dibatasi.

Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Mashuril Anwar; M. Ridho Wijaya
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

The principle of best interest for children requires sanctions of deprivation of liberty as a last resort. Therefore, the principle of the best interests of children must be considered in the resolution of cases of children in conflict with the law. This article, which focuses on the decision of the Tanjung Karang High Court, discusses the functionalization of the best interests principle for children in conflict with the law and the implications of their application. This article concludes, judges in deciding cases of children in conflict with the law in general have not considered the principle of the best interests of the child. Of the 22 cases of children in conflict with the law at the Tanjung Karang High Court in 2011-2016, only three decisions that can be categorized have considered the principle of the best interests of the child. Of the three decisions, two were sentenced not prison and one sentenced to prison. The application of the best interest principle for children in conflict with the law can have both positive and negative implications. It has positive implications, especially for offenders, because it protects children’s rights and reduces the burden of court cases and correctional institutions. But it can also have negative implications, because it is feared not to provide a deterrent effect and invite negative public perceptions of the judiciary. Abstrak Asas kepentingan terbaik bagi anak menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya, asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini, yang berfokus pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, membahas fungsionalisasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan implikasi penerapannya. Artikel ini menyimpulkan, hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada umumnya belum mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari 22 perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada 2011-2016, hanya tiga putusan yang dapat dikategorikan telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dari tiga putusan tersebut, dua divonis bukan penjara dan satu divonis penjara. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik, karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun ia juga bisa berimplikasi negatif, karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata Devina Puspita Sari
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

The photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the strength of that photocopy is the same as the original letter. However, sometimes the original letter has been lost so that it cannot be shown at trial. This paper discusses whether a photocopy that cannot be matched with the original letter can be accepted in the civil procedural law and if it can be accepted how the strength of it, then the discussion will look at the judge’s consideration in two cases related to the issue. The results of discussions are that photocopies that cannot be matched with the original letter can be accepted as evidence if the photocopy matches or is strengthened with other evidence, as the jurisprudence of Decision Nr. 112 K/Pdt/1996 and Decision Nr. 410 K/pdt/2004. The jurisprudence has been followed by similar cases, which is the Decision of the Central Jakarta District Court Nr. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Decision of The Jakarta High Court Nr. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Decision of The Supreme Court Nr. 1498 K/Pdt/2006 which in this case a photocopy can be accepted because it is strengthened by the recognition of the opposing party and The Pontianak District Court Nr.52/Pdt.G/2003/PN.Ptk which received a photocopy because it was strengthened with witness testimony. The photocopy has a free power of proof (depends on the judge’s assessment). The use and assessment of the strength of the photocopy cannot be independent, but must be linked to other valid evidence. Abstrak Fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Tulisan ini membahas, dalam hal surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, apakah fotokopi surat dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata, dan, apabila dapat diterima, bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. Artikel ini menunjukkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.

Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang Despan Heryansyah; Harry Setya Nugraha
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the relevance of the judicial review decision by the Constitutional Court to the checks and balances system in law legislation in Indonesia. In the framework of checks and balances between state institutions, the existence of the authority of the Constitutional Court to examine laws against the Constitution can be seen as a limitation for the legislators. This is because the discretion of legislators, namely the President and the House of Representatives, in carrying out the legislation function can be limited by the interpretation of the Constitution carried out by the Constitutional Court. This article concludes, the checks and balances mechanism regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is realized with the principle of power limited by power. Therefore, the authority and decision of the judicial review by the Constitutional Court is not an intervention on the authority of lawmakers so that it isi assumed to pass the checks and belances principle. The authority and decision of the judicial review by the Constitutional Court actually confirms the manifestation of the principle of power limited by power and affirming the supremacy of the Constitution. Thus, the principle of supremacy of the Constitution in the context of the rule of law places the Constitution as the highest law. Abstrak Artikel ini membahas relevansi putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap sistem checks and balances dalam pembentukan hukum berupa undang-undang di Indonesia. Dalam kerangka checks and balances antar lembaga negara, adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Konstitusi dapat dipandang sebagai suatu pembatasan bagi pembentuk undang-undang. Sebab, keleluasaan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam menjalankan fungsi legislasi bisa dibatasi oleh adanya tafsir Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menyimpulkan, mekanisme checks and balances yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan dengan prinsip kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan. Karena itu, kewenangan dan putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah wujud intervensi terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan melampaui prinsip checks and balances. Kewenangan dan putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi justru menegaskan wujud dari prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan dan meneguhkan supremasi Konstitusi. Demikianlah, prinsip supremasi Konstitusi dalam konteks negara hukum yang menempatkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi Aulia Rahmat
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Hugo Grotius is a figure who is recognized as a thinker from rational natural law. Grotius thought about law is interesting to review, because of their existence at the turn of the Middle Ages and the tendency to shift or change of thought and knowledge at that time. This article shows that the socio-historical background of Grotius was born and grew up influencing him as a humanist and secular legal figure. At first, the rationalization of law by Grotius was carried out by humanizing natural law, but at the next stage he cundocted secularization by limiting religious domination of state authority. This shift in thinking occurred during the Middle Ages, where reason was no longer intended to explain Divine reason but rather emphasized the ability of logical thinking in humans. In this way, the law-making authority is slowly shifted from God to human ratio. This article also shows that the rationalization of law by Grotius is urgent and relevant at this time, especially in the development of international humanitarian law, international treaty law, intellectual property law, alternative dispute resolution, and arbitration. For Indonesia, the legal idea from Grotius is also relevant in seeking the role of law that supports the development of the economic and tourism sector, which has recently become a priority. Abstrak Hugo Grotius merupakan tokoh yang dikenali sebagai pemikir dari kalangan hukum alam yang rasional. Pemikiran Grotius tentang hukum menarik untuk diulas, mengingat keberadaannya pada masa peralihan Abad Pertengahan dan kecenderungan pergeseran atau perubahan pemikiran dan pengetahuan pada masa itu. Artikel ini menunjukkan, latar belakang sosio-historis Grotius lahir dan besar turut memengaruhinya sebagai tokoh yang berhukum secara humanis sekaligus sekular. Apabila pada awalnya rasionalisasi hukum oleh Grotius dilakukan dengan melakukan humanisasi terhadap hukum alam, pada tahap berikutnya ia melakukan sekularisasi dengan mengadakan pembatasan dominasi agama terhadap otoritas kekuasaan negara. Pergeseran pemikiran ini terjadi pada masa peralihan Abad Pertengahan, di mana akal budi tidak lagi dimaksudkan untuk menjelaskan akal budi ilahiah melainkan lebih menekankan pada kemampuan berpikir logis manusia. Dengan begitu, otoritas pembuatan hukum perlahan digeser dari Tuhan kepada rasio manusia. Artikel ini juga menunjukkan, rasionalisasi hukum oleh Grotius urgen dan relevan pada saat ini terutama dalam pengembangan hukum humaniter internasional, hukum perjanjian internasional, hukum kekayaan intelektual, hukum perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa, dan juga arbitrase. Bagi Indonesia, ide hukum dari Grotius juga relevan dalam mengupayakan peran hukum yang mendukung pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata, yang belakangan ini menjadi prioritas.

Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan Nur Shoib
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the responses and views of Kiai Pesantren regarding the exclusive rights in the use of a work. This discussion based on the reasons that Kiai Pesantren is a public figure whose opinion is often used as references in the thoughts and behavior of the people, especially those who are Muslim and santri, so that they also influence the effectiveness of norms in society. There are four Kiai Pesantren in Semarang City that are the subjects of this study. This article concludes, first, the existence of the Copyright Act is considered important if the Act is intended to protect the interests of the creator. The existence of laws that protect the interests of the creators is said to be able to facilitate the fulfillment of the concept of huquq maliyah. However, they do not agree with the copyright model that puts forward the monopoly in exploiting a work. Second, efforts to protect the interests of the creator in the form of granting individual rights to exploit a work need to be limited, so that such exclusive rights do not actually cause the use of the creation for the dissemination of knowledge to be impeded. Therefore, in the future exclusive individual rights need to be balanced with aspects of the benefit of a work for the dissemination and development of knowledge. Abstrak Artikel ini membahas respons dan pandangan Kiai Pesantren tentang hak eksklusif dalam penggunaan suatu ciptaan. Pembahasan demikian didasarkan pada alasan Kiai Pesantren merupakan tokoh masyarakat yang pendapatnya sering dijadikan referensi dalam pemikiran dan perilaku masyarakat terutama yang beragama Islam dan apalagi dari kalangan santri, sehingga turut memengaruhi efektivitas keberlakuan suatu norma di masyarakat. Dalam artikel ini, ada empat Kiai Pesantren di Kota Semarang yang menjadi subyek penelitiannya. Artikel ini menunjukkan, pertama, keberadaan UU Hak Cipta dinilai penting oleh Kiai Pesantren jika peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pencipta. Keberadaan UU yang melindungi kepentingan pencipta dikatakan mereka dapat memfasilitasi terpenuhinya konsep huquq maliyah. Namun demikian, mereka tidak sepakat dengan model hak cipta yang terlalu mengedepankan monopoli dalam mengeskploitasi suatu ciptaan. Kedua, upaya perlindungan kepentingan pencipta dalam bentuk pemberian hak individual untuk mengeksploitasi suatu ciptaan perlu dibatasi, sehingga hak eksklusif yang demikian tidak malah menyebabkan pemanfaatan ciptaan itu bagi penyebarluasan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Karena itu, ke depan hak eksklusif yang individual itu perlu diseimbangkan dengan aspek kemanfaatan suatu ciptaan bagi penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls Zakki Adlhiyati; Achmad Achmad
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Justice is a principle that should be existed in every part of human life. It should be taken as a basic principle in human relation, such as in business, political, or private matter even in marriage relationship. How marriage relationship maintained in justice based, is justice still be existed when husband do polygamy, both are the issues that will be analysed in this article through philosophical studies. Marriege Law stated that husband and wife have the obligation to respect and stay faithfull to each others. Based on Aristotle, Thomas Aquinas and John Rawls theory, husband and wife positions are the same and in balance. These three philosophers stated that justice must be based on the equality (equality on position, equality on the right and obligation etc). Nevertheless, injustice founded in Marriage Law, first, the marriage law only give the chance to polygamy for husband, and second, polygamy prerequarement only focused on women physical uncompetency. There should be a revision to the marriage law to give equality rights between husband and wife. Abstrak Keadilan adalah sebuah nilai yang diharapkan selalu ada dalam kehidupan manusia, mulai dari politik, bisnis, sampai hubungan perkawinan. Dalam perkawinan, nilai keadilan harus menjadi salah satu dasar hubungan lahir batin ini. Bagaimana keadilan dalam poligami, apakah UU Perkawinan telah adil mengatur poligami, merupakan permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini melalui kacamata filsafat. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan saling setia. Posisi suami dan istri jika dianalisis berdasarkan teori keadilan yang diutarakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls adalah sama dan seimbang. Ketiganya mendasarkan nilai keadilan sebagai sebuah bentuk persamaan hak dan kewajiban, persaman status, persaman kedudukan. Meskipun demikian ketidakadilan ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan. Setidaknya ada dua hal terkait poligami yang menjadikan UU Perkawinan tidak adil. Pertama, UU hanya memberikan peluang poligami kepada suami, dan kedua, alasan poligami bermuatan gender karena hanya menitikberatkan ketidakmampuan atau cacat fisik istri. Agar adil maka seharusnya ada perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Perkawinan, perlu ada kesetaraan antara suami dan istri.

Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi Meidiana Meidiana
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the testing of constitutional laws by the constitutional court. Testing legislation is a process for testing written rules that contain common binding legal norms, whether established by state institutions or authorized officials. This article concludes, the integration of important legislations to be objectified, is due to the fact that unintegrating system of legislations are causing confusion, causing institutional conflict between constitutional court and supreme court, and causing discredency between legislation regulations from the bottom to the top. This article will therefore require that the testing of legislation be perfomed by the constitutional court, with a record of the number of judges of the constitutional court to be added in order to bring about the development of laws to test for better legislation in the future. This integration effort demands a change in legal norms related to the authority of the Constitutional Court, both contained in the Constitution and the Judicial Power and the Constitutional Court Laws. Abstrak Artikel ini membahas tentang integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah suatu proses untuk menguji peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum baik yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Artikel ini menyimpulkan, integrasi pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk direalisasikan dikarenakan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang tidak terintegrasi menyebabkan kerancuan, menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta mengakibatkan ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Oleh karenanya artikel ini menghendaki agar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan secara terintegrasi, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi, dengan catatan jumlah hakim Mahkamah Konstitusi perlu ditambah guna mewujudkan pembangunan hukum pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih baik di masa mendatang. Agar integrasi tersebut dimungkinkan, maka perlu dilakukan perubahan norma hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA