cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
KEUNGGULAN KOMPARATIF KAYU BULAT JATI DAN PINUS HUTAN TANAMAN DAN PROSPEKNYA DI MASA DATANG Satria Astana; J T Yuhono; Budhi Waskito; Sapto Yowono; Probo Raharjo; Dewi Untari; Sri Mina Ginting; Kamila Yuniarti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.67-86

Abstract

Di masa datang, produksi kayu bulat dari hutan alam akan terus menurun. Diharapkan penurunan produksinya akan digantikan oleh produksi kayu bulat dari hutan tanaman. Permasalahannya adalah apakah perkembangan hutan tanaman akan berjalan sesuai dengan harapan? Jawaban atas pertanyaan tersebut diantaranya bergantung pada apakah kayu bulat dari hutan tanaman sekurang-kurangnya memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan kayu bulat dari hutan alam. Hutan tanaman yang dikaji adalah hutanjati dan hutan pinus. Penelitian dilaksanakan pada tahun 1999. Untuk hutan jati, penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) lndramayu, Gundih dan Madiun, sedangkan untuk hutan pinus di KPH Bandung Utara, Pekalongan Timurdan Lawu OS. Keunggulan komparatifkayu bulat jati dan pinus dihitung dengan menggunakan metode Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Denganmenggunakan data sekunder tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kayu bulat jati maupun pinus memiliki keunggulan komparatif. lni ditunjukkan oleh koefisien BSD-nya yang kurang dari satu. Koefisien BSD kayu bu lat jati berkisar antara 0,26-0,28 dan kayu bulatpinus antara 0,48-0,53. Hasil analisis kepekaan menunjukkan bahwa kayu bulat jati masih memiliki keunggulan komparatifjika harga intemasionalnya (ekspomya) menurun sampai 73% untuk KPH Madiun, sampai 72% untuk KPH lndramayu dan sampai 74% untuk KPH Gundih.Sedangkan kayu bulat pinus masih memiliki keunggulan komparatifjika harga intemasionalnya (ekspomya) menurun sampai 47% untuk KPH Pekalongan Timur dan sampai 52% untuk KPH Bandung Utara, dan sampai 48% untuk KPH Lawu OS. Lebih jauh, hasil penelitian merekomendasikan bahwa bila kebijakan ekspor kayu bulat dari hutan tanaman tidak diberlakukan, maka prospek hutan tanaman khususnyajati dan pinus di masa datang akan tetap lamban
PENILAIAN TINGKAT KERENTANAN SUMBER DAYA AIR TERHADAP VARIABILITAS IKLIM DI DAS AESESA, PULAU FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR Eko Pujiono
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2549.824 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.3.177-195

Abstract

This study aimed to assess the level of  vulnerability of  water resources on the climate variability of  Aesesa Watershed, NTT Province. Vulnerability assessments using IPCC concept, where the vulnerability as a function of  exposure, sensitivity and adaptive capacity. Criteria and indicators of  those function were obtained from previous studies, then given a score and weighting in accordance with the degree of  importance, spatially display and overlay, to produce vulnerability map. The results showed that the trend of  annual temperature in the upper watershed in recent years is decreased, while in the middle and lower areas are increased. The annual precipitation showed an  trend in the , while in the middle and  showed a declining trend. increasing upper area lower areas Related to water resources, the river's stream flows are relatively stable in the last five years. Water quality assessment in the river is categorized as lightly polluted in the upstream and moderately polluted in the downstream. Based on vulnerability map, the watershed is classified into highly vulnerable (54%), moderately vulnerable (13%) and lowly vulnerable (33%). Such results could be useful for the Watershed Authority and other stakeholders to establish strategies, plans and actions for addressing problems on vulnerability of  water resource.
KELEMBAGAAN AFORESTASI DAN REFORESTASI MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH (A/R MPB) DI INDONESIA: KASUS DI NUSA TEGGARA BARAT DAN JAWA BARAT 1 Kirsfianti Linda Ginoga; Mega Lugina; R. Deden Djaenudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.137-161

Abstract

Kelembagaan Mekanisme Pembangunan Bersih untuk dan (A/R MPB) Aforestasi Reforestasi menarik untuk dikaji karena berbagai hal, diantaranya: (i) siklus proses perolehan Sertifikat Penurunan Emisi yang panjang, sehingga pedoman yang jelas pada setiap tahap sangat diperlukan (Yamada dan Fujimori, 2003), (ii) lahan kosong dan terdegradasi yang perlu direhabilitasi sangat luas, dan (iii) merupakan alternative pilihan dana reboisasi yang menarik di tengah minimnya dana DR dan APBN. Bagaimana bentuk kelembagaan MPB, siapa saja lembaga yang terlibat dan apa saja yang perlu dilakukan terutama di tingkat daerah agar mekanisme pelaksanaan MPB lebih efisien dari aspek biaya dan waktu, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Metode AHP digunakan sebagai alat analisis. Pre-MPB proyek di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan JIFPRO ( ) sebagai investor awal dipilih sebagai lokasi penelitian. Japan International Forestry Promotion and Cooperation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan MPB A/R harus mencakup dan melibatkan kelembagaan pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Kelembagaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan MPBA/R, terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi atau lahan MPByang layak berdasarkan definisi Protokol Kyoto, jelas status kepemilikannya, dan tidak mempunyai resiko sosial yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya bobot kepentingan indikator lahan dan indikator sosial di NTBdan jawa Barat, yaitu masing-masing 28% dan 31%. Struktur kelembagaan MPB A/R di daerah saat ini disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan sistem administrasi setempat. Karena itu struktur kelembagaan di NTB dan Jawa Barat berbeda, di NTB terdapat beberapa pihak yang mempunyai peran penentu dalam mengarahkan pelaksanaan MPB yaitu Dinas Kehutanan Propinsi, Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur, Departemen Kehutanan terutama Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS) serta JIFPRO. Untuk Jawa Barat hanya melibatkan Departemen Kehutanan terutama Dirjen RLPS, dan BP DAS Citarum Ciliwung, serta JIFPRO. Keduanya melibatkan JIFPRO sebagai investor awal, yang menandakan pentingnya peran investor awal dalam memulai kegiatan MPBA/R. Hasil penelitian menyarankan perlunya dibentuk komisi daerah MPB atau forum MPB daerah yang dapat berfungsi untuk koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan MPB mulai tingkat lokal sampai nasional.
ESTIMASI KELAYAKAN FINANSIAL IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEGRADASI DAN DEFORESTASI DI KALIMANTAN TIMUR Dhany Yuniati
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.3.165-175

Abstract

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 mensyaratkan perlu dilakukannya kelayakan ekonomi sebagai salah satu aspek yang menentukan penilaian diterima tidaknya permohonan kegiatan REDD. Secara umum kelayakan ekonomi didekati dengan biaya abatasi dan biaya transaksi. Biaya abatasi adalah biaya untuk menghasilkan satu unit (belum bersertifikat) pengurangan emisi karbon. Dalam penelitian ini, biaya transaksi didekati dengan biaya kesempatan yang hilang dari usaha perkebunan yang merupakan penyebab utama dari perubahan lahan hutan di Kalimantan Timur. Sedangkan biaya transaksi diartikan sebagai ongkos yang timbul untuk mendapatkan Certified Emission Reductions (CERs) dari REDD. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai Oktober 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kesempatan yang hilang dari perkebunan besar kelapa sawit sebesar Rp 4.763.869,9 per hektar/tahun, perkebunan kelapa sawit skala rakyat sebesar Rp 3.786.357 per hektar/tahun dan pekebunan karet skala rakyat sebesar Rp 3.737.873 per hektar/tahun. Untuk itu dalam analisis ini biaya transaksi didekati dari biaya transaksi dari penelitian yang sudah ada dimana estimasi biaya untuk persiapan REDD di Indonesia sebesar 0.01 Euro atau (US$ 0,014) per ton CO dan estimasi biaya untuk Euro 0,91 atau (US$ 1,3) per ton CO Sehingga estimasi harga karbon per hektar di Kalimantan Timur berkisar antara US $ 19,214 dan US $ 37,864.
POTENSI DAYA TARIK EKOWISATA SUAKA MARGASATWA BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU Muaz Haris; Rinekso Soekmadi; Hadi Susilo Arifin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.583 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.1.39-56

Abstract

Bukit Batu Reserve Game (SMBB) is a core zone of The Biosphere Reserve of Giam Siak Kecil-Bukit Batu district that has potential to be developed as an ecotourism site. This study aimed to analyze the potential attractions of tourism object of SMBB by using observational methods and interviews. The analysis was performed based on the criteria in Rating Analsis Object operation (ADO-ODTWA), published by the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (2003). The results showed that SMBB has decent potential to be developed with potential index of 86,2%. Potential of SMBB are as follows: rivers and lakes, flora and fauna, peatland, cottage and community’s plantation, Ekominawisata Research Station and Canopy tower, a Japanese research cottage, and village tour.
KEARIFAN LOKAL DAN PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN BAMBU PADA MASYARAKAT BALI irma yeny; Dhani Yuniati; Husnul Khotimah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1673.672 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.1.63-72

Abstract

The successful development of  bamboo forests in Bali can be built through the culture of  the forest society inter preted by the local wisdom. This research was aimed: 1) to review the role of  local wisdom in developing bamboo forests in Kintamani district, Bangli; 2) to review the role of  bamboo forests in the society in Kintamani district, Bangli. This research used qualitative approach through deepopen-interview technique with a list of questions, observations and documentations. The 10 respondents were chosen pur posively with a snowball method. The results showed that: 1) the existence of  local wisdom in the form of  palemahan, which inter pret the knowledge, values, rules and customar y laws in the people, had regulated the behavior and relationship between human and environment in Kintamani, then also contributed in developing bamboo forests; 2) the development of  bamboo forests gave positive contributions on the social aspect (absorbed the labor force to 403 HOK/ha/year), the economic aspect (increased the farmer's income to Rp 14.292.795/member/year), and the hydrological aspect (added 3 new water springs)).
KINERJA REFORESTASI PADA KABUPATEN DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI BERBEDA DI NUSA TENGGARA TIMUR Kirsfianti Linda Ginoga; Deden Djaenudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.1-18

Abstract

Kinerja keberhasilan reforestasi banyak dipertanyakan (Mulyana, 2005 dan Haeruman, 2005). Faktor apa yang mempengaruhi kinerja reforestasi dan bagaimana untuk meningkatkan kinerja reforestasi merupakan pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kinerja dua proyek reforestasi yang sedang berjalan, yaitu IFSP (Indonesian Forest Seed Project Overseas Economic Cooperation Fund), yang dibiayai oleh Danida, dan OECF ( proyek. IFSP proyek terletak di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan OECF proyek terletak di Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Timur. Kedua proyek ini dipilih karena dilakukan di lokasi sosial ekonomi dan biophisik yang kontras, dan dengan manajemen proyek yang berbeda. Kedua proyek dimulai tahun 2000. Berdasarkan analisis kuadran terhadap kondisi sosial ekonomi dan biophisik lahan, Kabupaten TTU terletak pada kuadran 4, atau termasuk kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi dan lahan yang paling tidak menguntungan, sedangkan Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Timur berada pada kudrant 1 dan 2, atau kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi dan lahan yang lebih menguntungkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa, walaupun berada pada kabupaten miskin, pilot proyek IFSP menunjukan kinerja yang lebih baik. Kinerja ini didasarkan pada indikator: (i) tingkat persentase tumbuh tanaman, (ii) kelangsungan tanaman sela, (iii) pemeliharaan dan monitoring dari masyarakat, dan (iv) tingkat penggembalaan ternak di lokasi proyek. Keberhasilan awal dari kedua proyek diindikasikan dalam tulisan ini. Beberapa saran untuk meningkatkan kinerja reforestasi yang sekaligus dapat mengentasan kemiskinan juga didiskusikan.
DISTRIBUSI NILAI TAMBAH PADA RANTAI NILAI MEBEL MAHONI JEPARA Nunung Parlinah; Herry Purnomo; Bramasto Nugroho
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.2.93-109

Abstract

Industri Furniture memiliki peran penting dalam penerimaan devisa terutama di Kabupaten Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui distribusi nilai tambah sepanjang value chain mebel mahoni dan menentukan skenario kebijakan yang dapat mendorong keberlanjutan industri mebel di Jepara dengan menerapkan model dinamis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jepara, Kabupaten Sumedang dan KPH Pati pada bulan Juni Nopember 2008. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuisioner. Analisis data meliputi identifikasi pelaku, pemetaan rantai nilai dan distribusi nilai tambah. Stella 8 digunakan dalam proses pemodelan dan simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan distribusi nilai tambah per m bahan baku sepanjang rantai nilai. Terdapat Software tiga skenario yang dapat diterapkan, yaitu (1) efisiensi dalam produksi mebel diikuti dengan peningkatan kapasitas pengrajin dalam pemasaran; (2) peningkatan penanaman mahoni di areal Perhutani yang dikombinasikan dengan kebijakan pengelolaan yang tepat untuk mengurangi tekanan terhadap hutan dan kebijakan yang bersifat insentif pada hutan rakyat, dan (3) skenario perdagangan yang adil melalui tindakan kolektif.
KAJIAN BIAYA PENGGANTIAN INVESTASI PEMANFAATAN LAHAN HUTAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN: Studi Kasus Nambo Setiasih Irawanti; Ismatul Hakim; Dian Charity Hidayat; Dewi Ratna Kurniasari; Jonny Holbert
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.546 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.2.119-133

Abstract

The high dependence of the community on forest resources led the state forest areas in Java managed by Perhutani to apply Community Based Forest Management approach (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)programme.  In this programme, forest farmers become the member of Forest Village Community Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) to carry out upland rice and maize intercropping. Production forest area inthe village of Nambo and Lulut are categorized as the class of pine bussines that produce gondorukem, turpentine, and timber, as well as upland rice and maize from intercropping. Utilization of 40 ha forest area for the processing and final waste area (TPPAS) in Nambo area for 35 years must be required to pay replacement cost of investment due to the opportunity loss to invest in pine plantations and intercropping businesses. The replacement cost is calculated by using the loss opportunity of interest (LOI) method. The resuts are shown that the replacement cost for pine plant investment of Perhutani amounted to Rp5,492,318,000 and the replacement cost for upland rice and corn crops investment of LMDH members amounted to Rp798,947,520.
FAKTOR KUNCI DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGROFORESTRY PADA LAHAN MASYARAKAT Ruhimat, Idin Saepudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4695.211 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.2.73-84

Abstract

The aims of  this study to determine the key factors in the institutional development of  agroforestr y in the community land. Research was conducted in Majenang District, Cilacap Regency, Central Java Province during April to December 2014. Data were analyzed by using Inter pretative Structural Modeling analysis. The results showed that there were three main elements in the institutional development of  agroforestr y, namely the main obstacle element, the main program and lead actors. Based on this research, it was  concluded that the key factors that must be considered in the institutional development of  agroforestr y among other, policy support, availability of  agroforestr y technology package, as well as optimization of  the involvement of  the  Cilacap Forestr y and Plantation Service Office, as well as research institutions/ university . Therefore, both central and local governments are advised to give priority to the management of  the key factors in the agroforestry institutional development.

Page 10 of 32 | Total Record : 319


Filter by Year

2004 2022


Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue