cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Undang: Jurnal Hukum
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25987941     EISSN : 25987933     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Undang: Jurnal Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media pembahasan hukum––yang dalam bahasa Melayu disebut Undang––dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit pertama pada April 2018, Undang: Jurnal Hukum terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dalam setiap terbitannya, Undang: Jurnal Hukum memuat tujuh artikel hasil penelitian atau pengkajian hukum dan satu artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2024)" : 4 Documents clear
Genitoplasti untuk Disforia Gender di Indonesia: Justifikasi Status Positif Negara Taqwa, Muhamad Dzadit; Boasrifa, Kimberly Natali; Rusdiana, Rofy Candra
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.75-117

Abstract

State intervention in the issue of genital surgery (genitoplasty) for gender affirmation can spark a constitutional rights debate. Proponents of state involvement, allowing or even providing facilities for genitoplasty, base their arguments on the constitutional right of individuals to benefit from scientific and technological advancements to improve quality of life and access healthcare services. Furthermore, every individual is presumed to have the freedom to determine any treatment they wish to undergo for their body. On the other hand, opponents argue that the state has a justification for not fulfilling its positive status, as it also holds the responsibility to protect individuals from medical decisions that could jeopardize their health. Additionally, the legalization of genitoplasty could be considered contrary to religious values in Indonesia. The legal question addressed in this paper is: should the state entirely prohibit genitoplasty, or should it legalize and provide the necessary infrastructure, particularly in the context of Indonesia? Through the use of proportionality as a systematic method to assess the justification for state intervention, this paper argumentatively concludes that the state should refrain from fulfilling its positive status in this context. Abstrak Intervensi negara dalam isu operasi genital (genitoplasti, genitoplasty) untuk afirmasi posisi gender dapat memunculkan suatu perdebatan hak konstitusional. Pihak yang pro terhadap keterlibatan negara untuk membolehkan atau bahkan menyediakan fasilitas genitoplasti dilandaskan pada hak konstitusional individu untuk mendapatkan manfaat dari ilmu dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh pelayanan kesehatan; terlebih setiap individu, dianggap, memiliki kebebasan untuk menentukan perlakuan apa pun yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya. Di sisi lain, pihak yang berpandangan sebaliknya, melihat bahwa negara memiliki justifikasi untuk tidak merealisasikan status positifnya karena negara juga berkewajiban untuk melindungi individu dari keputusan medis yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Di samping itu, legalisasi genitoplasti dapat dianggap bertentangan dengan nilai agama di Indonesia. Pertanyaan hukum dalam tulisan ini: apakah negara harus melarang sama sekali atau melegalkan dan menyediakan infrastrukturnya, khususnya dalam konteks di Indonesia? Melalui pendekatan proporsionalitas sebagai metode sistematis untuk melihat justifikasi intervensi negara tersebut, tulisan ini secara argumentatif berpandangan bahwa negara tidak seharusnya merealisasikan status positifnya.
Aspek-aspek yang Terabaikan dalam Pendaftaran Tanah Desa Adat di Bali Utama, Tody Sasmitha Jiwa; Sari, Almonika Cindy Fatika
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.43-74

Abstract

This article examines the Comprehensive Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL) program in Bali, Indonesia, amidst minimal state acknowledgment of adat land rights. Over a brief three-year period (2017-2019), PTSL successfully registered nearly a hundred thousand plots of customary village land. However, this accomplishment is not without its complexities and challenges. Conflicts arise among land rights holders concerning the continuity of possession and utilization, generating tensions between customary villages and their members (krama). Although these conflicts do not escalate into prominent turmoil, they illuminate crucial aspects overlooked in PTSL implementation. The first aspect highlights the neglect of diversity among adat land rights holders and variations in derivative rights (usufruct) beyond villages. The second underscores the disregard for meaningful consultation processes, neglecting to address disparities in land ownership within the customary system and imbalanced power relations within villages. The third aspect emphasizes that, despite efforts to establish tenurial certainty between residents and adat villages, the principal tenurial challenges lie in relationships between adat villages and the tourism industry and state projects. In conclusion, while PTSL achieves its primary goal of registering adat land, this article argues that pursuing the certainty of rights, without putting empirical diversity and complexity into account, may inadvertently lead to unforeseen uncertainties in the field. Abstrak Di tengah minimnya realisasi pengakuan negara atas hak masyarakat adat atas tanah di Indonesia, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bali justru berhasil mendaftarkan hampir seratus ribu bidang tanah desa adat dalam waktu kurang dari tiga tahun. Namun demikian, upaya ini tidak lepas dari dinamika dan tantangan. Pelaksanaan PTSL atas tanah desa adat diwarnai dengan kebingungan mengenai status kepemilikan tanah hingga keberlanjutan penguasaan dan pemanfaatan pasca pendaftaran. Kendati tidak sampai menimbulkan gejolak yang menonjol, konflik semacam ini mengindikasikan adanya aspek-aspek penting yang terabaikan dalam pelaksanaan PTSL. Aspek yang pertama adalah keragaman subjek pemegang hak adat selain desa adat dan pemegang hak turunan (guna pakai) atas tanah adat. Kedua diabaikannya proses konsultasi yang bermakna untuk merespon ketimpangan karakter penguasaan tanah dalam sistem adat dan negara. Aspek ketiga, pensertipikatan tanah desa adat di Bali lebih banyak diarahkan untuk memberikan kepastian relasi tenurial antara desa adat dan warganya sendiri. Padahal ancaman tenurial yang masif justru dibawa oleh ekspansi industri pariwisata dan proyek pembangunan negara. Pada akhirnya, kepastian hak yang menjadi tujuan pendaftaran dan sertipikasi tanah adat ini justru dapat menghasilkan rangkaian ketidakpastian ketika kompleksitas di lapangan terabaikan.
Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja Syahwal, Syahwal
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.1-41

Abstract

Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap legitim meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Demonstrasi juga mobilisasi hukum di pengadilan tidak mampu untuk merobohkan Cipta Kerja. Secara khusus, artikel ini merumuskan permasalahan terkait mengapa Cipta Kerja dapat legitim? Digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik, kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja mencipta bentuk-bentuk simbolik berupa bahasa “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa”. Bentuk-bentuk simbolik ini memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, olehnya kekerasan-kekerasan yang hadir melingkupi Cipta Kerja seperti pengebirian hak-hak buruh dan pembentukan undang-undang yang ugal-ugalan menjadi nampak absah, terberi, serta tidak dapat dihindari.  Abstrak Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap memiliki kekuatan hukum secara sah meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Terdapat serangkaian demonstrasi hingga mobilisasi hukum di pengadilan yang juga tidak kunjung mampu untuk menghilangkan legitimasi Cipta Kerja. Terhadap realita sosial ini, studi ini berangkat dengan merumuskan permasalahan berupa: mengapa Cipta Kerja dapat tetap sah dan berkekuatan hukum meski serangkaian upaya untuk menghilangkan legitimasinya telah ditempuh? Studi ini, digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik yang menciptakan kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja menciptakan bentuk-bentuk simbolik melalui penggunaan bahasa seperti “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa.” Bentuk-bentuk simbolik ini berkontribusi dalam memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, yang pada gilirannya menjadi alat untuk mempertahankan legitimasi dengan menutupi berbagai bentuk kekerasan yang melekat pada Cipta Kerja. Akibatnya, pelbagai bentuk kekerasan—seperti pelemahan hak-hak buruh dan penyusunan regulasi yang serampangan—tampak sebagai sesuatu yang absah, terberi, dan tak terhindarkan.
Abusive Judicial Review: Skandal Minimum Usia dan Disfungsi Mahkamah Konstitusi Rishan, Idul
Undang: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.7.1.119-149

Abstract

Since the adoption of the judicial review function after Indonesian democratization, it cannot be denied that the constitutional court has become an important part of the legal development in Indonesia. The Constitutional Court exists to protect and fulfill human rights. Through the function of judicial review, the Constitutional Court is used to limit the political power of the majority in parliament over the law-making process. In the case of minimum age limits for presidential and vice presidential candidates, the Constitutional Court played a strange role in conducting a judicial review. The Court, which was expected to be the last line of defense for a democratic constitutional order, then presented judicial dysfunction. This article tries to answer three things. First, identify the Constitutional Court’s abusive judicial review; second, analyze the factors driving abusive judicial review; and third, determine the impact of abusive judicial review on the Indonesian Constitutional Court. This study is doctrinal legal research. The results show that the Court has carried out abusive practices in terms of the minimum age limits for presidential and vice presidential candidates. Leadership problems, politicization of the judiciary, and weak supervision are the reasons for the growth of abusive judicial review. The impact of Constitutional Courts has damaged electoral democracy and fostered the growth of political dynasties. Abstrak Sejak pengadopsian fungsi judicial review pasca transisi politik, tak bisa dimungkiri Mahkamah Konstitusi telah menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi hadir untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara. Melalui fungsi judicial review, Mahkamah Konstitusi diperankan untuk membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen atas proses pembentukan undang-undang. Dalam perkara batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan wajah lain dalam praktik judicial review. Mahkamah yang diharapkan mampu menjadi garis pertahanan terakhir (last line of defense) bagi tatanan konstitusional demokratis kemudian mengalami disfungsi yudisial. Studi ini mencoba menjawab tiga hal: pertama, mengidentifikasi praktik penyalahgunaan kekuasaan (abusive) Mahkamah Konstitusi; kedua, faktor pendorong perilaku abusive Mahkamah; ketiga, dampaknya terhadap Mahkamah Konstitusi. Melalui studi hukum doktriner, artikel ini menunjukkan, Mahkamah melakukan praktik abusive dalam perkara batas minimum usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Problem kepemimpinan, politisasi jabatan dan lemahnya pengawasan menjadi alasan tumbuhnya perilaku abusive mahkamah. Mahkamah Konstitusi telah merusak demokrasi elektoral dan memupuk tumbuhnya dinasti politik.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue